Sleman – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sleman bersama TPID DIY melakukan pemantauan ketersediaan bahan pangan pokok di Kabupaten Sleman, tepatnya di Pasar Prambanan dan Lotte Mart, Rabu (14/12/2022). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui kondisi harga bahan pangan pokok menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

“Pada pagi hari ini kita pantauan menjelang Natal dan Tahun Baru, dari TPID DIY dan Kabupaten Sleman. Tadi sudah memantau di Pasar Prambanan dan Lotte Mart. Secara garis besar, komoditi tersedia sampai Natal dan Tahun Baru, jadi masyarakat jangan terlalu panik, karena ketersediaan bahan baku sudah tercukupi,” terang Yuna Pancawati, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekda DIY.

Yuna mengatakan bahwa masih ditemukan beberapa komoditas bahan pangan pokok yang mengalami kenaikan harga, namun ada juga yang mengalami penurunan harga.

Dari pemantauan yang dilakukan, harga bahan pangan pokok masih terpantau stabil baik di Pasar Prambanan maupun di Lotte Mart. Harga beberapa komoditas di Pasar Prambanan sendiri saat ini masih terpantau stabil, diantaranya adalah minyak goreng dijual Rp per liternya, daging ayam Rp , bawang putih Rp , telur ayam Rp kg, cabe rawit hijau Rp

Hal serupa juga ditemui di Lotte Mart, di mana harga bahan pokok seperti minyak goreng dijual , telur ayam , dan cabe merah keriting

“Ada beberapa komoditas yang naik, tetapi ada beberapa komoditas yang turun, seperti telur yang mengalami penurunan,” ungkap Yuna.

Sementara itu, Heru Saptono, Staf Ahli Bupati Sleman Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyoroti masih banyaknya bahan pangan seperti beras yang berasal dari luar daerah DIY dan Sleman. Hal tersebut menurutnya menjadi salah satu sebab tingginya harga bahan pokok yang ada.

“Tadi masih ada barang yang dikirim dari luar daerah DIY dan Sleman, ini tentu memperpanjang rantai distribusi sehingga memperpanjang rantai distribusi, sehingga harga akan menjadi lebih mahal,” ujar Heru.

Untuk itu, ia mengimbau agar para pedagang dapat lebih memaksimalkan bahan pangan yang berasal dari lokal untuk meminimalisir pengeluaran distribusi.

“Bagaimana pedagang pasar diupayakan mendapatkan barang dari lokal (dari DIY), seperti telur tadi yang sudah dari lokal. Itu salah satu cara kita untuk memotong rantai distribusi yang panjang sehingga harganya tidak terlalu tinggi,” ungkap Heru.

Hal ini juga nantinya akan berdampak positif bagi para pengusaha lokal, di mana mereka akan menjadi tumbuh dan berkembang, yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi di DIY, khususnya di Sleman.

“Pertumbuhan ekonomi yang ada di lokal akan berkembang. Sehingga ketika ada inflasi namun diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi, itu akan tidak begitu terasa inflasinya,” tutup Heru.

Sleman – Korps Pegawai Negeri (KORPRI) Sleman menyerahkan tali asih kepada 315 anggotanya yang telah purna tugas di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman, Selasa (13/12/2022). Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum, Jazim Sumirat mengatakan tali asih ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada anggota KORPRI yang purna tugas atas pengabdiannya selama ini.

Jazim mengatakan Pemda Sleman masih mengharapkan sumbangsih pemikiran, ide, masukan, dan sumbangan tenaga dari anggota KORPRI yang purna tugas.

“Sumbangsih pemikiran, ide, masukan, dan sumbangan tenaga dari bapak – ibu masih diharapkan agar pelayanan dari masyarakat dan pembangunan di kabupaten Sleman dapat dilaksanakan lebih optimal lagi,” kata Jazim.

Jazim menambahkan realita di lapangan menunjukkan bahwa cukup banyak pensiunan ASN yang justru semakin menunjukkan eksistensi dan kemampuan dirinya setelah purna tugas.

“Dengan demikian maka bapak – ibu tetap menjadi insan yang produktif dan mampu memberikan kontribusi secara nyata kepada masyarakat dan sekitarnya,” kata Jazim.

Jazim berharap anggota KORPRI yang purna tugas dapat menghargai diri sendiri, tetap semangat, selalu positif, dan menerapkan pola hidup yang berkualitas.

Sedangkan, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan, Susmiarto mengatakan tali asih diberikan kepada anggota KORPRI yang purna tugas sebanyak 315 orang, dengan rincian sebanyak 276 orang anggota KORPRI yang purna tugas per 1 Juli sampai dengan 1 Desember 2022 berasal dari unsur PNS, 33 orang anggota KORPRI yang purna tugas per  1 Juni sampai dengan 30 November 2022 dari unsur Perangkat  Kalurahan dan 33 orang anggota KORPRI yang purna tugas per 1 Juli sampai dengan 1 Desember 2022 dari KORPRI Unit BUMD.

Pada kesempatan tersebut, seluruh anggora KORPRI yang purna tugas mendapatkan tali asih sebesar ,00 yang berasal dari iuran anggota.

Sleman – Usai mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan Pendidikan Dasar Kader Penggerak Nahdlatul Ulama selama 3 hari 3 malam untuk meningkatkan eksistensi organisasi, maka Sekretaris Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kapanewon Gamping, Silahudin Jamil memberikan ijazah kelulusan kepada 58 Kader Nahdlatul Ulama se-Kapanewon Gamping dan se-Kapanewon Godean. Ijazah ini merupakan tanda kelulusan  dalam menempuh Pendidikan Dasar Kader Penggerak Nahdlatul Ulama Angkatan XXIX yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman yang berlangsung di Pondok Pesantren Al Barokah, Banyuraden, Gamping, Sleman.

Penyerahan ijazah Pendidikan Dasar Kader Penggerak Nahdlatul Ulama yang dilakukan di Kopi Angkring Dowangan, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Senin (12/12/22) pagi diawali dengan Mujahadah yang dipimpin oleh KH Ahmad Fauzi.

Dalam pencerahannya, KH. Ahmad Fauzi menekankan bahwa peserta pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama tingkat kapanewon merupakan jajaran pengurus majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, mustasyar, rois, tanfidziyah, lembaga, lajnah, badan otonom, jajaran pengurus ranting kalurahan, kalangan pondok pesantren dan warga nahdliyin untuk meningkatkan eksistensi organisasi Nahdlatul Ulama melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tubuh internalnya.

“Materi dalam kegiatan Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama mencakup Aswaja, penguatan wawasan kebangsaan, keorganisasian, spiritual, dan wawasan global  sebagai upaya pencegahan radikaslisme, sehingga dapat menghindari pemikiran dan gerakan radikalisme,” tegas KH Fauzi.

Dirinya menambahkan, Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama dirancang khusus untuk mendidik kader militan demi mencetak satu lapisan kelas penggerak di tengah warga nahdliyin mengingat selapisan kader militan tersebut hanya kuat dalam bidang ideology saja. Sehingga, masih perlu adanya tambahan bekal pengetahuan guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia dalam bertugas selaku kader penggerak organisasi.

“Adanya muatan spiritual yang diberikan oleh para Kyai Sepuh dapat membangkitkan semangat besar untuk mengubahnya menjadi energi transformatif yang akan mengkonversi kekayaan nilai dan ilmu pesantren menjadi aset yang nyata,” imbuh KH Fauzi.

Selain itu, keberadaan matra kerja Nahdlatul Ulama yang sangat beragam memerlukan kekuatan agregat yang bisa mencukupi dalam mewujudkan visi satu abad Nahdlatul Ulama. Sedangkan Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama akan menjawab kebutuhan kader siap latih, yang hingga saat ini tidak terpenuhi melalui sistem kaderisasi berjenjang. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggelar Pelaksanaan Gelar Pangan Murah di Lapangan Pendowoharjo, Sleman, Selasa (13/12/2022). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya Pemkab Sleman untuk mengendalikan kenaikan harga bahan pokok menjelang natal dan tahun baru.

“Kita dalam rangka ikut mengendalikan harga, karena beberapa komoditas mengalami kenaikan harga menjelang Nataru. Ini juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bisa mendapatkan bahan pokok dengan lebih murah,” terang Kurnia Astuti, Kepala Bidang Usaha Perdagangan Disperindag Sleman saat ditemui di lokasi Gelar Pangan Murah.

Berbagai komoditas bahan pokok seperti minyak, gula, beras, telur, daging ayam, dan terigu dijual di bawah harga pasar dalam Gelar Pangan Murah ini.

“Ini harga distributor. Jadi harga pasar, kami berikan biaya distribusi sehingga akhirnya dapat harga lebih murah, karena kita dapanya sudah harga distributor. Total keseluruhan bahan pokok sebanyak 43.5 Ton, yang terdiri beras, minyak, gula, telur, daging ayam, dan terigu.” tambah Kurnia.

Dalam prosesnya, Disperindag Sleman melakukan pembatasan untuk setiap transaksi agar dapat penjualan bahan pokok dapat lebih merata. “Kita batasi per sekali transaksi, untuk beras kita batasi 25 kg, minyak goreng  6 liter, gula 10 kg, terigu 25 kg, dan telur ayam 15 kg,” terang Kurnia lagi.

Pagelaran pasar murah di Lapangan Pendowoharjo sendiri merupakan kali ketiga nya pasar murah digelar oleh Disperindag Sleman sejak 8 Desember kemarin. Pagelaran pasar murah ini akan dilakukan di 4 kali, dan akan dibagi di masing-masing zona di Sleman, yaitu Sleman Utara, Sleman Barat, Sleman Tengah, dan Sleman Timur.

“Ini sudah kita gelar di hari ketiga. Kita memang melaksanakannya 4 kali di semua zona Sleman. Sleman Utara sudah kita mulai di Lapangan Candibinangun (Pakem), terus kemarin hari Sabtu (10 Desember) masuk ke Sleman Barat di Lapangan TGP (Seyegan), dan hari ini mewakili Sleman Tengah di Lapangan Pendowo, dan nanti di akhir tanggal 15 Desember kami akan masuk di Lapangan Raden Ronggo (Kalasan) untuk memfasilitasi masyarakat di Sleman Timur,” jelas Kurnia.

Kurnia mengakui, masyarakat sangat antusias dengan pagelaran pasar murah ini karena seluruh bahan pokok yang disediakan terjual habis sebelum pasar murahnya ditutup. “Kita buka jam 9 pagi sampai jam 2 siang, tapi jam 12 itu rata-rata sudah habis,” imbuhnya.

Hal tersebut diamini oleh Siti, salah satu warga yang berbelanja kebutuhan pokoknya di pasar murah ini. Menurutnya, pagelaran pasar murah ini sangat membantu dirinya untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga, di tengah kenaikan harga bahan pokok seperti beras dan telur ayam. “Senang sekali, karena harganya lebih murah dari yang di pasar,” ujarnya.

Sleman – Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman terus mendapat apresiasi positif dari Pemerintah Pusat. Berbagai prestasi terlah diraih Pemkab Sleman di tahun 2022 ini. Kali ini, apresiasi kembali diberikan kepada Pemkab Sleman. Apresiasi tersebut datang dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia dengan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten Peduli HAM.

Penghargaan tersebut diserahkam Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi kepada Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa dalam kegiatan Peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 bertempat di Golden Ballroom, Hotel Sultan & Residence, Jakarta Pusat, pada Senin (12/12) sore.

Dalam kegiatan ini, terdapat 72 Kabupaten/Kota yang diundang untuk mendapatkan beberapa kriteria yaitu Kurang Peduli, Cukup Peduli dan Peduli. Sementara Sleman, menjadi Kabupaten yang mendapatkan apresiasi dengan kriteria Peduli HAM.

Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM, diberikan atas upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggungjawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM. Kriteria dari Kabupaten/Kota peduli HAM sendiri didasarkan pada terpenuhinya hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang penilainnya diukur berdasarkan indikator yang meliputi hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan perumahan yang layak.

Indikator penilaian tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa usai menerima penghargaan, menyampaikan bahwa apresiasi positif yang diberikan Pemerintah Pusat merupakan hasil nyata kerja keras Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan yg terbaik bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman mendapat respon yang baik dari Pemerintah Pusat. Semoga apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja Pemkab Sleman,” kata Danang.

Lebih lanjut Danang menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan HAM di Sleman. Ia menyebut diantaranya yaitu pemenuhan dokumen kependudukan (e-KTP, KIA, akta lahir, KK). Kemudian, pelayanan kesehatan di sleman dengan adanya fasilitas kesehatan (RSUD, Puskesmas, Posyandu).

Selain itu, pemenuhan Hak juga direalisasikan dengan adanya pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan hukum, penyelesaian permasalahan pengangguran, penyediaan rumah layak huni melalui program bedah rumah, dan juga pemenuhan hak pendidikan mulai dari PAUD hingga SLTA, bahkan telah diupayakan pemberian beasiswa pendidikan perguruan tinggi bagi anak berprestasi dengan latar belakang keluarga tidak mampu.

“Alhamdulillah Pemkab Sleman dinilai mampu memenuhi kriteria dalam pemenuhan HAM, hal ini perlu dipertahankan sekaligus juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan dan mengembangkan berbagai program dalam pemenuhan HAM di Kabupaten Sleman,” jelas Danang. (Humas Sleman)