Sleman – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman mengadakan bimbingan teknis Tata Cara Input Usulan Kalurahan tahun 2023 ke SIPD pada Kamis (20/1/2022) hingga Jumat (21/1/2022) di Aula Bappeda Sleman. Bimtek dilakukan 2 hari karena mengundang perwakilan 17 Kapanewon dan 86 kalurahan yang ada di Sleman, sehingga pelaksanaan harus dibagi dua kelompok.

Nandri Sudiatmoko, Kepala Subbidang Data dan Perencanaan Bappeda Sleman mengatakan bahwa mulai tahun 2021, usulan-usulan kalurahan yang diaggarkan dari Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM) harus diinput melalui laman .

“Begitu juga tahun ini untuk usulan 2023, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Sleman sudah disesuaikan dengan kamus usulan dari masing-masing dinas terkait sehingga kalurahan jika mengusulkan harus sesuai dengan kamus tersebut agar segera ditindaklanjuti dinas terkait,” jelas Nandri Sudiatmoko.

Lebih lanjut Nandri menjelaskan tahapan input usulan PUPM oleh kalurahan akan dimulai tanggal 25 Januari 2021 dan berakhir 7 Februari 2021. “Setelah tanggal 7 Februari, akses untuk kalurahan sudah ditutup sehingga diharapkan kalurahan melakukan input usulan PUPM tepat waktu,” imbuhnya. (Andi Ferdana/KIM Cangkrigan).

Sukoharjo – Pemerintah Kalurahan Sukoharjo bersama Lembaga Kalurahan Sukoharjo lainnya menggelar Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalkus) Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Aula Kalurahan Sukoharjo, Kamis (20/1/2022). Didampingi oleh pendamping desa, Muskalkus dipimpin langsung oleh Lurah Sukoharjo, Hadi Subronto.

“BLT-DD yang bersumber dari Anggaran Dana Desa untuk tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana di Sukoharjo untuk tahun ini ada 139 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 10 persen atau 14 orang untuk cadangan,” jelas Hadi.

Muthohar, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Sukoharjo menambahkan bahwa BLT-DD tersebut diharapkan dapat mencapai sasaran yang dituju yaitu untuk warga yang benar-benar berhak untuk mendapatkannya. Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya kerja sama antara dukuh, RT/RW, dan kader kalurahan yang ada di padukuhan.

“Warga Sukoharjo diharapkan bisa berhemat dan tidak menjadi warga yang konsumtif. Bisa menggunakan bantuan yang diberikan untuk keperluan yang benar-benar dibutuhkan, untuk kelangsungan hidup sehari-hari,” ujar Muthohar.

Warga penerima BLT-DD juga nantinya akan dipastikan bukan penerima bantuan yang sejenis, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar bantuan yang diberikan bisa merata kepada warga yang membutuhkan.

“Pendataan penerima BLT-DD ini sebelumnya sudah ditentukan oleh masing-masing padukuhan melalui Pra Muskal yang dihadiri oleh Dukuh, RT/RW dan tokoh-tokoh masyarkat di wilayahnya, sehingga diharapkan data yang didapat bisa benar-benar sesuai kenyataan,” kata Sudjadi, Kamituwo Sukoharjo.

Sementara itu, Edi Kurniawan, Pendamping Desa Sukoharjo mengatakan bahwa data cadangan akan digunakan apabila penerima regular ada yang meninggal, dan tidak mempunyai ahli waris. “Maka akan segera digantikan dengan penerima yang ada di cadangan. Begitu juga jika ada penerima regular yang pindah penduduk, akan segera diganti dan diambilkan dari cadangan,” imbuh Edi. (Eswe/KIM Sukoharjo)

Caturtunggal – Bertempat di Pendopo Kantor Kalurahan Caturtunggal, Pemerintahan Kalurahan Caturtunggal menggelar musyawarah kalurahan (muskal) khusus berkaitan dengan agenda penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) tahun 2022 pada Kamis (20/01/2022).

Dalam muskal tersebut, Pemerintah Kalurahan Caturtunggal menyediakan data yang sudah ditapis melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data hasil penjaringan warga miskin dan rentan miskin. Data calon penerima BLT-DD tersebut adalah warga yang bukan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan lainnya.

Lurah Caturtunggal, Agus Santoso, menjelaskan kepada peserta muskal mengenai ketentuan peraturan yang ada serta alokasi dana yang diatur dalam ketentuan peraturan. Ia juga menegaskan mengenai pencermatan data yang telah ada.

“Data calon penerima BLT-DD tersebut telah disandingkan dengan data-data penerima BST, BPNT, PKH, dan bantuan lainnya, sehingga tidak tumpang tindih dan mekanisme penentuan penerima BLT-DD sesuai peraturan yang ada,” jelasnya.

Merujuk pada Surat Pemberitahuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman Nomor 412/004 tanggal 3 Januari 2022 yang menerangkan bahwa alokasi BLT-DD minimal 40 persen dari jumlah keseluruhan Dana Desa, maka anggaran BLT-DD di Kalurahan Caturtunggal sebesar ,00.

Jumlah tersebut akan didistribusikan kepada 187 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2022 selama setahun yang telah diusulkan dari 20 padukuhan yang diverifikasi oleh dukuh beserta TPK dan tokoh masyarakat setempat. (Danang/KIM Depok)

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) tingkat Kalurahan Caturtunggal yang terdiri dari LPM, TP-PKK, karang taruna, pokja posyandu, dan satlinmas dikukuhkan oleh Lurah Caturtunggal, Agus Santoso, pada Rabu (19/01/2022) di Pendopo Puspadenta Kantor Kalurahan Caturtunggal.

LKK sendiri merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang dibentuk atas prakarsa pemerintah kalurahan dan masyarakat.

“Jenisnya ada RT, RW, PKK, karang taruna, LPM, posyandu, dan satlinmas,” jelas Agus Santoso.

Dasar hukum pembentukannya sendiri adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.

Di samping itu, ada juga Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan serta Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Agus Santoso menambahkan bahwa LKK merupakan Lembaga yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah kalurahan karena diharapkan membantu dan bekerja sama untuk menjalankan roda pemerintahan sehingga bisa tercapai visi dan misi guna menyejahterakan masyarakat.

Ia juga mengimbau untuk memperkuat kelembagaan dari LKK mulai dari LPM, TP-PKK, karang taruna,  pokja posyandu, dan satlinmas untuk meningkatkan audiensi, koordinasi, dan memperkuat jaringan dengan pihak-pihak terkait.

Panewu Depok, Wawan Widiantoro, yang turut hadir dalam kegiatan pengukuhan tersebut menyampaikan bahwa LKK juga memiliki peranan penting dalam pemerintah kalurahan.

“Peranan tersebut antara lain adalah untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya kalurahan, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2016 Pasal 1,” imbuh Wawan Widiantoro.

Menurut Wawan, seluruh lembaga harus bisa bersinergi dengan pemerintah kalurahan untuk mewujudkan Kalurahan Caturtunggal yang sejahtera, berdaya, dan maju beserta masyarakatnya. (Danang/KIM Depok)

Prambanan – Sejak 12 Januari 2022, Kementerian Kesehatan RI mencanangkan program vaksin booster bagi masyarakat umum kelompok lansia. Pelaksanaan vaksin booster ini sesuai Surat Edaran Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Indonesia nomor tentang Vaksinasi Vovid 19 Dosis Lanjutan (Booster), serta Sosialisasi Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster Regional 1 dan Regional 2 pada 11 Januari lalu.

RSUD Prambanan Kabupaten Sleman sebagai salah satu fasilitas kesehatan menyatakan siap melaksanakan pemberian vaksin booster gratis bagi masyarakat umum ini.

“Kami RSUD Prambanan mendukung penuh program vaksin booster ini, kami juga berharap masyarakat dapat ikut berpatisipasi dalam kegiatan ini. Sebagai fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk melayani vaksin booster, kami telah menyiapkan tenaga kesehatan dan juga sarana prasarana yang sesuai prosedur,” ujar dr. Wisnu Murti Yani, Direktur RSUD Prambanan di RSUD Prambanan, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Kamis (20/1/2022).

Target pemberian vaksin booster di RSUD Prambanan ini sejumlah 50 peserta setiap harinya. Jadwal pelaksanaannya adalah 20-26 Januari 2022 untuk jenis vaksin Pfizer, 27 Januari 2022 unjuk jenis vaksin Astrazeneca, dan 31 Januari 2022 untuk jenis vaksin Pfizer. Pelayanan dimulai pukul WIB sampai pukul WIB di halaman depan IGD RSUD Prambanan.

Adapun syarat mendapatkan vaksin booster ini adalah bagi lansia dengan usia di atas 60 tahun yang telah mendapatkan vaksin 1 dan 2 Sinovac, dan sudah berjarak 6 bulan dari vaksin ke 2.

Dian Dwi Putranto, salah seorang tenaga kesehatan RSUD Prambanan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program vaksin booster gratis ini. “Kenapa sih harus vaksin lagi? Kan sudah 2 kali? Setelah 6 bulan setelah vaksinasi, maka antibodi semakin lemah. Mari kita boost lagi dengan vaksinasi booster. Buat imun kita makin pintar dengan vaksinasi booster,” ujar Dian yang juga penanggungjawab program vaksin di RSUD Prambanan ini.

Bagi masyarakat umum yang ingin menjadi peserta vaksin booster, dapat mendaftar secara online melalui link (Yulius Wahyu Saputra)