Sleman – Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo akan menutup kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) jika ditemukan adanya kasus positif COVID-19.

“Jika nanti ditemukan adanya kasus positif 1 orang siswa saja, (PTM) di sekolah itu akan kita tutup dulu,” ungkap Kustini saat dikonfirmasi di Sekretariat Daerah Sleman, Kamis (14/10/2021).

PTM serentak di Kabupaten Sleman sudah dimulai sejak minggu lalu. Kegiatan PTM dilakukan sebanyak 119 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sampling 5 Sekolah Dasar (SD) di masing-masing kapanewon.

Kebijakan itu akan diambil oleh Kustini untuk memastikan kegiatan PTM tetap berjalan, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga perlu dilakukan lokalisir penanganan secara optimal terhadap kasus yang ada.

“Kalau ada siswa positif, maka PTM di sekolah itu akan ditutup, Ini tindakan cepat yang harus diambil sembari dilakukan 3T untuk memastikan ada klaster atau tidak,” jelas Kustini.

Terkait waktu penutupan nantinya akan disesuaikan dengan temuan kasus yang ada. Jika hanya ditemukan satu kasus positif, sekolah akan ditutup 3 hari untuk kemudian dilakukan sterilisasi.

“Kalau kita tutup (PTM) semuanya se Sleman tidak mungkin. Yang penting bagaimana mitigasinya kita lakukan dengan benar agar covid-19 di sekolah tidak menjadi phobia,” tambah Kustini.

Dilanjutkan Kustini, sejauh ini pelaksanaan PTM di Sleman diawasi oleh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan di masing-masing wilayah.  Pengawasan dilaksanakan untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik di setiap sekolah.

“Minggu depan juga akan dilaksanakan swab sampling. Agar kita tahu ada kasus atau tidak. Harapannya tidak ada kasus ya, dan PTM tidak ada yang ditutup,” pungkas Kustini. (Humas Sleman)

Pakem – Untuk menambah motivasi dalam mengembangkan sekolah yang berkualitas, para pengajar SD Muhammadiyah Pakem menggelar Studi Banding ke SD Muhammadiyah Gunungpring Muntilan pada Rabu (13/10/2021). Studi banding diikuti oleh 28 orang pengajar, dan 2 orang dari Perwakilan Cabang Muhammadiyah (PCM) Pakem.

Afiati Fatimah, Kepala SD Muhammadiyah Pakem menuturkan bahwa studi banding ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan pendidikan di SD Muhammadiyah Gunungpring yang telah berkembang dengan pesat.

“Hal tersebut tidak terlepas dari peran Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Gunungpring dan warga setempat yang sangat kolaboratif dalam membesarkan dan menyekolahkan putra-putrinya di sekolah Muhammadiyah,” jelas Afiati.

Sementara Kepala SD Muhammadiyah Gunungpring, Aris Harjanto berharap studi banding yang dilakukan antara SD Muhammadiyah ini dapat menelurkan inspirasi baru dalam meningkatkan kuantitas maupun kualitas pendidikan di masing-masing sekolah.

“Ke depannya bisa saling menimba ilmu, saling melengkapi dari kelebihan masing-masing dengan prinsip Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) untuk bisa dikembangkan sesuai kemampuan di lingkungan masing-masing,” ujar Aris.

Acara studi bandi kemudian dilanjutkan dengan meilhat beberapa kemajuan dan pengembangan ekonomi berbasis wisata yang dilakukan oleh BUMDes di wilayah Borobudur. (Arief Hartanto)

Condongcatur – Pemerintah Kalurahan Condongcatur menggelar Rembug Stunting di Ruang Wacana Loka, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman, Rabu (13/10/2021). Pj Lurah Condongcatur, Sugiyanto mengatakan kegiatan ini penting dilakukan agar terciptanya sinergi antara Kader Stunting Condongcatur, puskesmas, dan Pemerintah Kalurahan Condongcatur demi mewujudkan Zero Stunting di Condongcatur.

Ia juga mengatakan Pemerintah Kalurahan Condongcatur akan terus berkomitmen untuk menanggulangi atau mencegah masalah stunting.

“Dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kegiatan posyandu dan kader kesehatan, sehingga ibu hamil dan balita dapat terpantau perkembangan kesehatannya secara berkala, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pertemuan rutin kader stunting, dan juga akan membuat taman gizi (dapur) untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu yang rentan stunting,” jelas Sugiyanto.

Condoncatur sendiri saat ini menjadi Lokus Stunting Kabupaten Sleman untuk tahun 2022. Menurut Norhalidah Hanom, prevalensi stunting di Condongcatur saat ini berada di angka 4,89%, berada di bawah target restra Kabupaten Sleman di angkat 11,2%. Condongcatur juga merupakan daerah yang memiliki angka stunting paling rendah di Kapanewon Depok, jika dibandingkan dengan kalurahan lainnya.

“Oleh karena itu, dengan kerja sama semua pihak diharapkan dapat terwujud Zero Stunting di Kalurahan Condongcatur,” imbuh Norhalidah.

Norhalidah mengimbau agar setiap orang tua balita senantiasa memantau tumbuh kembang anaknya, mengingat posyandu menghentikan kegiatannya pada masa pandemi COVID-19 ini.

Sementara itu, Adi Nugrohowati, Nutrisionis Puskesmas Depok 3 menggarisbawahi mengenai pentingnya peran Kader Kesehatan dalam mengatasi masalah stunting. Beberapa peran tersebut antara lain adalah, mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaaan di puskesmas agar bisa mendapatkan Ante Natal Care (ANC) terpadu, memberikan edukasi kepada ibu hamil dan keluarga tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mengajar orang tua balita untuk hadir di posyandu dan kelas ibu hami, serta memberikan konseling kepada ibu hamil dan balita yang bermasalah.

“Kader kesehatan juga berperan untuk mendampingi ibu hamil dan balita bermasalah dengan memberikan rujukan kepada ibu hamil dan balita yang bermasalah agar dapat konsultasi ke puskesmas. Selain itu, kader kesehatan juga akan menjembatani ibu hamil dan balita yang bermasalah tersebut untuk mendapatkan PMT,” jelas Adi.

Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Condoncatur akan membentuk Kader Stunting di setiap padukuhan, untuk memantau dan menanggulangi kasus stunting dimulai dari level paling bawah, yaitu keluarga. “Caranya dengan mengajak untuk berkomitmen menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), memperhatikan sanitasi, memberikan makanan yang bergizi pada anak, dan senantiasa mengajak ke posyandu secara rutin untuk memeriksakan kesehatan,” jelas Al Thouvik Sofisalam, Kamituwa Condongcatur.

Al Thouvik juga meminta agar semua pihak untuk dapat berkomitmen dan bersinergi dalam menyelesaikan masalah stunting ini, demi terwujudnya Zero Stunting di Kalurahan Condongcatur. (Wasana/KIM Depok)

Sebanyak 14 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kapanewon Depok dinilai telah naik level atau sejahtera oleh para Pendamping PKH.

Untuk memberikan pemahaman dan penguatan mental kepada 14 KPM tersebut, Jawatan Sosial Kapanewon Depok menggandeng Pendamping PKH Kapanewon Depok menggelar Sosialisasi Kepesertaan dan Graduasi PKH di Gedung Pertemuan PKK, Selasa (12/10/2021).

Turut hadir dalam sosialisasi tersebut Kamituwa Kalurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Supervisor Pendamping PKH Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman.

“Setidaknya ada beberapa indikator untuk mengukur apakah KPM ini dinilai bisa naik level keluar dari KK miskin, seperti kepemilikan aset, penghasilan keluarga per bulan, tidak terpenuhinya indikator-indikator kepesertaan PKH, sehingga kita dorong untuk graduasi mandiri karena dinilai secara sosial ekonomi telah meningkat,” terang Sri Haryanti, Supervisor Pendamping PKH Dinsos Sleman.

Sri juga menyampaikan dua jenis graduasi, yaitu graduasi alamiah dan graduasi sejahtera mandiri. Graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPM PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan seperti tidak memiliki pengurus kepesertaan atau tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan.

“Sedangkan, graduasi sejahtera mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan sejahtera serta dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH,” lanjut Sri Haryanti.

Pandemi COVID-19 memang memberikan dampak terhadap para KPM PKH, seperti hilangnya mata pencaharian kepala keluarga karena PHK, omset penghasilan dari usaha menurun, maupun karena kebutuhan pendidikan yang meningkat. Namun demikian, para KPM PKH tersebut tetap diberikan semangat dan motivasi untuk bisa “naik kelas”.

“Memang ada KPM yang dinilai tidak tepat sasaran, dilihat dari kepemilikan aset, penghasilan, sebenarnya masuk kategori sejahtera. Nah, itu adalah salah satu yang kita dorong untuk graduasi,” imbuhnya.

Panewu Anom Kapanewon Depok, Djoko Muljanto, tidak menampik bahwa fakta di lapangan, masih ada KPM yang tidak tepat sasaran.

“Yang mampu malah masuk KPM, sementara ada yang lebih membutuhkan, tidak masuk KPM,” terang Djoko.

Untuk itu, pemerintah secara berkala memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar KK rentan miskin dan KK Miskin bisa masuk dalam basis data tersebut.

“Melalui Musyawarah Padukuhan atau Musduk, diharapkan pemangku wilayah di level bawah, bisa lebih objektif dan paham akan kondisi masyarakatnya, sehingga ketika diusulkan dalam DTKS secara berjenjang bisa lebih valid dan akurat,” imbuh Djoko.

Yulian Adi, Koordinator Kecamatan Pendamping PKH Kapanewon Depok, menyampaikan bahwa hal tersebut diharapkan dapat menurunkan persentase kemiskinan di Kapanewon Depok.

Melalui momen ini, para anggota PKH mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan perwakilan Dinsos. Kekhawatiran kondisi ekonomi, tanggungan pendidikan anak, dan pertimbangan lain selepas graduasi ini rata-rata menjadi permasalahan yang banyak diutarakan para KPM.

“Cukup membuahkan hasil, ada 3 KPM yang sudah mengisi surat pernyataan pengunduran diri dari KPM. Sementara lainnya masih akan berdiskusi dengan kepala keluarga dan anggota keluarga di rumah,” imbuh Yulian Adi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan KPM tersebut memiliki mental dan semangat untuk siap graduasi. Mengingat kemampuan negara terbatas, sehingga lebih bisa menjangkau keluarga lain yang benar-benar membutuhkan.

Upaya mengubah pola pikir masyarakat agar tidak menggantungkan diri kepada bantuan ini diharapkan bisa memotivasi KPM lain yang dengan sukarela mengajukan graduasi atau keluar dari KPM PKH. (Andri Afriyanto/KIM Depok)

Guna menstimulasi kalurahan untuk menindaklanjuti kegiatan konvergensi pencegahan stunting, Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Gizi Kapanewon Depok yang dikoordinatori oleh Puskesmas Depok I, II, dan III menggelar Sosialisasi Percepatan Penanggulangan Stunting pada Selasa (12/10/2021).

Kegiatan tersebut merupakan upaya memantau dan mengevaluasi kinerja Pokjanal Gizi Depok dan memberikan pemahaman kepada lintas sektoral seperti Muspika, pemerintah kalurahan, Penyuluh KB, Himpaudi, dan kader, serta dinas terkait, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Bappeda Kabupaten Sleman.

Tahun 2021, Kabupaten Sleman menjadi lokus stunting berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Seluruh kabupaten/kota di DIY pada tahun 2021 menjadi lokus intervensi penurunan stunting terintegrasi.

“Mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Penanganan Balita Stunting,” terang Vista Ari Rahmawati, Nutrisionis Muda Dinkes Kabupaten Sleman.

Lebih lanjut, Vista menerangkan bahwa di dalam Perbup tersebut, untuk menanggulangi stunting diperlukan intervensi dan upaya perbaikan gizi. Salah satu bentuk intervensi gizi yaitu intervensi gizi sensitif yang merupakan upaya pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.

“Untuk itu kami menggandeng Himpaudi, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini, karena anak-anak balita, kelompok bermain, maupun tempat penitipan anak, menjadi sasaran dalam inovasi percepatan pencegahan stunting,” imbuhnya.

Sementara itu, Heribertus Riswidodo, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Bappeda Sleman, menyampaikan kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menanggulangi stunting.

Sleman telah menuangkan 8 aksi integrasi konvergensi stunting, seperti intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif serta kampanye perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Permasalahan stunting tidak hanya dilihat dari sisi kesehatan saja, tetapi banyak sektor terlibat. Maka diperlukan integrasi, kolaborasi, dan koordinasi lintas sektoral,” terangnya.

Dari hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Depok Raya tersebut, tren presentase balita stunting mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

“Jika tahun 2019 masih ada 5,51 persen balita stunting, maka tahun 2020 turun menjadi 4,63 persen,” jelas Djoko Muljanto, Panewu Anom Kapanewon Depok.

Meskipun demikian, ternyata persentase orang tua untuk menimbangkan balita di Posyandu masih di bawah target.

“Perlu mendorong orang tua untuk berpartisipasi memantau tumbuh kembang anak, salah satunya melalui posyandu,” imbuh Djoko. 

Untuk itu, pihaknya menyampaikan agar tetap mengaktifkan pokjanal posyandu dan kader dalam pemberian makan bayi dan anak. Diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk mendorong orang tua balita tetap melaksanakan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, baik secara mandiri maupun melalui posyandu. (Andri Afriyanto/KIM Depok).