Sleman – Guna membangun silaturahmi serta bersinergi untuk memajukan dan menguatkan eksistensi Kelompok Informasi Masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Sleman maka perwakilan Pengurus Harian Forum Kelompok Informasi Masyarakat (FKIM) Sembada Kabupaten Sleman melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Sleman di Ruang Rapat Wakil Bupati Sleman, Kamis (27/1/2022) siang.

Kegiatan diikuti oleh Ketua Forum KIM Sembada, H. Suripto didampingi Sekretaris, Adnan Iman Nurtjahjo beserta jajaran pengurus lainnya. Turut mengawal audiensi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Purwati bersama Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Noor Hidayati ZP.

Rombongan pengurus FKIM Sembada yang berjumlah 8 orang disambut langsung oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa yang didampingi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat, Mafilindati Nuraini dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman, R. Budi Pramono.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menyambut baik adanya audiensi dari Forum KIM Sembada ini. Dirinya berharap KIM nantinya dapat membantu pemerintah Kabupaten Sleman dalam mendampingi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Sleman, melalui program promosi maupun edukasi bagi pengelola usaha untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka mengembangkan usahanya.

“UMKM merupakan struktur ekonomi terkuat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 saat ini. Dengan adanya KIM di 17 kapanewon dapat menginisiasi adanya kegiatan pasar rakyat minggu pagi sebagai wadah untuk berpromosi dan memasarkan produk usahanya,” harap Danang Maharsa.

Kesempatan bertatap muka dengan Wakil Bupati ini dimanfaatkan oleh Ketua Forum KIM Sembada, H. Suripto menyampaikan keberadaan KIM di wilayah Kabupaten Sleman dan mengajukan permohonan peminjaman tempat sebagai kantor sekretariat Forum KIM Sembada untuk mewadahi penataan dan pengelolaan kegiatan administrasi dalam menjalankan organisasi agar tertata dengan baik.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman, R. Budi Pramono bahwa sebagai mitra pemerintah peran kelompok informasi masyarakat sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Sleman dalam mendukung pembangunan. Menurutnya, KIM memiliki potensi yang luar biasa dan manfaat nyata bagi Pemerintah Kabupaten Sleman sehingga perlu adanya transfer informasi yang lebih efektif untuk membumikan program pemerintah.

“KIM sebagai mediator komunikasi dan informasi pemerintah dan pembangunan di wilayah Kabupaten sleman secara timbal balik dan berkesinambungan maka KIM harus di’openi’ oleh pemerintah agar transfer informasi pembangunan bagi masyarakat dalam hal kecepatan dan ketepatan dapat tercapai,” ungkap R. Pramono menutup pembicaraannya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Berbah – Kapanewon Berbah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 di Pendopo Kepanjen Kapanewon Berbah, Sleman, Kamis (27/1/2022). Musrenbang ini dihadiri langsung oleh Panewu dan Panewu Anom Berbah, perwakilan Bappeda Sleman, anggota DPRD Sleman, DLHK Sleman, Kapolsek Berbah, Danramil Berbah, UPT, Lurah se-Kapanewon Berbah, Ulu-ulu, serta perwakilan lembaga-lembaga yang berada di Kapanewon Berbah.

Musrenbang dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja Berbah, Ari Wibowo, dan mengambil tema Meningkatkan Daya Saing dan Perekonomiaan Rakyat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sleman.

Panewu Berbah, Rohmiyanto mengatakan bahwa Kapanewon Berbah saat mengalami kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi COVID-19.

“Harapannya, kondisi seperti ini akan segera teratasi dengan penguatan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terbukti bisa bertahan dalam situasi pandemi,” ujar Rohmiyanto.

Pada kesempatan yang sama, Dona saputra Ginting, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Sleman memaparkan  mengenai Rencana Pembangunan Jangkauan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman tahun 2021 – 2026 dengan misi Terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royong.

“Berbah yang memiliki potensi wisata akan lebih banyak menerima pembangunan sarana prasarana menjadikan Berbah sebagai wilayah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT). Juga Berbah akan tumbuh sebagai bagian Sleman bagian timur diproyeksikan menjadi kawasan zona industri,” ungkap Dona.

Sementara itu, Susilo Nugroho, Anggota DPRD Sleman mengingatkan akan terjadi perubahan yang besar di wilayah Berbah akibat dari pembangunan Jalan Tol. “Harapannya pemerintah dan masyarakat Berbah bisa menyesuaikan, menangkap peluang akibat pembangunan Jalan Tol tersebut,” ujarnya. (Kusnadi/KIM Tirto Gumregah Berbah)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Operasi Pasar Minyak Goreng Kemasan pada Rabu dan Kamis, 26-27 Januari 2022 di Kantor Kapanewon Sleman. Pada operasi ini, disediakan 396 Liter minyak goreng kemasan dengan harga Rp , – per liternya untuk masyarakat kurang mampu di 5 Kalurahan se Kapanewon Sleman.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menjelaskan operasi tersebut diselenggarakan menyikapi tingginya harga minyak goreng selama beberapa bulan terakhir. Tingginya harga minyak goreng ini merupakan dampak dari kenaikan harga CPO (Crude Palm Oil) di tingkat internasional.

Menurutnya, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberlakukan kebijakan one price untuk minyak goreng kemasan pada harga Rp , – yang diawali di tingkat ritel modern. Ritel ini berada di jaringan distribusi Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).

“Tentu saja baru sebagian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan dekat dengan ritel modern tersebut yang bisa mengakses minyak goreng dengan harga murah,” ujar Danang saat memantau operasi pasar minyak goreng kemasan di Kantor Kapanewon Sleman, Kamis (27/1/2022).

Danang mengatakan operasi pasar ini dilakukan agar masyarakat yang belum bisa mengakses minyak goreng dengan harga murah di ritel modern tetap bisa membeli dengan harga murah, terutama bagi masyarakat kurang mampu. 

“Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan berbelanja seperlunya. Harapannya kebijakan ini akan berlanjut hingga harga minyak goreng terkendali,” tambahnya.

Kepala Disperindag Kabupaten Sleman, Mae Rusmi Suryaningsih menyampaikan pada pelaksanaan operasi pasar minyak goreng di Kabupaten Sleman total disalurkan sebanyak 572 karton dengan isi per karton 12 kemasan 1 liter.

Adapun pembagian alokasi minyak goreng ini yaitu 200 karton dialokasikan untuk masyarakat kurang mampu di Kapanewon Prambanan, Seyegan, Tempel, Sleman, Turi dan Cangkringan. Sebanyak 150 karton di alokasikan untuk UMKM dan distribusinya dikoordinir oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman.

“Sisanya yaitu sebanyak 222 karton akan didistribusikan melalui Paguyuban Ritel Sleman (PRS) Merapi yang merupakan asosiasi pengusaha ritel lokal yang tersebar di 17 Kapanewon,” kata Mae.

Sementara itu Winarni, warga Pisangan, Tridadi, Sleman mengaku operasi pasar minyak goreng kemasan ini sangat membantu warga masyarakat khususnya yang kurang mampu. Ia berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut hingga harga minyak dapat kembali stabil. “Alhamdulillah terbantu dengan operasi pasar minyak goreng kemasan ini, di luar harga minyak goreng Rp sampai per liternya. Semoga bisa berlanjut sampai harga minyak goreng kembali stabil,” kata Winarni. (Humas Sleman)

Sleman – Untuk menambah kewasapadaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman melalu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Sleman tahun 2022 di Bangsal Pagelaran RM Puri Mataram, Drono, Tridadi, Sleman, Rabu (26/1/2022). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kesbangpol Sleman, Hery Sutopo.

Dalam sambutannya, Hery mengatakan bahwa dirinya mengarpesiasi kerja sama yang dilakukan oleh FKDM di Sleman bersama Kesbangpol, sesuai dengan pedoman Permendagri nomor 12 tahun 2006, Perda Kabupaten Sleman nomor 9 tahun 2009, Perbup Sleman nomor 51 tahun 2009, dan SK Bupati Sleman nomor KDH/A/2019.

Berdasarkan peraturan tersebut, FKDM memiliki tugas untuk memonitoring, mencegah, dan mengantisipasi konflik sosial yang akan terjadi. “Semua sudah dilakukan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab bapak ibu semua selaku pengurusn FKDM Kapanewon. Kita rasakan bersama situasi kondusif di Kabupaten Sleman,” jelas Hery.

Sementara itu, Saridjan, Ketua FKDM Sleman mengatakan bahwa setiap anggota FKDM memang bertugas untuk mendukung pemerintah, khususnya untuk ketentraman dan ketertiban warga masyarkat di lingkungan masing-masing.

“Melakukan identifikasi ATHG, yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan yang terjadi di lingkungan kita,” imbuh Saridjan.

Untuk tahun 2021, FKDM Sleman menurut Saridjan telah bekerja dengan baik sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. “Ada beberapa kapanewon yang sudah melaporkan dan menyerahkan rekomendasi ke pemerintah, baik kapanewon dan kabupaten, sesuai dengan tugas dan fungsi ketugasan FKDM,” kata Saridjan. (Djoko/KIM Gamping)

Yogyakarta – Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY mengadakan rapat Persiapan Pembangunan Papan Nama Keistimewaan pada Rabu, (26/1/2022) di Ruang Abimanyu, Hotel Grace Yogyakarta. Kegiatan tersebut dihadir oleh 33 kalurahan yang ada di Kabupaten Sleman.

Rapat dipimpin langsung oleh KPH Yudanegara selaku Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren. KPH Yudanegara menjelaskan di tahun 2021 sudah dibangun 90 papan nama keistimewaan di kalurahan yang ada di DIY.

“Di tahun 2022 ini akan dibangun 301 papan nama di seluruh DIY, yang terdiri dari 65 Kalurahan di Kulonprogo, dan Sleman, 55 Kalurahan di Bantul, dan 116 Kalurahan di Gunungkidul. Sehingga semua kalurahan di DIY sudah ada papan nama keistimewaan,” jelasnya.

Pembangunan papan nama keistimewaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut perubahan nomenklatur kelembagaan desa menjadi kalurahan.

“Belum semua papan nama kalurahan disesuaikan, penulisannya belum menggunakan tambahan aksara Jawa. Papan nama yang ada saat ini belum seragam dan belum memuat nilai filosofi khas Yogyakarta,” kata Yudanegara

Yudanegara menuturkan bahwa papan nama kesitimewaan ini nantinya akan memuat teknologi informasi dalam QR Code. Papan nama keistimewaan Merupakan penanda visual kantor kalurahan/kelurahan dan kapanewon/ kemantren yang bercirikan khas arsitektur tradisional Jawa, untuk memperkuat karakter masyarakat setempat berdasarkan tata nilai budaya Yogyakarta.

“Diadakannya rapat ini menjadi agar nantinya ketika pembangunan papan nama tidak ada permasalahan-permasalahan yang terjadi terkiat teknis maupun tempat. Dihapkan pada bulan Maret hingga April 2022 sudah bisa dilakukan pencairan dana dan langsung bisa dikerjakan,” pungkasnya. (KIM Cangkringan/Andi Ferdana).