Ngemplak – Kapenewon Ngemplak menggelar Rapat Koordinasi Validasi Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Jumat (1/10/2021) di Pendopo Kapenewon Ngemplak.

Rapat koordinasi terkait perlindungan LP2B sesuai dengan amanat Perda Kabupaten Sleman No. 6/2020, yaitu perlunya dilakukan validasi data sejumlah bidang sawah termasuk nama pemilik dan penggarapnya. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Jawatan Praja Kapanewon Ngemplak, Aditya Purnomo.

Dalam kesempatan tersebut, Aditya mengatakan bahwa lahan pertanian di Kapanewon Ngemplak semakin berkurang sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan ekonomi, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya.

“Upaya perlindungan LP2B salah satunya dengan membentuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang menjadi bagian integral RT/RW di lingkup kabupaten,” ujarnya. 

Sementara itu, Sunarjo, staf Seksi Bina Sarana dan Prasarana Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DPPP) Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa sesuai dengan UU No 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, setiap daerah harus membuat rencana atau rancangan kawasan lahan mana yang akan menjadi lahan abadi untuk pertanian.

Ia juga menambahkan bahwa DPPP Sleman menjalin kerja sama dengan PT Trikarsa untuk melakukan verifikasi data lahan, agar data yang diperolen memiliki validitas yang memadai. “Hal ini juga sesuai aturan tentang penggunaan dana anggaran,” ujarnya.

Dinas pertanian bersama pemerintah desa di Kapenewon Ngemplak untuk selanjutnya akan merinci lebih detail lagi blok lahan pertanian yang ada milik siapa, berapa luasannya, dan lokasinya ada di mana, dibantu oleh pihak ketiga yang sudah ditunjuk. “Sehingga diperoleh data yang lengkap untuk kebutuhan pemetaan,” tambah Sunarjo.

Masalah pendataan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Jaiz, perwakilan PT Trikarsa. Pada kesempatan tersebut, Jaiz membeberkan terdapat dua tahap pengumpulan data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan cara observasi, sosialisasi, survei lapangan, dan wawancara. Sementar untuk Data Sekunder meliputi data angka, peta-peta serta studi terkait.

“Data yang diperlukan untuk validasi LP2B berupa, luas bidang, status tanah, No sertifikat (letter C), Nama dan NIK pemilik tanah, alamat pemilik tanah, nama dan alamat penggarap, pemanfaatan, keberadaan jaringan irigasi, dan indek pertanaman padi,” jelas Jaiz. (Nuradi/KIM Ngemplak)

Margodadi – Pemerintah Kalurahan Margodadi melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) di Gedung Pertemuan Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Jumat (1/10/2021).

Siti Baroroh, Panewu Anom Seyegan mengatakan bahwa Musrenbangkal yang dilakukan merupakan lanjutan dari rencana kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Kalurahan (RKPal). Siti berharap, selain program yang bersifat fisik, kegiatan yang direalisasikan dalam Musrenbangkal juga ada kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk penguatan SDM dan Ekonomi masyarakat. “Selain itu, kegiatan dalam rangka memperbaiki lingkungan juga diprioritaskan,” tambahnya.

Sementara itu, Pj Lurah Margodadi, Ageng Wijaya meyampaikan dalam pengarahannya bahwa dalam memetakan prioritas kegiatan dalam Musrenbangkal harus melibatkan masyarakat.

Dalam Musrenbangkal, Panripto Margodadi, Etik Susilowarti menjelaskan mengenai RPKal Margodadi yang telah disusun oleh berbagai bidang, beserta anggarannya. Untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan dianggarkan dana sebesar Rp. , -, Bidang Pelaksanaan Kemasyarakatan Kalurahan dianggarakan dana sebesar Rp. , -,

Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan dengan anggaran dana sebesar Rp. , -, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dengan anggaran sebesar Rp. , -, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak dengan anggaran Rp. , -. Dari seluruh perencanaan, total RKPKalurahan Margodadi sebesar Rp. , -.

“Sementara BLT DD untuk tahun 2022 masih dianggarkan,” jelas Etik.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, sebelum ditutup dengan penandatangan berita acara Musrenbangkal oleh perwakilan peserta. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Sleman dan Gereja Katolik St. Yohanes Rasul menyelenggarakan Vaksinasi COVID-19 dosis pertama secara massal di Komplek Gereja Katolik St. Yohanes Rasul, Somohitan, Girikerto, Kapanewon Turi, Sabtu (2/10/2021).

Wakil Ketua PMI Sleman, Sutadi Gunarto mengatakan vaksinasi yang menggunakan vaksin jenis Sinovac ini merupakan bagian dari program percepatan vaksinasi nasional COVID-19 oleh PMI.

“Untuk Kabupaten Sleman target sebanyak 8000 orang yang akan diselenggarakan dibeberapa wilayah, Mulai 2 Oktober 2021 di Turi dengan target 1500 orang,” jelas Sutadi.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa yang datang untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi mengatakan Pemerintah Kabupaten Sleman akan terus berusaha untuk mempercepat capaian vaksinasi dengan menggandeng berbagai pihak.

Danang juga mengajak masyarakat Sleman untuk terus mendukung program percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemkab Sleman.

“Agar Pandemi COVID-19 segera berakhir, dan kehidupan masyarakat diberbagai sektor dapat pulih dan normal kembali,” imbuh Danang. (Tri Joko/KIM Kalasan)

Moyudan – Pemilihan Lurah (Pilur) serentak di Kabupaten Sleman yang sempat mengalami penundaan karena COVID-19 akhirnya akan digelar pada Minggu 31 Oktober 2021, seperti yang tertuang dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 48/ tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2021. 

Untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan pesta demokrasi tersebut, Panitia Pemilihan Lurah (Panpilur) Sumbersari Kapanewon Moyudan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), KPPS Keliling dan KPPS Cadangan. 

Bimtek yang diadakan dari Selasa (28/9/2021) hingga Sabtu (2/10/2021) di Pendopo Kalurahan Sumbersari ini diikuti oleh 17 KPPS, 2 KPPS Keliling dan KPPS Cadangan yang dibagi sebanyak enam angkatan, di mana masing-masing angkatan diikuti oleh 3 KPPS, kecuali pada hari terakhir yang terdiri dari 4 KPPS. Materi yang diberikan adalah mengenai kebijakan Pemungutan Suara Pemilihan Lurah, Penerapan Protokol Kesehatan, dan Teknis Pelaksanaan.

“Pilur yang diselenggarakan dengan e-voting semakin meneguhkan Sleman sebagai Smart Regency. Secara teknis berbeda dengan tahun sebelumnya, salah satunya adalah adanya KPPS Keliling sebagai tindak lanjut masukan dewan.  Kami mohon seluruh anggota KPPS mencermati dan mengikuti simulasi guna kesuksesan Pilur,” ujar Junaidi, Sekretaris Panpilur Sumbersari. 

Junaidi mengatakan pada pelakasanaan Pilur nanti, setiap kelurahan didampingi Tim Teknis Umum (TTU) dan setiap KPPS akan didampingi Tim Teknis Khusus (TTK). 

“Maka diperlukan pemahaman dan koordinasi yang baik antara KPPS dengan TTK sehingga proses bisa berjalan dengan baik dan lancar, jika ada kendala teknis dapat segera teratasi,” lanjut Junaidi.              

Riyanto, perwakilan dari Kapanewon Moyudan pada kesempatan tersebut menambahkan bahwa pada pelaksanaan Pilur nanti, diharapkan semua pihak yang terlibat untuk terus menaati protokol kesehatan (prokes), karena Pandemi masih berlangsung.

“KPPS harus memahami langkah penerapan prokes guna meminimalisir penyebaran COVID-19.  Pilur harus berjalan lancar tertib lancar dan aman, namun kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian utama, salah satunya dengan penerapan prokes,” lanjut Riyanto .

Menurutnya, hal tersebut harus diperhatikan karena sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 44.1/ tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pelaksanaan Pilur Serentak  Secara Elektronik Dalam Kondisi Bencana Non Alam COVID-19. 

Sementara Sukamto, bagian dari TTU menjelaskan secara tugas-tugas KPPS, mulai dari penyiapan alat oleh TTL, pembukaan, verifikasi, me-generate kartu, hingga penutupan.  Penjelasan teknis diakhiri dengan simulasi. 

Setiap KPPS diberi kesempatan melakukan simulasi secara bergantian, saat KPPS 4 menjadi petugas misalnya, anggota KPPS 5 dan 6 menjadi pemilih, begitu pula sebaliknya sehingga semua dapat melakukan simulasi proses pelaksanaan pilur. “Dengan simulasi ini kami berharap semua anggota KPPS benar-benar paham proses e-voting pada pilur 31 Oktober mendatang,” pungkas Sukamto. (Edy/KIM Moyudan)

Sleman – Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo memanggil manajemen PS Sleman untuk memastikan homebase PSS tetap di Sleman. Kustini juga meminta kepada Direktur Utama PT PS Sleman Marco Garcia Paulo untuk meminta maaf kepada masyarakat Sleman.

“Sore ini melalui telfon, kami minta pak Marco untuk meminta maaf. Dan kami minta dilakukan segera. Serta saya pastikan Homebase PSS tetap di Sleman,” ungkap Kustini usai memanggil manajemen PS Sleman di Rumah Dinas Bupati, Jum’at (1/10/2021).

Kustini bersama dengan Wakil Bupati, Danang Maharsa dan Ketua DPRD Sleman, Haris Sugiarta memanggil manajemen PS Sleman yang diwakili Hempri Suyatna, Andi Wardana dan Yoni Arseto di Rumah Dinas Bupati, Jum’at (1/10/2021) sore.

Dalam pertemuan tersebut, Kustini meminta penjelasan dari internal manajemen terkait kemarahan suporter laskar Super Elja di media sosial dan kerumunan di Omah PSS beberapa waktu lalu. Kemarahan suporter tersebut, salah satunya diakibatkan statement Marco yang melukai hati para suporter.

“Dari pihak menajemen menyampaikan bahwa itu statement pribadi dan bukan dari hasil rapat bersama. Dan beliau (Marco) sudah meminta maaf atas dampak dari ucapannya tersebut,” jelas Kustini.

Kustini menyampaikan, statement dari orang nomor satu di PS Sleman itu bukan merupakan statement direksi. Hal itu spontan diucapkan, karena adanya berbagai tekanan dari suporter terkait rentetan hasil buruk yang diterima PSS pada beberapa laga pembuka di kompetisi BRI Liga 1.

“Beliau (Marco) cerita kalau memang sedang tertekan. Tapi tadi saya juga sampaikan agar tetap sabar dan berfikir positif. Karena semua suporter pasti menginginkan performa yang terbaik di setiap laga,” tandas Kustini.

Sementara, perwakilan manajemen PS Sleman, Hempri Suyatna menyampaikan hasil buruk yang didapat di beberapa laga awal salah satunya disebabkan minimnya persiapan tim.  “Kita baru berkumpul satu minggu jelang kompetisi, tentu itu sangat mepet sekali. Dan kondisi kita juga dialami tim-tim besar lain yang juga belum maksimal pada beberapa laga awal,” ujar Hempri.

Terkait tuntutan dari berbagai suporter, ditambahkan Hempri jika dari pihak manajemen sudah menyiapkan sejumlah langkah. Tentu langkah tersebut akan diambil dengan melihat hasil pertandingan kedepan.

“Beberapa hari lagi kita sudah ada pertandingan sebelum jeda dan lanjut ke seri berikutnya. Ini tentu tidak mudah, tapi kita sudah membicarakan hal ini di internal,” pungkas Hempri.

Untuk diketahui, Direktur Utama PS Sleman Marco Garcia Paulo menyampaikan akan memindahkan homebase PS Sleman. Hal tersebut diutarakan Marco ketika dihubungi suporter yang menuntut adanya perubahan dalam tubuh manajemen. (Humas Sleman)