Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 12 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022. Predikat WTP tersebut disampaikan Kepala BPK Perwakilan DIY, Widhi Widayat dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Sleman bertempat di Kantor BPK Perwakilan DIY, Jumat (3/3).

Kepala BPK Perwakilan DIY, Widhi Widayat mengatakan bahwa BPK memberikan predikat opini WTP karena Pemkab Sleman dinilai berhasil menunjukan komitmen dalam melakukan perbaikan pengelolaan keuangan.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022,” jelasnya.

Widhi menyebut predikat yang diraih Pemkab Sleman ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD serta manajemen Pemerintah Kabupaten Sleman, untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan, dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.

Di samping itu, ia juga menuturkan Pemkab Sleman telah menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan sebanyak 917 rekomendasi dari 965 rekomendasi atau sebesar 95,03%. Persentase tersebut meningkat 2,61% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 92,42%.

Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah menyelesaikan pemeriksaan rinci Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022.

“Pemeriksaan ini menjadi salah satu komponen evaluasi yang strategis bagi Pemkab Sleman untuk melihat seberapa efisien penggunaan anggaran di tahun 2022 lalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Lebih lanjut, Kustini menyampaikan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang diterima Pemkab Sleman menjadi bukti dari komitmen Pemkab Sleman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kustini menyebut Pemkab Sleman terus berupaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sehingga berhasil mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

“Syukur Alhamdulillah pada tahun ini Sleman masih berhasil mempertahankan opini WTP atas LKPD Tahun 2022. Predikat ini ini merupakan opini WTP yang kami peroleh selama 12 tahun berturut-turut. Predikat ini mendorong kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan professional untuk mewujudkan good governance,” ujar Kustini.

Sleman – Dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri kecil, menengah dan aneka, Disperindag DIY melalui dana APBN anggaran tahun 2023 mengadakan Bimtek Wira Usaha Baru (WUB) Industri Kecil Menengah (IKM) Mebel Bambu di Seyegan. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari dari Kamis (2/3/2023) sampai dengan Selasa (7/3/2023) ini diikuti oleh 20 peserta yang mana 4. Bertempat di rumah Ketua Kelompok Pengrajin Kamal Ngremboko, Kamal Kulon Margomulyo, kegiatan ini menghadirkan 2 instruktur dari ISI Yogyakarta.

Bimtek dibuka oleh Sri Lestari, Ulu ulu yang mewakili Lurah Margomulyo. Dalam kesempatan tersebut, Sri memberi arahan bahwa pelatihan bagi pengrajin mebel bambu ini hendaknya berkelanjutan sehingga bekal yang didapat dapat meningkatkan ketrampilan sebagai modal usaha dari pengrajin. Sri Lestari juga berharap, peserta dibuatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai kelengkapan operasional dari pengrajin.

Siti Baroroh, Plt Panewu Seyegan dalam pengarahannya menyampaikan perlunya kreativitas dalam menciptakan produk sehingga mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. Selain memberi pengarahan, Siti juga memberikan materi tetang IUMK yaitu Ijin Usaha Mikro Kecil yang merupakan legalitas pelaku usaha.

“IUMK merupakan fasilitasi dari pemerintah sehingga pelaku usaha bisa mengakses permodalan ataupun KUR,” terang Siti.

Siti menambahkan, manfaat dari IUMK bagi pelaku usaha yaitu mendapat perlindungan usaha, kerja sama dengan pihak lain, pendampingan pengembangan usaha, kemudahan dalam akses permodalan dan mendapat pemberdayaan dari pemerintah. 

“Adapun tujuan IUMK adalah membangun data base, menaikkan status usaha, perlindungan dan penguatan modal,” imbuh Siti.

Reza Arfani  mewakili Kepala Disperindag DIY membuka secara resmi Bimtek WUB IKM Mebel Bambu di Seyegan. Reza menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek ini dibiayai dana Dekonsentrasi dari Pusat (APBN). Latar belakang Bimtek WUB IKM mebel bambu sendiri adalah kekawatiran dari pengrajin bambu untuk meneruskan usaha kerajinan bambu tersebut kepada generasi muda atau milenial.

“Dengan kondisi tersebut maka diusulkan untuk Bimtek bagi Wira Usaha Baru (WUB) yang pesertanya maksimal berusia 40 tahun,” ujar Reza.

Reza menyadari kepeminatan pengrajin mebel di usia muda sangat rendah, sehingga panitia juga merasa kesulitan untuk menjaring pengrajin bambu usia milenial sebagai peserta bimtek. “Untuk itu Disperindag mempunyai tantangan kedepan untuk meningkatkan animo pengrajin bambu dengan memfasilitasi dan memberikan banyak kemudahan sehingga generasi penerus pengrajin mebel bambu dapat terpenuhi,” ungkap Reza.

Rahmawan D Prasetyo dari ISI Yogyakarta,  membuka pelatihan hari pertama dengan menjelaskan tentang Konsep Kewirausahaan, mulai dari manfaat kewirausahaan, jenis wirausaha, startup bisnis sampai dengan industri kreatif.

Rahmawan yang juga dosen Design Produk/interior ini juga menjelaskan secara global bisnis retail dan strategi usahanya.

Instruktur yang kedua adalah Sekar Adita yang juga dari ISI Yogyakarta yang memberikan materi tentang Desain Furniture. Dita menyampaikan tentang Fundamental Desain Furniture, pendekatan studi desain furniture yang mengandung aspek fungsi kegunaan, aspek teknologi, aspek gaya dan indikator status sosial.

Dita juga menambahkan tentang pendekatan konsep Desain Furniture yang meliputi eksistensi, fungsi dan kebutuhan. “Untuk konsep yang terakhir ini tetap memperhitungkan beberapa faktor yaitu kenyamanan, keselamatan, keamanan, keindahan dan efisiensi,” jelas Dita.

Di bagian akhir, Dita menambahkan tentang fungsi dan jenis furniture, juga disinggung tentang egronomi dalam desain furniture.

Kegiatan dilanjutkan tanya jawab dan diskusi termasuk kesepakatan dengan peserta mengenai pembagian kelompok kerja dan jadwal praktek yang dimulai pada hari sabtu. Kegiatan yang dimulai pada pukul wib tersebut berakhir pada pukul 14 30 wib. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)