Yogyakarta – Guna meningkatkan keterampilan pegiat informasi dalam membuat, mengolah, mengelola, dan mendistribusikan informasi melalui website maka Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK-KIM) Nusantara Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan Institut Sains dan Teknologi AKPRIND (IST AKPRIND) Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan workshop pengelolaan website yang digelar di Laboratorium Komputer Kampus III Jalan Bimasakti Nomor 3 Pengok, Yogyakarta, Minggu (12/6/2022).

Kegiatan yang diikuti oleh pengurus FK-KIM Nusantara Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 20 orang dipandu oleh Dosen Informatika IST AKPRIND Yogyakarta, Renna Yanwastika bersama Uning Lestari didampingi mahasiswanya. Adapun materi workshop pengelolaan website meliputi pengetahuan umum internet, ketentuan umum dan konsep pengembangan website, simulasi, praktek computer, serta diskusi kelas.

Dalam paparan materinya, Renna Yanwastika menyampaikan bahwa adanya kemajuan teknologi informasi khususnya jaringan internet saat ini maka menjadi kewajiban setiap lembaga termasuk FK-KIM Nusantara agar memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik sehingga dapat berfungsi sebagai media informasi, komunikasi, pendidikan, promosi dan pemasaran produk.

Renna menambahkan, manfaat website yang utama adalah sebagai sarana publikasi yang cepat dalam penyampaian informasi bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan pesan yang disampaikan mewakili lembaga yang dinaunginya, serta menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disebarluaskan tepat dan akurat.

“Harapan kami, usai mengikuti workshop pengelolaan website ini seluruh peserta dapat memahami ketentuan pembangunan dan penyelenggaraan, serta dapat memanfaatkan website lebih baik dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Karenanya, situs web lembaga harus memiliki navigasi yang baik agar mudah digunakan oleh pengunjung,” tutur Renna.

Hal senada ditegaskan oleh Dosen Informatika, Uning Lestari bahwa pengelolaan situs website tidak dapat berjalan baik tanpa adanya komitmen pengelolanya sehingga perlu penguatan dan kompetensi sumber daya manusia yang baik dan profesional.

“Salah satu indikator dalam pengelolaan website yaitu pemutakhiran website. Untuk itu diperlukan komitmen dari pengelola website guna memudahkan proses manajemen data, melakukan perubahan konten, serta pemutakhiran website sehingga dapat menyediakan informasi publik yang benar dan akurat,” tegas Uning dihadapan peserta.

Di akhir kegiatan, Uning mengajarkan kepada peserta cara membuat titik koordinat Global Positioning System masing-masing lokasi Kantor Sekretariat Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menggunakan aplikasi Google Maps agar mudah diketahui keberadaan alamatnya, dan dapat ditelusuri rute perjalanannya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Usai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia meluncurkan program pendaftaran pemantau pemilihan umum dan pembukaan meja layanan pemantau pemilihan umum tahun 2024 di Gedung Bawaslu Republik Indonesia Jakarta, melalui aplikasi zoom cloud meeting, Jumat (10/6/2022) maka Bawaslu Kabupaten Sleman sebagai jajaran di tingkat daerah secara resmi menindaklanjuti dengan mengeluarkan pengumuman tentang pembukaan dan penerimaan pendaftaran pemantau pemilihan umum di wilayah Kabupaten Sleman hari itu juga di Kantor Bawaslu Sleman, Sucen, Kalurahan Triharjo, Kabupaten Sleman.

“Baru saja program pendaftaran pemantau pemilu untuk Pemilu 2024 diluncurkan o;eh Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja. Selanjutnya, mulai saat ini, kami di daerah dengan tangan terbuka siap menerima proses pendaftaran pemantau pemilu, khususnya untuk wilayah Kabupaten Sleman,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, M. Abdul Karim Mustofa, di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sleman

Sejalan dengan arahan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia bahwa proses pendaftaran pemantau pemilu ini sengaja dipercepat dikarenakan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022, pekan depan. Menurutnya, keterlibatan pemantau pemilu sejak awal dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024 sangat dibutuhkan demi terwujudnya Pemilu 2024 yang demokratis dan berintegritas.

“Meneruskan pesan dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia yang ditujukan bagi para pemantau pemilu di seluruh Tanah Air, khususnya wilayah Kabupaten Sleman, selamat datang para pemantau, selamat mendaftar, selamat mengawasi tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai 14 Juni 2022,” lanjut Karim.

Karim menambahkan, sesuai amanat 437 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa proses pendaftaran pemantau pemilu dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota. Untuk wilayah Kabupaten Sleman pendaftaran dilakukan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sleman.

Mengacu pada Pasal 435 Undang-Undang Pemilu, yang dapat mendaftar sebagai pemantau pemilu salah satunya adalah organisasi masyarakat yang sudah berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang terdaftar di Pemerintah Daerah. Adapun persyaratan pendaftaran pemantau pemilu dilakukan dengan pengisian formulir registrasi pendaftaran yang sudah disediakan dengan dilampiri sejumlah dokumen yang diperlukan, seperti profil organisasi atau lembaga, surat keterangan terdaftar (SKT) dari Pemerintah Daerah, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi atau lembaga, nama dan jumlah anggota, surat keterangan domisili, serta pekerjaan penanggung jawab pemantau dengan dilampiri pas foto terbaru.

Selanjutnya, setelah formulir registrasi dan dokumen persyaratan diserahkan oleh pendaftar, kemudian dilakukan penelitian kelengkapan berkas administrasi pemantau pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Sleman. Proses diakhiri dengan penerbitan sertifikat akreditasi bagi pemantau pemilu jika berkas pendaftaran sudah dinyatakan lengkap. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Sebanyak 7 orang jemaah haji asal Kalurahan Sukoharjo berpamitan pada Minggu (12/6/2022) bertepatan dengan Kajian Rutin Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kalurahan Sukoharjo, di Aula Gedung IPHI Ranting Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Perwakilan Pengurus Daerah dan Cabang IPHI Ngaglik, Supriyadi.

7 orang jemaah haji yang berasal dari Kalurahan Sukoharjo tersebut yaitu Sri Wahyuni dari Dusun Mendiro, Edy Subagya dan Lusi Tresnawati dari Perum UII RT 01/RW 37, Muhammad Soleh Zamzani dan Sri Indah Pawening dari Gemutri RT 01/RW 17, serta Bambang Cahyo Widodo dan Sri Nurnati Basirun dari Perum Taman Harapan Banjarsari.

Muhammad Soleh Zamzani, perwakilan para jemaah haji pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada IPHI Sukoharjo yang telah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpamitan. Ia juga meminta doa agar dapat menjalankan ibadah haji yang sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan.

“Dan apabila ada salah dan khilaf mohon maaf sebesar besarnya yang selama ini mungkin ada salah dan khilaf sehingga lebih memperlancar ibadah haji seluruh jamaah haji dari Kalurahan Sukoharjo,” kata Soleh.

Supriyadi, Perwakilan Pengurus IPHI Ngaglik berpesan kepada calon jemaah haji untuk tetap menjaga kondisi kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji, agar dapat beribadah dengan khusyuk. “Di samping itu juga para jamaah yang berangkat tahun ini wajib bersyukur sudah mendapatkan giliran berangkat, karena tahun ini banyak gagal berangkat karena ada batas umur 65 tahun disamping juga karena kondisi kesehatan terpaksa tidak berangkat,” ujarnya.

Sebagai informasi, jumlah awal jemaah haji untuk Kapanewon Ngaglik adalah 128 jemaah. Tetapi karena pengurangan kuota tahun ini yang diakibatkan pandemi COVID-19, hanya 51 jemaah haji (termasuk 7 dari Sukoharjo) yang bisa berangkat.

“Semoga nantinya mendapatkan ridha Allah SWT menjadi haji mabrur sesuai harapan para jemaah haji umumnya. Selamat jalan menuju Madinah dan Mekah dan kembali ke Indonesia menjadi Haji Mabrur, yang nantinya bisa bergabung di IPHI Ranting Kalurahan Sukoharjo,” harap Supriyadi.

Sementara itu, Ketua IPHI Ranting Kalurahan Sukoharjo, Suripto juga berharap para jemaah haji dapat melaksakan ibadah haji dengan lancar, baik ibadah wajib dan sunahnya, serta menjauhi larangan dalam ibadah haji. “Dengan diiringi doa semoga menjadi haji mabrur yang diridhai Allah SWT yang menjadi harapan semua jemaah haji,” kata Suripto. (Srp/KIM Ngaglik)

Sleman – Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPNI Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan Musyawarah Daerah X dengan tema Perawat Bersama Rakyat Sesarengan Mbangun Sleman Sehat yang diikuti oleh 23 Dewan Pengurus Komisariat (DPK). Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Artotel Yogyakarta pada Sabtu (11/6/2022). Pada Musyawarah Daerah X (Sepuluh) PPNI tersebut juga diadakan acara seminar bertema “Peran Perawat dalam Penanggulangan Bencana Multi Hazard di Kabupaten Sleman”.

Ketua DPD PPNI Sleman, Nasrukin Salasa mengatakan bahwa Musyawarah daerah PPNI merupakan agenda besar di tingkat kabupaten yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.

“Musyawarah daerah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kabupaten yang sangat penting bagi perkembangan kemajuan organisasi PPNI. Segala keputusan yang disepakati dalam musyawarah daerah adalah mutlak dan harus dilaksanakan guna menentukan arah pergerakan PPNI, agar menjadi acuan dalam menyusun program-program kerja PPNI selama 5 tahun kedepan,” ungkapnya.

Pada keterangannya Nasrukin menuliskan bahwa Kabupaten Sleman memiliki porsi perawat terbanyak jika dibandingkan dengan profesi kesehatan lainnya. Perawat di Kabupaten Sleman berjumlah lebih dari orang (55,3%) yang tersebar di berbagai instansi baik di dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, sampai ke desa. Dengan adanya jumlah yang tidak sedikit maka perawat bersama dengan pemerintah Daerah Sleman akan dapat memberikan pengaruh terhadap pembangunan nasional khususnya di bidang kesehatan

Sementara itu, Bupati Kabupaten Sleman Kustini Sri Purnomo yang berkesempata hadir dalam kegiatan tersebut mengapapresiasi adanya kegiatan tersebut dan berterima kasih lepada seluruh jajaran perawat Kesehatan di Sleman dalam perannya menghadapi Pandemi COVID-19. Sehingga Kustini berharap dengan adanya Musda yang baru ini dapat mencari sosok pemimpin-pemimpin yang kompeten dan bisa mengampu semuannya.

Kustini juga menyebutkan dengan diterimanya penghargaan UHC (Universal Health Coverage) yang mencapai 95,79 persen, ia berambisi agar dapat terus meningkatkan prestasi tersebut. Melihat adanya peningkatan akhir-akhir ini mendekati 96%, Kustini tidak henti-hentinya selalu memfokuskan agar selalu ada peningkatan.

“Harapan pemerintah agar tahun 2024 harus mencapai 98 persen. InsyaAllah bisa kita laksanakan pada tahun 2023,” ungkap Kustini. Ia kembali mengucapkan terima kasih karena hal tersebut akan sulit tercapai tanpa peran dari tenaga kesehatan.

Melihat Sleman yang merupakan salah satu kabupaten yang rawan bencana baik bencana alam, wabah, maupun konflik-koflik sosial, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menanggulangi hal tersebut. “Dalam urusan kesehatan, tentu badan kesehatan menjadi ujung tombak dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan,” ujar Kustini.

Syahirul Alim, selaku Ketua BAPENA PPNI Kabupaten Sleman pada sesi seminar mengatakan bahwa multi hazard merupakan suatu peristiwa berbahaya yang disebabkan oleh lebih dari satu potensi bahaya. Apalagi dengan adanya COVID-19 yang menambah satu dari sekian banyak bahaya di Kabupaten Sleman. Sehingga peran perawat tentunya sangat penting pada keadaan yang tidak menentu seperti saat ini.

Syahirul menjelaskan mengenai pentingnya peran perawat baik pada fase pra-insiden, insiden, dan pasca-insiden. Syahirul juga tidak lupa mengingatkan agar nakes/perawat juga jangan sampai lupa untuk merawat diri mereka sendiri.

“Pemahaman terkait bencana multi hazard penting untuk perawat agar bisa mengidentifikasi dan melakukan penanganan yang tepat saat bencana,” ujar Syahirul. (Rep Ivan)

Sleman – Forum Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Sleman wilayan Sleman Tengah menggelar Rapat Koordinasi dengan agenda Sosialisasi dan edukasi tentang donor darah, Layanan Darah Masyarakat Sleman Gratis (Ladamanis) dan tata naskah pada Sabtu (11/06/2022) di RM Joglo Buk Renteng, Banyurejo, Kapanewon Tempel.

Haryanti selaku ketua Forum PAUD Kabupaten Sleman mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan agar seluruh anggota Forum PAUD yang terdiri dari kepala lembaga dan pengelola PAUD dapat terus update pengetahuan, agar lembaga yang dikelola dapat mengikuti setiap perkembangan yang ada di masyarakat.

Sementara itu, Panewu Anom Kapanewon Tempel Agung Dwi Maryoto yang menyampaikan bahwa keberadaan Forum PAUD telah membantu Kapanewon dalam memperhatikan pengembangan anak usia dini dan membantu menyiapkan generasi masa depan bangsa. “Pendidikan karakter harus dimulai sejak dini dan ini menjadi tugas dari pendidik-pendidik yang ada di lembaga PAUD,” tuturnya.

Narasumber dari tim PMI Kabupaten Sleman, Subardi memaparkan materi sosialisasi donor darah. Dalam materi tersebut Subardi menyampaikan bahwa manfaat dari kegiatan donor darah selain membantu orang lain juga menyehatkan bagi si pendonor.

“Menjadi seorang pendonor memang harus dimulai dari dikenalkan, setelah itu dicoba, kemudian menjadi pembiasaan dan harapannya akan menjadi budaya mendonorkan darah,” kata Subardi.

Sementara materi Ladamanis disampaikan secara paralel oleh Tri Joko dan Suraji dari PMI. Pada materinya Tri Joko menyampaikan bahwa Ladamanis merupakan program unggulan PMI Kabupaten Sleman. “Untuk itu diharapkan Kepala Lembaga dan pengelola PAUD dapat ikut menyebarluaskan informasi ini agar masyarakat dapat ikut marasakan manfaatnya,” ujarnya.

Selain itu Tri Joko juga menjelaskan bagaimana proses penyediaan stok darah yang ada di PMI Kabupaten Sleman. Sedangkan mekanisme mengakses Ladamanis disampaikan secara detil oleh Suraji.

Materi tata naskah disampaikan oleh Nur Satyo dari Bidang Organisasi Setda Kabupaten Sleman. Nur dalam materinya menyampai dasar dari tata naskah yang berlaku di Kabupaten Sleman yakni Perbub nomor 39 tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Pengnggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Sleman.

“Harapannya lembaga-lembaga PAUD setelah mendapatkan pengetahuan tentang tata naskah yang benar yang berlaku di Kabupaten Sleman, dapat menerapkannya di lembaga masing-masing,” kata Nur Satyo. (Resmi Widayati/KIM Depok)