Sleman – Sebanyak 134 Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal dan nonformal di Kabupaten Sleman mengikuti Bimtek Penulisan Cerita Anak Berbasis Kearifan Lokal selama 2 hari dari Rabu (15/6/2022) sampai Kamis (16/6/2022) di Front One resot, jalan Padjajaran, ring road utara, Condongcatur Depok, Sleman

Kegiatan yang diselenggarakan oleh seksi Kurikulum  Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Disdik Sleman Sri Sumiyatun. Dalam sambutannya Sri Sumiyatun mengatakan tujuan dari kegiatan yang perdana dilakukan ini untuk mendorong kreativitas lembaga PAUD dapat menyusun materi pembelajaran.

“Saya berharap semua peserta dapat mengikuti kegiatan Bimtek ini dengan sebai-baiknya dan dapat dipraktekkan di lembaga masing-masing,” ungkapnya.

Hari pertama bimtek membahas mengenai Kearifan Lokal yang disampaikan oleh Suharjito dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Seni Budaya. Dalam paparannya, Jito menjelaskan tentang kearifan lokal di Kabupaten Sleman yang dapat diangkat menjadi sebuah cerita untuk anak. Selain itu disampaikan teknik mudah dalam membuat sebuah cerita yakni dengan mengembangkan dari 5W+1H. Sedangkan Materi tentang Teknik bercerita disampaikan oleh Abdul Wahab yang sering dipanggil Kak Awe dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

Untuk hari kedua, peserta menerima materi tentang Membuat Kreasi Cerita Anak dan Cara Menulis Cerita yang Menarik oleh Veronica dari Forum Penulis Bacaan Anak Yogyakarta. Dalam paparannya, Vero mengatakan bahwa dalam menulis cerita anak ada elemen yang perlu diperhatikan. “Di antaranya adalah tentang tema, Latar (tempat dimana cerita ini terjadi), penokohan Karakter (orang/binatang yang di tokohkan) dan Alur, serta Konflik (masalah dalam cerita),” terang Vero.

Selain menerima materi, peserta juga diminta untuk mencoba menulis sebuah cerita anak dan kemudian dipresentasikan agar dapat dievaluasi oleh narasumber serta mendapat masukan-masukan untuk penulisan yang lebih baik.

Kegiatan bimtek Penulisan Cerita Anak Berbasis Kearifan Lokal di tutup oleh Sri Muliani, Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. (Resmi Widayati/KIM Depok)

Sleman – Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut juga tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes masih ditemukan hambatan dalam pengembangannya, baik itu dari sisi manajemen pengelolaan BUMDesa, administrasi pembukuan, inovasi pengelola, serta strategi pemasaran.

Hal ini yang mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman melakukan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas BUMDes Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Selasa (14/6/2022) di Balai Kalurahan Sumberharjo. Kegiatan diikuti oleh peserta yang merupakan perwakilan dari kapanewon, perangkat kalurahan, dan dukuh se-Sumberharjo.

Adapun Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis tersebut adalah Nurhidayat, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sleman dan Syamsul Bahri Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman

Syamsul Bahri dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa BUMDes merupakan salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada.

“Potensi di Sumberharjo  Prambanan tidak kalah dari kalurahan lain. Tinggal bagaimana mengoptimalkan potesi sumber daya alam dan modal yang dimiliki desa tersebut menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkapnya.

Sementara Nurhidayat berharap dengan Bimtek ini, BUMDes yang berada di Seumberharjo dapat berinovasi dalam pengembangan usahanya dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola dalam pengelolaan BUMDes.

BUMDes juga diharapkan dapat melakukan optimalisasi teknologi informasi maupun media sosial media yang fungsinya untuk mempermudah penyebaran informasi dan komunikasi dengan masyarakat. 

“BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa bisa menjadi salah satu pendorong bangkitnya perekonomian di Sleman pasca pandemi,” kata Nurhidayat

“BUMDes semisal si padukuhan Bleber dan di Rumah Domes padukuhan Sengir bisa dipadukan dengan gelaran atraksi kuliner serta aneka budaya setempat guna menarik kehadiran wisatawan, Lokasi Bukit Teletubbies selain menyuguhkan panaorama keindahan alam juga taman eduksi pariwisata.  Dan hal ini bisa menjadi penyemangat badi padukuhan lain untuk mengambil peran khususnya dengan wadah BUMDes,” lanjutnya. (Arief Hartanto)

Sleman – Seiring dengan adanya perubahan kolom kartu keluarga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman melakukan pemutihan KK, KTP, akta Kematian dan juga akta kelahiran. Kartu keluarga model baru tertera nomor buku nikah dan golongan darah.

Kepala Dinas Dukcapil kabupaten Sleman, Susmiarto, menyampaikan bahwa program dan sosialisasi tentang kependudukan dengan nama Sisir Adminduk ini akan terus dilakukan pelayanan jemput bola di kelurahan/desa.

Pemutihan KK yang lama harus dilakukan. Karena, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan perubahan pada kolom KK. Warga harus memperbaharui KK mereka. Ada tambahan kolom di KK. Salah satunya tertera nomor buku nikah. Kemudian perubahan keterangan kolom nikah tercatat dan nikah tidak tercatat,” kata Susmiarto saat memantau kegiatan Sisir Adminduk di Balai Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kamis (16/6/2022).

Susmiarto mengimbau kepada seluruh masyarakat Kalurahan Margorejo agar mengurus perubahan KK dan dokumen kependudukan yang lain. “Dalam pengurusan surat-surat kependudukan, termasuk KK, e-KTP, akta kelahiran tidak dikenakan biaya,” ujarnya.

Warga diharapkan datang sendiri ke kantor Disdukcapil Sleman untuk mengurus keperluan surat-surat kependudukannya, tanpa melalui perantara. (sbd/Kim Senyum Tempel)

Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel melakukan Pembentukan Pengurus Linmas di Aula Lantai 2 Kantor Kalurahan Lumbungrejo, Rabu (15/6/2022). Acara ini diprakarsai oleh bidang keamanan Kalurahan Lumbungrejo yang dipimpin oleh Jagabaya Lumbungrejo, Nugroho Subagyo.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh M. Misbah Alhakim selaku Lurah Lumbungrejo, M. Riyanto selaku Bhabinkamtibmas Lumbungrejo, serta Slamet Kuat selaku Babinsa Lumbungrejo. Dalam kegiatan ini Misbah Alhakim mengimbau agar Linmas Kalurahan Lumbungrejo selalu siap siaga turut menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Kalurahan Lumbungrejo. “Serta dapat selalu menjaga kekompakan antar anggota,” ujarnya.

Sementara itu, Riyanto, selaku Bhabinkamtibmas Lumbungrejo dan Slamet Kuat selaku Babinsa Lumbungrejo juga menginformasikan beberapa hal terkait kamtibmas saat ini, salah satunya tentang tindak kejahatan jalanan “klitih” yang saat ini masih marak terjadi. Mereka pun mengimbau Linmas Lumbungrejo ikut mengantisipasi hal tersebut, salah satunya dengan giat patroli malam di lingkungan Kalurahan Lumbungrejo.

“Dengan adanya patroli malam tersebut diharapkan para pelaku “klitih” segan untuk melakukan aksinya,” kata Riyanto (sbd/KIM Ceria Lumbungrejo Tempel)

Guna memperkuat moderasi beragama dan menciptakan kedamaian di wilayah Kabupaten Sleman maka Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sleman melakukan kegiatan pembinaan dan penguatan antar umat beragama yang digelar di Aula Kantor Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping, Rabu (15/6/2022) malam.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Panewu Gamping, Sarjono, Kepala Polsek Gamping, Kompol Bartolomeus Muryanto, Lurah Nogotirto, H. Faizin, dan peserta kegiatan yang merupakan perwakilan dari FKUB Kapanewon Gamping, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama Kalurahan Trihanggo, Nogotirto, Banyuraden, Ambarketawang, dan Balecatur berjumlah 30 orang peserta.

Dalam sambutan pembukanya, Panewu Gamping, Sarjono menekankan bahwa kerukunan antar umat beragama menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan bangsa di Indonesia. Selain itu, toleransi agama merupakan salah satu komponen penting dalam sikap saling menghargai tanpa adanya diskriminasi, khususnya dalam masalah agama. Karenanya, kerukunan antar umat beragama harus dilakukan untuk mencapai kesejahteraan hidup warga masyarakat.

Hal tersebut dikuatkan oleh Wakil Ketua FKUB Kabupaten Sleman, Hastho Bramantyo dalam paparan materinya terkait moderasi beragama. Menurutnya, untuk mengantisipasi adanya radikalisme agama yang dapat mengancam kehidupan beragama perlu adanya toleransi yang merupakan komitmen utama moderasi beragama guna menjaga persatuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Dalam hal ini diperlukan adanya peran serta pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga toleransi internal dan antar umat beragama, menjadi pelopor kerukunan umat beragama dengan memberikan contoh dan teladan yang baik, serta berinteraksi dengan pemeluk agama lain secara moderasi beragama penuh empati, saling menghormati, dan saling menghargai,” tutur Bramantyo kepada peserta.

Ia juga memberikan beberapa indikator penting dalam strategi moderasi beragama untuk memperkuat harmonisasi diantaranya penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial dan keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Aparatur Sipil Negara, Aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, serta penguatan forum kerukunan umat beragama guna membangun toleransi dan solidaritas sosial.

“Toleransi dapat diwujudkan dalam bentuk saling menghormati adanya perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama,” lanjutnya.

Di akhir kegiatan, Wakil Ketua FKUB Kabupaten Sleman, Pendeta Heru Sumbodo mengungkapkan bahwa anggota FKUB berkewajiban untuk melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi organisasi keagamaan dan masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pemerintah, menyosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan mengenai kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, serta memberikan  rekomendasi tertulis terhadap permohonan pendirian rumah ibadah. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)