Menyambut Satu Abad Nahdlatul Ulama, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok, menggelar peluncuran dan bedah buku “Santri Indonesia di Tiongkok” di Auditorium FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya, Senin (6/2/2023).

Hadir dalam kegiatan peluncuran dan bedah buku, Yudil Chatim, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing, Mr. Lai Dan, Wakil Konjen RRT di Surabaya, Aniek Nurhayati Pimpinan FISIP UINSA, dan sejumlah  ketua organisasi  Tionghoa seperti Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Jawa Timur, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Jawa Timur dan Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Surabaya. Selain itu, hadir juga ratusan kader NU dan pemerhati China juga nampak mengikuti kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring itu.

Kegiatan ini juga menghadirkan beberapa narasumber sebagai pembedah yakni Imron Rosyadi, Wasekjen PBNU, Candra Gautama, editor senior penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Ahmad Syaifuddin Zuhri, editor buku sekaligus Rois Syuriah PCINU Tiongkok dan M. Fathoni Hakim peneliti Pusat Kajian Indonesia-Tiongkok (PUSKIT) FISIP UINSA, dan dipandu moderator Surotul Ilmiyah mahasiswa S3 jurusan Public Health di Central South University, Changsa, Provinsi Hunan, Tiongkok.

Mengawali diskusi, Imron Rosyadi menegaskan kemunduran Barat dan kebangkitan Timur di berbagai bidang, termasuk aspek ekonomi. Timur dalam konteks ini adalah Asia, yang mana ada tiga peradaban besar (Hindu, Buddha dan Islam). India di Asia Selatan adalah representasi Hindu, China di Asia Timur representasi Buddha, dan Indonesia sebagai simbol Islam berada di Asia Tenggara.

“Maka penting bagi para santri untuk mengejar mimpi belajar ke negeri China. Buku Santri Indonesia di Tiongkok menjadi sangat strategis sebagai jembatan kesepahaman hubungan antara Indonesia-Tiongkok,” ujar Imron.

Rois Syuriyah PCINU Tiongkok, Ahmad Syaifuddin Zuhri, mengatakan bahwa buku ini yang baru beredar di beberapa toko buku mulai Maret ini merupakan edisi kedua yang lebih lengkap dari buku “Islam Indonesia dan Islam China” yang terbit pada 2019 lalu. Buku ini sendiri berisi tentang pengalaman keagamaan, keislaman, Pendidikan, sosial-budaya dan politik, ekonomi serta perkembangan teknologi di negeri Panda.

“Di edisi terbaru ini ditambahkan penekanan pada peran dan kontribusi santri dalam meningkatkan hubungan antar masyarakat Indonesia dan Tiongkok,” terang Syuriyah.

Candra Gautama, editor senior Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) yang juga merupakan penerbit buku ini, mengajak para santri di Tiongkok untuk tidak hanya menuliskan literasi dalam bentuk buku, tetapi juga memproduksi ide gagasan melalui konten-konten digital.

“Kesepahaman tentang pengaruh budaya Tiongkok di Indonesia di sektor makanan, pakaian, arsitektur bisa dijadikan konten yang menarik dalam peningkatan hubungan antar warga. Memroduksi konten yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan lintas disiplin ilmu,” ujar Candra.

M. Fathoni Hakim peneliti Pusat Kajian Indonesia-Tiongkok (PUSKIT) FISIP UINSA menaruh harapan besar terhadap eksistensi PCINU Tiongkok kedepan, pasalnya, dengan jumlah anggota lebih dari 500 santri yang sedang menempuh studi di Tiongkok dengan berbagai disiplin ilmu, PCINU bukan hanya berpeluang dalam peningkatan hubungan antar warga Indonesia-Tiongkok yang lebih bersifat sosial-budaya. Namun diharapkan para santri di Tiongkok bisa menjadi fasilitator dalam peningkatan ekonomi dan Pendidikan di kedua negara. Isu industri halal (halal food, halal tourism, halal pharmaceutical, halal standard and certification) bisa menjadi konsentrasi ke depan.

“Investasi Tiongkok di Indonesia yang mayoritas di aspek energi dan sumber daya alam juga menarik diperhatikan, lebih-lebih tempat investasi tersebut berada di basis NU. Maka peran fasilitator bisa diambil oleh PCINU ke depan,” tutupnya. (MFH)

Sleman – Dalam rangka meningkatkan literasi anak di wilayah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman luncurkan program Kunjung Perpustakaan berbasi eduwisata bertempat di Museum Dirgantara Mandala pada Senin (6/2/2023).

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan bahwa program Kunjung Perpustaakan ini merupakan layanan yang diberikan Pemkab Sleman melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam upaya menumbuhkan minat baca anak pada tingkat Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Sleman.

Kustini menyebut ada yang berbeda dalan program tersebut, jika pada umumnya literasi anak ditekankan pada minat baca, dalam program ini memadukan antara kegiatan edukasi (pendidikan) dengan wisata.

“Pada tahun ini, Pemkab Sleman bekerjasama dengan Museum Pusat TNI Dirgantara Mandala dalam program Kunjung Perpustakaan. Kolaborasi ini terwujud atas semangat Pemkab Sleman untuk menumbuhkan rasa nasionalis dan patriotisme pada anak – anak dan generasi muda di Kabupaten Sleman,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sleman, Sri Wantini menambahkan bahwa dalam pelaksanaan program kunjung perpustakaan  di Museum Dirgantara Mandala akan dilaksanakan sebanyak  35 (tiga puluh lima) kali dengan jumlah peserta 30 orang terdiri dari siswa Paud beserta pendampingnya.

Lebih lanjut, Sri Wanitini menjelaskan mekanisme untuk mendapatkan layanan program kunjung perpustakaan ini yaitu pengajuan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk kemudian dijadwalkan melakukan kunjungan. Mekanisme tersebut menurutnya tetap mempertimbangkan skala prioritas mengingat permohonannya melebihi batas pelaksanaannya. Maka dari itu sekolah yang banyak berpartisipasi dalam bidang literasi, akan mendapatkan program kunjung perpustakaan ini.

Di samping itu, Kepala Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Kolonel Sus Yuto Nugroho menyambut baik program yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan menggandeng Museum Dirgantara Mandala sebagai mitra. Menurutnya, adanya program tersebut tidak hanya dapat meningkatkan literasi anak, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa dan Negara.

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman menjamu makan siang para delegasi ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023, Senin (6/2/2023), di Warung Eyup, Kapanewon Cangkringan. Kegiatan ini merupakan rangkaian Post Tour ASEAN Tourism Forum, yang diadakan pada 6-8 Februari 2023.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, yang hadir pada acara tersebut mengaku senang dengan kedatangan para delegasi ATF 2023 ini. Ia berharap para delegasi ATF mendapatkan pengalaman dan kesan yang baik dalam kunjungannya di Kabupaten Sleman.

“Kami sangat senang atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di Sleman dan semoga Bapak dan Ibu sekalian dapat datang kembali dengan membawa rombongan yang lebih besar lagi,” ucapnya.

Danang juga memberikan apresiasi kepada semua Dinas yang telah mendukung kelancaran acara ini, diantaranya Dinas Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, Bagian Perekonomian, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Dikutip dari laman Kemenparekraf, ATF adalah event pariwisata terbesar di tingkat ASEAN. ATF juga merupakan ajang kerja sama antara negara-negara anggota ASEAN dalam bidang pariwisata, untuk mempromosikan kawasan ASEAN sebagai destinasi tunggal. (Humas Sleman)

Sleman – Mengemban tugas sebagai pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor!) bukan berarti hanya melakukan tugas sesuai SOP yang berlaku. Dibutuhkan ketulusan serta keterampilan yang terus ditingkatkan.

Menyadari hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman menyelenggarakan Workshop Communication Skill Upgrade “Kiat Menjadi Admin Idola”, di Kopi Gajah, Ngaglik, Sleman, pada Senin (6/2/2023).

Kegiatan ini mengundang Lokal Koordinator SP4N-Lapor!, Supriyono, sebagai narasumber.  Tujuannya ialah untuk memberikan pembekalan dan suntikan semangat bagi para admin SP4N-Lapor!, agar layanan yang diberikan kepada masyarakat semakin berkualitas, ramah pun solutif.

Kepala Diskominfo Sleman, Eka Suryo Prihantoro mengatakan bahwa beberapa waktu lalu telah dilaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan Lapor Sleman (kanal aduan milik Pemda Sleman) dan SP4N-Lapor! di Kabupaten Sleman. Ia menuturkan bahwa ke depannya secara perlahan, penggunaan Lapor Sleman mulai bermigrasi ke SP4N-Lapor!. Hal ini dikarenakan SP4N-Lapor! merupakan kanal aduan yang penggunaannya secara nasional.

“Kemarin kita (Dinas Kominfo Sleman) ada evaluasi terkait dengan SP4N-Lapor!, nanti kita secara pelan-pelan mulai bermigrasi dari Lapor Sleman ke SP4N-Lapor!, karena itu sifatnya nasional ,” jelasnya.  

Ia menambahkan dengan bermigrasinya kanal aduan Lapor Sleman ke SP4N-Lapor!, menjadi salah satu langkah untuk lebih mengenalkan kanal aduan SP4N-Lapor! kepada masyarakat.

“Jadi supaya kita bisa mulai lebih mengenalkan kepada masyarakat mengenai SP4N-Lapor!,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan komitmen para admin pengelola aduan, serta penyerahan piagam penghargaan kepada sembilan admin Lapor Sleman dan SP4N-Lapor! yang purna tugas. Pergantian ketugasan kesembilan OPD tersebut, tidak mengurangi jumlah admin pengelola pengaduan di Kabupaten Sleman, yang berjumlah 55 admin. Jumlah tersebut terdiri dari 2 admin utama yang berada di Dinas Kominfo Sleman, dan 53 admin atau pejabat penghubung yang berada di masing-masing OPD se-Kabupaten Sleman.   

Menanggapai hal tersebut, Eka berharap kepada seluruh admin pengelola pengaduan baik admin lama maupun admin baru, dapat bekerjasama dengan baik serta bisa berkolaborasi.

“Di sini ada beberapa personel yang digantikan, tapi tidak banyak. Jadi saya harapkan bisa bekerjasama dengan baik dan bisa saling berkolaborasi,” tuturnya.

Sementara itu, Supriyono, Lokal Koordinator SP4N Lapor! dalam materinya menyampaikan bahwa sebagai pejabat pengelola aduan harus memiliki etika dan etiket dalam memberikan pelayanan. Etika pelayanan publik yang dimaksud disini ialah tulus, adil, jujur, dan bertanggung dalam melayani, sebab telah disumpah untuk menjadi pelayan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat yang memberikan aduan baik secara langsung maupun melalui kanal, dapat terlayani dengan baik.

“Nah etika pelayanan publik itu seperti apa? Harus tulus, melayani ya memang untuk melayani itu. Kita sudah disumpah untuk menjadi pelayan masyarakat. Kita harus tulus, adil, jujur, harus bertanggungjawab. SP4N-Lapor! kita ini memang mengharapkan untuk siapa pun yang datang kepada kita untuk dapat tertolong dalam tanda kutip. Tertolong yang dimaksud ialah dilayani dengan ada wujud tanggung jawab yang ditanamkan secra empatik,” jelasnya.

Sedangkan etiket merupakan seperangkat tata cara bersikap dan berperilaku baik itu posisi duduk, intonasi dan artikulasi bicara, serta kontak mata. Menjadi pelayan publik juga harus memperhatikan etiket dalam menghadapi masyarakat yang mengadu. Jika bertemu secara langsung etiket seorang pejabat pengelola aduan dilihat dari posisi duduk, intonasi dan artikulasi bicara, serta kontak mata. Sementara etiket seorang pejabat pengelola aduan bila menghadapi aduan tanpa bertemu secara langsung (digital), dapat dilihat dari Bahasa yang digunakan.

“Etiket adalah seperangkat tata cara bersikap dan berperilaku. Etiket melayani secara baik khusus untuk yang bertemu secara langsung. Bagaimana yang secara digital? Sikap kita, perilaku kita akan tercermin dari bahasa,” tambahnya.

Sleman – Untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 berlangsung dengan sukses dan bermartabat dalam kondisi yang aman khususnya di wilayah Kapanewon Gamping maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Gamping secara resmi melantik Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) yang berlangsung di Joglo Omah Kopi Cokrowijayan Banyuraden, Gamping, Sleman, Senin (6/2/2023).

Prosesi pelantikan PKD diawali dengan pengambilan sumpah dan janji yang dipimpin oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Sumpah dan Pelantikan yang disaksikan oleh Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Kurniawan Prihandoko, bersama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Pengambilan sumpah dan janji dibawah Kitab Suci Al Qur’anul Karim Rohaniawan Agama Islam, H. Ahmad Masrusi dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping yang diucapkan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih antara lain Niko Cipta Diharjo (Kalurahan Trihanggo), Anggita Pramono Djati (Kalurahan Nogotirto), Wawang Yustiana Fransiregar (Kalurahan Banyuraden), Wancono (Kalurahan Ambarketawang), serta Suranto (Kalurahan Balecatur).

Tampak hadir dalam prosesi pelantikan diantaranya Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, Panewu Anom Gamping, Dewanto Tri Nugroho, Perwakilan Kepolisian Sektor Gamping, Komando Rayon Militer 17/Gamping, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping, serta Lurah se-Kapanewon Gamping.

Selepas melantik Panwaslu Kelurahan/Desa, Ketua Panwaslu Kecamatan Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo menegaskan bahwa tanggungjawab kesuksesan Pemilu tahun 2024 mendatang tidak sepenuhnya dibebankan kepada pihak penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu beserta jajarannya. Namun, menjadi tanggungjawab bersama seluruh pemangku kepentingan Pemilu yang meliputi peserta Pemilu, masyarakat, Pemerintah Daerah, serta pihak keamanan.

“Kunci kesuksesan Pemilu serentak 2024 salah satunya adalah sinergitas antara penyelenggara dengan pemangku kepentingan yakni Pasangan Calon dan Partai Politik selaku Peserta Pemilu, masyarakat sebagai pemilih, pemerintah Daerah selaku pemberi fasilitas, serta pihak keamanan dari unsur TNI/Polri. Jika penyelenggaraan Pemilu berlangsung sukses, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya kepada penyelenggara Pemilu,” tegas Adnan.

Ia menyebutkan beragam permasalahan yang mungkin timbul dalam pesta demokrasi lima tahunan diantaranya masalah pencalonan, rekrutmen penyelenggara Adhoc, data pemilih, kampanye, logistik, pemungutan suara, politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negara, fanatisme antar pendukung yang dapat menimbulkan konflik horizontal, anggaran pemilu, teror dan intimidasi, provokasi dan anarkis, serta masalah terkait integritas penyelenggara pemilu.

“Pesta Demokrasi yang dilaksanakan di Kapanewon Gamping yang merupakan Kapanewon kita sendiri, menjadi pekerjaan dan tangungjawab kita bersama sebagai penyelenggara Pemilu. Sebagai PKD harus mampu berkerjasama dan bersinergi dengan Panwascam dan Pengawas TPS. Selain tugas, tanggung jawab dan wewenang yang harus dijalankan, sebagai PKD jangan sampai terputus koordinasinya dengan Panwaslu di wilayah Kapanewon Gamping pada setiap tahapan yang berlangsung,” pungkasnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)