10 Purna Paskibraka Sleman Dilantik Jadi Duta Pancasila

Sleman – 10 anak Purna Paskibraka Sleman diangkat dan dikukuhkan oleh BPIP (Badan Pembinaan Indeologi Pancasila) menjadi Duta Pancasila di Hotel Prima SR Hotel, Jumat (16/12/2022).

Kesepuluh anak ini terdiri dari 4 anak Purna Paskibraka tahun 2020 dan 6 anak Purna Paskibraka 2021. Pelantikan dilakukan oleh Muhammad Fahrurozi, Direktur Pengendalian BPIP.

Sebelum diangkat dan dikukuhkan, anak-anak Purna Paskibraka ini telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Badan Kesbangpol Sleman 26-27 November lalu dengan materi dan narasumber dari Pusat Studi Pancasila UGM.

Bupati Sleman dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum Jazim Sumirat, berharap duta Pancasila dapat menumbuhkan semangat generasi muda untuk kembali merevitalisasi dan mengaktualisasikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus sebagai rujukan dan inspirasi bagi upaya menjawab berbagai tantangan generasi muda.

 “Perlahan simbolisasi Pancasila dalam gambar, lagu, dan juga hafalan sila-sila Pancasila semakin pudar dalam ingatan anak bangsa. Hal ini juga dibarengi dengan surutnya semangat nasionalisme untuk membangun negara. Munculnya berbagai persoalan baik itu persoalan politik, hukum, sosial kemasyarakatan, bahkan konflik yang didasari karena ideologi dan SARA, bukan tidak mungkin karena kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila perlu benar-benar terinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat,” kata Jazim.

Oleh karena itu dibutuhkan revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai usaha bersama komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus identitas nasional yang selama ini mengalami berbagai penyimpangan.

Melalui upaya revitalisasi diupayakan masyarakat Indonesia memiliki kesiapan mental dan spiritual untuk menghargai dan menerima perbedaan, menghormati dan menerima keragaman suku, agama, ras dan golongan yang meski memiliki kepentingan berbeda namun tetap dalam satu wadah yaitu Indonesia.

“Hal yang tidak kalah penting adalah mewujudkan generasi-generasi muda yang memiliki daya juang, keterampilan dan disiplin yang tinggi, karenanya saya berharap anggota purna paskibraka dapat berbagi keilmuan dan pengalaman kepada rekan-rekan generasi muda lain untuk ditularkan pada lingkungan sekitar sehingga keberadaan adik-adik sekalian dapat menjadi motivasi dan role model bagi pembentukan karakter teman-teman lainnya,” pungkas Jazim.

Senada dengan Jazim, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, Hery Sutopo dalam laporan penyelenggaraan acara pengangkatan dan pengukuhan Purna Paskibraka Duta Pancasila Kabupaten Sleman tahun 2022 turut menyampaikan bahwa Duta Pancasila diharapkan dapat menjadi teladan dalam mengarusutamakan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.




Targetkan Tertib Adminduk, Dukcapil Sleman Gelar Pembinaan untuk RT dan RW di Margomulyo

Sleman – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman menggelar Pembinaan Tertib Administrasi Kependudukan untuk RT dan RW yang berada di Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Jumat (16/12/2022). Bertempat di Gedung Serbaguna Kalurahan Margomulyo, kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas aparat dalam mewujudkan tertib adminduk.

“Dengan pembinaan adminduk ini, pelayanan pencatatan kependudukan akan lebih baik dan akurat, mengingat banyak sekali inovasi yang ditawarkan dalam pelaksanaannya,” ungkap Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto.

Sementara Kepala Jawatan Praja Kapanewon Seyegan, Ageng Wijaya menambahkan bahwa untuk mencapai tertib administrasi tersebut, RT dan RW memiliki peran yang sangat penting sebagai garda terdepan, terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat.

“RT/RW berperan dalam berbagai macam hal mengenai adminduk, seperti dapat menampilkan angka kemiskinan yang lebih riil, data penduduk terbaru, data data ODGJ, memperbarui KK berkaitan dengan status. Diharapkan dengan pembinaan RT/RW ini akan terbangun sinergitas  masyarakat dengan pemerintahan Kalurahan terlebih di tahun politik, RT/RW lebih bisa mengkondisikan masyarakat untuk mengeliminir gesekan,” ujarnya.

Pembinaan dilakukan langsung oleh Kepala Disdukcapil Sleman, Susmiarto. Dalam pembinaannya, Susmiarto lebih menekankan kepada peran aparat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Diawali dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam adminduk dengan memperkenalkan suatu gerakan yang disebut GISA yaitu Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.

“Program ini menempatkan Masyarakat untuk memiliki kesadaran mempunyai dokumen kependudukan, memutakhirkan data penduduk, memanfaatkan data penduduk dan melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia,” ungkap Susmiarto.

Susmiarto juga mengingatkan tentang isi Permendagri RI No. 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian administrasi kependudukan, pada pasal 19 ayat 6 menyatakan bahwa Dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditanda tangani secara elektronik dan KTP elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir.

“Dengan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat akan tertib administrasi  dengan memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, benar dan tidak berbeda beda,” ujar Susmiarto.

Lebih jauh Susmiarto menyampaikan tentang metode pelayanan dokumen kependudukan yang bisa dilaksanakan secara tatap muka, secara daring/online dengan website dan dengan menggunakan fasilitas wattshapp (WA).

Susmiarto juga memperkenalkan inovasi pelayanan yaitu Jelita Jiwa, Jafar Berkah, Solah Sae, Faspinduk (Fasilitas pindah penduduk dari luar daerah), dan Posyanduk (Pos Pelayanan Dominan kependudukan). Diakhir paparannya Susmiyarto menyampaikan peran aparat dalam melaksanakan tertib adminduk yaitu memahami ketentuan adminduk, melaksanakan tertib adminduk, mensosialisasikan dan membina masyarakat tertib adminduk dan membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)