Sleman – Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menghadiri kegiatan Sosialisasi Kode Etik Guru Indonesia yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Khusus Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Sleman, bertempat di SLB Negeri 1 Sleman, Jumat (11/11/2022).

Ketua PGRI Cabang Khusus SLB Sleman, Haryanto menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi kode etik guru ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Guru ke-77 yang mengarah kepada peningkatan kapasitas dan kualitas para Guru.

Haryanto menuturkan terdapat sebanyak 120 Guru dari 29 SLB di Kabupaten Sleman yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut, dan menghadirkan  perwakilan Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) sebagai salah satu narasumbernya.

Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan sosialisai kode etik guru ini. Menurutnya sosialisasi ini juga menjadi momen untuk mengingatkan para guru-guru akan norma dan tata nilai guru dalam berperilaku sebagai tenaga pendidik.

“Sosialisasi ini (kode etik guru) menjadi momen sangat penting untuk para guru untuk merefresh kembali komitmennya. Terlebih, akhir – akhir ini kita dihadapkan dengan beberapa kejadian yang tidak baik yang dilakukan oleh oknum. Maka dari itu, Sosialisasi kode etik ini diharapkan dapat mengingatkan guru akan fitrah-nya sebagai tenaga pendidik, membentengi guru dari pengaruh buruk dan meneguhkan komitmen dan perilaku guru sebagai pendidik yang berkualitas dan bertanggungjawab,” jelas Kustini.

Selain itu, Kustini juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman sangat memprioritaskan dan menaruh perhatian yang besar pada pendidikan, khususnya untuk mencetak generasi yang berkualitas, berkarakter dan berakhlak mulia. Bentuk perhatian tersebut, direalisasikan dalam berbagai upaya seperti melalui program peningkatan kapasitas guru maupun peningkatan kesejahteraan para guru. (Humas Sleman)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. sleman menyerahkan bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat korban bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sleman sepanjang Oktober. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo di Aula Unit 1 Pemkab Sleman, Kamis (10/11/2022).

Kepala BPBD Kabupaten Sleman, Makwan dalam laporannya menyampaikan bahwa pada bulan Oktober lalu telah terjadi bencana alam tanah longsor, angin kencang, dan kebakaran yang menyebabkan kerugian material yang tidak sedikit. Ia menjelaskan bahwa bantuan sosial kali ini diserahkan kepada 9 warga dari 9 Padukuhan, 5 Kalurahan dan 4 Kapanewon di Kabupaten Sleman dengan total bantuan sebesar 92 juta rupiah.

“Jumlah bantuan sosial yang kami berikan kepada warga korban bencana disesuaikan dengan tingkat kerugian yang dialami,” ujarnya

Sementara itu, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyerahan bantuan sosial ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meringankan beban warga terdampak bencana di wilayah Sleman. Ia juga berharap bantuan yang diberikan dapat digunakan dengan bijaksana dan menjadi motivasi untuk pulih kembali.

“Saya berharap bantuan ini menjadi sarana pemulihan kondisi sosial, psikologis, dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi kembali,” ujarnya

Lebih lanjut, Kustini juga mengimbau masyarakat untuk terus mewaspadai cuaca ekstrim di Kabupaten Sleman. Memasuki musim penghujan ini menurut Kustini masyarakat perlu melakukan mitigasi dan langkah preventif untuk mengantisipasi kerugian akibat bencana alam.

Berdasarkan data BPBD Sleman, sepanjang bulan Januari hingga November 2022 telah terjadi 66 kejadian angin kencang, 8 kejadian petir, 52 titik tanah longsor, dan 5 kejadian banjir lahar hujan dengan total kerugian 4,8 miliar rupiah. Oleh karena itu, realisasi bantuan sosial untuk meringankan korban bencana alam di Sleman terus dilakukan dan saat ini telah terealisasikan bantuan total untuk 223 warga di 14 Kapanewon dengan total bantuan 447 juta rupiah. (Humas Sleman)

Sleman – UPT Kesehatan Puskesmas Kapanewon Berbah menggelar Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 pada Rabu (6/11/2022). Kegiatan yang digelar di Lava Bantal Jogotirto, Berbah, Sleman mengusung tema Mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Melalui Posbindu PTM Wilayah Kapanewon Berbah.

Kepala UPT Kesehatan Puskesmas Berbah dr. Hari Pratono, menyampaikan Posbindu PTM dan Gerakan Masayrakat Hidup Sehat selama ini di Berbah berlangsung cukuk baik, salah satunya adalah mengantisipasi penyakit dengan melakukan skrining kesehatan. “Karena mencegah lebih baik dari pada mengobati” Kata dr. Hari.

Sementara itu, Panewu Berbah Rohmiyanto, AP memberikan apresiasi yang tinggi kepada kader kesehatan yang dengan sukarela membantu program kesehatan puskesmas. “Tanpa bantuan ibu-ibu kader kesehatan program perbaikan kesehatan tidak berjalan maksimal,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ancaman pandemi COVID-19 masih belum berakhir karena naikknya kasus positif dalam 2 minggu terakhir. “Prokes harus tetap dijalankan tidak boleh lengah,” imbuh Rohmiyanto.

Dalam kesempatan itu dilakukan penandatanganan MoU kesepakatan jejaring kesehatan puskemas Berbah. Selain itu, ada juga pemberian penghargaan kepada kader kesehatan yang aktif membantu program puskesmas.

Pada perayaan HKN ini, para peserta juga dapat memanfaatkan skrining kesehatan gratis untuk mendeteksi penyakit secara dini, salah satunya dalah skrining IVA untuk mendeteksi kanker mulut Rahim pada wanita produktif. (Kusnadi/KIM Berbah)

Sleman – Dalam upaya menjaga kualitas daging hewan ternak untuk diedarkan dan dikonsumsi masyarakat, pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Kabupaten Sleman, menyediakan fasilitas bagi masyarakat berupa tempat pemotongan hewan dan jasa potong hewan ternak yang bersertifikat, terjamin, dan halal, di Rumah Potong Hewan (RPH) Mancasan. Beralamat di Jalan Cendrawasih, Ngringin, Condongcatur, Depok, Sleman, RPH ini dilengkapi dengan tenaga juru sembelih dan dokter hewan, serta buka selama 24 jam.

Yuda Andi Nugroho selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan, menyampaikan bahwa RPH Mancasan ini didirikan untuk pemotongan hewan ternak besar, khususnya sapi.

“Ya, RPH adalah suatu bangunan, tempat untuk pemotongan hewan, baik itu hewan kecil maupun hewan besar, sapi. Di RPH Mancasan ini adalah tempat untuk pemotongan hewan besar, khususnya sapi.” tutur Yuda dalam wawancara, Selasa (08/11/2022).

“Kita menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas penunjangnya seperti listrik, air, pengelolaan limbahnya, pengawasan kesehatan, dan jaminan pemotongan yang halal dengan adanya dokter hewan dan Juru Sembelih Halal (JULEHA) yang bersertifikat,” imbuhnya.

Pada awal proses pemotongan, sapi-sapi yang dibawa ke RPH Mancasan akan menjalani pemeriksaan kesehatan berupa antemortem dan tambahan pemeriksaan alat reproduksi khusus sapi betina.

“Masuk kandang penampungan, nanti petugas kami, petugas medis, dokter hewan akan melakukan pemeriksaan antemortem. Jadi pemeriksaan antemortem adalah pemeriksaan sebelum ternak dipotong, berupa pemeriksaan secara klinis kesehatan sapi seperti alat gerak, mata, kulit, dan lubang-lubang di tubuh (telinga, hidung, mulut, dan anus). Kan kelihatan kalau sapi itu dari wajahnya, kulitnya itu sehat atau tidak. Tapi untuk yang ternak, khususnya betina, dia harus dilengkapi dengan surat keterangan status reproduksi untuk menyatakan bahwa sapi betina tadi sudah tidak produktif, karena sekarang kan ada larangan pemotongan sapi betina produktif. Untuk yang betina itu dilaksanakan pemeriksaan alat reproduksi,” terang Yuda.

Setelah sapi disembelih dan dikuliti, daging beserta ikutannya akan diperiksa melalui pemeriksaan postmortem di akhir proses pemotongan.

“Untuk daging dan jeroan, nanti ada pemeriksaan, namanya postmortem. Misalnya jeroan itu hati, jantung, paru-paru, limpa, dan kasus yang sering ditemukan adalah cacing, terutama di hati, kalau memang sudah parah, tidak boleh diedarkan dan harus dimusnahkan. Jadi keunggulan di RPH adalah pengawasan sebelum dipotong (antemortem) dan pengawasan sesudah dipotong (postmortem), serta kehalalan dengan adanya JULEHA,” ujar Yuda.

Nantinya daging yang sudah melalui proses pemotongan dan pemeriksaan akan dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) sebagai bukti bahwa daging tersebut sudah memenuhi standar persyaratan dan cukup sehat untuk diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Selain menjamin kesehatan, untuk menjaga kesegaran daging, RPH mulai melakukan pemotongan sapi pukul 11 malam hingga pukul 3 dini hari menyesuaikan waktu pemasaran daging.

“Pengguna RPH biasanya, karena dia menjual di pagi hari, atau namanya hot meat ya, daging segar. Itu biasanya pemotongan dimulai jam 11 malam, berakhir biasanya jam 3 (dini hari). Karena untuk pemasaran di pasar itu, daging segar biasanya mulai jam 4 sampai jam 5 (pagi), itu dijual ke pasar,” jelas Yuda.

Yuda berharap RPH Mancasan ini dapat menjadi pusat pemotongan hewan yang terpercaya dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mendapatkan jaminan kualitas daging yang memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), dengan dukungan pengembangan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai dari pemerintah. (Rep Nesya)

Sleman – Selain ketersediaan sarana dan prasarana, komunikasi dan informasi juga menjadi salah satu masalah utama bagi para penyadang disabilitas. Untuk itu, maka National Paralympic Committe (NPC) DIY menyelenggarakan Sosialisasi Olahraga Prestasi Disabilitas di Lantai 3 Gedung DPRD Sleman, Rabu (9/11/2022).

Haryanto Ketua NPC DIY dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa awalnya, organisasi olahraga penyandang disabilitas ada dibawah KONI (komite olahraga Nasional Indonesia). “Namun sejak rapat KONi Pusat tanggal 31 Maret 2015 diputuskan NPC lepas dari keanggotaan KONI,” ungkap Haryanto.

Ia menuturkan bahwa Sebagai organisasi yang mewadahi penyandang disabilitas (paralympic) Indonesia untuk berperan serta dalam pembangunan nasional melalui kegiatan olahraga, NPC memiliki Visi mewujudkan kesetaraan dan keseimbangan, pembinaan olahraga disabilitas Indonesia.

“Adapun misi NPC mengatur dan memberikan bimbingan dalam melaksanakan pelatihan olah raga disabilitas, mengusahakan dan mengatur pembiayaan kegiatan olahraga disabilitas, mengatur kegiatan olah raga disabilitas baik ditingkat daerah maupun nasional meningkatkan prestasi, kesejahteraan dan pendidikan atlet disabilitas,” ujarnya.

Menurutnya, banyak masyarakat yang belum mengenal NPC, sehingga diharapkan informasi bisa tersampaikan ke penyandang disabilitas melalui berbagai cara, salah satunya adalah koordinasi kalurahan.

“Diharapkan ada proses pendataan bagi penyandang disabilitas yang memiliki potensi untuk dikembangkan di bidang olahraga,” ujar Haryanto.

“Agar dipahami juga bahwa ada aspek lain bagi penyandang disabilitas bukan hanya ekonomi, tapi bisa turut dalam pembangunan melalui bidang olahraga, diberi peluang dan apresiasi bagi yang berprestasi,” imbuhnya.

Haryanto mengatakan saat ini atlet difabel juga telah mendapatkan kesetaraan dengan atlet non difabel, terutama dalam hal apresiasi dan penghargaan.

“Meskipun KONI memiliki 58 cabang olah raga sementara bagi penyandang disabilitas masih 12 cabang olahraga, namun penghargaan bagi atlet berprestasi sama, bagi peraih emas sama-sama mendapatkan hadiah prestasi dua ratus juta,” tutup Haryanto. (Endarwati/KIM Donoharjo)