Kemitraan dengan posisi setara antara pedagang, petani dengan titik kumpul dalam mengelola kegiatan pemasaran hortikultura dan cabai adalah prinsip utama Koperasi Pusat Pertanian Hortikultura Puncak Merapi (PPHPM) Sleman. Demikian yang dijelaskan oleh Turasman, Sekretaris PPHPM di Sekretariat PPHPM Bunder Purwobinangun Pakem dalam Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Tani Kamis, (31/3/22).

Turasman menjelaskan bahwa sejarah lembaga PPHPM asosiasi petani hortikultura puncak Merapi yang pada awalnya asosiasi membuat akta notaris namun tak bisa direkomendasi sehingga untuk pengurusan akta notaris dirubah menjadi Perkumpulan Petani Hortikultura Puncak Merapi.

“Berhubung pengembangan meningkat di mana dulu merupakan lembaga sosial kegiatan pertanian, berkembang menjadi kelembagaan profit untuk mencari untung materi maupun ilmu, kegiatan, teknologi,” kata Turasman.

PPHM kemudian disahkan menjadi koperasi pada bulan Februari 2021 dengan alasan pemasaran lembaga profit. “Sebagai Koperasi memang kegiatan tersebut memang ada masalah. Namun permasalahan dihadapi pengurus. Pengurus menyadari bahwa permasalahan tersebut ada  supaya ada peningkatan dan perkembangan kelembagaan agar menjadi maju dan berkembang. Kini Koperasi PPHM merupakan satu satunya lembaga pemasaran hortikultura yang diakui Dinas Pertanian Kabupaten Sleman,” jelas Turasman lagi.

Koperasi PPHPM, lanjtu Turasman, berusaha tetap mengacu pada visi misi untuk memperjuangkan petani. Bersama pengurus berniat menjalankan dengan tulus ikhlas. Pengurus dibuat simpel hanya terdiri dari ketua sekretaris bendahara dengan tugas mengelola kegiatan koperasi, melayani anggota, mengadministrasikan segala keuangan koperasi.

Selain pengurus, badan pengawas koperasi dan PPHPM dikuatkan dengan kemitraan antara pedagang, titik kumpul dan petani.

“Yang utama kerjasama dengan posisi setara. Rata rata kemitraan di lembaga pertanian belum kuat karena lisan saja, tak ada perjanjian tertulis yang lebih kuat. Jika ada masalah tak bisa dipecahkan. Dalam hal ini kemitraan PPHPM dilaksanakan secara tertulis termasuk dengan pedagang agar lancar. Misal ada pelelang tidak mampu membayar, harus tertulis dengan surat perjanjian agar aman bayar. Termasuk jika akan membuat titik kumpul sayur di tempat yang baru, perlu dibahas matang agar tidak ada masalah di kemudian hari”, terang Turasman. (Endarwati/KIM Donoharjo)

Sleman – Pengelola Ambulans dari berbagai relawan yang ada di Sleman maupun Yogyakarta mendapatkan tambahan skill dan kemampuan dasar dalam menangani pasies, meningkatkan mutu dan kecepatan pertolongan pertama terhadap penanganan gawat darurat melalui Pelatihan Bantuan Hidup Dasar dan Pencegahan Pengendalian Infeksi Gelombang 2. Pelatihan diikuti oleh sekitar 40an relawan yang digelar oleh RS UII di Training Room Lantai 2 RS UII Sleman Yogyakarta, Rabu (30/3/2022).

Materi yang diberikan merupakan tambahan ilmu dan skill yang berguna bagi para relawan untuk menjalankan giat kerelawanan mereka.  Hal ini penting agar sebelum menolong orang lain maka para pengelola ambulan juga harus dibekali pengetahuan yang memadai materi berupa persiapan ambulans, teknis pelayanan ambulans, dan praktek pertolongan pertama untuk menolong orang yang mengalami kecelakaan.

dr. Muh Fikri Husein dari RS UII dalam materi PBHD (Pelatihan Bantuan Hidup Dasar) menandaskan bahwa yang sangat urgen dalam pertolongan pertama adalah usaha untuk mempertahankan kehidupan saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa (Henti Jantung dan Henti Nafas) yang dilakukan secara teori ringkas dan juga praktek dengan menggunakan boneka peraga.

Sedangkan  materi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Untuk Pengelola Ambulans disampaikan oleh Eva Dwi Suryani,.,Ns IPCN yang memaparkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya penyebaran infeksi baik pada petugas maupun masyarakat sekitar,” katanya.

Menurut Eva, infeksi merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, dengan/tanpa disertai gejala klinik.

“Yang terpenting petugas dan relawan ambulans harus mematuhi panduan dalam bertugas antara lain perlindungan petugas  dan berbagai hal lain yang harus diperhatikan,” ujar Eva. (Arief Hartanto)

Beragam inovasi dalam penerapan teknologi informasi coba dihadirkan RSUD Prambanan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Antara lain penerapan rekam medis elektronik, antrean online, sekaligus pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berhasil bridging (terkoneksi) dengan beberapa aplikasi pemerintah lain seperti SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit), SIRANAP (Sistem Informasi Rawat Inap), serta aplikasi milik BPJS.

Pelaksanaan rekam medis elektronik di RSUD Prambanan tidak terjadi seketika begitu saja, akan tetapi telah melalui proses yang panjang. Awalnya hanya diterapkan di klinik anak pada tahun 2018, kemudian secara bertahap diterapkan di klinik saraf (2020), klinik rawat jalan (2021), dan mulai diterapkan di rawat inap di tahun 2022 ini.

Sekaligus mulai tahun ini diterapkan sistem antrean online yang terkoneksi dengan aplikasi VClaim 2.0 milik BPJS. Antrean online ini salah satu tujuannya yaitu menghemat waktu sehingga pasien tidak terlalu lama berada di rumah sakit sebagai tolok ukur tercapainya standar pelayanan pasien.

Berdasarkan data dari BPJS, capaian RSUD Prambanan ternyata sangat tinggi. Dari Januari capaian 10% dengan waktu lama layanan 2,5 jam menjadi naik secara pesat ke angka 95% di bulan Februari dengan waktu lama layanan rata-rata menjadi 1 jam 35 menit. Waktu layanan ini adalah total waktu dari pasien mulai mendaftar sampai pasien pulang dan dapat obat.

Direktur RSUD Prambanan, dr. Wisnu Murti Yani mengaku sangat bangga dengan capaian ini. “Rumah sakit yang besar dan sarananya cukup saja belum memulai bridging karena sulitnya bridging dan memulai Elektronik Rekam Medis. Tapi RSUD Prambanan dengan serba keterbatasan baik SDM, sarana, serta ruang justru sebaliknya, berhasil dengan sangat baik,” terang dr. Wisnu Murti Yani di RSUD Prambanan, Kabupaten Sleman, Kamis (31/3/2022).

Sistem antrean online dan bridging dengan VClaim 2.0 BPJS ini sempat membawa RSUD Prambanan memaparkan keberhasilannya pada Pertemuan Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Sistem Antrean Online dan VClaim Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) se-Jateng DIY di Semarang pada 28 Maret lalu. dr Wisnu berharap paparannya mampu memotivasi rumah sakit lain supaya mampu menerapkan antrean online dan bridging VClaim 2.0 BPJS.

Sleman – Pemerintah Kabupaten resmi luncurkan jingle, logo dan maskot Pekan Olahraga Daerah (Porda) XVI dan Pekan Paralimpic Daerah (Peparda) III tahun 2022, Kamis (31/3).

Peluncurkan dilakukan secara langsung oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo bersama dengan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, Ketua KONI DIY Djoko Pekik, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sleman Agung Armawanta bertempat di Gedung Serbaguna Pemda Sleman.

Dalam laporannya, Kepala Dispora Sleman, Agung Armawanta menyampaikan bahwa peluncuran jingle, logo dan maskot tersebut  dilakukan setelah sebelumnya Dispora Sleman menyelenggarakan lomba jingle, logo dan maskot Porda XVI dan Peparda III.

“Pada hari ini dijadwalkan peluncuran jingle, logo dan Maskot, yang merupakan pilihan terbaik karya peserta lomba,” jelas Agung.

Agung menilai, dipilihnya karya terbaik peserta lomba sebagai jingle, logo Maskot Porda XVI dan Peparda III ini sebagai upaya dalam melibatkan masyarakat sleman dan sebagai upaya mensosialisasikan perhelatan Porda dan Peparda yang akan berlangsung di Kabupaten Sleman.

Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap animo masyarakat Sleman yang terlah berpartisipasi menyemarakkan even PORDA melalui keikutsertaannya dalam lomba Desain Logo, Maskot dan Jinggle PORDA.

“Perhelatan besar olahraga ini merupakan kerja bersama pemerintah, insan olahraga dan seluruh masyarakat Sleman. Untuk itu saya sangat mengapresiasi animo masyarakat Sleman yang telah berpartisipasi menyemarakkan even Porda melalui keikutsertaannya dalam lomba – lomba ini,” katanya.

Lebih lanjut, Kustini mengatakan Porda tidak hanya even olahraga bergengsi bagi Kabupaten yang menjadi tuan rumah, lebih daripada itu Porda juga merupakan sarana untuk menggalakkan kompetisi olahraga, serta menjaring bibit-bibit unggul daerah.

Dalam kesempatan tersebut juga Kustini menjelaskan bahwa logo dan maskot Porda DIY XVI dan Peparda DIY III terpilih yang di-launching, mengusung nama SI ELJA (Elang Jawa). Menurut Kustini Maskot SI ELJA (Elang Jawa) merupakan simbol dari satwa endemik dari Kabupaten Sleman yang dinilai mampu mewakili semangat juang Sleman. 

“Maskot ini menggenakan kostum Parijotho yang merupakan batik khas Kabupaten Sleman. Parijotho sendiri merupakan flora khas dari kawasan lereng Gunung Merapi,” jelasnya.

Selain peluncuran jingle, logo dan Maskot, dalam kesempatan tersebut juga Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo Bersama dengan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyerahkan hadiah kepada juara I masing-masing lomba Desain Logo, Maskot dan Jinggle Porda. (Humas Sleman)

Menyikapi seringnya terjadi bencana kebakaran di musim kemarau maka Pemerintah Kapanewon Gamping khususnya Jawatan Keamanan berkolaborasi dengan Unit Pelakasana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Sleman memberikan pelatihan penanggulangan Kebakaran di Halaman Kantor Kapanewon Gamping, Kamis (31/3/2022).

Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bagi relawan di wilayah Kapanewon Gamping dalam menanggulangi bahaya kebakaran serta untuk menambah pengetahuan dan melatih keterampilannya dalam melakukan tindakan pencegahan, tanggap darurat, penanggulangan, dan penyelamatan bencana kebakaran yang acap kali terjadi di musim kemarau di wilayah Gamping.

Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Panewu Gamping, Sarjono didampingi Panewu Anom Gamping, Trisno Sunardi dan Kepala Jawatan Keamanan, Harley Benyamin ini diikuti oleh puluhan relawan yang tergabung dalam 10 grup piket Kapanewon Gamping.

“Saya berharap setelah selesai mengikuti pelatihan ini dan mengetahui teori dasar penanggulangan bahaya kebakaran para relawan dapat bertambah wawasannya sehingga secara taktis dapat mencegah terjadinya bencana kebakaran dan mengurangi dampak yang ditimbulkannya,” tegas Sarjono.

Pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran diberikan secara teori dan praktek oleh Kepala Seksi Operasional UPT Damkar Kabupaten Sleman, Nawa Murtianto bersama jajarannya yang mencakup tentang teknik-teknik pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pengenalanan jenis api, peralatan pemadam kebakaran, hingga cara penggunaan peralatan pemadaman api baik yang tradisional maupun modern disertai penerapan teknik penanggulangan dan pemadaman kebakaran menggunakan peralatan tersebut dengan mempraktekkannya satu persatu.

“Alat pemadam api tradisional dapat berupa pasir, tanah, air, atau karung goni, handuk, selimut yang sudah dicelupkan dalam air. Sedangkan yang tergolong sebagai alat pemadam api modern berbentuk tabung yang mudah dibawa dan dioperasikan yaitu APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang biasanya digunakan untuk memadamkan api saat awal terjadinya kebakaran,” jelas Murtianto dihadapan relawan.

Ia menambahkan, masyarakat masih kurang sadar perlunya tindakan pencegahan dan penanggulangan awal terjadinya bahaya kebakaran, sehingga masih acapkali terjadi musibah kebakaran yang menelan banyak kerugian baik harta benda maupun jiwa. Untuk itu, diperlukan pencegahan kebakaran demi mengurangi dampak yang ditimbulkannya.

Di akhir pelatihan, Murtianto menegaskan bahwa pemadaman dan pencegahan kebakaran bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah saja, melainkan juga tanggungjawab masyarakat. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)