Sleman – Dalam rangka menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur jati diri kepribadian bangsa yang terdiri dari solidaritas sosial, kesetiakawanan sosial, jiwa gotong royong, kebhinekaan, dan toleransi antar sesama, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar acara Penguatan Nilai-nilai Kesetiakawanan sosial melalui Restorasi Sosial Berbasis Budaya Jawa Mewujudkan Kesejahteraan Sosial bersama Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan  Tokoh masyarakat, Kamis (20/10/2022). Acara yang digelar di Aula Kalurahan Sumberrejo, Kapanewon Tempel, Sleman ini merupakan kegiatan yang ke-49 kalinya digelar oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sadar Narima, Anggota DPRD Sleman Fraksi PAN yang menjadi narasumber dalam kesempatan tersebut menggarisbawahi mengenai pentingnya posisi budaya sebagai dasar dalam penyelenggaraan hukum dan pemerintahan di DIY, sesuai dengan Perda Istimewa DIY 3 tahun 2017.

“Dengan Perdais ini diharapkan bisa menjadi perekat, budaya guyup rukun terutama untuk generasi muda bisa menjadi berdaya,” terangnya.

Perdais ini, lanjut Sadar, bisa menjadi bagian dalam membangun semangat kekeluargaan secara mandiri.  “Kegiatan Perdais tidak hanya bersifat budaya semata namun juga bisa diakses untuk kegiatan lain yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat DIY,” tambah Sadar.

Sementara Prof. Suwarno Djiwo Nagoro, dari UNY yang juga bertindak sebagai narasumber membahas mengenai bagaimana budaya jawa dapat dikaitkan dengan restorasi sebuah nilai. Ia mengatakan Budaya Jawa sangat kental dengan nuansa Islam, dilihat dari penggunaan simbolnya. Semuanya dapat ditelusuri dari masa Mataram Islam dimana salah satunya ada dalam sosok Panembahan Senopati sebagai sosok yang  sangat keras berusaha mengurangi hawa dan nafsu dengan memaksa diri menjalai laku prihatin, siang dan malam, berbuat kebijakan agar rakyatnya hidup nyaman tanpa rasa takut. 

“Nilai-nilai baik itu sepertinya sekarang tergerus oleh modernitas, padahal jika orang Jawa kehilangan akarnya, maka akan menjadi sosok yang tidak punya pondasi  yang kokoh dalam menghadapi jaman, itulah perlunya menggali kembali nilai-nilai tersebut atau dikenal dengan istilah restorasi,” ujar Suwarno.

Konsep Restorasi Sosial dikatakan Suwarno muncul karena suatu kelompok mengakui bahwa posisi kehidupan sosialnya sedang mengalami degradasi. “Dengan demikian kita akan mendapatkan pijakan untuk melakukan perbaikan,” terangnya.

Restorasi Sosial menurut Suwarno memiliki semangat untuk memperbaiki kondisi sebuah bangsa yang mengalami degradasi, baik itu degradasi sosial, moral, dan kultural. Degradasi nilai sosial adalah penurunan terhadap sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat, degradasi moral berarti penurunan budi pekerti, sedangkan degradasi kultural adalah penurunan nilai-nilai kultural dalam suatu kelompok masyarakat.

“Degradasi yang dialami bangsa ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan modernisasi yang melanda hampir seluruh negara di dunia,” paparnya.

Pada satu sisi, moderenisasi tersebyt membawa perubahan positif pada sistem kehidupan manusia, baik aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik, maupun pola kehidupan sosial budaya, Namun di sisi lain juga membawa perubahan negatif pada sistem interaksi sosial bangsa ini.

“Hal ini ditandai dengan makin menurunnya rasa solidaritas sosial, kepedulian sosial, dan makin memudarnya rasa kesetiakawanan sosial,” tuturnya lagi.

Restorasi Sosial, lanjutnya, memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam jiwa dan semangat Bangsa Indonesia. Beberapa nilai tersebut yaitu nilai-nilai kepahlawanan, seperti saling menolong dengan ikhlas, berani membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban, dan bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu ada juga nilai-nilai Keperintisan, seperti menjadi suri teladan, mau melakukan inovasi-inovasi, dan pantang menyerah. Terakhir, nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial, seperti peduli, mau berbagi, toleransi, gotong royong, dan tanpa pamrih. (Arief Hartanto)

Sleman – Perubahan status kependudukan dari masyarakat perlu dilaporkan kepada instansi terkait, agar data yang dimiliki dapat diperbaharui. Namun, kenyataan di lapangan berbeda, di mana masyarakat banyak yang alpa untuk melaporkan perubahan status kependudukannya, misalnya perkawinan, sehingga data diri mereka tidak diperbaharui.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kapanewon Ngaglik meluncurkan pelayanan Koper Paman, yaitu Kado Perkawinan Pertama Masyarakat Ngaglik di Pendopo Kapanewon Ngaglik, Kamis (20/10/2022).

“Perubahan status e-KTP sangat penting berkaitkan dengan timbulnya hak kewajiban baru. Inovasi Koper Aman merupakan upaya mendekatkan layanan update bagi warga Ngaglik yang mengalami perubahan status perkawinan,” ungkap Panewu Ngaglik, Agung Endarto.

Tim inovasi Koper aman terdiri dari Panewu, Panewu Anom, Kepala KUA, Kepala Jawatan umum, Kepala Jawatan Praja, Kepala Jawatan Sosial,  Kasubag Keamanan, Kasubag Kepegawaian, Kasubag Perencanaan, Lurah dan Dukuh se-Kapanewon Ngaglik serta staf yang ditunjuk.

Agung menambahkan bahwa inovasi Koper Paman ditujukan untuk mendukung gerakan Indonesia sadar Adminduk. Sementara sasaran inovasi adalah warga masyarakat Kapanewon Ngaglik yang melaksanakan perkawinan pertama dengan sesama warga masyarakat Ngaglik.

“Untuk pengantin dari luar Ngaglik harus melakukan pindah penduduk Ngaglik terlebih dahulu,” imbuhnya.

Agung mengharapkan, Koper Aman ini dapat menciptakan tertib administrasi menuju masyarakat bahagia sejahtera.

“Mohon dukungan dan bantuan bapak ibu dukuh, untuk sampaikan ke warga yang akan melakukan pernikahan sesama warga Ngaglik agar saat buku nikah disampaikan, status di Kartu Keluarga dan KTP sudah berubah,” pesan Agung lagi.

Senada dengan Agung, Herawati dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman menyampaikan bahwa untuk mendekatkan pelayanan, Dinas Dukcapil bekerjasama dengan Kalurahan telah membentuk pos pelayanan kependudukan untuk melayani akte kelahiran, akte kematian dan sinkronisasi data kependudukan.

“Karena data penduduk dalam pelayanan publik sering NIK tidak sinkron. Untuk mendekatkan pelayanan, maka dukcapil membuka pelayanan di Kalurahan,” ujar Herawati.

Untuk menjalakan pos adminduk tersebut, Herawati menyebutkan bahwa yang harus dipersiapkan oleh Kalurahan adalah penyediaan tempat,  mengajukan surat permohonan pos pelayanan kependudukan ke Catatan Sipil, menyiapkan anggarannya, menyiapkan  sarana prasarananya, serta menunjuk petugas pelayanan dokumen kependudukan. (Endarwati/KIM Donoharjo Ngaglik)

Sleman – Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2022, sebanyak 22 pesantren dari Kabupaten Sleman mengikuti Festival Hadroh Santri di Gedung Kesenian Kabupaten Sleman pada Kamis (20/10/2022). Festival hadroh ini merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2022, dengan mengangkat tema “Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan”.

Mustadi, Ketua Umum Peringatan Hari Santri Sleman, sekaligus Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menyampaikan bahwa hadroh memiliki arti penting bagi umat islam.

“Kita tidak bisa melupakan sejarah musik hadroh yang ada sebelum Nabi Muhammad di Arab. Kemudian di Indonesia juga sebelum kemerdekaan pun sudah dibawa oleh para Habaib dalam rangka mensyiarkan Islam. Lantunan sholawat yang diiringi dengan musik hadroh itulah yang harus kita ingat-ingat, dan tentunya bagaimana kita selalu mendengungkan sholawat Nabi kepada Rasulullah kita. Inilah nilai yang harus kita ingat-ingat terus, sehingga dalam rangka peringatan hari santri ini tentunya kita semua ingin menguatkan ruhnya, bahwa kita selaku umat Beliau selalu mengagungkan nama Beliau dan mengagungkan sholawat-sholawat Nabi,” ujar Mustadi.

Sehingga ia mengapresiasi partisipasi santriwan dan santriwati yang hadir memeriahkan festival hadroh ini.

“Kami atas nama panitia penyelenggara merasa bangga, bahagia, dan memberikan apresiasi kepada pondok pesantren yang hadir pada kesempatan hari ini sudah dapat hadir. Pondok pesantren memberikan peran dalam bermasyarakat dan berbangsa. Kami ucapkan terima kasih atas semangatnya hari ini dengan berbagai seragam dari santriwan santriwati,” ungkap Mustadi.

Mustadi berharap agar kedepannya pondok pesantren dapat semakin meningkatkan perannya, menguatkan kerja sama dengan Kementerian Agama, agar para santriwan dan santriwati dapat menjadi penerus para pejuang, para ulama, dan para kyai dalam menguatkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan. (Rep Nesya)

Gempa bumi dahsyat mengguncang wilayah Condongcatur, Depok, Sleman, pada hari Kamis (20/10) siang. Akibatnya, sejumlah bangunan porak poranda, serta mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Namun hal tersebut mampu diatasi berkat kesigapan tim Kampung Siaga Bencana (KSB) Condongcatur.

Hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan simulasi penanggulangan bencana gempa bumi yang digelar oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Kamis (20/10/2022) siang, di halaman kantor Kalurahan Condongcatur. Dalam kegiatan tersebut  sekaligus juga dikukuhkan sebanyak 50 pengurus KSB Kalurahan Condongcatur oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo.

Kustini menyebutkan terbentuknya KSB dan dikukuhkannya pengurus KSB menjadi wujud nyata keseriusan dan kepedulian Pemkab Sleman dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sleman. Melalui pengukuhan pengurus KSB ini, Kustini berharap dapat semakin meningkatkan kinerja dan sinergi antara KSB dengan Pemerintah, utamanya pada berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana.

“Kami berharap dengan keberadaan saudara-saudara dalam KSB dapat semakin memperkuat dan melengkapi seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sleman,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Sleman, Eko Suhargono menjelaskan pengurus KSB yang dikukuhkan tersebut berjumlah 50 orang yang terdiri dari relawan, tokoh masyarakat, linmas, kader dan karang taruna. Adapun materi simulasi diantaranya meliputi pertolongan pertama pada kedaruratan, pengelolaan shelter, dapur umum, logistik, keposkoan.

“Sampai sekarang sudah ada 19 KSB di Kabupaten Sleman. Target tahun ini 4 KSB,” jelasnya.

Dalam acara tersebut juga Bupati Sleman juga menyerahkan bantuan sejumlah alat penanggulangan bencana, seperti tenda, selimut, makanan cepat saji, matras, peralatan dapur, dan lain-lain. Bantuan tersebut senilai 78 juta rupiah yang berasal dari Dinas Sosial DIY. (Humas Sleman)

Sleman – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman menginisiasi pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) Kalurahan Condongcatur. Pembentukan tersebut diawali dengan pelaksanaan pelatihan selama 3 hari dari Selasa (18/10/2022) sampai dengan Kamis (20/10/2022) yang diselenggarakan di Ruang Wacana Loka Kalurahan Condongcatur.

Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji, dalam sambutannya  menyampaikan bahwa pembentukan KSB merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap siaga dalam menghadapi kerawanan kerentanan dan resiko bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.

“Pemerintah Kalurahan Condongcatur bersama Dinas Sosial akan melaksanakan pembentukan Kampung Siaga Bencana yang diawali dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan selama 3 hari kedepan dengan narasumber dari Dinas Sosial dan Forum KSB DIY,” ujar Reno.

Sementara itu, Kepala Dinsos Sleman menambahkan bahwa tujuan diadakan Kampung Siaga Bencana di Kalurahan Condongcatur adalah untuk melembagakan proses kegiatan penanggulangan berbasis mssyarakat.

“Mengorganisir potensi masyarakat terlatih siaga bencana dan tersedianya petugas /masyarakat agar mampu mengelola SDM, wilayah, potensi dalam penanggulangan bencana karena bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam maupun oleh manusia itu sendiri sehingga menimbulkan korban manusia, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda,” terangnya.

KSB adalah program pemberdayaan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana tersebut dapat proaktif dan sesegera mungkin melakukan penanggulangan terhadap dampak yang diakibatkan bencana secara mandiri, mulai dari kegiatan pra, saat dan pasca bencana

Basis KSB adalah di Kalurahan yang mampu mengampu Kalurahan itu sendiri maupun Kalurahan Kalurahan sekitarnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. (Wasana/KIM Depok)