Sleman – Dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-144 Tahun 2022 yang dimaknai sebagai hari kebangkitan perempuan di Indonesia menjelang pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menyelenggarakan webinar pendidikan pemilih dengan mengangkat tema ‘Perempuan Sembada Menuju Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas Tahun 2024’ melalui media Zoom Cloud Meeting, dan dilengkapi dengan Juru Bicara Isyarat, Kamis (21/4/2024).

Webinar nasional yang dimoderatori anggota KPU Kabupaten Sleman, Aswino Wardhana dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sleman, Trapsi Haryadi menghadirkan narasumber anggota KPU Republik Indonesia sekaligus Koordinator Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Betty Epsilon Idroos, Direktur Eksekutif Organisasi Hak Penyandang Disabilitas, Risnawati Utami, serta anggota KPU Kabupaten Sleman, Noor Aan Muhlishoh.

Dalam paparan materinya yang berjudul Perempuan Sembada Menuju Pemilu dan Pemilihan Yang Berkualitas, Betty Epsilon Idroos yang juga sebagai Ketua Divisi Data dan Informasi KPU-RI menegaskan bahwa dasar hukum perlindungan hak perempuan dalam pemilu tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar1945 yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 245 menyebutkan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, sehingga diperlukan peran perempuan dalam kegiatan Pemilu.

“Perempuan harus berperan dalam pemilu karena adanya prinsip keadilan, akses yang setara untuk melakukan partisipasi politik, serta peluang yang setara untuk memengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan,” tegas Betty.

Ia mengungkapkan, pada umumnya jumlah Daftar Pemilih Tetap perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Artinya, perempuan bisa menjadi penentu kesuksesan Pemilu 2019 sehingga perempuan mempunyai peran dan kapasitas yang sama dengan laki-laki (kesetaraan gender) dalam hal memilih pemimpin dan dipilih sebagai pemimpin.

Dengan adanya partisipasi dan keikutsertaan perempuan dalam pemilu dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan.

“Perlu adanya kampanye dan dukungan dari berbagai elemen agar keterpilihan perempuan dalam Pemilu semakin meningkat, karenanya KPU Republik Indonesia secara kelembagaan terus berupaya mendorong peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam Pemilu maupun Pemilihan melalui Kebijakan afirmasi yang cukup berhasil mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif,” pungkas mantan Ketua KPU DKI Jakarta ini.

Hal tersebut dikuatkan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten sleman, Noor Aan Muhlishoh dalam paparan materinya bingkai peran perempuan sleman dalam pemilu dan pemilihan bahwa perempuan dapat berperan serta sebagai penyelenggara pemilu sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Maupun  menjadi pemilih yang mandiri dan rasional karena mampu mempengaruhi pemilih dalam keluarganya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Pemerintah DIY melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melakukan Sosialisasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Pengembangan Fasilitas Desa Wisata Green Kayen di Balai Padukuhan Kayen, Kalurahan Condongcatur, Kamis (21/4/2022). Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari proposal yang diajukan Pemerintah Kalurahan Condongcatur kepada Gubernur DIY untuk pengajuan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Keistimewaan DIY.

Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji dalam sambutanya mengucapkan terima kasih kepada Disnakertrans DIY yang telah memilih Padukuhan Kayen untuk mendapatkan Dana BKK Padat Karya Jogja Istimewa sebesar Rp. 175 juta. “Saat ini sedang proses pengajuan pencairan dan dijadwalkan setelah lebaran Idulfitri 1443 H, setelah turun dananya langsung dikerjakan dengan sistem PKT,” kata Reno.

Ia berharap, masyarakat di Padukuhan Kayen dapat menjawab kepercayaan yang telah diberikan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. “Padat karya (ini) untuk pembangunan jalan corblok menuju akses Green Kayen dengan melibatkan 60 pekerja yang memenuhi syarat yang dibagi dalam 2 kelompok masing masing 1 kelompok terdiri dari 4 tukang dan 25 pekerja,” terang Reno.

Sementara itu, Staf Jawatan Kemakmuran Kapanewon Depok, Masrodli yang hadir mewakili Panewu Depok berpesan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik untuk menjaga kepercayaan dari pemerintah DIY.

“Kegiatan ini diharapkan dapat sekaligus untuk menata lingkungan Destinasi Wisata Green Kayen, juga untuk mendorong pembentukan kelompok sadar wisata di tingkat kalurahan yang tak kalah pentingnya agar tetap selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan Condongcatur melalui bagian Ulu-Ulu sebagai pengampu kegiatan pembagunan wilayah di Kalurahan Condongcatur,” ujar Masrodli.

Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan Disnakertrans DIY, Misgiyanto, yang meminta warga Kayen dan Pemerintah Kalurahan Condongcatur untuk melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan ini dengan pelaksanaan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan hasil yang baik serta sesuai.

“Karena tujuan kegiatan ini bukan fisik atau infrastruktural semata, tetapi lebih ke arah kebudayaan yaitu menggali dan meningkatkan semangat kegotongroyongan, dan pemberian penghasilan bagi masyarakat pengangguran, setengah pengangguran, dan warga miskin,” kata Misgiyanto. (Wasana/KIM Depok)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Condongcatur menyerahkan dana pencegahan dan penanganan stunting kepada 40 Kelompok Posyandu Balita Condongcatur di Ruang Wacana Loka Kantor Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Kamis (21/4/2022).

Penyerahan yang dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini tahun 2022 ini dihadiri oleh Lurah beserta jajaran bidang terkait, Dukuh Perwakilan Puskesmas Depok 2, Penanggung Jawab KB Kapanewon Depok, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pendamping desa dan perwakilan kader tiap posyandu

Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji, dalam sambutannya menyampaikan penanganan stunting sendiri merupakan salah satu yang termasuk dalam pengalokasian Dana Desa, sehingga diharapkan dapat dipergunakan sebaik mungkin melalui posyandu untuk memperbaiki gizi balita untuk mencegah balita stunting di wilayah Kalurahan Condongcatur

“Melalui posyandu, dapat digunakan untuk penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam kegiatan rutinnya. Saat ini menurut data laporan ada 44 anak yang tinggi badannya berada di bawah standar pertumbuhan anak seusianya, sehingga perlu penangganan dengan melibatkan Puskesmas Depok 2 untuk selalu memantau perkembanganya,” kata Reno.

Penyerahan dana dilakukan secara simbolis kepada 5 kelompok posyandu yaitu Posyandu Mawar dari Padukuhan Manukan, Posyandu Sekar Melati dari Padukuhan Ngropoh, Posyandu Kanthil dari Padukuhan Pringwulung, Posyandu Teratai dari Padukuhan Dabag, dan Posyandu Sekar Gambir 1 dari Padukuhan Joho.

Sementara Penanggung Jawab Program KB Kapanewon Depok, Siti Juwariyah, menyampaikan bahwa stunting penting untuk ditangani secara bersama, karena Stunting merupakan kondisi gagal  pertumbuhan, baik tubuh maupun otak pada anak, yang diakibatkan kekurangan gizi dalam waktu lama. “Anak stunting lebih pendek dari anak normal seusianya yang dimiliki dan memiliki keterlambatan dalam berpikir,” kata Siti.

Sehingga, ia menyambut baik strategi dari kalurahan condongcatur yang menyampaikan dana untuk pencegahan dan penanganan stunting di 40 posyandu dengan total dana Rp. 80 juta.

“Karena perbaikan status kesehatan dan gizi  ibu hamil dan pra hamil merupakan program strategi dalam meningkatkan kualitas sampai 3 generasi  kedepan,” ujar Siti Juwariyah. (Wasana/KIM Depok)

Sleman – Agar lebih memahami arti penting dan peran nyata dibentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tengah masyarakat maka Pemerintah Kapanewon Cangkringan menggelar kegiatan pembinaan sumber daya manusianya bertempat di Pendopo Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Rabu (20/4/2022).

Kegiatan yang dipandu oleh Panewu Anom Cangkringan, Joko Susilo didampingi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Bejo dihadiri 20 orang pengurus beserta anggota KIM Cangkringan sebagai peserta.

Dalam sambutannya, Panewu Anom, Joko Susilo menyampaikan bahwa di era teknologi informasi sekarang, Kelompok Informasi Masyarakat sangat diperlukan perannya yakni sebagai penghubung informasi antara Pemerintah Daerah dengan warga masyarakat sehingga dapat mengurangi berita bohong yang beredar di tengah masyarakat.

“Pemerintah Kapanewon Cangkringan sangat mendukung adanya program pembinaan ini yang dapat dijadikan sebagai wahana penyegaran bagi pengurus maupun anggota KIM supaya mendapatakan informasi-informasi yang baru serta bertambah wawasannya agar lebih kompak dan siap menjalankan fungsinya dalam masyarakat,” tutur Joko.

Ia menegaskan, Kelompok Informasi Masyrakat di Kapanewon Cangkringan dibentuk untuk kepentingan masyarakat, karenanya diharapkan dapat terus berkembang meskipun frekuensi pelaksanaan pembinaannya masih sangat kurang akibat adanya pandemi Covid-19 yang masih melanda.

Adapun materi pembinaan diberikan oleh Sekretaris Forum KIM Kabupaten Sleman, Adnan Iman Nurtjahjo yang mengupas tentang perlunya pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat agar mampu melayani masyarakat dengan menghadirkan informasi yang positif dan bermanfaat di dalam situasi saat ini yang perubahannya terjadi begitu cepat karena arus informasi yang tidak terbendung.

“Dengan menjalankan fungsinya yang efektif, KIM diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi haknya dalam berinformasi. Selain itu, informasi yang diperlukan dan positif dapat mendorong produktivitas masyarakat dalam jangka panjang secara mandiri dan berdaya guna,” kata Adnan.

Dalam hal ini, Pemerintah Kapanewon Cangkringan memiliki peran untuk mempermudah KIM yang sudah terbentuk agar semakin mandiri dalam mencari, mengolah, dan memanfaatkan informasi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memegang prinsip kesetaraan, kebersamaan, sinergitas, keterbukaan, keadilan, serta kemanfaatan. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi di Ruang Rapat Lantai 3 Sekretariat Daerah Sleman, Kamis (21/4/2022). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja Pemkab Sleman dalam mencegah korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan.

Harda Kiswaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman mengatakan bahwa Pemkab Sleman selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam menjalankan roda pemerintahan yang bebas korupsi. Hal ini ditandai dengan Kabupaten Sleman mendapatkan peringkat kedua di DIY, sebagai daerah yang melakukan pengelolaan aset dan pendapatan terbaik. Sehingga, Pemkab Sleman akan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan, sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Catatan-catatan yang diberikan, secepat mungkin, sesegera mungkin akan dilakukan perbaikan, sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab dalam menciptakan government yang transparan dan akuntabel. Semuanya yang masih kurang akan diperbaiki, akan dilakukan yang terbaik sebagai bentuk komitmen Pemkab Sleman,” kata Harda.

Sementara itu, Azril Zah, Anggota Tim dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK RI mengatakan bahwa monev kali ini merupakan monev tematik, di mana ada 4 tema yang diambil, yaitu manajemen aset, pendapatan daerah, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa.

“Pertama adalah terkait aset, di mana banyak terjadi korupsi dalam pengelolaan aset daerah, dan akan dilakukan upaya pencegahan korupsi dengan sertifikasi aset. Yang kedua pendapatan daerah, terutama dari sisi penerimaan keuangan negara yang akan berdampak kepada jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sleman. Ketiga adalah sisi perizinan, di mana proses perizinan berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi, dan yang terakhir adalah pengadaan barang dan jasa yang juga rawan dengan tindak pidana korupsi,” terang Azril.

Azril mengakui, dari monev yang dilakukan ini, masih ada beberapa catatan khusus yang ditemukan. Di antaranya adalah pada manajemen aset, di mana ada 594 aset Pemkab Sleman yang belum tersertifikasi. “Harapannya, 594 itu tersertifikasi semua,” kata Azril.

Sedangkan untuk pendapatan daerah, masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan taping box (alat untuk merekam transaksi). “Masih banyak yang offline. Itu agar dimanfaatkan untuk meningkatkan pajak daerah,” lanjut Azril.

Setelah monev ini, lanjut Azril, akan dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut, yang juga akan diiringi dengan proses monitoring secara berkala. “Ada rencana tindak lanjut dan ada targetnya. Nanti akan kita pantau, akan kita monitor targetnya agar supaya diselesaikan,” tutup Azril.