Sleman – Relawan Rumah Zakat memberikan bantuan Digital Al-Qur’an Braillle untuk suami istri penyandang disabilitas tuna netra Sarmianto (39) dan Lisnawati (35) di Dusun Jlatren, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Sleman, Selasa (22/2/2022). Sarmianto dan Lisnawati merupakan penyandang tuna netra dengan gangguan penglihatan pada sebelah mata sejak lahir, dan hanya bisa bekerja serabutan.

“Alhamduliiah, Al-Qur’an ini bisa kami pakai tiap hari untuk mengaji, agar nanti juga bisa mengajarkan anak-anak kami. Terima kasih Rumah Zakat, Al-Qur’an ini sangat bermanfaat,” ungkap Sarmianto.

Bantuan yang diberikan oleh Rumah Zakat ini pun mendapatkan apresiasi dari pihak Kalurahan Jogotirto.

“Saya mewakili kalurahan Jogotirto mengucapkan terima kasih kepada Rumah Zakat yang telah memperhatikan warga kami penyandang disabilitas. Selama ini program Rumah Zakat sangat bermanfaat sekali di kalurahan ini. Sukses dan semoga berkah,” ucap Arif Aryana, Kamituwa Jogotirto. (Asti/KIM Tirto Gumregah, Berbah)

Moyudan – Sebagai bentuk pengabdian masyarakat, Fakultas Pertanian dan Kedokteran Umum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta meninjau kebun sayur Kelompok Wanita Tani (KWT) Sari Maju di Blendung, Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Selasa (22/2/2022). Kujungan yang dipimpin oleh Rudi Hari Murti, Dosesn FK UGM dan juga Sarjono, Dosen Fakultas Pertanian UGM diterima langsung oleh Ketua KWT Sari Maju, Djumanah.

“Maksud dan tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung keberadaan kebun sayur Sari Maju dan menanyakan kesulitan atau kendala yang dihadapinya, untuk selanjutnya dapat diupayakan peningkatan hasil produksinya,” ungkap Rudi Hari Murti.

Djumanah yang juga sebagai Ketua Bina Keluarga Lansia (BKL) Mugi Waras Blendung memaparkan bahwa KWT Sari Maju adalah anak kegiatan dari BKL Mugi Waras. “Dikukuhkan pada tanggal 3 Desember 2018, dengan anggota 57 orang lengkap dengan seksi humas, seksi panen, dan seksi penjualan,” jelas Djumanah.

Kegiatan yang dilakukan oleh KWT Sari Maju adalah mengurusi tanaman seperti selada, terong, kacang panjang, lombok, dan sebagainya. Dalam pelaksanaanya, Djumanah mengatakan bahwa kegiatan olah tani tersebut dilakukan dengan cara dijadwal.

“Kami jadwal setiap hari untuk  menyirami (kalau tidak hujan),  menyiangi, memupuk, dan sebagainya. Sedangkan kerja bakti  dilaksanakan dua minggu sekali,” tambah Djumanah. Adapun hasil panenannya dijual memasarkan memalui perorangan, lewat acara kumpulan, dan disetorkan ke warung terdekat.

Dalam kesempatan tersebut, Aviria Ermamilia, Dosen FK UGM berkesempatan memberikan arahan untuk meningkatkan pemasaran produksi hasil pertanian, dan produk UMKM yang ada. Menurutnya, perlu ada strategi yang selaras dengan perkembangan zaman, yaitu dengan pemasaran secara online.

“Kita bisa memanfaatkan media sosial yang ada untuk memasarkan hasil pertanian dan produk UMKM. Dan jika ada yang ingin mengurus sertifikasi halal produknya, besok bisa kami bantu,” tambahnya.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan program pengabdian masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk KWT Sari Maju, seperti bagaimana cara penanaman yang benar, cara membuat pupuk cair, cara memasarkan, dan lainnya. (Eny Ms/KIM Sumber Birawa Moyudan)

Sleman – Paguyuban Panatacara Yogyakarta DPC Kapanewon Depok, Sleman mengadakan Sarasehan Budaya tentang Kawruh Busana, Selasa (22/2/2022) malam, di Gedung Sasana Anglocitatama, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Sarasehan yang diikuti oleh pengurus dan anggota aktif serta undangan itu menghadirkan narasumber Faizal Noor Singgih dari Paguyuban Panatacara Yogyakarta

Pada kesempatan tersebut, Faizal mengatakan bahwa Kawruh Busana penting bagi Panatacara karena menjadi tokoh sentral dalam perhelatan, khususnya yang berkaitan dengan budaya Jawa.

“Seorang panatacara harus tahu bagaimana cara berbusana Jawa dengan baik dan benar. Ketepatan dalam memilih ragam busana dan memadukannya, serta keserasian dalam pemakaian akan mempengaruhi penampilan figur panatacara. Pepatah Jawa mengatakan, Ajining raga saka busana, Ajining dhiri saka lathi,” kata Faizal.

Faizal menambahkan bahwa ragam busana Jawa, khususnya Yogyakarta ada beberapa jenis, baik untuk pria maupun wanita. “Dari sekian banyak jenis busana, busana taqwa atau Surjan bagi pria dan kebaya tangkepan dengan ukel tekuk bagi wanita, adalah yang populer dikenakan dalam keseharian,” imbuh Faizal.

Dalam sarasehan itu, Faizal juga menjelaskan cara memilih kain/jarik baik bagi wanita maupun pria, cara membuat wiru, teknik memakai serta cara mengenakan keris. Selain itu, filosofi Ageman Taqwa/Surjanpun dibahas tuntas dalam kesempatan tersebut.

Sementara itu Imade, pengurus Paguyuban Panatacara DPC Kapanewon Depok menuturkan, sarasehan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan berbusana bagi anggota, terutama anggota muda.

“Karena dalam sarasehan tidak hanya diberikan teori, tetapi juga praktek. Dengan begitu nantinya bisa diterapkan baik ketika bertugas maupun pada acara-acara yang harus mengenakan busana Jawa gagrak Ngayogyakarta,” ungkap Imade.

Imade juga mengatakan bahwa Paguyuban telah mempunyai program sarasehan rutin lapanan/tiap 35 hari, dengan materi yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan serta skala prioritas.

“Misalnya tentang Kawruh Sesorah, Kawruh Busana, Tembang dan materi tematik lainya. Narasumbernya pun berbeda. Semoga anggota makin bergairah dan maju,” pungkas Imade. (Tri Joko/KIM Kalasan)

Sleman – Seiring dengan perkembangan zaman, pelayanan publik harus bisa menjangkau setiap lapisan masyarakat secara langsung, mudah, murah, dan cepat tanggap. Menyikapi hal tersebut, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi yang ada, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, termasuk teknologi internet dan media sosial yang kini sangat mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

“Media sosial menjadi salah satu media dengan jangkauan yang luas dengan proses diseminasi informasi yang cepat. Dengan melihat efektivitasnya dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, pemerintah harus mampu memanfaatkan media sosial untuk meraih perhatian dan dukungan khalayak luas serta tidak lagi semata-mata bertahan dengan cara-cara komunikasi yang konvensional,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman, Eka Suryo Prihantoro, dalam acara Bimbingan Teknis Media Sosial yang diselenggarakan Diskominfo Sleman di Crystal Lotus Hotel, Sleman, Rabu (23/2/2022).

Eka berharap Bimtek yang diselenggarakan ini dapat membantu seluruh peserta yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sleman dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat tanggap, serta tepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Hal senada juga disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Sleman Bidang Pemerintahan dan Hukum, Jazim Sumirat. Menurutnya, media sosial saat ini bukan lagi menjadi trend, namu sudah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat.

“Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk memanfaatkan media sosial sebagai media publikasi dan komunikasi program pemerintah,” ungkap Jazim.

Ia berharap, setiap perangkat daerah, khususnya yang berada di Kabupaten Sleman dapat memanfaatkan berbagai kelebihan yang dimiliki media sosial untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai potensi yang ada di Kabupaten Sleman.

Sementara itu, Agus Mulyadi, Penggiat Media Sosial yang juga merupakan Redaktur Eksekutif mengatakan bahwa media sosial saat ini telah digunakan oleh lebih dari 60% penduduk Indonesia. Karena jangakuannya luas tersebut, media sosial saat ini menjadi jalan terbaik dalam hal promosi, hubungan masyarakat, dan juga branding.

“Media sosial menjadi alat paling relevan saat ini untuk membangun reputasi dan personal atau institusi branding secara digital,” ujarnya.

Menurut Agus, media sosial adalah aset digital yang berharga sehingga konten media sosial dapat diibaratkan sebagai membangun investasi. Oleh karena itu, setiap konten yang disajikan harus menjadi konten yang baik, yaitu konten yang mengandung informasi yang bermanfaat, relevan dengan publik, menghadirkan perasaan emosi, dan juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Perempuan dan anak rentan terhadap kekerasan, baik kekerasan fisik, non fisik, verbal, kekerasan seksual, maupun bentuk lain seperti penelantaran. Untuk itu, perlu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang melibatkan semua pihak.

“Yang namanya korban kekerasan tidak bisa hanya ditangani oleh satu lembaga saja,” jelas Sri Maryani dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Dinas P3AP2 DIY saat menyampaikan materi dalam acara Penguatan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kabupaten Sleman yang diselenggarakan oleh Dinas P3AP2KB di Aula RM Pringsewu pada Selasa, (23/2/2022).

Pada tahun 2021, jumlah kasus kekerasan yang terlaporkan di wilayah DIY mencapai kasus dengan rincian 418 kasus kekerasan pada anak dan 817 kasus menimpa korban dewasa/perempuan. Kasus tersebut turun dari tahun 2020 dimana jumlah kasus yang terlaporkan mencapai kasus.

“Sementara di Sleman pada tahun 2021 mencapai 268 kasus,” imbuh Sri Maryani.

Jika dilihat dari umur, usia rentang 25-59 tahun merupakan usia yang paling banyak menjadi korban kekerasan.

Para korban kekerasan dapat mengakses layanan pendampingan dan advokasi bantuan hukum secara gratis yang difasilitasi oleh Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) DIY.

“Apabila perlu pelayanan medis, juga dapat difasilitasi dengan syarat kejadian di wilayah DIY yang dibuktikan dengan surat keterangan rekam medis dari faskes, kemudian meminta surat rekomendasi ke Dinas P3AP2 DIY, selanjutnya diklaimkan ke Bapel Jamkesos,” terang Sri Muryani.

Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Suci Iriani Sinuraya yang juga menjadi narasumber dalam forum ini menjelaskan bahwa FPKK merupakan forum koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya secara berjejaring dan dibentuk di tingkat daerah, kapanewon, dan kalurahan.

“Upaya pencegahan dengan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi. Pelayanannya meliputi bantuan hukum, kesehatan, rehap sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, pengaduan, konsultasi, dan konseling, serta pendampingan,” jelas Suci Iriani Sinuraya.

Mekanisme yang sama juga diterapkan di Sleman. “UPTD PPA Sleman juga dapat memfasilitasi biaya advokasi hukum seperti proses perceraian, dengan syarat klien harus menjadi dampingan UPTD PPA”, jelas Sumarni, Kepala UPTD PPA Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman.

Untuk mengoptimalkan peran di semua lini, di Sleman sudah terbentuk FPKK di tingkat kapanewon dan sudah terbantuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di kalurahan. (KIM Depok/Andri Afriyanto)