Baru-baru ini, siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah menyelesaikan ujian Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD). Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman selaku pengelola pendidikan di tingkat kabupaten pun memberikan tanggapannya dalam rangka evaluasi pelaksanaan ASPD SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2021, Kamis (8/4/2021).

Berlokasi di Pendopo Parasamya Kantor Sekda Kabupaten Sleman, Ery Widaryana selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menuturkan, bahwa ujian ASPD ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan standar kompetensi siswa sekaligus sarana evaluasi pembelajaran jarak jauh. Ujian yang diselenggarakan ini, tidak dimaksudkan sebagai pengganti ujian nasional (UN) sebagai syarat kelulusan.

“Perlu kami tegaskan bahwa ASPD tidak menentukan kelulusan siswa, karena kelulusan siswa ditentukan melalui ujian sekolah yang diselenggarakan sekolah masing-masing sesuai dengan peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021,” tuturnya.

Ujian yang dimulai pada Hari Senin tanggal 5 April 2021 ini dilaksanakan dengan menghadirkan peserta didik kelas 9 di satuan pendidikan. Walaupun dilakukan di tengah masa pandemi virus COVID-19, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman berupaya menjaga pelaksanaan ujian agar berjalan baik melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

“Sekolah-sekolah selalu dipantau dari tim gugus covid mulai dari kabupaten, kapanewon, kalurahan, dan dusun dimana sekolah itu berada, termasuk organisasi perangkat desa,” ujar Edy Widaryana.

Edy juga menambahkan, bahwa kehadiran siswa pada ujian ASPD mutlak harus mendapatkan izin dari orangtua terlebih dahulu. Teruntuk siswa yang mungkin sakit maupun berasal dari wilayah isolasi, diharapkan untuk tidak mengikuti ujian terlebih dahulu. Nantinya, bagi siswa yang belum berkesempatan mengikuti ujian dimungkinkan dapat mengikuti ujian susulan. 

Berkaitan dengan isu kebocoran soal yang ramai di media soaial, Edy Widaryana pun memberikan keterangan. Pasalnya, Dinas Pendidikan Sleman hanya berwenang mengawal pelaksanaan ujian dengan protokol kesehatan dan sebagainya.

“Pada intinya kami tidak tahu dan tidak bisa memastikan soal itu bocor atau tidak. Karena kita tidak tahu bahwa soal yang diujikan seperti apa, yang tahu Dinas Dikpora DIY. Segala penyusunan dan pendistribusian soal dikelola Dinas Dikpora DIY,” ucapnya.

“Karena ini sudah ramai makanya sepakat provinsi dan kabupaten kota seluruh DIY sudah disepakati akan membentuk tim pencari fakta yang panitianya dari dinas Dikpora DIY dan 5 kabupaten kota DIY,” tambah Edy.

Atas kejadian ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman berupaya akan mengajukan permohonan khusus kepada Dinas Dikpora DIY untuk dilakukan ujian ASPD ulang pada sekolah yang diduga mengalami kebocoran soal.

“Jadi, untuk memberikan rasa ketenangan, kenyamanan, dan keadilan kita itu sifatnya usul. Nanti yang memutuskan adalah Dinas Dikpora DIY. Tentu Dinas Dikpora DIY akan mengabulkan usulan atau tidak setelah mereka mendapatkan data dan faktanya,” tutur Edy. (Rep Afiqa)

Geliat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus tumbuh di di Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. Untuk mendukung gerak maju UMKM, saat ini telah terbentuk Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Forkom UMKM) di lima kalurahan yang ada di Kapanewon Ngemplak yaitu Kalurahan Widodomartani, Kalurahan Wedomartani, Kalurahan Umbulmartani, Kalurahan Sindumartani, dan Kalurahan Bimomartani.

“Melalui forkom kalurahan ini, diharapkan bisa menjembatani pelaku UMKM dengan pemerintah setempat, terutama dalam hal verifikasi data UMKM sehingga dapat memetakan pembinaannya, agar mempunyai daya saing yang tinggi di wilayah Kapenewon Ngemplak,” ujar Panewu Ngemplak, Siti Wahyu Purwaningsih saat menghadiri workshop Penumbuhan Forum Komunikasi UMKM Tingkat Desa di Kapanewon Ngemplak di Hotel Grand Keisha, Jalan Affandi, Kabupaten Sleman, Rabu (7/4/2021).

Dilanjutkan Siti, Kapanewon Ngemplak mendukung keberadaan forum UMKM Kalurahan sebagai ujung tombak penanganan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat dari wabah Covid19 yang berkepanjangan.

Dalam workshop selama tiga hari ini, pelaku UMKM memperoleh materi tata kelola UMKM dan sinergi UMKM dengan BUMDes. Upaya menghubungkan UMKM dengan BUMDes ini dilakukan karena BUMDes mempunyai legalitas terkait pengelolaan dana bersumber dari APBDes. Hadir sebagai narasumber adalah Dewi Hadhy, konsultan BUMDes; Eko Pambudi, Direktur BUMDes Panggungharjo; dan Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Panggungharjo Kabupaten Bantul.

Terbentuknya forum UMKM Kalurahan diharapkan menjadi upaya untuk memberikan wadah bagi pelaku UMKM di wilayah kalurahan agar terjalin koordinasi dan komunikasi yang lebih baik. Forkom UMKM Kalurahan diharapkan menjadi muara para pelaku UMKM agar lebih maju dan mempunyai daya saing yang tinggi sehingga bisa mendukung eksistensi dan kemandirian usahanya. Diharapkan selanjutnya mereka bisa bersinergi dengan badan usaha milik kalurahan. (Nuradi/KIM Ngemplak)

Caturtunggal – Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal menggelar Musyawarah Kalurahan (Muskal) terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) tahun 2021 – 2026, Rabu (7/4/2021).

Bertempat di Pendopo Puspadenta Kantor Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Muskal tersebut dihadiri oleh Kepala Jawatan Praja Kapanewon Depok, Lurah Caturtunggal, Ketua BPKal Caturtunggal, Ketua TP-PKK Kalurahan, dukuh, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta karang taruna setempat.

Muskal dilakukan dengan agenda tunggal yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal Tahun 2021-2026, yang sebelumnya telah digelar musyawarah ditingkat padukuhan yang ada di Caturtunggal.

 “Tujuan dari Muskal penyusunan RPJMKal ini untuk mewujudkan pemerataan pembangunan fisik dan non fisik di semua padukuhan yang ada di Kalurahan Caturtunggal selama enam tahun kedepan,” jelas Agus Santoso, Lurah Caturtunggal.

Agus menambahkan bahwa keberadaan RPJMKal merupakan dokumen yang penting sebagai dasar arah pembangunan kalurahan selama enam tahun kedepan.

“Susunan RPJMkal tersebut tertuang dan sesuai dengan visi-misi lurah terpilih dibidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang bencana kedaruratan,” jelasnya.

Kepala Jawatan Praja Kapanewon Depok, Munadi menyampaikan bahwa visi-misi lurah patut dijadikan acuan dalam proses pembangunan. Ia turut berharap semua pihak dapat bekerjasama mencapai Caturtunggal yang maju dan sejahtera.

Pemerintah kalurahan melalui Kamituwo dan Ulu-Ulu, juga menyampaikan hasil usulan penjaringan program-program fisik dan nonfisik yang telah dirumuskan ketika Muskal. Melalui mekanisme yang ada, kegiatan muskal tersebut berjalan dengan lancar.

Kamituwo Caturtunggal, Kirwanto berucap bahwasanya program usulan padukuhan yang telah dijaring dan diverifikasi oleh tim, dan disepakati dalam Muskal akan menitikberatkan pada bidang kesehatan, pendidikan, agama, dan seni budaya. Contoh programnya seperti pembinaan posyandu balita dan lansia, bantuan kesejahteraan PAUD, pencegahan stunting, dan lain-lain.

Pada usulan RPJMKal tahun 2021-2026 ini, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga akan tetap menjadi fokus perhatian. Untuk bidang kebudayaan nantinya juga akan dilakukakan pembinaan kelompok hadrah, pembinaan kelompok selawatan, kesenian religi, dan merti dusun.  

Sementara itu dalam bidang pembangunan fisik, Ulu-Ulu Caturtunggal, Andi Suwarno menjabarkan beberapa usulan masyarakat ketika Musduk dan telah diverifikasi. Beberapa program prioritas yang telah disepakati seperti pengaspalan jalan, talud, paving block, SPAH, drainase, pembangunan/pemeliharaan gedung/balai padukuhan dan lain-lain.

Rancangan Peraturan Kalurahan Caturtunggal tersebut disepakati secara mufakat oleh seluruh peserta yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal Tahun 2021-2026. (Danang/KIM DEPOK)

Untuk menjaga dan melestarikan kemabruran bagi jemaah haji di wialayah Ngaglik, dilakukan Pelantikan Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Cabang Kapanewon Ngaglik, Rabu (7/4/2021). Bertempat di Gedung IPHI Ranting Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman, pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Sleman, Nur Hamid. Terpilih sebagai Ketua IPHI Cabang Ngaglik periode 2020-2025 adalah Salamun Shodry.

Nur Hamid dalam kesempatan tersebut menyebutkan bahwa pelantikan pengurus IPHI ini merupakan pelaksanaan hasli Muktamar VI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI.

“Semoga para pengurus dapat berkerja sesuai dengan amanat tersebut, sesuai dengan visi yaitu terwujudnya haji mabrur sepenjang hayat, serta misi menjaga dan melestarikan kemabruran haji, meberdayakan potensi haji, serta mengembangkan dakwah demi kemaslahatan umat dan bangsa,” ujarnya.

Selain itu, Nur juga berpesan agar para pengurus IPHI dapat menjadi teladan bagi masyarakat, terutama dalam menyikapi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Juga memberdayakan umat atau jemaah untuk berusaha meningkatkan ekonomi agar bisa mengatasi masalah pandemi serta menjaga dan melestarikan hubungan yang harmonis, sehingga saling memperkuat rasa persaudaraan diantara sesama,” ungkap Nur.

Hal tersebut juga senada dengan peryataan Panewu Depok, Subagya. Ia berharap agar para pengusus IPHI dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat mematuhi protokol kesehatan.

Pelantikan pengurus IPHI Ngaglik sendiri dihadiri juga oleh unsur Muspika Ngaglik, Lurah se-Kapanewon Ngaglik, dan Kepala KUA Kapanewon Ngaglik. (KIM Ngaglik/Srp)

Depok – Pemerintah Kalurahan Caturtunggal menyerahkan bantuan material yang dibiayai dari anggaran Dana Desa (DD) tahun 2021 tahap I untuk pembangunan padukuhan di Kantor Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Rabu (7/4/2021). Serah terima bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Lurah Caturtunggal kepada dukuh penerima bantuan.

Lurah Caturtunggal, Agus Santoso, menyampaikan bahwa bantuan berupa material paving blok tersebut bersumber dari DD tahap I tahun 2021 yang tersebar di enam titik yang meliputi Padukuhan Santren, Tempel, Sanirono, Janti, Mrican, dan Gowok. Realisasi anggaran DD tahap I ini sebesar . “Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan swadaya dari masyarakat dalam rangka membangun desa melalui padukuhan,” ujar Agus.

Dilanjutkan Agus lagi, penyerahan bantuan ini sebagai bentuk nyata pemerataan pembangunan dari Pemerintah Kalurahan Caturtunggal melalui peningkatan fasilitas pelayanan publik kalurahan, dan memperkuat masyarakat sebagai subyek dari pembangunan guna memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Caturtunggal.(Danang/KIM Depok)