Ngaglik – Untuk bisa mencapai efisiensi, petani-petani yang berskala kecil harus melakukan korporasi yaitu penggabungan beberapa kelompok tani. Muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama para petani.

“Jika skala ekonomi kuat, posisi tawar kuat, harapannya mampu menentukan harga dan kesejahteraan lebih meningkat,” ujar Dibyo Warasta, Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) BP4 (Balai Penyuluhan Pertanian Pangan dan Perikanan) Wilayah 4 Sleman dalam kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Petani yang diselenggarakan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman di Aula Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Kamis (31/3/2022).

Lebih lanjut Dibyo menjelaskan bahwa rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan petani tidak lebih dari tiga ribu meter persegi. Hal ini menyebabkan kesulitan pemasaran karena jumlah sedikit, juga sulit membedakan grade-nya karena grade A sangat sedikit sehingga kalah dan harga menjadi terlalu rendah.

“Karena itu perlu korporasi, para petani bergabung lalu dipasarkan bersama. Agar bisa penuhi standar 3K yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Sortasi ABCD, harga tertinggi di A, sementara B lebih rendah dan seterusnya. Dalam istilah orang Jawa ‘ono rego ono rupo’. Jika tidak ada sortasi, dianggap sama sehingga semua dianggap rendah,” jelas Dibyo.

Jika jumlahnya banyak, harga juga kompetitif, sehingga bisa mengendalikan harga. “Era sekarang ini, produk kompetitas menjadi sangat penting. Kontinuitas dan stok juga dibutuhkan. Selain itu juga dibutuhkan kepastian barang. Berkaitan dengan kepastian, dalam wirausaha perlu mengidentifikasi potensi yang ada di sekitar kita,” jelas Dibyo lagi.

Untuk menambah wawasan peserta pelatihan tentang korporasi petani, peserta juga diajak untuk melakukan studi lapangan di Koperasi PPHPM (Pusat Pertanian Hortikultura Puncak Merapi) Sleman di Bunder Purwobinangun Pakem.

Taufik Ridwan, pemegang manajemen keuangan PPHPM, tujuan dibentuk koperasi PPHPM untuk melindungi petani agar kesejahteraan meningkat. PPHPM sebagai titik kumpul langsung ke pedagang tidak melalui tengkulak sehingga harapannya harganya menjadi lebih tinggi.

Taufik Ridwan juga menjelaskan bahwa di titik kumpul sayur pada pukul 4 sore petani sudah mulai setor. Berikutnya hasil panen ditimbang, sortasi, lalu diinput pakai laptop. “Input menggunakan laptop harapannya setiap hari tahu omsetnya,” jelasnya.

Lebih lanjut Taufik Ridwan menjelaskan siapa saja yang menjadi mitra titik kumpul. Pertama petani sebagai produsen dan supplier produk. Kedua titik kumpul dari daerah lain, yang intinya agar semua untung. Dan ketiga pedagang karena sebagai titik kumpul PPHPM menyadari posisi berada di tengah antara petani dan pedagang. “Penting membuat sistem agar petani mendapatkan harga tertinggi tapi pembeli juga tidak terlalu berat,” terang Taufik Ridwan.

Koperasi setiap bulan selalu menghitung omset pendapatan kotor dan keuntungan dan mengokasikan dana khusus untuk petani. “Meski tidak banyak tapi jika dikumpulkan cukup, misalnya untuk sosialisasi atau kegiatan lain. Kita anggarkan 10 persen untuk petani. Saat ini kita anggarkan pengadaan benih timun baby dan berharap ke depan juga bisa menganggarkan benih yang lain,” papar Taufik Ridwan.

“Yang jelas, kita tidak hanya sekedar mencari keuntungan tapi bagaimana agar sukses bersama,” pungkasnya. (Endarwati/KIM Donoharjo)

Sleman – Tanah menjadi salah satu media tanam yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dilakukan penanaman agar tanah tersebut subur, tanaman tumbuh dengan baik dan berproduksi dengan maksimal sehingga petani dapat menikmati keuntungan.

Demikian dikatakan Heri Hartanto pemateri Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Tani yang diprakarsai oleh Pemerintah Kalurahan Donoharjo  bekerjasama dengan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman bertempat di Aula Kalurahan Donoharjo pada Rabu (29/03/2022).

“Pengolahan tanah sangat diperlukan karena tanah mengalami degradasi atau penurunan sifat tanah yang disebabkan oleh pemakaian pupuk yang berlebihan, penggunaan pestisida yang melebihi dosis , serta sistem penanaman monokultur (satu macam tanaman) yang dilakukan dalam jangka waktu lama tanpa selingan tanaman yang lain,” kata Heri yang juga seorang praktisi pertanian tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sistem olah tanah bertujuan untuk memperbaiki  sifat fisik , sifat kimia dan sifat biologi tanah.

“Sifat fisik tanah dapat dilihat atau diamati secara langsung seperti tekstur, struktur, konsistensi, warna, suhu, aerasi, drainase, dan lainnya,” lanjut Heri.

Tekstur tanah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyerap air dan udara. Struktur tanah berperan mempengaruhi bentuk kepadatan tanah. Struktur yang merupakan besar kecilnya partikel penyusun tanah dapat dikepal, dipegang atau diraba.

“Sedangkan porositas merupakan pori pori tanah yang bukan berisi bahan organik dan mineral tetapi gas atau air. Demikian juga temperatur tanah sangat berperan penting bagi germinasi biji tanaman, pertumbuhan akar serta menyediakan nutrisi bagi tanaman,” kata Heri.

Selanjutnya Heri menjelaskan bahwa sifat kimia  terdiri atas unsur hara ( nutrisi untuk tanaman ) dan pH (derajat keasaman) tanah. Sedangkan sifat biologi merupakan  organisme di dalam tanah seperti mikroorganisme, cacing, dan lain-lain.

Pengolahan tanah meliputi beberapa tahap di antaranya perencanaan, persiapan dan pelaksanaan.

“Untuk tanaman hortikultura seperti cabe, tomat,terong dll, tanah diolah dengan membuat Pundungan dengan menentukan porosnya  kira kira 160 – 180 cm. Bila musim kemarau jarak pundungan dan pembuatan lubang tanam dirapatkan tetapi bila musim penghujan jaraknya dijauhkan untuk mengurangi kelembaban dan mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri pengganggu. Arah Pundungan juga disesuaikan dengan kemana air akan dibuang,” kata Heri

Tahap selanjutnya adalah aplikasi pupuk dasar dengan menggunakan pupuk organik yaitu pupuk kandang yang telah difermentasi.

“Bila tidak terfermentasi bau sangat tidak enak, unsur hara yang dihasilkan tidak maksimal, membawa benih gulma, bakteri dan jamur merugikan. Hal ini bisa dicegah dengan melakukan Fermentasi bisa menggunakan EM4, PGPR atau bahan pengurai lainnya,” imbuh Heri.

Selain pupuk organik, juga digunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia yang disesuaikan dengan dosis dan jenis tanaman yang akan dibudidayakan.

“Jika karakter tanah bersifat asam maka perlu ditambahkan kapur dolomit guna meningkatkan kadar pH tanah. Setelah tahap pengolahan selesai, para petani bisa melanjutkan penutupan menggunakan mulsa,” tutup Heri. (Upik Wahyuni/KIM Donoharjo)

Sleman – Pengurus Desa Budaya Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, resmi terbentuk dan dikukuhkan oleh Lurah Widodomartani, Heruyono, di balai Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Rabu (30/3/2022).

Pengukuhan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Lurah , tentang pembentukan pengurus desa budaya Kalurahan Widodomartani untuk masa bakti 2022-2027. Pengurus yang dikukuhkan terdiri dari Ketua Subarjo, Wakil Ketua Sumadiyono. Sekretaris Sigit Nurahmat, Wakil Sekretaris Eviana Rahmawati, Bendahara Dyah Eka Sari, dan Wakil Bendahara Suhartini dengan dilengkapi beberapa seksi sesuai dengan ketentuan dan kompetensi.

Heruyono dalam dalam sambutan usai pengukuhan meminta kepada pengurus untuk segera berkoordinasi dan merapatkan barisan, agar dapat bekerja membantu pemerintah Kalurahan di bidang pembangunan kebudayaan.

“Karena Kalurahan Widodomartani telah ditetapkan oleh Gubernur DIY menjadi Desa/Kalurahan Budaya. Pengurus berasal dari berbagai unsur dan wilayah Widodomartani, sehingga diharapkan dapat mengakomodir berbagai masukan guna memajukan kebudayaan,” kata Heruyono.

Sementara itu, Hadimulyono dari Tim Monitoring Pendamping Desa Budaya Kabupaten Sleman, mewakili Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan Provinsi DIY dalam sambutanya mengatakan, Pengurus Desa Budaya bertugas membantu pemerintah kalurahan untuk melaksanakan program yang berkaitan dengan kebudayaan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh pemerintah Kalurahan.

Menurutnya, desa budaya mengimplementasikan, mengembangkan, mengkonservasi potensi budaya yang telah ada di masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Pilar-pilar desa budaya meliputi kesenian, permainan Tradisional, bahasa dan sastra, kuliner dan pengobatan tradisional, upacara adat dan tradisi dan sebagainya.

“Oleh karena itu antara pemerintah kalurahan, pengurus desa budaya dan masyarakat dengan dibantu  pendamping budaya harus bersinergi. Masyarakat harus diapresiasi dan diberikan ruang untuk berekspresi,” pungkas Hadimulyono.

Pengurus yang terbentuk merupakan hasil musyawarah babarapa hari sebelumnya, diikuti berbagai unsur yang ada di Widodomartani dengan proses mengedepankan proses demokratis dan kekeluargaan.

Turut hadir dalam pengukuhan itu meliputi utusan dinas kebudayaan/Kundha Kabudayan Kabupaten Sleman, Penewu Ngemplak dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon Ngemplak. (Tri Joko S/KIM Kalasan)

Pemerintah Kapanewon Gamping bersinergi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas I Sleman menyelenggarakan pelatihan keterampilan penanganan kebencanaan guna memberikan pengetahuan dan kesigapan para relawan yang tergabumg dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Pendopo Kapanewon Gamping, Rabu (30/3/2022).

Pelatihan diikuti sebanyak 50 relawan kebencanaan yang ada di wilayah Kapanewon Gamping dengan menghadirkan narasumber Kepala Seksi Observasi BMKG Sleman, Budiarta Bersama Bagian Data dan Informasi BMKG Sleman, Aristya Ardhitama yang memberikan materi pelatihan tentang pengertian dan ilustrasinya termasuk penjelasan tentang potensi dan upaya mitigasinya, pengertian gempa bumi berikut penjelasan parameternya serta Potensi gempa bumi di Selatan Jawa, kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan sarana penyebaran informasinya, serta pengenalan bencana hidrometeorologi dan mitigasinya.

Sebelum mengikuti pelatihan, Panewu Gamping, Sarjono didampingi Panewu Anom Gamping, Trisno Sunardi memberikan sambutan dan arahan kepada para relawan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari awal hingga selesai supaya benar-benar mengerti dan memahami langkah-langkah pengurangan risiko bencana yang terjadi khususnya di wilayah Kapanewon Gamping, sehingga risiko yang ditanggung masyarakat sebagai korban bencana dapat dikurangi.

Menurut Kepala Seksi Observasi BMKG Sleman, Budiarta bahwa gempa bumi memiliki karakteristik yakni berlangsung dalam waktu sangat singkat, lokasi kejadian tertentu, akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulang lagi, belum dapat diprediksi, serta tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi.

“Gempa dapat terjadi dimanapun dan kapan saja, tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, gempa sering terjadi di tempat-tempat tertentu saja, di sekitar batas lempeng dan banyak didapat sesar aktif di sekitar batas lempeng,” tegas Budiarta.

Selanjutnya, Budiarta memberikan langkah mitigasi gempa bumi yang harus dilakukan masyarakat diantaranya jangan panik, mencari tanah lapang untuk berlindung, mencari benda yang bisa melindungi kepala untuk menghindari risiko terluka jika terjadi keruntuhan bangunan, bersembunyi di bawah meja atau kursi jika atap mulai runtuh, segera berhenti jika tengah berkendara, serta menerapkan prinsip 20:20:20 terutama bagi warga yang tinggal di pesisir atau pinggir pantai, artinya jika gempa terjadi selama 20 detik, harus mengungsi dalam wakru 20 menit pada ketinggian 20 meter untuk mengantisipasi terjadinya tsunami.

Adapun potensi gempa bumi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta disebabkan memiliki dua sumber pembangkit gempa bumi yakni di Samudra Hindia selatan Jawa terdapat zona megathrust subduksi lempeng, serta di daratan Pulau Jawa terdapat sebaran beberapa sesar atau patahan yang masih aktif. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Untuk meningkatkan peran tokoh masyarakat (Tomas) dalam upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman menggelar sosialisasi tentang kewaspadaan dini yang dilangsungkan di Omah Cemara Sego Pecel Blora, Tridadi, Sleman, Selasa (29/3/2022) siang.

Sosialisasi kewaspadaan dini diikuti oleh pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Kepala Jawatan Keamanan di wilayah Sleman Barat yakni Kapanewon Gamping, Mlati, Sleman, Tempel, Godean, Seyegan, Moyudan, dan Minggir dengan narasumber Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resort Sleman, AKP. Satrio Arif Wibowo, dan Ketua FKDM Kabupaten Sleman, H. Saridjan.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Sleman, Indra Darmawan yang didampingi Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, R. Hery Subagyo.

Dalam sambutan pembukanya Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Sleman, Indra Darmawan menegaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Atas Nomor 2 tahun 2018 tentang anggota kewaspadaan dini di daerah menerangkan bahwa FKDM tingkat kapanewon merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat yang terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.

“Adapun tugas FKDM Kapanewon adalah menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan serta memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemda di wilayah Kapanewon,” tegas Indra.

Selanjutnya Ketua FKDM Kabupaten Sleman, H. Saridjan menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat karena potensi timbulnya gangguan kemanan mengharuskan seluruh masyarakat untuk menyadari bahwa keamanan, ketenangan, ketertiban sosial, dan kedamaian di masyarakat tidak hanya diserahkan kepada aparat keamanan yang jumlahnya terbatas.

“Masalah tersebut juga menjadi tanggung jawab bersama apalagi memasuki tahun politik tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak, sehingga gesekan di masyarakat semakin meningkat.” Tutur H. Saridjan bersemangat.

Ia juga berharap adanya peningkatan peran tokoh masyarakat yang tergabung di FKDM sebagai pelopor untuk memberikan pencerahan sekaligus informasi kepada pemangku kebijakan sesuai dengan tingkatannya.

Di sesi terakhir Kasat Intelkam Polres Sleman, AKP Satrio Arif Wibowo menekankan pentingnya aparat pemerintah dan masyarakat baik secara individu maupun berkelompok untuk bersinergi dengan Polri guna menyampaikan informasi serta giat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dalam mencegah potensi konflik sosial. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)