Bakesbangpol DIY Gelar Rakor Pemulihan Wisata di Kalurahan Pakembinangun

Bertumpu dari semangat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY menggelar acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Tata Kelola Kolaborasi Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Budaya dan Pendidikan di DIY, Jumat (22/07/2022) bertempat di Aula Kalurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem. Rakor ini bertajuk “Memperkuat Peran Desa Sebagai Agregator Kolaborasi dalam Pemulihan Pariwisata di DIY”.
Acara tersebut dibuka oleh sambutan Suranto selaku Lurah Kalurahan Pakembinangun. Dalam sambutannya, ia memaparkan apa saja potensi ekonomi Kalurahan Pakembinangun seperti cokelat tempe Pawiro dari Sukunan, abon lele Nayaru dari Wonogiri, beras sembada merah dan sembada hitam dari Duwetsari, Kawasan Wisata Ledok Sambi dan jeep-nya, serta Lembah Balong yang sedang direncanakan.
“Sementara dari sektor wisata, Pakembinangun adalah daerah pariwisata yang berdampingan dengan kawasan rawan bencana, yaitu gunung Merapi yang saat ini masih berstatus siaga karena aktivitasnya masih tinggi. Namun itu tidak menyurutkan semangat para pelaku wisata di Pakembinangun. Malah sebaliknya, mereka menggunakan kesempatan ini sebagai tantangan dalam berwisata alam. Ketika gunung Merapi mengeluarkan lelehan lava pijar, ini adalah panorama eksotis tersendiri yang unik dan layak didokumentasikan,” papar Suranto.
Wijaya, seorang peneliti dari Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Wijaya selaku narasumber memaparkan bahwa desa wisata harus memiliki konsep yang nyata. Paling tidak memiliki 4A, yaitu yang pertama adalah attraction atau daya tarik wisata. Ada atraksi dan pertunjukan yang unik dan berciri khas di tempat pariwisata itu agar menjadi menarik.
Kedua adalah amenitas, yaitu fasilitas pariwisata seperti rumah makan, tempat ibadah, homestay, toilet, parkir, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah akesibilitas, yaitu keterjangkauan tempat seperti sarana dan prasarana jalan, moda transportasi, dan papan petunjuk arah yang optimal. Keempat yaitu ancillary atau fasilitas pendukung yang mencakup keberadaan berbagai organisasi yang memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran dari suatu destinasi wisata.
“Seperti BumKal misalnya. BumKal bisa menjadi organisasi penting sebagai pengelola wisata di suatu desa. Sehingga tempat pariwisata itu optimal dan menarik banyak pengunjung. Kalau perlu silakan kolaborasikan antara kebijakan pemerintah daerah, akademisi, komunitas atau masyarakat, media komunikasi baik medsos maupun media elektronik, dan juga pihak swasta,” pungkas Wijaya. (Asrori Wardan/KIM Ceria Pakem)



