Sleman – Selain menjalankan puasa sesuai dengan ketentuannya, momentum di bulan Ramadan juga dapat diisi dengan berbagai kegiatan positif lainnya. Salah satunya adalah dengan donor darah untuk menolong sesama.

Bulan Ramadan seharusnya tidak menjadi penghalang untuk mendonorkan darah bagi yang membutuhkan, bahkan  bisa menjadi motivasi tersendiri karena besarnya keutamaan yang bisa diraih.

Hal ini yang mendorong kapanewon Tempel bersama PMI Tempel membantu PMI Sleman mengantisipasi penurunan stok darah yang biasa terjadi saat bulan Ramadan dengan menggelar Donor Darah dan Tarawih Keliling di Kapanewon Tempel, Sleman.

Sebagaimana disampaikan Aris Wibawa dari Kapanewon Tempel Kamis (30/3/2023) bahwa donor darah pada bulan Ramadan dilaksanakan kembali pada tahun 2023 ini di Kapanewon Tempel, setelah sukses dilaksanakan pada tahun 2022 yang lalu.

“PMI Kapanewon Tempel tahun ini mengulang sukses pelaksanaan Donor Darah di bulan Ramadan tahun lalu, bermitra dengan Tim Tarawih Keliling Kapanewon Tempel melaksanakan Donor Darah di bulan Ramadan tahun 2023 ini untuk mendukung stok persediaan Darah di Kabupaten Sleman khususnya, karena pada bulan puasa jumlah pendonor berkurang dibanding bulan lainnya,”  terang Aris.

Menurutnya, keterbatasan waktu dan puasa di siang hari diatasi dengan inovasi Donor Darah di malam hari bersama dengan kegiatan Tarling Kapanewon. “Pada tahun ini akan dilakukan di 7 lokasi tarling dari 8 kalurahan yang ada. Upaya kecil ini diharapkan dapat mendorong masyarakat utk tetap berdonor meski berpuasa,” imbuhnya.

Untuk itu, PMI Kapanewon dengan Tim PMI Kabupaten menyediakan armada beserta petugas untuk menerima Donor masyarakat melalui SOP yang berlaku. “Dengan Upaya ini defisit stock Darah dapat dikurangi,” ujar Aris.

Untuk lokasi pertama dilaksanakan di Masjid Baitul Muttaqien Bening Merdikorejo dengan peserta  15 dan lolos 7 pendonor, kedua di Masjid At Taubah Glagahombo Pondokrejo dengan pendaftar 20 orang dan terambil   16 pendonor.

Adapun untuk agenda selanjutnya akan dilaksanakan di Mushola Khusnul Khatimah, Masjid Al Huda Pageran, Sumberejo,  Rebobong Kidul Mororejo, Tempel,  Masjid Nurul Huda Pokoh, Banyurejo, Masjid At Taqwa Kopen, Lumbungrejo, Masjid Nurul Huda Kadiluwih, Margorejo, Mushola Annur Semampir Wetan, Tambakrejo, Tempel. (Arief Hartanto)

Sleman – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman melaksanakan sosialisasi kegiatan  Program Kampung Iklim (Proklim) di Dusun Terwilen, Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan pada hari Rabu (29/03/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan pada pukul wib tersebut mengambil tempat di  Balai Pertemuan Padukuhan dan dihadiri oleh Kawat Kemakmuran Kapanewon Seyegan, Lurah Margodadi, Dukuh Terwilen, ketua RT/RW, KWT, PAUD, Pengurus Bank Sampah dan Jaga Warga.

Terwilen menjadi salah satu dari 11 Dusun yang akan dievaluasi berkaitan aksi nyata pengendalian perubahan iklim melalui Proklim.

Jalmo Susilodiprojo, Lurah Margodadi, dalam sambutannya mengharapkan bahwa pelaksanaan evaluasi proklim di padukuhan Terwilen ini sesuai dengan harapan yaitu sebagai upaya masyarakat peduli lingkungan secara berkelanjutan.

“Diharapkan keterlibatan seluruh masyarakat untuk mendukung evaluasi proklim yang direncanakan dilaksankan pada bulan Juni mendatang,” ujar Jalmo.

Sementara Rini Nurhidayati, Kawat Kemakmuran Kapanewon Seyegan mengingatkan kepada peserta yang hadir bahwa evaluasi proklim ini menuntut masyarakat untuk memperhatikan lingkungan. “Untuk itu dengan indikator penilaian sebagai kriteria lomba bisa dicermati bersama oleh semua lembaga yang terlibat,” pesannya.

Dewi Setyowati, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLH Sleman dalam pengarahannya menyampaikan bahwa pada evaluasi proklim nanti, DLH akan memotret pengendalian perubahan Iklim yang telah dilaksanakan oleh masyarakat.

“Untuk itu masyarakat diminta apa adanya dalam menyuguhkan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ungkapnya.

Dewi juga menjelaskan tentang aspek kelompok masyarakat dan dukungan keberlanjutan yang meliputi  kelompok masyarakat yang diakui keberadaannya, dukungan kebijakan, dinamika kemasyarakatan, kapasitas masyarakat, keterlibatan pemerintah, kontribusi lembaga terkait, pengembangan kegiatan dan manfaat.

“Dengan mengetahui aspek aspek tersebut diharapkan bisa menjamin bahwa proklim akan dilaksanakan secara berkelanjutan,” terang Dewi.

Lebih jauh Dewi juga menjelaskan tentang pengertian Proklim, emisi gas rumah kaca, dan efek rumah kaca.  Dibagian akhir, Dewi memberi ulasan tentang manfaat proklim yaitu memberikan kontribusi dalam pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim, dan tersedianya data kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Contoh aksi adaptasi perubahan iklim adalah pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian penyakit terkait iklim,” jelas Dewi.

“Adapun contoh mitigasi perubahan iklim adalah pengelolaan sampah dan limbah, pengelolaan limbah cair, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan budidaya pertanian, peningkatan tanaman vegetasi dan pencegahan kebakaran hutan/lahan,” imbuh Dewi lagi.

Sedangkan Elizabeth Mustika Dewi, Pengendali Dampak Lingkungan Muda dari DLH Sleman yang juga menjadi narasumber pada kesempatan tersebut lebih menitikberatkan pada upaya yang telah ada di masyarakat. Seperti apakah sudah ada kebiasaan kerja bakti secara rutin, bagaimana pengelolaan sampahnya, sudah ada sumur resapan atau biopori apa belum, sudah dilakukan perlindungan mata air apa belum, bagaimana irigasi dan mix farmingnya.

Juga identifikasi dengan sanitasi, PHBS, petugas Jumantik, penghematan energi dan penggunaan pupuk organik.

“Sebagai kesimpulan, ada 4 aspek evaluasi proklim yaitu keberlanjutan, efektifitas, faktor efektifitas dan manfaat,” ujar Elizabeth.

Elizabeth juga mengingatkan untuk segera membentuk lembaga kepengurusan Proklim dengan SK Lurah yang akan mendampingi tim evaluasi dari Kabupaten

Kegiatan ditutup dengan tanya jawab dan diakhiri pada pukul wib (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Guna memantau dan memastikan kesiapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam keseriusannya mengikuti kompetisi penyusunan kajian hukum di bidang kepemiluan yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), maka Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY, Agus Muhamad Yasin didampingi Intan Fransiska dan Rayu Anitawati selaku Tim Penilai ‘Bawaslu DIY Competition 2023’ melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus supervisi berkaitan sumberdaya manusia pengawasan pemilu terhadap Komisioner Panwaslu Kecamatan Gamping, Rabu (29/3/2023) di Kantor Panwaslu Kecamatan Gamping, Ambarketawang, Gamping, Sleman.

Rombongan dari Bawaslu DIY diterima dan disambut langsung oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo, beserta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Antonius Hery Purwito bersama Koordinator Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Kurniawan Prihandoko di ruang rapat.

Sebagai pemantik diskusi terkait penyusunan kajian hukum, Ketua Panwaslu Kecamatan Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo mengungkapkan persoalan yang terjadi di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih khususnya proses pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih yang dilakukan oleh petugas pendaftaran pemilih atau Pantarlih sehingga penulis tertarik untuk mengkajinya.

“Kurang berkualitasnya daftar pemilih tetap salah satunya berawal dari proses Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan Coklit dapat berdampak pada banyaknya jumlah pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk di saat hari pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara,” ujar Adnan.

Ia menambahkan bahwa Coklit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah dan bertatap muka secara langsung dengan pemilih guna mencocokkan daftar pemilih yang ada dengan kondisi aktual di lapangan secara teliti yang bertujuan untuk memperbaiki, mencoret, maupun menambah daftar pemilih secara administratif.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY, Agus Muhamad Yasin memberikan saran bahwa inti persoalan yang hendak dipecahkan dapat dilengkapi dengan kerangka teoritis dan data empiris yang diambil dari berbagai macam literatur agar dapat menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah.

“Sebaiknya, kerangka teoritis yang dimuat merupakan teori yang relevan dengan topik kajian. Sehingga analisis atau pembahasannya mengikuti rumusan masalah yang dilengkapi dengan data dari lapangan atau kepustakaan, serta data yang berbasis kajian sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditujukan kepada pihak yang terkait sebagai bahan perbaikan kebijakan selanjutnya,” tutur Agus Yasin.

Di penghujung diskusinya, Agus Yasin menegaskan pekerjaan pengawasan menjadi salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemilu, serta bisa menentukan keberhasilan sebuah pemilu. Diharapkan sebagai Panwascam dapat melaksanakan seluruh aktivitas pengawasan pemilu yang mencakup kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses pelaksanaan tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan Rapat koordinasi (rakor) dan diskusi teknis peningkatan produktivitas dan ekspor komoditas hortikultura, pada Rabu (29/3/2023). Bertempat di Ruang Rapat Sembada, rakor dipimpin oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, dan dihadiri oleh Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti.  Peserta rapat terdiri dari perangkat daerah, dan perwakilan petani di wilayah Kabupaten Sleman.

Yuli Sri Wilanti menyampaikan pentingnya pembangunan ketahanan pangan di daerah. Tak terkecuali Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, Yuli mendorong agar Sleman dapat memenuhi ketersediaan pangan untuk wilayah Sleman sendiri sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rakor ini adalah pengembangan produksi buah salak. Yuli menyebut, kondisi perkebunan salak yang diketahui dalam kondisi baik baru seluas 500 Ha dari Ha, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Terlebih lagi, buah salak adalah salah satu komoditas unggulan yang menjadi ciri khas Kabupaten Sleman.

“Melalui pertemuan ini kita bisa menyamakan persepsi, apa masalah yang dihadapi oleh petani, sehingga bisa kita fasilitasi bersama. Selain itu dalam konteks salak, perlu kita diskusikan kembali terkait peremajaan pohon salak untuk ekspor, mengingat buah salak adalah salah satu buah unggulan Kabupaten Sleman,” ujar Yuli.

Yuli menegaskan, salah satu tantangan dalam peningkatan buah nasional adalah kurangnya lahan, biaya logistik yang tinggi, perubahan iklim, hingga laju alih fungsi lahan yang tak terkendali sehingga mengancam kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian. Meski demikian, Yuli optimis masih terdapat peluang peningkatan buah nasional melalui beberapa cara.

“Peluang peningkatan buah bisa melalui edukasi terhadap masyarakat untuk mengonsumsi buah lokal, kolaborasi dengan off taker dan kemitraan, sampai dengan peningkatan pengelolaan kebun buah dengan implementasi GAP dan teknologi tepat guna,” jelas Yuli.

Wakil Bupati, Danang Maharsa, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait peningkatan produktivitas dan ekspor komoditas hortikultura di Sleman. Danang berharap, melalui diskusi tersebut dapat memperluas peluang dalam pengolahan hingga pemasaran komoditas.

“Kami sampaikan ucapan terima kasih banyak atas perhatian dari Kementrian dan dukungan dari semua stake holder terkait dalam diskusi ini. Kami harap dari diskusi ini dapat menghasilkan solusi dan manfaat bagi para petani di Kabupaten Sleman. Banyak masukan mulai dari pengolahan hingga pemasaran hasil pertanian di Kabupaten Sleman yang diharapkan dapat meningkat hasil pertanian begitu pula untuk kesejahteraan masyarakat,” jelas Danang.

Danang juga berharap, kerja sama dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat terus terjalin dengan baik. Danang juga mendorong para petani dan perangkat daerah yang hadir untuk memanfaatkan sesi diskusi sebaik mungkin untuk menambah wawasan dan peluang dalam pengembangan komoditas hortikultura.

Usai sesi diskusi, Danang Maharsa, Yuli Sri Wilanti, dan jajaran, turun ke lapangan untuk meninjau produktivitas komoditas holtikultura. Tinjauan dilakukan ke kebun pembibitan bawang dan salak yang terdapat di Kapanewon Kalasan, Turi, dan Pakem.

Sleman – Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mendorong seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengoptimalkan kinerja sebagai upaya mendukung realisasi pembangunan di Kabupaten Sleman. Terlebih, berbagai sektor pengungkit perekonomian saat ini dinilai sudah kembali pulih pasca pandemi.

“Pada tahun 2022, secara umum indikator kinerja tujuan dan sasaran daerah telah memperlihatkan trend capaian yang cukup baik walaupun belum mencapai 100 persen sesuai target. Saya berharap di tahun 2023 ini dapat terus dilakukan upaya perbaikan terlebih berbagai sektor pengungkit perekonomian sudah kembali pulih pasca pandemi,” jelas Danang Maharsa saat memberi arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2024 di The Rich Jogja Hotel, Rabu (29/3/2023).

Danang menyampaikan bahwa capaian kinerja Pemkab Sleman pada tahun 2022, dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mencermati berbagai indikator yang menjadi penyebab belum maksimalnya capaian kinerja.

Danang menyebut berbagai indikator tersebut dapat menjadi acuan dalam rancangan RKPD tahun 2024 sehingga dapat disempurnakan dan dilengkapi sesuai dengan berbagai usulan maupun RPJMD.

“Saya tekankan bahwa kita harus berupa agar setiap tahunnya capaian kinerja dapat menunjukkan progres yang positif,” ujar Danang saat menyampaikan arahannya di hadapan seluruh Pejabat OPD dan sejumlah perangkat daerah dalam kegiatan Musrenbang.

Selain itu, Danang juga menghimbau kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Sleman untuk bekerja cerdas dan merespon dengan cepat setiap perubahan kondisi masyarakat.

“Saya juga menekankan bahwa program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 yang kita susun harus saling sinkron dan sinergis agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah serta menjawab permasalahan dan kebutuhan di tahun 2024,” katanya.