Sleman – Pemerintah Kalurahan Condongcatur mempunyai cara tersendiri untuk memeriahkan peringatan Kamis Pahing setiap bulannya, yaitu dengan membunyikan alat musik tradisional Jawa, Gamelan. Tak terkecuali pada Kamis (26/1/2023), Gamelan di Kantor Kalurahan Condongcatur kembali ditabuh oleh Paguyuban Karawitan Ngesti Laras Condongcatur. Penabuhan gamelan sendiri telah rutin dilakukan setiap Kamis Pahing atau selapanan (35 hari sekali) sesuai penanggalan Jawa dan sudah berjalan selama 2 tahun ini.

Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji menuturkan bahwa penabuhan gamelan ini untuk mendukung ditegakkannya Peraturan Gubernur DIY Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa sebagai Pakaian Dinas Pemerintahan setiap Kamis Pahing.

“Maka untuk mendukung nuansa budaya Jawa yang lebih terasa kental, Gamelan perunggu Kalurahan Condongcatur akan ditabuh oleh para Pengrawit Ngesti Laras Condongcatur. Harapannya masyarakat dapat lebih mengenal budaya Jawa sehingga seni karawitan mampu bertahan dan disukai generasi muda,” ujar Reno.

“Masyarakat yang sedang mengurus pelayanan atau berada pelayanan di Kantor Kalurahan Condongcatur juga dapat menikmati alunan gending gending jawa yang halus dan akan dilayani pamong kalurahan yang secara khusus mengenakan pakaian Jawa Jangkep lengkap dengan blangkon dan keris bagi yang pria,” imbuhnya.

Reno mengatakan bahwa pemilihan hari Kamis Pahing sebagai hari mengenakan busana Jawa disesuaikan dengan hari perpindahan keraton dari Pesanggrahan Ambarketawang ke lokasi Keraton yang Sekarang, sehingga bisa dibilang bahwa Kamis Pahing adalah hari berdirinya Keraton Yogyakarta

“Semoga membunyikan Gamelan dengan memainkan gending-gending Jawa ini dapat menginspirasi kalurahan lainnya dalam mendukung keistimewaan Yogyakarta,” tambah Reno.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Karawitan Ngesti Laras Kalurahan Condongcatur, Teguh Subroto mengatakan bahwa kelompok pengrawitnya diminta Pemerintahan Kalurahan Condongcatur untuk rutin dimainkan setiap Kamis Pahing, dari pukul – WIB.

“Paguyuban Karawitan Kalurahan Condongcatur juga rutin melakukan latihan setiap jumat malam yang di-support penuh oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatur. Sementara gamelan berada di ruang wacana loka karena Pendopo Kalurahan Condongcatur yang baru sedang dalam tahap pembangunan,” tutup Teguh. (Wasana/KIM Depok)

Sleman – Kapanewon Seyegan menggelar Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Usulan Kegiatan tahun 2024 pada Rabu (25/1/2023) di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Kapanewon Seyegan, Sleman. Kegiatan yang diikuti oleh 5 kalurahan yang ada di Seyegan tersebut menghadirkan Tim Penyusun Rencana Pembangunan dari masing-masing kalurahan yang terdiri dari Lurah, Carik, Ulu-ulu, dan Pangripta.

Rini Nurhidayati, Kepala Jawatan Kemakmuran Seyegan mengatakan bahwa Pra Musrenbang ini merupakan kegiatan awal dan bahan dari Musrenbang tingkat kapanewon yang akan digelar pada awal Februari.

“Dalam Pra Musrenbang ini, disebarkan Kamus Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM) tahun 2023 sebagai guidance bagi tim penyusun di kalurahan untuk mengusulkan rencana kegiatannya di tahun 2024. Selain usulan kegiatan PUPM, ada juga kegiatan non-PUPM, BKK, dan Danais,” terang Rini.

Panewu Seyegan,  Yakti Yudanto dalam pengarahannya menyampaikan bahwa alokasi dana PUPM tahun 2024 adalah sebesar 3,8 Miliar.

“Dipersilahkan Lurah untuk mengusulkan kegiatan yang benar benar prioritas, artinya dibutuhkan perencanaan pembangunan yang bisa mewadahi kegiatan fisik dan non fisik. Adapun besarnya Dana dari kegiatan PUPM  tiap Kalurahan dibatasi maksimal 600 juta,” ujar Yakti.

Ia menuturkan, Pagu PUPM sendiri dititipkan ke 22 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang kegiatan masing masing OPD dapat dilihat di Kamus PUPM.

“Pada tahun 2023 ini ada kegiatan baru yaitu Bimtek Rois yang diampu oleh bagian Kesra dan ada kegiatan yang hilang dari Dinas Pariwisata yaitu Desa Wisata,” tutur Yakti.

Yakti juga menambahkan bahwa untuk usulan non PUPM akan diadakan musren di tingkat Kabupaten, sedangkan dana BKK sudah ditetapkan setiap Kalurahan sebesar 200 juta.

“Adapun Danais, usulan kegiatan secara global dulu karena akan diadakan sarasehan Danais untuk menyusun KAK dan RAB,” imbuh Yakti.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari masing-masing kalurahan yang membutuhkan pencermatan dari Kapanewon terhadap usulan kegiatan yang direncanakan. Secara keseluruhan, setiap kalurahan sudah bisa mengusulkan rencana kegiatan untuk tahun 2024, meskipun ada beberapa catatan sebagai koreksi yaitu antara lain usulan kegiatan disesuaikan/disamakan dengan nama/istilah yang ada di Kamus PUPM, ada usulan kegiatan yang masih rancu yang perlu diklarifikasi yaitu irigasi, talud dan drainase. “Ada juga usulan dari Kalurahan untuk danais yang belum sampai 1 Miliar, untuk itu perlu ditambahi kegiatannya,” kata Rini.

Kapanewon juga mencermati untuk kegiatan pengelolaan sampah yang diusulkan oleh Kalurahan Margomulyo untuk diambil secara utuh 1 paket secara utuh. Di bagian akhir, terjadi diskusi juga mengenai KSCT (Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sehubungan dengan usulan status jalan desa menjadi jalan Kabupaten.  (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Berdasarkan Permenkeu RI no 201/ tentang Pengelolaan Dana Desa dan Permendes RI no 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023, serta surat Permendagri no tanggal 14 November 2022, Dana Desa yang dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) berada di range 10% – 25% dari total Dana Desa.

Hal tersebut yang ditekankan oleh Ketua BPKal Donoharjo, Fajar Krismasto, pada acara Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) yang membahas validasi, finalisasi dan penetapan BLT DD Donoharjo tahun 2023, pada Rabu (26/1/2023) di Aula Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman.

Dana tersebut nantinya akan diberikan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya telah ditetapkan melalu proses Musyawarah Padukuhan (Musduk)

“Meskipun penetapan tersebut bisa menimbulkan pro kontra, kami percaya bahwa dengan banyaknya tokoh masyarakat yang terlibat dikoordinir oleh  Bapak Ibu dukuh, keputusan akan lebih baik,” ujar Fajar.

Lurah Donoharjo Hadi Rintoko, menyampaikan terimakasih kepada BPKAL dan seluruh yang terlibat dalam penyusunan KPM serta menekankan betapa pentingnya penyelenggaraan Muskal ini. 

“KPM tahun ini ada perubahan, semoga tidak menjadi permasalahan. Pada tahun  2022, 40 persen Dana Desa untuk BLT dengan jumlah 120 KPM. Tahun 2023 pada  Permendes no 8 th 22 mengamanatkan bahwa BLT DD di  kisaran 10 – 25 persen, atas hasil musyawarah Pemerintah Kalurahan bersama BPKal  mengambil keputusan pemanfaat BLT DD sebesar  20 persen dengan jumlah 78 KPM,” jelas Hadi.

Hadi mengakui, penurunan jumlah tersebut bukan hal yang mudah karena nanti akan menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.

 “Akan menjadi PR kita bersama untuk menerangkan ke masyarakat. Kami percaya kepada Bapak Ibu dukuh  yang lebih tahu keadaan di masyarakat, dimohon kesejukan dalam “ngesuhi” masyarakat karena ini merupakan tantangan. Yang pasti, kita tinggal melaksanakan aturan maka dibutuhkan kemampuan dalam menjelaskan,” jelas Hadi.

Kamituwa Donoharjo, Dani Prasetya, menjelaskan bahwa jumlah KPM Donoharjo tahun 2023 sendiri ditetapkan sebanyak 78 KPM, dan cadangannya ada 38 KPM, sehingga total keseluruhannya ada  116 KPM. Sedangkan alokasi ke padukuhan dibagi dengan perhitungan jumlah penduduk, kartu miskin dan rentan miskin serta DTKS.

“Insya Allah ini hasil terbaik yang bisa ditetapkan. Cadangan akan  menerima jika penerima mendapatkan bantuan lain, atau meninggal dunia,” terang Dani.

Dani juga menjelaskan pada tahun 2023 ini ada pengurangan alokasi BLT DD dari sebelumnya sebesar 40 persen menjadi 20 persen dari DD. Dengan begitu, diharapkan minimal warga miskin mempunyai jaminan kesehatan, dan jika mendesak akan diberikan akses Jaring Pengaman Sosial (JPS).

“KPM yang dicoret harus diusulkan ke bantuan LUT(lanjut usia terlantar)/AT(anak terlantar) program Dinas Sosial melalui TKSK,” tutur Dani.

Sementara itu Panewu Anom Ngaglik, Agung Dwi Maryoto, menekankan bahwa penerima BLT DD benar-benar memenuhi syarat agar pemanfaatannya tepat sasaran.

“Saya ingin menggarisbawahi saja agar bisa dipastikan kriteria penerima pertama tergolong miskin dan berdomisili di Kalurahan Donoharjo, kedua kehilangan mata pencaharian, ketiga mempunyai penyakit menahun, kronis, difabel, keempat tidak menerima bantuan PKH,” ujar Agung (Endarwati/KIM Donoharjo)

Moyudan – Setelah dilantik pada hari Selasa 24/1/2023, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sumbersari, Moyudan,  Sleman pada hari Rabu (25/1/2023) melakukan koordinasi dengan Lurah Sumbersari. Ikut mendampingi anggota PPS Sumbersari yaitu dari PPK Moyudan, Etik Widiyastuti.

Pada kesempatan tersebut ketua PPS Sumbersari Sugiyanto menyampaikan bahwa setelah melalui tahapan pendaftaran dan tes tulis maupun tes wawancara telah ditetapkan tiga anggota PPS Sumbersari. Lebih lanjut Sugiyanto mohon kepada lurah untuk memberi fasilitas ruang sekretariat, perlengkapan sarana.

“Kami mohon dukungan dan bimbingan dari pak lurah demi suksesnya pemilu 2024,” tutur Sugiyanto.

Lurah Sumbersari Sukadi dalam tanggapanya memberikan apresiasi kepada PPS yang sudah dilantik. Pihak Pemerintah Kalurahan Sumbersari akan memberikan fasilitas ruang sekretariat dan sarana yang diperlukan.

“Kami dukung sepenuhnya kegiatan PPS demi suksesnya pemilu tahun 2024,” tutur Sukadi. (Sugiyanto/KIM Sumber Biwara Moyudan)

Sleman – Wakil Bupati Sleman sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sleman, Danang Maharsa menghadiri rapat koordinasi TPPS Kapanewon Pakem yang diselenggarakan di Aula Kantor Kalurahan Purwobinangun,  Selasa (24/1/2023). 

Rapat koordinasi yang dihadiri juga oleh sejumlah pejabat kapanewon dan kalurahan ini, diselenggarakan dalam rangka monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting di wilayah Kapanewon Pakem.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa dalam arahannya menyampaikan bahwa permasalahan stunting masih menjadi salah satu prioritas Pemerintah baik daerah maupun pusat. Danang menyebut dalam setiap rapat koordinasi yang bersifat nasional, terdapat dua permasalahan yang masih menjadi perhatian yaitu, stunting dan kemiskinan.

“Stunting dan kemiskinan menjadi dua permasalahan yang menjadi perhatian pusat. Bahkan ditekankan oleh Presiden RI Jokowi dalam rapat Forkopimda seluruh Indonesia, untuk segera menyelesaikan masalah stunting dan kemiskinan di daerah masing – masing,” katanya.

Lebih lanjut, Danang menjelaskan bahwa secara data, kondisi stunting di Kabupaten Sleman mengalami penurunan. Pada tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Sleman sudah menurun hingga di angka 6,88% dari 6,92% di tahun 2021. Namun demikian, menurut Danang upaya – upaya percepatan stunting masih perlu ditingkatkan.

Danang menilai beberapa wilayah memiliki penyebab yang berbeda sehingga terdapat kasus stunting di suatu wilayah. Adanya perbedaan faktor penyebab stunting di suatu wilayah ini menurut Danang akan menentukan kebijakan atau program yang akan diimplementasikan dalam percepatan penurunan stunting di Sleman.

“Mungkin terdapat perbedaan faktor penyebab timbulnya stunting di beberapa wilayah. Maka dari itu TPPS Kabupaten Sleman yang melibatkan beberapa instansi, akan melakukan monitoring secara langsung untuk melakukan diskusi, mendengarkan, mengumpulkan data, sehingga akan diketahui kondisi riil, khususnya di wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi,” katanya.