Ngaglik – Guna menjalin silaturahmi antar pengurus dan direktur lembaga TPQ Se Kabupaten Sleman, Jam’iyyatul Qurra’ wal Huffadz (JQH) NU Sleman menggelar sosialisasi dan pembinaan TPQ di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran yang beralamatkan di Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Minggu (26/6/2022).

Sebagai tuan rumah, Agus H. Quoies Hassan mewakili pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas berlangsungnya kegiatan ini. Ia berharap agar kegiatan ini terus berjalan dari hilir ke hilir.

“Kegiatan ini musti ditindaklanjuti karena, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al Quran merupakan sumber dari akhlaqul karimah, sudah semestinya generasi-generasi kita arahkan untuk selalu mudawamatul quran bagaimanapun caranya,” jelasnya.

Turut hadir dan juga menyampaikan sambutan. Ketua PCNU Kabupaten Sleman . Jambari dan ketua DPW JQH KH. Ujang Sihabuddin S,Ag. . Mereka memberikan apresiasi yg setinggi-tingginya kepada Pengurus Cabang JQH Sleman karena kegiatan ini berjalan dengan penuh semangat, banyak yang hadir, bahkan menjadi agenda yang pertama dilakukan oleh JQH, saat JQH di daerah lainnya belum melaksanakan kegiatan semacam ini.

Dengan mengusung tema “Membangun Peradaban Bersama” acara ini berlangsung sangat meriah dan sukses. Karena dapat menghadirkan 130 peserta dari beberapa kapanewon Se Kabupaten Sleman. Dengan dipandu oleh divisi pembinaan TPQ Hasan Asy’ari, acara ini berlangsung dengan baik, pertanyaan demi pertanyaan terjawab secara gamblang. Pembahasan terkait nomor statistik, emis, kurikulum dll. Ini merupakan langkah awal untuk kembali menggerakkan semangat dan menjalin silaturrahim sebagaimana arahan ketua JQH.

Menurutnya, kerjasama antar anggota ini tak luput atas dorongan ketua JQH yakni Mohammad Yazid yang tak henti hentinya memberikan support , bahwa barometer pendidikan karakter berakar dari anak-anak, sebagaimana hadis Rosulullah.

Tentunya banyak hal yang diharapkan dalam terlaksananya acara ini, sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus JQH Sleman. . “Didiklah anakmu tiga hal; mencintai Nabi, mencintai Ahli baitihi dan mencintai membaca Al Qur`an”.(Ajeng)

Sleman – Dalam rangka pengembangan dan peningkatan pemanfaatan media pertunjukan sebagai saluran media komunikasi dan diseminasi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan “Lomba Pertunjukan Rakyat (Petunra) bagi Kelompok Informasi Masyarakat se-Kabupaten Sleman Tahun 2022 pada Minggu (26/6/2022).

Diselenggarakan di Gedung Kesenian Kabupaten Sleman, Petunra tahun 2022 ini diikuti oleh 7 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yaitu KIM Depok (Kapanewon Depok), KIM Ceria (Kapanewon Pakem), KIM Kertomandiri (Kapanewon Turi), KIM Lumintu (Kapanewon Ngemplak), KIM Donoharjo (Kapanewon Ngaglik), KIM Sumber Biwara (Kapanewon Moyudan), dan KIM Pararta Guna (Kapanewon Gamping).

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sleman, Noor Hidayati ZP menuturkan bahwa tema yang diambil pada Petunra ini adalah topik yang berhubungan dengan perkembangan teknologi dan informasi modern, seperti Wifi Padukuhan, TV Digital, Melindungi Anak dari Kekerasan Jalanan, dan Perlindungan Data Pribadi.

“Mengingat semenjak tahun 2020 kegiatan pementasan tersebut tidak diselenggarakan akibat COVID-19, diharapkan dengan lomba pertunjukkan ini dapat menjadi penyemangat dalam memulai lagi kegiatan seni tradisional yang serupa. Hal tersebut bertujuan agar dapat menjadikan seni tradisional tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga menyosialisasikan program-program pemerintah, dan juga melestarikan seni tradisional yang ada di Sleman,” kata Noor Hidayati.

Sementara itu, Eka Suryo Prihantoro, Kepala Diskominfo Sleman dengan pelaksanaan Petunra ini dapat terus medorong masyarakat untuk selalu melestarikan seni dan budaya agar dapat selalu menjaga identitas sebagai masyarakat Sleman.

“Perkembangan teknologi informasi adalah suatu keniscayaan, akan tetapi budaya dan tradisi adalah sesuatu yang perlu kita uri-uri dan lestarikan karena membawa nilai-nilai baik yang akan selalu berguna pada zaman se-modern apapun,” ungkapnya.

Eka juga mengucapkan terima kasih kepada Panewu dan Lurah yang telah memfasilitasi kegiatan KIM di tingkat Kapanewon dan Kalurahan. Tanpa kerja sama yang dilakukan tentu saja program-program yang dilakukan akan sulit untuk direalisasikan.

“Kemitraan antara KIM dan pemerintah ini yang kita harapkan dapat terus berjalan dan saling memberi manfaat, yang pada muaranya adalah terwujudnya masyarakat Sleman yang Cerdas sesuai visi misi Bupati Sleman 2021-2024,” tutup Eka. (Rep Ivan)

Sleman – Wangi bunga melati semerbak memenuhi Aula Kalurahan Donoharjo yang dijadikan tempat untuk menggelar penutupan pelatihan Tata rias pengantin pada Jumat (23/06/2022). Di bagian tengah aula, duduk berjejer 8 model pengantin gaya Solo Putri dan 8 model penganti dengan gaya Jogja Putri beserta para periasnya. Penutupan pelatihan tata Rias Pengantin diselenggarakan dengan menggelar fashion show untuk menampilkan hasil pelatihan yang telah berlangsung dari tanggal 10 Mei hingga 23 Juni 2022.

Pelatihan Tata Rias Pengantin gaya Solo Putri dan Jogja Putri tersebut diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, bekerja sama dengan Pemerintahan Kalurahan Donoharjo menggunakan alokasi dana APBD tahun 2022. Acara dikemas dengan nama Kegiatan Pelatihan Non Institusional Sub Kejuruan Tatarias ditutup oleh Kepala Dinas Tenaga kerja Kabupaten Sleman, Sutiyasih.

Dalam sambutannya Sutiyasih menyampaikan apresiasi kepada Pemererintah Kalurahan Donoharjo dan BLK Kabupaten Sleman, khususnya para peserta pelatihan atas hasil yang sangat memuaskan.

“Semua peserta lulus dengan predikat memuaskan. Hasil tata rias sudah layak dijual dan dikembangkan. Cari pengalaman menjadi asisten dari perias profesional. Awali dari hal yang kecil dulu dan jangan takut salah,” ungkap Sutiyasih.

Sutiyasih juga menuturkan bahwa Pemkab Sleman menyediakan pinjaman lunak bagi peserta yang ingin mengembangkan usaha di bidang tata rias, dengan besaran pinjaman sebanyak 20 juta pada tahap awal.

“Persyaratan mudah asal ada sertifikat pelatihan, usaha sudah berjalan, dan ada agunan. Kemudahan juga diberikan karena pinjaman baru diangsur setelah 4 bulan dari pencairan” jelasnya.

Sementara itu, Rina Pandu Pertiwi, Kepala Balai Latihan Kerja Sleman dalam kesempatan tersebut berharap pelatihan ini bisa membentuk pola piker peserta untuk maju, menjadikan pelatihan ini sebagai tahap awal menjadi perias handal.

“BLK memfasilitasi dengan memberikan skill tata rias, mengirimkan instruktur yang kompeten dengan latar belakang pendidikan yang terpercaya. Selanjutnya peserta bisa mengembangkan keterampilan dengan mengikuti pelatihan lanjutan Paes Ageng pada tahap berikutnya,” tuturnya.

Anang Patri Widyantoro, Carik Donoharjo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas ketenagakerjaan, BLK Sleman dan seluruh peserta yang dengan penuh semangat dan antusias mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir.

“Hasilnya luar biasa. Ini jadi awal yang baik untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan ketrampilan dan keahlian sehingga bermanfaat untuk membangkitkan kembali ekonomi warga Donoharjo,” kata Anang. (Upik Wahyuni/KIM Donoharjo)

Sleman – Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola pengaduan SP4N-LAPOR!, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, mengadakan pelatihan teknis SP4N-LAPOR! untuk seluruh admin pengelola pengaduan se-Kabupaten Sleman pada Kamis (23/6/2022). Pelatihan teknis yang berlangsung di Ruang Rapat Bima Lantai 3 BKPP Kabupaten Sleman tersebut, bertujuan untuk memberikan pemahaman sekaligus keterampilan yang lebih serta mendetail bagi para admin pengelola dalam menggunakan aplikasi SP4N-LAPOR!.

Analis Pengaduan Masyarakat, Kementerian PANRB, Novita Putri Evayanti bertindak sebagai narasumber dengan memberikan pelatihan terkait dengan cara mengoperasikan, memasukkan aduan secara manual, serta melihat data aduan di SP4N-LAPOR!

Perempuan yang akrab di sapa Novita ini mengatakan bahwa dengan pelatihan ini diharapkan admin pengelola bersama-sama dapat menggunakan platform SP4N-LAPOR! untuk menangani seluruh aduan masyarakat.

“Mohon kerjasamanya untuk kita bisa sama-sama menggunakan platform SP4N-LAPOR! untuk kanal aduan. Itulah yang memang dilakukan, karena kan masyarakat mengadu untuk bisa mendapatkan jawaban,” jelasnya.

Novita juga menambahkan bahwa pelatihan ini merupakan upaya dari Kominfo Sleman untuk membantu para admin pengelola agar dapat menggunakan SP4N-LAPOR!.

“Ini merupakan inisiasi dari tim instansi Kominfo Sleman agar rekan-rekan (admin pengelola) dapat lebih mengerti mengenai fitur-fitur yang ada di SP4N-LAPOR!,” sambungnya.

Di akhir sesi, Novita memberikan rangkuman terkait dengan fitur penting yang dapat digunakan oleh admin pengelola, diantaranya yang pertama form manual yang dapat digunakan langsung untuk meng-input laporan-laporan yang belum terdigitalisasi. Sementara yang kedua adalah tindak lanjut admin pengelola. Fitur ini menjadi ujung tombak dari performa pejabat penghubung kabupaten dalam mengelola aduan yang ada.

“Ini krusial juga, jadi rata-rata waktu tindak lanjut atau performa instansi adalah dari bapak ibu semua yang hadir saat ini. Performa kabupaten ujung tombaknya ada di pejabat penghubung,” pungkasnya.

Sleman – Untuk mengupayakan pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas dalam perhelatan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Sleman maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman menggelar kegiatan rapat koordinasi bersama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sleman yang berlangsung di Rich Jogja Hotel, Sinduadi, Mlati, Sleman, Selasa (21/6/2022).

Berdasarkan keterangan Ketua PPDI Kabupaten Sleman, Sukamto bahwa banyak persoalan yang dialami penyandang disabilitas pada saat tahapan pemilu berjalan khususnya terkait dengan hak memilih. Hal ini sangat penting dan harus mendapat perhatian karena masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang kurang sempurna sehingga tidak berhak mendapatkan hak untuk memilih.

“Dari 30 anggota PPDI Sleman, masing-masing individu pasti memiliki pengalaman tersendiri dalam Pemilihan Umum 2019 lalu. Permasalahan yang sering terjadi adalah masih adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum aksesibel, petugas KPPS yang terkesan cuek dan tidak ramah saat pemungutan suara, tidak adanya skala prioritas tbagi oenyandang disabilitas, serta tidak adanya tanda khusus untuk kami yang disabilitas,” terang Sukamto.

Ia berharap kegiatan ini dapat mengurai dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat pemilihan Umum tahun lalu, serta merumuskan rekomendasi demi perbaikan pelaksanaan pesta demokrasi yang akan datang di tahun 2024.

Menanggapi informasi tersebut, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Amir Nashiruddin mencatat beberapa persoalan untuk didiskusikan dengan pemangku kepentingan, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana teknis.

“Banyak persoalan terjadi saat pemilu yang harus dicari jalan keluarnya. Sebenarnya Undang-Undang dan peraturan lainnya sudah mewadahi solusinya, namun pelaksana di lapangan belum begitu paham sehingga bersikap acuh tak acuh terhadap penyandang disabilitas dan bahkan tidak melaksanakan prosedur yang semestinya, seperti menanyakan jenis disabilitas, dan pembuatan TPS yang aksesibel,”  tutur Amir.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Abdul Karim Mustofa yang merasa bahwa perlu adanya penguatan dan pemahaman tentang kepemiluan bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya, mencatat seluruh permasalahan yang terjadi untuk dibahas guna memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait supaya hak penyandang disabilitas tidak terabaikan.

Kegiatan yang ditujukan sebagai penguatan pemahaman kepemiluan tersebut berlangsung selama enam jam dan ditutup dengan penandatanganan naskah Kerjasama tentang sosialisasi dan pengawasan partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Sleman dengan perwakilan dari PPDI Kabupaten Sleman, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI),  serta Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) untuk menyukseskan pemilihan umum serentak 2024 mendatang. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)