Sleman – Masyarakat Kalurahan Tamanmartani boleh merasa senang. Pasalnya, di Kalurahan mereka saat ini telah tersedia sebuah layanan kesehatan masyarakat berbentuk Posyandu Prima. Posyandu Prima sendiri merupakan bentuk transformasi sistem kesehatan yang salah satunya adalah mengintegrasikan pelayanan kesehatan primer.

“Posyandu Prima diharapkan memiliki standarisasi pelayanan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang tak terbatas hanya pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Bahkan menjangkau kesehatan remaja, dewasa, hingga lansia,” ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Isa Dharmawidjaja saat membuka Pelayanan Posyandu Prima di Aula Balai Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Kamis (9/3/2023).

Isa menuturkan, Posyandu Prima merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan secara terintegrasi di kalurahan.

“Saat ini potensi Posyandu di Kabupaten Sleman sebanyak unit dengan rincian 2,41% Pratama, 3,58% Madya, 13,68% Purnama, dan 80,33% Mandiri dengan total Posyandu aktif sebanyak unit (94,01%),” terang Isa.

Posyandu Prima yang berada di tingkat kalurahan merupakan pemberi layanan kesehatan yang berintegrasi dari Pustu dan Poskesdes. Posyandu Prima memberi pelayanan kesehatan dan bertanggung jawab terhadap hasil status kesehatan masyarakat di kalurahan yang dipantau secara berkala.

“Kegiatan Posyandu diperkuat dengan kegiatan kunjungan rumah oleh Kader yang dilakukan secara terencana. Kegiatan di Posyandu tetap dilakukan pembinaan oleh Puskesmas dan Pokjanal di wilayah kerjanya,” jelas Isa lagi.

Isa juga mengapresaisi langkah Pemerintah Kalurahan Tamanmartani yang telah mendukung peluncuran Posyandu Prima di Kalurahan Tamanmartani. Dirinya berharap, keberadaan Posyandu Prima ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sleman, khususnya di Kalurahan Tamanmartani.

“Sehingga berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Isa.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes DIY, Endang Pamungkassiwi. Ia mengapresiasi peluncuran Posyandu Prima di Kalurahan Tamanmartani sebagai Posyandu Prima yang pertama di DIY.

“Ini merupakan bentuk dukungan terhadap langkah pemerintah untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, di mana Presiden Jokowi telah meminta agar 90 persen warga mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satunya lewat Posyandu Prima ini, di mana Sleman merupakan kabupaten pertama yang meluncurkan,” ujar Endang.

Endang menuturkan, di Posyandu Prima ini nanti masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan melalui skrining secara sederhana, sehingga dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini.

“Posyandu Prima akan melakukan skrining sederhana, untuk memastikan kondisi pasien. Jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut, maka akan dirujuk ke puskesmas. Sehingga di puskesmas nantinya sudah tahu bahwa si pasien menderita apa. Jadi pelayanan akan lebih optimal,” jelas Endang.

Dirinya berharap, dengan layanan yang diberikan, Posyandu Prima ini dapat memberikan manfaat dan memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan yang diberikan, serta dapat membantu kinerja puskesmas dalam memberikan penanganan kesehatan secara optimal.

Sleman – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman melaksanakan acara Pelantikan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Bersama lkd Kabupaten Sleman berdasarkan SK Kepala Dinas PMK Sleman Nomor 012/ tentang Susunan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Milik Kalurahan  Bersama lkd Kabupaten Sleman Periode 2023 – 2028 bertempat di Kantor BBPPMDDTT Sleman, Rabu (8/3/2023).

Kepala Dinas PMK Sleman, Samsul Bahri, mengucapkan selamat mengemban amanah sebagai pengurus asosiasi BUMKal Bersama lkd Kabupaten Sleman Periode 2023 – 2028 dan berharap  BUMKal Bersama lkd akan semakin maju dengan program-program yang lengkap yang mampu berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pengurus Asosiasi BUMKal Bersama lkd menjembatani dan menjadi mitra bagi Pemda dan pihak-pihak lain untuk pengembangan BUMKal Bersama lkd di Sleman,” ujar Samsul.

Samsul menuturkan, pelaksanaan Transformasi/ Pembentukan Eks PNPM  menjadi BUMKal Bersama merupakan amanah dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 73. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Pembentukan BUMKALMA ikd pelaksanaan sampai dengan bulan Februari tahun 2023.

“Selain itu juga sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama lkd,” terang Samsul.

Pada periode ini Asosiasi BUMKal Bersama lkd Kabupaten Sleman dipimpin oleh saudara Abdul Hamid Kurniawan beserta 15 Jajarannya .

Dari 17 Kapanewon di Kabupaten Sleman sebelumnya telah ada 10 Kapanewon yang memiliki PNPM Mandiri yaitu Kapanewon Gamping, Minggir, Sayegan, Godean, Mlati, Depok , Cangkringan, Kalasan. Berbah dan Kapanewon Prambanan yang saat ini telah bertransformasi menjadi BUMKal Bersama lkd.

Di Kabupaten Sleman Kalurahan sudah melaksanakan Musyawarah Kalurahan penetapan tranformasi dan Kapanewon sudah melaksanakan Musyawarah Antar Kalurahan (MAK) Hal ini merupakan kerja keras dari semua pihak baik dari tingkat Kalurahan, tokoh masyarakat di tingkat Kalurahan, tingkat Kapanewon, UPK, Pendamping Desa dan dari Dinas PMK sehingga semua Musyawarah Kalurahan dan Musyawarah Antar Kalurahan dapat terselenggara dengan baik

Sementara Ketua Penasehat BUMKal Bersama lkd Kapanewon Depok, Reno Candra Sangaji yang juga menyampaikan melalui  Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri, Desa /Kalurahan akhirnya menemukan institusi baru yang menjadi pengelola baru bagi eks PNPM Mandiri pedesaan.

“Dengan harapan di samping secara hukum, secara kelembagaan kuat posisinya juga diharapkan terjadi transformasi bisnis yang ada didalamnya tidak hanya simpan pinjam saja tetapi BUMKal Bersama lkd ini terbuka untuk melakukan kerjasama bisnis antar Kalurahan,” tuturnya. (Wasana/KIM Depok)

Sleman – Perkembangan teknologi memunculkan berbagai inovasi yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kebiasaan manusia yang mulai terjun ke dalam dunia digital. Hampir semua lini kehidupan manusia saat ini bersentuhan langsung ke dalam dunia digital.

“Hal tersebut tentunya dapat berdampak positif dan negatif, tergantung bagaimana menyikapinya. Untuk itu, diperlukan literasi digital agar masyarkat dapat berkehidupan dalam dunia digital sesuai koridornya masing-masing,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman saat membuka kegiatan Diseminasi Mengukur Tingkat Literasi Digital Masyarakat Kabupaten Sleman di Kopi Gajah, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Selasa (8/3/2023).

Literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif, etika, sosial emosional, dan aspek teknis teknologi.

Eka menuturkan, kemampuan literasi digital yang baik akan membantu memberantas kemiskinan melalui kemudahan akses pada pelayanan sosial digital oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital.

“Namun demikian, kehadiran media digital tidak selalu berdampak positif terhadap semua lapisan masyarakat. Beberapa tantangan media digital menjadi masalah tantangan serius, seperti penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, dan aktivitas digital yang merugikan lainnya. Salah satu penyebab fenomena tersebut yakni kurangnya kesadaran keamanan siber karena rendahnya kemampuan literasi digital,” jelas Eka.

Menurut Eka, dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari penggunaan media digital oleh masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator yang dapat menjadi tolok ukur. Beberapa tolok ukur tersebut, yang pertama adalah digital skills yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua digital ethics, yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, digital culture yaitu kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat yaitu digital safety yaitu kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.

“Berbagai tolak ukur di atas, dapat memberikan gambaran tingkat literasi digital masyarakat sehingga diharapkan kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan informasi dapat lebih memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas,” tutup Eka.

Sleman – Keberadaan media pemerintahan memiliki peranan penting sebagai kanal penyebaran informasi untuk masyarakat. Berbagai kebijakan publik dapat dikomunikasikan secara tepat, akurat, dan relevan melalui kanal seperti website dan media sosial, agar masyarakat dapat mengetahui dan berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan pengetahuan tersendiri agar informasi yang diberikan melalui kanal informasi pemerintahan dapat tepat sasaran.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman memberikan wadah bagi para admin website pemerintahan di lingkungan Pemkab Sleman untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan informasi melalui Workshop Jurnalistik yang diadakan di Warung Pak Lanjar, Ngaglik, Sleman, Rabu (8/3/2023).

Kepala Diskominfo Sleman, Eka Suryo Prihantoro menuturkan, admin website yang dalam hal ini bertindak sebagai penyebar informasi harus mumpuni dan terampil dalam mengolah data dan informasi yang disajikan dalam bentuk berita.

“Dinas komunikasi dan informatika mengadakan bimbingan teknis khusus bagi seluruh admin pemeirntah daerah yang aktif memberikan kontribusi berita maupun foto. Mengangkat tema workshop jurnalistik konten pemerintah, materi bimtek difokuskan pada penulisan berita dan foto/video jurnalistik,” ujar Eka.

Tujuan dari pelatihan ini sendiri, lanjut Eka adalah untuk meningkatkan kompetensi admin website daerah untuk menulis berita tentang pelayanan publik. Selain itu, dengan pelatihan ini, para admin nantinya mendapat peningkatan komptetensi untuk memotret dan membuat video.

“Dengan begitu, kualitas dan kuantitas kontribusi berita dan foto dari OPD daerah untuk masyarakat akan meningkat,” imbuh Eka.

Eka berharap, kegiatan ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan meningkatkan kontribusi konten (berita dan foto/video) di website perangkat daerah.

“Besar harapan kami agar diseminasi informasi dan kebijakan publik dicapai secara optimal untuk mewujudkan masyarakat informasi Indonesia,” tutup Eka.