Ngaglik – Bidang pertanian merupakan salah satu ujung tombak sektor perekonomian dan termasuk usaha untuk ketahanan pangan di wilayah Sukoharjo. Itulah alasan mengapa Pemerintah Kalurahan Sukoharjo mengupayakan pemberian benih padi bagi petani di Sukoharjo. Penyerahan dan pengambilan benih diwakili oleh ketua-ketua Kelompok Tani dari semua padukuhan di Sukoharjo, Jum’at (1/4/2022).

“Dengan mengacu pada Peraturan Presiden No 104, terkait dengan ketahanan pangan,maka harus menggunakan Dana Desa untuk penanganan masa pandemi COVID-19,agar perekonomian masyarakat bisa kembali normal. Salah satunya dengan memberikan bantuan-bantuan yang berkaitan dengan usaha dan pertanian, misal dengan pemberian benih padi untuk petani yang ada di 19 Kelompok Tani di Sukoharjo,” jelas Hadi Subronto, Lurah Sukoharjo saat penyerahan benih.

Selain pemberian benih padi, Hadi Subronto juga menjelaskan bahwa masih ada dua program lagi yang diupayakan oleh Pemerintah Kalurahan Sukoharjo, yaitu bantuan bibit tanaman untuk pemanfaatan pekarangan bagi ibu-ibu untuk sayuran dan buah-buahan, serta pemberian bantuan bibit ikan untuk perikanan warga Sukoharjo, seperti usaha Mina Padi, atau ternak Lele yang sudah cukup lama berjalan.

“Bantuan ini akan segera dilaksanakan dalam waktu semua kegiatan ini harus melibatkan  Gapoktan, karena berhubungan dengan kegiatan diseluruh pertanian dan peternakan di Sukoharjo agar bisa mempertanggungjawabkan Dana Desa yang digunakan,” jelas Hadi.

Pada kesempatan tersebut, Hadi Subronto juga mengharapkan agar ketua-ketua kelompok tani dapat segera menginformasikan kepada setiap dukuh bahwa apabila ada yang memerlukan pembuatan jalan pertanian, agar segera mengajukan ke kalurahan.

“Supaya bisa segera diproses, agar kegiatan pertanian bisa berjalan dengan lancar dan berjalan baik, sehigga ketahanan pangan yang baik bisa terwujud,” kata Hadi.

Pemberian bantuan benih padi ini dibagi berdasarkan luas lahan yang dimiliki tipa warga yang ada dikelompok-kelompok tani.

”Saya mewakili semua petani yang ada di Sukoharjo, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Sukoharjo, yang telah memberikan bantuan benih padi jenis Ciherang dan bantuan-bantuan yang lain bagi petani dan peternak di Sukoharjo. Semoga perekononiam bisa segera  pulih dan ketahanan pangan yang lebih baik bisa segera terwujud,karena adanya keseragaman penanaman jenis padi,” ucap Hadi, PPL Sukoharjo dari UPTD BP4 Sleman. (Eswe-Puji/KIM Sukoharjo Ngaglik)

Ngaglik – Selain masalah budidaya, wirausaha bidang pertanian juga menghadapi kendala pemasaran produk. Kendala ini antara lain sifat produk pertanian yang mudah rusak, volumenya yang berat dan memerlukan banyak tempat mengakibatkan petani dengan keterbatasan modal cenderung cepat menjual produknya dengan harga yang rendah bahkan tidak jarang petani dipermainkan oleh para tengkulak.

Demikian dikatakan Maniso, salah seorang pengelola pasar lelang di titik kumpul sayur Perkumpulan Petani Hortikultura Puncak Merapi (PPHPM ) Bunder, Kalurahan Purwabinangun, Kapanewon Pakem saat ditemui pada acara Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Tani yang diprakarsai oleh Pemerintah Kalurahan Donoharjo bekerjasama dengan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Kamis (31/3/2022).

Maniso mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengatasi rendahnya harga yang diterima petani adalah dengan membuat titik kumpul produk pertanian dengan konsep kemitraan, seperti dilakukan oleh PPHPM yang kini memiliki 14 titik kumpul tersebar di wilayah Sleman.

Sayuran yang telah terkumpul di masing-masing titik kumpul kemudian diangkut ke pasar lelang hortikultura di Bunder Purwabinangun setiap sore. Selanjutnya sayuran dilakukan proses grading berdasarkan kualitasnya.

Harga dibuka pada jam WIB dengan mengumpulkan informasi harga tertinggi yg ada di pasar Gamping, Muntilan, dan pasar lain di wilayah Yogyakarta. Kemudian pada jam itu pula sayuran dilelang diikuti oleh para pedagang yang tidak saja berasal dari Yogyakarta tetapi sampai ke wilayah Kudus, Demak, Purwodadi.

“Dengan proses lelang tersebut akan diperoleh harga yang bersaing dan lebih tinggi dibandingkan bila dijual ke tengkulak, di samping itu penentuan harga menjadi lebih transparan dan petani puas karena jerih payahnya lebih dihargai,” terang Maniso.

Menurutnya, untuk menjaga kepercayaan para pedagang kuncinya ada 3 yaitu kuantitas, kontinuitas, dan kualitas. Banyaknya barang atau tonase yang mencukupi harus selalu terjaga, demikian pula untuk kontinuitas, ketersediaan barang harus stabil dan mencukupi.

“Sebagai upayanya kami memberikan benih timun baby secara gratis kepada kelompok tani mitra karena sejauh ini timun baby merupakan produk unggulan di sini. Permintaan masih sangat besar, untuk timun baby 8 ton per hari, sedangkan gambas dan pare 1 ton per hari. Dalam waktu dekat lombok teropong juga akan menjadi produk unggulan. Sayangnya, stok kita masih jauh dari permintaan,” jelas Maniso.

Untuk menjaga kualitas, titik kumpul selalu melakukan seleksi atau grading sayuran sesuai dengan mutu yg telah ditetapkan. Hal ini berguna untuk menentukan harga pada masing masing grade. “Grading bisa berdasarkan besar kecilnya barang, bentuk, tingkat kematangan, dan lain-lain,” kata Maniso.

Berdasarkan pengalamannya, Maniso mengaku produk hortikultura Sleman kualitasnya luar biasa seperti kacang panjang dan timun tidak ada duanya karena memiliki rasa berbeda dan daya simpan yang lebih tahan lama.

Untuk menjaga kualitas dan kontinuitas sayuran ini, pihak pasar lelang dan titik kumpul PPHPM melakukan pendampingan terkait budidaya sayuran mulai dari pemilihan bibit, pengolahan lahan, penamanan, pemeliharaan, sampai dengan penanganan saat panen kepada kelompok tani mitra.

Sejauh ini titik kumpul sayur baru menerima komoditi timun baby, tomat, terong, gambas, kacang panjang, labu siam, buncis dan jagung manis. “Sayuran lainnya seperti kangkung, sawi, umbi-umbian dan lainnya pada dasarnya diterima di pasar lelang akan tetapi masih menghadapi masalah kontinuitas karena sampai saat ini belum ada kelompok tani yang menggarap produk tersebut secara lebih serius,” papar Maniso seraya menambahkan bahwa hal ini sebenarnya memberikan peluang yang sangat besar kepada kelompok tani di wilayah Sleman untuk kerjasama dengan pasar lelang titik kumpul sayur PPHPM. (Upik Wahyuni/KIM Donoharjo)

Kemitraan dengan posisi setara antara pedagang, petani dengan titik kumpul dalam mengelola kegiatan pemasaran hortikultura dan cabai adalah prinsip utama Koperasi Pusat Pertanian Hortikultura Puncak Merapi (PPHPM) Sleman. Demikian yang dijelaskan oleh Turasman, Sekretaris PPHPM di Sekretariat PPHPM Bunder Purwobinangun Pakem dalam Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Tani Kamis, (31/3/22).

Turasman menjelaskan bahwa sejarah lembaga PPHPM asosiasi petani hortikultura puncak Merapi yang pada awalnya asosiasi membuat akta notaris namun tak bisa direkomendasi sehingga untuk pengurusan akta notaris dirubah menjadi Perkumpulan Petani Hortikultura Puncak Merapi.

“Berhubung pengembangan meningkat di mana dulu merupakan lembaga sosial kegiatan pertanian, berkembang menjadi kelembagaan profit untuk mencari untung materi maupun ilmu, kegiatan, teknologi,” kata Turasman.

PPHM kemudian disahkan menjadi koperasi pada bulan Februari 2021 dengan alasan pemasaran lembaga profit. “Sebagai Koperasi memang kegiatan tersebut memang ada masalah. Namun permasalahan dihadapi pengurus. Pengurus menyadari bahwa permasalahan tersebut ada  supaya ada peningkatan dan perkembangan kelembagaan agar menjadi maju dan berkembang. Kini Koperasi PPHM merupakan satu satunya lembaga pemasaran hortikultura yang diakui Dinas Pertanian Kabupaten Sleman,” jelas Turasman lagi.

Koperasi PPHPM, lanjtu Turasman, berusaha tetap mengacu pada visi misi untuk memperjuangkan petani. Bersama pengurus berniat menjalankan dengan tulus ikhlas. Pengurus dibuat simpel hanya terdiri dari ketua sekretaris bendahara dengan tugas mengelola kegiatan koperasi, melayani anggota, mengadministrasikan segala keuangan koperasi.

Selain pengurus, badan pengawas koperasi dan PPHPM dikuatkan dengan kemitraan antara pedagang, titik kumpul dan petani.

“Yang utama kerjasama dengan posisi setara. Rata rata kemitraan di lembaga pertanian belum kuat karena lisan saja, tak ada perjanjian tertulis yang lebih kuat. Jika ada masalah tak bisa dipecahkan. Dalam hal ini kemitraan PPHPM dilaksanakan secara tertulis termasuk dengan pedagang agar lancar. Misal ada pelelang tidak mampu membayar, harus tertulis dengan surat perjanjian agar aman bayar. Termasuk jika akan membuat titik kumpul sayur di tempat yang baru, perlu dibahas matang agar tidak ada masalah di kemudian hari”, terang Turasman. (Endarwati/KIM Donoharjo)

Sleman – Pengelola Ambulans dari berbagai relawan yang ada di Sleman maupun Yogyakarta mendapatkan tambahan skill dan kemampuan dasar dalam menangani pasies, meningkatkan mutu dan kecepatan pertolongan pertama terhadap penanganan gawat darurat melalui Pelatihan Bantuan Hidup Dasar dan Pencegahan Pengendalian Infeksi Gelombang 2. Pelatihan diikuti oleh sekitar 40an relawan yang digelar oleh RS UII di Training Room Lantai 2 RS UII Sleman Yogyakarta, Rabu (30/3/2022).

Materi yang diberikan merupakan tambahan ilmu dan skill yang berguna bagi para relawan untuk menjalankan giat kerelawanan mereka.  Hal ini penting agar sebelum menolong orang lain maka para pengelola ambulan juga harus dibekali pengetahuan yang memadai materi berupa persiapan ambulans, teknis pelayanan ambulans, dan praktek pertolongan pertama untuk menolong orang yang mengalami kecelakaan.

dr. Muh Fikri Husein dari RS UII dalam materi PBHD (Pelatihan Bantuan Hidup Dasar) menandaskan bahwa yang sangat urgen dalam pertolongan pertama adalah usaha untuk mempertahankan kehidupan saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa (Henti Jantung dan Henti Nafas) yang dilakukan secara teori ringkas dan juga praktek dengan menggunakan boneka peraga.

Sedangkan  materi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Untuk Pengelola Ambulans disampaikan oleh Eva Dwi Suryani,.,Ns IPCN yang memaparkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya penyebaran infeksi baik pada petugas maupun masyarakat sekitar,” katanya.

Menurut Eva, infeksi merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, dengan/tanpa disertai gejala klinik.

“Yang terpenting petugas dan relawan ambulans harus mematuhi panduan dalam bertugas antara lain perlindungan petugas  dan berbagai hal lain yang harus diperhatikan,” ujar Eva. (Arief Hartanto)

Beragam inovasi dalam penerapan teknologi informasi coba dihadirkan RSUD Prambanan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Antara lain penerapan rekam medis elektronik, antrean online, sekaligus pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berhasil bridging (terkoneksi) dengan beberapa aplikasi pemerintah lain seperti SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit), SIRANAP (Sistem Informasi Rawat Inap), serta aplikasi milik BPJS.

Pelaksanaan rekam medis elektronik di RSUD Prambanan tidak terjadi seketika begitu saja, akan tetapi telah melalui proses yang panjang. Awalnya hanya diterapkan di klinik anak pada tahun 2018, kemudian secara bertahap diterapkan di klinik saraf (2020), klinik rawat jalan (2021), dan mulai diterapkan di rawat inap di tahun 2022 ini.

Sekaligus mulai tahun ini diterapkan sistem antrean online yang terkoneksi dengan aplikasi VClaim 2.0 milik BPJS. Antrean online ini salah satu tujuannya yaitu menghemat waktu sehingga pasien tidak terlalu lama berada di rumah sakit sebagai tolok ukur tercapainya standar pelayanan pasien.

Berdasarkan data dari BPJS, capaian RSUD Prambanan ternyata sangat tinggi. Dari Januari capaian 10% dengan waktu lama layanan 2,5 jam menjadi naik secara pesat ke angka 95% di bulan Februari dengan waktu lama layanan rata-rata menjadi 1 jam 35 menit. Waktu layanan ini adalah total waktu dari pasien mulai mendaftar sampai pasien pulang dan dapat obat.

Direktur RSUD Prambanan, dr. Wisnu Murti Yani mengaku sangat bangga dengan capaian ini. “Rumah sakit yang besar dan sarananya cukup saja belum memulai bridging karena sulitnya bridging dan memulai Elektronik Rekam Medis. Tapi RSUD Prambanan dengan serba keterbatasan baik SDM, sarana, serta ruang justru sebaliknya, berhasil dengan sangat baik,” terang dr. Wisnu Murti Yani di RSUD Prambanan, Kabupaten Sleman, Kamis (31/3/2022).

Sistem antrean online dan bridging dengan VClaim 2.0 BPJS ini sempat membawa RSUD Prambanan memaparkan keberhasilannya pada Pertemuan Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Sistem Antrean Online dan VClaim Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) se-Jateng DIY di Semarang pada 28 Maret lalu. dr Wisnu berharap paparannya mampu memotivasi rumah sakit lain supaya mampu menerapkan antrean online dan bridging VClaim 2.0 BPJS.