Perubahan masyarakat dan kemajuan di bidang teknologi yang serba cepat membuat lalu lintas informasi menjadi sangat penting. Penyebaran informasi yang cepat dan efisien menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat untuk saling bertukar gagasan dan mencari solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi sehari-hari, sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan masing-masing.

Berangkat dari pemikiran ini, maka beberapa pemuda di Padukuhan Biru, Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman mengadakan pertemuan dengan tujuan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat padukuhan, di rumah salah satu warga Biru RT 03/RW 30, Minggu (24/1/2021). 

Pembentukan KIM yang dinamai KIM Biru Pawarta ini dihadiri oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Trihanggo, dan Ketua KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping.

Dalam sambutannya, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Trihanggo, Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada para pemuda di Padukuhan Biru yang sangat antusias membentuk KIM di wilayahnya. Ia juga berharap agar pengurus KIM Biru Pawarta dapat memilah dan menyebarkan informasi yang benar, khususnya informasi yang memiliki nilai dan dampak positif bagi masyarakat serta dapat mengubah cara pandang masyarakat di Padukuhan Biru.

Sementara itu, Ketua KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping, Adnan Nurtjahjo yang juga bertindak sebagai pengarah pembentukan KIM Biru Pawarta, menyampaikan bahwa tidak ada aturan baku mengenai struktur organisasi KIM karena semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan daerah masing-masing.

“KIM sebagai mitra pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi di tingkat kalurahan maupun padukuhan serta menjadi penampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah daerah. Sehingga dengan terbentuknya KIM Biru Pawarta ini diharapkan akses informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat makin terbuka dan mudah,” ungkap Adnan.

Dirinya juga berharap kepada pengurus KIM yang baru terbentuk ini agar nantinya bisa hadir di tengah masyarakat dan mampu melaksanakan penyebaran informasi, dapat menghadirkan informasi yang positif, bermanfaat, faktual, mudah dipahami dan semakin menginspirasi bagi masyarakat khususnya di wilayah padukuhan Biru. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat dan jamaah masjid, salah satunya adalah melatih jamaah untuk berwirausaha. Hal ini dibuktikan oleh Takmir Masjid Besar Baiturrahman Klidon, Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman melalui Posdaya Berbasis Masjid yang dibentuk tahun 2014, mendirikan Koperasi Al Barokah untuk melatih para jamaah untuk berwirausaha.

“Diawali dari beberapa anggota dengan simpanan pokok Rp. , – dan simpanan wajib Rp. , – per bulannya, ternyata berkembang dengan pesat,” ujar Totok Suparwoto, Pengawas Koperasi Al Barokah Masjid Besar Baiturrahman Klidon dalam acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Al Barokah, di Serambi Masjid Besar Baiturrahman Klidon, Minggu (24/1/2021).

Sementara pada kesempatan tersebut, Ketua Koperasi Al Barokah Suyadi mengapresiasi para anggota dan pengawas koperasi yang telah memberi dukungan dalam menyelesaikan laporan tahunan koperasi.

“Sehingga Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2020 bisa dilaksanakan tepat waktu,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada para anggota koperasi yang telah mendukung keberadaan koperasi sampai saat ini sehingga dapat memberikan manfaat kepada jamaah.

“Sampai saat ini ada 44 anggota aktif, terimakasih telah mendukung keberadaan koperasi kita,” katanya.

Dalam rapat, Suyadi juga menyebutkan kondisi keuangan Koperasi Al Barokah, dimana sampai saat ini uang yang beredar di anggota koperasi sebagai pemupukan modal berjumlah Rp. , –  dan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. , -. Sementara itu Koperasi juga sudah mempunyai modal sendiri sebesar Rp. , – dan modal titipan dari Dana Dakab sebesar Rp. , -.

Suyadi berharap SHU yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk membantu para anggota koperasi.

“Ada peningkatan satu juta dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. , – , dengan besarnya SHU dan layanan kepada anggota cukup lancar semoga bisa melayani seluruh anggota dengan baik,” harapnya.

Selain pembagian SHU, pada acara juga diadakan pembagian bingkisan sembako untuk seluruh pengurus dan anggota Koperasi Al Barokah Masjid Besar Baiturrahman Klidon. (KIM Ngaglik/Srp)

Pemkab Sleman menjadi daerah pertama di Indonesia yang melakukan Program Uji Coba Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun 2021. Hal Ini ditandai dengan peluncuran program yang dilakukan langsung oleh Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo, didampingi oleh Inspektur Utama BKKBN Pusat, Ari Dwikora Tono dan Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Ukik Kusuma Kurniawan, bertempat di Klinik Keluarga Sembada, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Jumat (22/1/2021). Dalam peluncuran hadir juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Maflindati Nuraini serta Panewu Anom Ngaglik dan Muspika Ngaglik.

Mafilinda dalam paparannya menyampaikan bahwa peluncuran dilakukan lebih awal untuk mencapai target yang telah ditetapkan, “Dimana tahun ini kami menargetkan sasaran 100 akseptor di masing-masing kapanewon,” terang Mafilinda.

Karena itu, ia menegaskan agar fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sleman untuk mulai bergerak menjalankan program pelayanan KB MKJP sambil menunggu Fasilitasi DAK BOKB dari Kabupaten.

“Untuk mencapai target tersebut, perlu strategi seperti klinik atau Rumah Sakit Swasta lebih diaktifkan seperti klinik Keluarga Sembada Ngaglik ini,” tambahnya.

Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Sleman pada kesempatan yang sama mengapresiasi Kabupaten Sleman sebagai yang tercepat meluncurkan program pelayanan ini di tahun 2021. Ia berharap langkah ini dapat menjadi contoh untuk daerah lain. “Semoga bisa ditularkan ke kabupaten kota lainnya di seluruh Indonesia,” ujar Hasto.

Menurutnya, Kabupaten Sleman bisa menjadi acuan bagi kabupaten ataupun kota lainnya dalam hal pelayanan KB MKJP ini.

Ditempat terpisah, Abidah selaku Koordinator Penyuluh KB Kapanewon Ngaglik  menerangkan sistem pelayanan KB MKJP di Klinik Keluarga Sembada selam masa pandemi. “Awalnya 50 orang, tetapi karena pandemi hanya 10 orang dan semua peserta harus cek kesehatan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan,” ucapnya. (KIM Ngaglik/Srp)

Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan di kawasan perdesaan yang diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. Begitu penjelasan Haryadi Widodo, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Dasar Permukimana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kabupaten Sleman, dalam rapat koordinasi Pemantapan Program HAMP di Dinas PUPKP, Rabu (20/1/2021).

Haryadi memaparkan bahwa program HAMP diadakan menggunakan APBN, dan dapat dijadikan program berlanjut yang dapat memberikan manfaat lebih untuk masyarakat yang membutuhkan.

“Program HAMP ini dari dana APBN, dengan dana APBD harus membiayai terlebih dahulu. Selanjutnya bila diverifikasi sesuai dengan syarat dan ketentuan akan mendapatkan reimburs dari pendanaan APBN, jadi mohon kerjasamanya. Kalau program berlanjut bisa dilanjutkan tahun berikutnya dan bisa membawa kemanfaatan lebih,” terangnya.

Sehingga, ia meminta agar program HAMP dapat menyasar target yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. “Pihak-pihak yang mendapatkan program ini diharapkan memiliki  kesesuaian dengan persyaratan yang ditentukan sehingga tahun yang akan datang bisa mendapatkan program ini lagi,” jelas Haryadi lagi.

Haryadi mengharapkan agar program HAMP ini bisa terlaksana dengan baik agar dapat melayani kebutuhan air bersih masyarakat. “Karena semakin langkanya air di masa sekarang. Jadi program ini merupakan upaya kita agar masyarakat bisa mengakses air bersih dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Rina Wijayanti Kasubbag Humas PDAM Sleman menjelaskan tentang kriteria yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan HAMP. Kriterianya yaitu pengguna atau pemanfaat program harus memiliki daya listrik maksimal 1300 VA, dengan total maksimal berjumlah 50 persen dari total pengguna keseluruhan. Selain itu, pemanfaat tidak memiliki rumah mewah atau rumah bertingkat, dan tidak menggunakan pendingin ruangan (AC). “Dibuktikan dengan foto daya listrik dan kondisi rumah yang sesuai antara sebelum dan sesudah pemasangan kran airnya,” terang Rina.

Rina juga menambahkan bahwa dalam satu Kartu Keluarga tidak diperbolehkan lebih dari satu orang yang terdaftar sebagai pengguna.

Untuk instalasi, menurut Rina juga harus sesuai dengan spesifikasinya yaitu menggunakan pondasi beton yang kuat dan tidak melakukan pemindahan kran. Ia juga menekankan agar stiker penanda program HAMP agar tetap terpasang.

“Sebelum diverifikasi oleh konsultan sebaiknya lakukan verifikasi mandiri terlebih dahulu untuk memastikan keberhasilan program,” jelas Rina. (Endarwati/KIM Donoharjo)

Untuk menyediakan wadah penghubung antara masyarakat dan kepolisisan, Pemerintah Kalurahan Donoharjo bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia membentuk kepengurusan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) periode 2021-2024, Selasa (19/1/2021). Pembentukan diadakan di Aula Balai Kalurahan Donoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Hadi Rintoko, Lurah Donoharjo mengemukakan bahwa FKPM adalah organisasi independen yang dikelola dan ditata secara bersama oleh warga masyarakat dan polisi.

“Nantinya dapat membantu memberikan kebijakan atau pendapat dalam penyelenggaraan ketertiban, keamanan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan polisi pada masyarakat luas,” ujarnya.

Ia juga berpendapat bahwa kehadiran FKPM diperlukan guna mencari solusi atau pemecahan masalah sebelum lanjut ke ranah hukum.

“Contohnya permasalahan kecil yang terjadi di masyarakat misalnya perselisihan, pertentangan, ketidaknyamanan haruslah bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui FKPM ini sebelum melebar ke masalah hukum yang berujung pada pelaporan ke pihak kepolisian,” terang Hadi.

Hadi menambahkan bahwa FKPM ini dapat menjadi fasilitator antara masyarakat dan kepolisian, karena keterbatasan pengetahuan warga mengenai hukum itu sendiri.

“Di sini FKPM berperan sebagai fasilitator atau jembatan penghubung antara polri dan masyarakat dalam menciptakan rasa aman , nyaman dan terhindar dari rasa takut terhadap tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat,” tambah Hadi lagi.

Pada kesempatan yang sama Iptu Susilo, Panit I BINMAS di Polsek Ngaglik menyatakan bahwa FKPM menjadi garda terdepan dalam perlindungan masyarakat (linmas) yang mempunyai jiwa sosial, taat dan patuh hukum serta bisa memberikan suri tauladan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu anggota FKPM yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat harus dapat memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat dan mampu menjadi pihak ketiga bila ada sengketa antar warga.

“FKPM harus dapat memberikan solusi agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Jangan sampai masalah kecil dibesar besarkan atau pun masalah yang besar dianggap kecil,” tegas Susilo.

Lebih lanjut, Iptu Susilo berharap selain menjadi fasilitator antara polri dan masyarakat, FKPM juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat, serta membantu mencegah terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran di wilayah Donoharjo.

Sementara itu Ketua FKPM Donoharjo periode 2021-2024 yang terpilih, Suwarji menyatakan kesiapannya melaksanakan perannya sebagai anggota FKPM di tengah masyarakat.

“Demi terciptanya rasa aman dan damai pada diri sendiri, keluarga dan lingkungan di wilayah Donoharjo,” tutupnya. (Upik Wahyuni/KIM Donoharjo)