Sleman – Untuk mengenang pendiri atau cikal bakal Padukuhan Menulis Kalurahan Sumbersari, Moyudan Sleman, warga setempat mengadakan kirab budaya dan doa bersama pada hari Kamis (16/3/2023). Acara tersebut dihadiri langsung Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman, Panewu Anom Kapanewon Moyudan dan jajaran Muspika, Lurah Sumbersari dan Pamong, Anggota Dewan juga seluruh warga Menulis.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman, Arif Marwoto mengapresiasi kirab budaya yang diselenggarakan warga Menulis Sumbersari.

“Kegiatan kirab budaya didukung dengan dana keistimewaan tapi tidak bisa sepenuhnya, dikarenakan dana keistimewaan juga untuk mendukung kegiatan yang lain,” ujar Arif.

Seluruh warga Menulis dari 7 RT mengikuti kirab budaya tersebut. Kirab dimulai dari halaman dukuh Menulis dengan menampilkan potensi budaya yang dimiliki warga setempat. Beberapa unsur peserta kirab antara lain bergada Sastra Wilogo, kelompok gejog lesung, hadroh, TK Karrini, dan warga masing-masing RT.

Pada malam harinya dilanjutkan dengan doa bersama di halaman rumah dukuh. Selain dihadiri seluruh  warga Menulis, doa bersama juga dihadiri oleh Sekda Sleman Harda Kiswaya, yang sekaligus diberikan kesempatan untuk potong tumpeng. Sedangkan doa dipimpin oleh Agus Iskandar Kamitua Sumbersari. (Giek/ KIM Sumber Biwara Moyudan )

Sleman – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman melakukan Pembinaan Badan Pemusyawaratan Kalurahan (BPKal) Kapanewon Seyegan di Aula Lantai II Kantor Kapanewon Seyegan, Kamis (16/3/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh 5 perwakilan BPKal dari 5 kalurahan wilayah Seyegan, Pendamping Desa dan KIM Kapanewon Seyegan.

Siti Baroroh, Plt. Panewu Seyegan dalam sambutannya menyampaikan bahwa di era kemajuan Teknologi yang tidak bisa dihindari sekarang ini, hendaknya BPKal lebih responsif.

“Artinya BPKal sebagai representasi dari masyarakat mempersiapkan diri dalam bersinergi dengan pemerintah kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan,” ujar Siti.

“Pemetaan permasalahan, kebijakan dan program pembangunan yang muaranya pada kemakmuran masyarakat merupakan ketugasan yang melekat pada BPKal dengan hasil akhir yang bisa dinikmati oleh masyarakat yaitu meningkatnya pembangunan wilayah,” imbuh Siti mengingatkan.

Pembinaan sendiri menghadirkan narasumber Sub Koordinator Kelompok Dubstansi Pengembangan dan Kelembagaan Kalurahan Bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Aparatur Kalurahan Dinas PMK Kabupaten Sleman, Sriningsih. Pembinaan BPKal ini lebih menyoroti tupoksi dari BPKal yang sudah 3 tahun menjabat.

Sriningsih di awal paparannya mengajak kepada anggota BPKal yang hadir untuk memahami fungsi BPKal selama mendampingi jalannya pemerintahan Kalurahan. Berbekal dari kegiatan sambang BPKal di 4 Kalurahan yang telah dilakukan, Sriningsih mencoba merangkum permasalahan yang dilakukan oleh BPKal.

“Sebagai Lembaga “check and Balance”, BPKal ternyata mempunyai persoalan internal dan eksternal. Ada BPKal yang belum memiliki Kantor, ada yang belum pernah ketemu secara rutin, dan bahkan ada yang belum atau tidak mempunyai dokumen dukung untuk kegiatan monev di Kalurahan,” ujar Sriningsih.

Sriningsih mengingatkan, dewasa ini permasalahan kalurahan sangatlah dinamis, sehingga diharapkan BPKal lebih responsif sehingga image BPKal dimata kalurahan terjaga.

“Tugas utama untuk menjaring aspirasi masyarakat, penggalian ide, monitoring kegiatan, muskal merupakan tupoksi yang melekat,” tambah Sriningsih.

Salah satu produk yang difasilitasi oleh BPKal kepada pemerintah Kalurahan adalah Peraturan Kalurahan (Perkal) sehingga diharapkan adanya harmonisasi dengan pemerintah Kalurahan.

“Contohnya, ada Kalurahan yang sudah menyulap dirinya menjadi “desa digital’ sementara kalurahan kita masih berkutat dengan persoalan siklus tahunan yang tidak tepat Waktu. Artinya kita belum memanfaatkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menciptakan kegiatan yang bersifat inovasi,” tukas Sriningsih.

Untuk itu Sriningsih berharap BPKal berbenah diri untuk berubah. Dimulai dari penyusunan Program kerja dari BPKal sendiri yang bisa dijadikan matrik untuk kegiatan Rakor, muskal, monev, siklus dan lainnya.

“BPKal hendaknya juga membekali diri dengan Regulasi, karena sebagai lembaga penyeimbang, BPKal harus cakap dalam memberi advokasi kepada Pemerintah Kalurahan secara analisis,” ujar Sriningsih.

Sebagai kesimpulan dalam pembinaan BPKal di Kapanewon Seyegan, Sriningsih mengingatkan sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan kalurahan di samping LKD, BUMKal, BKAK, BPKal ikut menjawab tantangan penyelenggara pemerintah kalurahan untuk menjadikan kalurahan sebagai basis data, digitalisasi kalurahan, kemandirian kalurahan dan sinergi antar lembaga kalurahan.

“Untuk database kalurahan ini yang perlu dipersiapkan adalah landasan hukum desa digital, kesiapan SDM kalurahan dan partisipasi masyarakat. Sedangkan untuk kemandirian Kalurahan tidak lepas dari kapasitas sosial, kapasitas politik dan kapasitas birokrasi,” kata Sriningsih.

Sebagai bahan renungan, Sriningsih meningkatkan fungsi dari BPKal itu sendiri yaitu membahas dan menyepakati rancangan Perkal bersama lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja lurah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.  (Sutarto Agus/ KIM Seyegan)

Sleman – Pelajar yang bersekolah di Kapanewon Pakem melakukan Deklarasi untuk Menolak Geng dan Kejahatan Jalanan pada Jumat (17/3/2023) di Kantor Kapanewon Pakem, Sleman. Deklarasi yang menjadi rangkaian dari peringatan HUT Penegakan Kedaulatan Negara Republik Indosesia ini diikuti oleh perwakilan para pelajar tingkat SMP/MTs, SMA/MA/SMK se-Kapanewon Pakem dengan disaksikan Panewu Pakem, para lurah dan jajaran pamong, para guru, anggota Linmas, Kapolsek Pakem, Komandan Komando Rayon Militer 02 Pakem .

Rakhmat Harinawan, Panewu Pakem mengapresiasi apa yang dilakukan para pelajar ini. Menurutnya, Kapanewon Pakem memiliki banyak sekolah dan lembaga pendidikan sehingga tidak mengherankan jika banyak prestasi dari pelajar. Prestasi tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan. 

“Manfaatkan waktu dan energi kalian untuk hal-hal positif.  Banggakan orang tua, jangan cederai upaya mereka yang telah membeayai hidup dan pendidikan kalian,” pesan Rakhmat Harinawan.

Rakhmat mengapresiasi adanya deklarasi perwakilan pelajar untuk menolak segala bentuk dan aksi geng sekolah, energi lebih, kejahatan jalanan, knalpot blombongan, narkoba dan minuman beralkohol. 

“Narkoba dan minuman beralkohol berdampak buruk pada kesehatan dan masa depan, maka harus dijauhi,” tegas Rakhmat. 

“Apalagi para pemuda dan pelajar adalah generasi penerus yang akan menggantikan para tokoh maupun pejabat sekarang.  Dengan adanya deklarasi ini diharapkan tercipta suasana semakin aman tentram dan damai bagi masyarakat Pakem dan sekitarnya, apalagi sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan,” tutupnya. (Edy – KIM Sumber Biwara Moyudan)

Sleman – Pemerintah Kapanewon Berbah melakukan Lokakarya Mini Lintas Sektoral Puskesmas Berbah Trisemester Pertama tahun 2023, bertempat di Aula Puskesmas Berbah, Sleman, DIY, Kamis (16/3/2023).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Panewu Berbah, Kepala UPT Kesehatan Berbah, Danramil dan Kapolsek Berbah, Babinkamtibmas, Babinsa,UPT Pendidikan,  KUA, BP4, SKB, Poskeswan, lurah se-Kapanewon Berbah, serta Forum Lingkungan Hidup Berbah.

Panewu Berbah Rohmiyanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Lokakarya kali ini berisi laporan dan evaluasi yang telah dilakukan tahun 2022 dan menyampaikan inovasi juga kegiatan apa yang akan diagendakan untuk dilakukan pada tahun ini.

Ia menambahkan bahwa penanganan permasalahan di masyarakat baik kesehatan ataupun sosial tidak bisa dilakukan sendiri sendiri.

“Akan lebih baik bila penangan permasalahan dilakukan bersama-sama lintas sektoral sehingga akan menjadi lebih baik karena banyak yang bertanggungjawab dan akan lebih banyak yang mengawasi,” ujar Rohmiyanto.

Rohmiyanto juga menuturkan  bahwa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama bagi pemerintah dan juga puskesmas Berbah.

“Kejadian yang sudah terlewat hendaklah menjadi pembelajaran untuk  melakukan pelayanan yang lebih baik sesuai ketentuan penugasan yang ditetapkan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala UPT Kesehatan Berbah, dr. Hari Pratono, menyampaikan bahwa di tengah keterbatasan yang ada, pihaknya terus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.  

“Semoga ke depan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Meski terkadang keinginan pelayan terkendala denga SOP yang diberlakukan juga keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang mendukung,” ujar Hari.

Dokter Hari menuturkan, pihaknya saat ini masih terkendala dengan keterbatasan ketenagaan dan sarana, sehingga layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Puskesmas Berbah saat ini diubah menjadi Pelayanan Gawat Darurat Terbatas (PGDT).

“Denga berubahnya penyebutan tersebut masyarakat bisa memaklumi kondisi  yang ada di puskesmas,” kata dr. Hari.

Selain itu, lanjut Hari, untuk meningkatkan dalam pelayanan, Puskesmas Berbah juga melakukan komputerisasi  digitalisasi sehingga pelayanan bisa lebih terintegrasi.

“Contohnya pasien bisa mendaftar melalui WA sehingga mengurangi antrian berkumpulnya pendaftar. Ini semua sebagai wujud  dari Motto puskesmas Berbah yaitu BISA ( Bersih, Informatif & inovatif, Santun, Akurat ),” tukas dr. Hari.

Dokter Hari juga mengatakan Puskesmas Berbah juga akan menjalankan re-evaluasi akreditasi dari Dinas Kesehatan Sleman. Untuk itu, dirinya meminta dukungan agar Puskesmas Berbah dapat mencapai level maksimal agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

“Diharapkan dukungan dari pemerintah kapanewon dan pihak lain dalam penilaian kinerja puskesmas. Harapannya akan mendapatkan nilai akreditasi Paripurna, karena sekarang akreditasi puskesmas Berbahpada level Utama,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, dr. Hari juga menyampaikan laporan kinerja tahun 2021 sampai tahun 2022, di antaranya tentang penanganan Covid-19, peningkatan gizi, serta pengendalian penyakit.

“Upaya peningkatan gizi masyarakat 129,40 persen. Upaya pencegahan dan pengendali Penyakit diangka 104,57 persen, harapannya kedepan semua bisa tuntas mencapai seratus persen,” tutup dr. Hari. (Kusnadi/KIM Tirto Gumregah Berbah)

Sleman – Menyambut gelaran kompetisi penyusunan kajian hukum  di bidang kepemiluan yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan April 2023 mendatang, maka Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sleman memberikan bimbingan teknis penulisan kajian hukum sekaligus melakukan kegiatan sosialisasi dan implementasi produk hukum bawaslu berupa Surat Keputusan Nomor 3/ tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang dilaksanakan di The Manohara Hotel Yogyakarta, Kamis (14/3/2023).

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa  Mujibur Rahman mewakili Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, M. Abdul Karim Mustofa. Tampak hadir dalam acara pembukaan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Muhamad Yasin didampingi anggota Bawaslu Kabupaten Sleman selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Ibnu Darpito, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Arjuna Al Ichsan Siregar, serta Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan, Vici Herawati.

Dalam sambutan pembukanya, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sleman,  Mujibur Rahman mengharapkan agar seluruh Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Sleman yang hadir menyimak dan memperhatikan materi secara utuh yang diberikan oleh Pegiat Caksana Institute dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Hasrul Halili bersama Pelaksana Tugas Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Cahyo Febriyanto Tadhery yang memberikan pemaparan mengenai teknik penyusunan kajian hukum.

Dalam paparannya, Cahyo Febriyanto mengatakan penyusunan kajian hukum merupakan upaya untuk menemukan ketidakadilan atau kelemahan yang terdapat pada suatu aturan maupun praktek di lapangan yang proses penemuan kebenarannya dapat dilakukan secara ilmiah atau non ilmiah.

“Penelitian hukum normatif dilakukan karena didasari kekosongan hukum, terdapat perbedaan mencolok antara peraturan dengan realita di lapangan, kekaburan hukum, ditemukan aturan yang menyimpangi asas hukum yang ada, terdapat aturan namun tidak bisa digunakan dalam penegakan hukum, ada konflik hukum secara vertikal atau horizontal, maupun studi kasus,” jelas Cahyo.

Hal senada diutarakan Pegiat Caksana Institute, Hasrul Halili bahwa sistematika penulisan kajian hukum harus diperhatikan oleh penulis yang meliputi judul kajian harus jelas dan bersifat netral, latar belakang mengapa penulis tertarik mengkajinya, rumusan masalah, tinjauan pustaka, analisis atau pembahasan, serta penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari sejumlah rumusan masalah yang diangkat penulis.

“Kata kunci dari rumusan masalah dapat diambilkan dari kata-kata yang ada di dalam judul yang merupakan variabel utama, dan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan dengan selalu ingat prinsip metode Socrates karena untuk sampai kepada kebenaran harus mulai dengan pertanyaan yang tepat,” tegas Halili dihadapan peserta bimtek. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)