Sleman – Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional berbuah manis.  Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada Pemerintah Kabupaten Sleman atas capaian kepesertaan lebih dari 95% penduduk. Piala penghargaan diserahkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, kepada Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo pada hari ini, Selasa (14/3), di Balai Sudirman, Jakarta.

Usai menerima penghargaan, Bupati Kustini mengungkapkan bahwa capaian UHC adalah keberhasilan bersama dari seluruh elemen masyarakat Sleman. Dengan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan masyarakat, Kabupaten Sleman sukses meraih capaian 98,18% untuk semester pertama.

“Alhamdulillah hari ini Sleman mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage atau UHC. Apresiasi ini berhasil kita dapatkan berkat kesadaran dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan seluruh masyarakat. Sehingga, mari kita tingkatkan kembali capaian ini, dan semoga sekaligus meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan terbaik,” ujar Kustini.

Pada kesempatan tersebut Kustini juga menyatakan kembali komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan capaian UHC terutama dalam menghasilkan kualitas layanan kesehatan yang terjamin, profesional dan adil bagi seluruh masyarakat. Dengan komitmen ini, Bupati yakin kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan juga akan akan meningkat.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, yang hadir pada acara tersebut memberikan arahan agar sinergitas antara lembaga dapat dioptimalkan. Harapannya, jaminan kesehatan seluruh masyarakat dapat dipastikan terlindungi melalui program JKN. Di samping itu, pencapaian Pemerintah Daerah yang meraih UHC dapat diikuti oleh Pemerintah Daerah lainnya.

“Saya minta agar sinergi antara BPJS Kesehatan, Kementerian, dan Lembaga, bersama seluruh Pemda dapat terus dioptimalkan untuk memastikan seluruh warga terlindungi dalam program JKN,” demikian arahan Wapres.

Wapres berharap,  setiap lini masyarakat Indonesia  mendapatkan perlindungan kesehatan sesuai hak dan kewajibannya. Sehingga, manfaat program JKN dapat dirasakan oleh masyarakat dan menumbuhkan rasa bangga bagi bangsa Indonesia.

Menko PMK, Muhadjir Effendy, menyampaikan adanya penghargaan UHC menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas kerja keras dalam menjalankan program JKN. Muhadjir juga berharap Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan penuh dengan bersinergi bersama BPJS. Sehingga keberlanjutan UHC di Indonesia dapat terwujud melalui pendekatan UHC desa/kalurahan.

“Capaian yg diraih ini tidak lepas dari peran bapak ibu kepala daerah, maka kegiatan hari ini adalah bentuk apresiasi yang tulus dari pemerintah.  Penghargaan setinggi-tingginya kepada Gubernur, Bupati, Walikota, yang telah menunjukkan kerja kerasnya yang luar biasa dalam memberikan komitmen dalam program JKN,” kata Muhadjir.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menerangkan, capaian target UHC tidak hanya sekadar tercapainya angka kepesertaan sesuai target, akan tetapi juga memberikan jaminan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

“Untuk itu, kami senantiasa berkomitmen meningkatkan mutu layanan dalam penyelenggaraan Program JKN, sehingga tujuan utama dari target UHC dapat terpenuhi, yaitu melalui upaya perluasan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), juga peningkatan kualitas layanan melalui berbagai inovasi dan pemanfaatan teknologi digital pada kanal layanan tanpa tatap muka,” jelas Ali.

Ali berharap, pemerintah daerah yang telah mencapai predikat UHC dapat terus mempertahankan prestasi yang diraih, memastikan kepesertaan JKN aktif bagi masyarakat, serta memastikan peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN. Dengan begitu, perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk dapat terlaksana dengan baik.

Untuk meningkatkan pengawasan pemutakhiran data pemilih (Mutarlih) yang dilakukan petugas pendaftaran pemilih dan memastikan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih pada pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan (Kapanewon) Gamping menyelenggarakan rapat koordinasi bersama pihak-pihak yang berkaitan dengan data kependudukan di Joglo Resodinomo Balecatur, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Selasa (14/3/2023) pagi.

Kegiatan yang mengambil tema Review Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kapanewon Gamping ini diikuti sebanyak 40 orang peserta yang terdiri dari Pemerintah Kapanewon Gamping yang dihadiri oleh Panewu Anom, Dewanto Tri Nugroho, Kepala Kantor Urusan Agama Gamping, Abu Hanifah, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kamituwa, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kapanewon Gamping.

Dalam sambutannya, Ketua Panwaslu Kapanewon Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo melalui rapat koordinasi tersebut mengharapkan kepada seluruh pihak terkait yang ada di wilayah Kapanewon Gamping agar bersama-sama melakukan koordinasi dan saling bertukar informasi dalam pengawasan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang.

“Kami mengharap partisipasi dari seluruh komponen institusi agar dapat bekerjasama dan menjalin sinergi dengan jajaran Panwaslu Kecamatan Gamping khususnya dalam tahapan pemutakhiran data pemilih yang masih berlangsung saat ini,” tutur Adnan.

Ditambahkan pada pemilihan umum serentak pada 14 Februari 2024 di wilayah Kapanewon Gamping terdapat 282 Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di 5 kalurahan antara lain Kalurahan Trihanggo (54 TPS), Kalurahan Nogotirto (57 TPS), Kalurahan Banyuraden (48 TPS), Kalurahan Ambarketawang (63 TPS), serta Kalurahan Balecatur (60 TPS).

Adapun paparan materi hasil pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) diberikan oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Panwaslu Kecamatan Gamping, Kurniawan Prihandoko didampingi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan Gamping, Hery Purwito.

“Tahapan pemutakhiran data pemilih adalah tahapan yang sangat krusial pada setiap penyelenggaraan pemilu. Karena daftar pemilih merupakan unsur penting pada tahapan pemungutan suara beserta penghitungan perolehan suara,” ujar Kurniawan.

Ia mengatakan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka Petugas Pendaftaran Pemilih saat melaksanakan pencocokan dan penelitian berkewajiban mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas, selanjutnya mencoret data pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian/akta kematian, serta mencatat data pemilih yang telah berubah status dari status prajurit TNI/Polri menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan Surat Keputusan Pemberhentian. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY mengadakan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) dihadapan anggota Majelis Wakil Cabang (MWC) NU, Fatayat, dan GP Anshor wilayah Seyegan, Bertempat di aula Lantai II Kapanewon Seyegan, Senin (13/03/2023)

Hadir dalam acara tersebut, Sukron Arif Mutaqim, (anggota Komisi D DPRD DIY), Bapel Jamkessos Dinas Kesehatan DIY, BPJS Kesehatan, dan Kawat Sosial Kapanewon Seyegan.

Subagyo Rahayu yang mewakili Plt. Panewu Seyegan menyampaikan bahwa semua warga masyarakat harus punya Jamkessos. “Jamkessos sendiri merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada warganya,” ujar Subagyo.

Ketua MWC Seyegan, Suciono menyampaikan bahwa semua warga NU diharapkan sudah punya JKN semua meskipun berharap JKN tersebut tidak digunakan .

Sementara Sukron Arif Mutaqim dalan pengarahannya menyampaikan bahwa banyak program /peluang yang bisa dimanfaatkan warga masyarakat.

“Sehingga ilmu dan informasi yang didapat dalam sosialisasi ini dapat disebar luaskan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kasi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan, Suyani Hartono, dari Bapel Jamkessos Dinkes DIY membuka  paparannya dengan payung hukum JKN.

“Kepesertaan JKN di DIY tahun 2022 (data per 1 Januari 2023) yaitu JKN non aktif 10 %, 2,68 % belum terdaftar JKN, 67% peserta aktif, 97,32 % sudah terdaftar JKN. Apabila yang non aktif dan belum terdaftar  ditemukan pada penduduk miskin maka akan menjadi beban bagi mereka,” terang Suyani.

Yani menuturkan, sesuai Amanat Pergub DIY no. 47/2021 tentang sistem jaminan Kesehatan Semesta mengisyaratkan bahwa semua penduduk DIY tanpa kecuali harus memiliki JKN.

“Adapun sebagai penyelanggara Jamkesta mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, kebutuhan kesehatan suplemen dan komplemen kepada penerima manfaat,” imbuh Yani.

Yani menyampaikan juga tentang permasalahan yang dihadapi yaitu masih ada penduduk miskin yang belum memiliki JKN, punya JKN tapi tidak aktif, lebih dari 6 bulan tinggal belum pindah KTP dan banyak warga yang belum mengerti dengan adanya Jamkesta beserta syarat syaratnya.

Di bagian akhir paparannya, Yani menambahkan tentang syarat penerima manfaat.

Pemateri kedua, Indra Marsias dari BPJS Kesehatan Sleman memberikan sosialisasi berkenaan dengan kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Indra memaparkan tentang SJSN yang merupakan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Disinggung juga tentang JKN dengan nama program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), peserta sebagai penerima manfaat dan penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan.

Lebih jauh Indra sampaikan tentang tujuan menjadi peserta program JKN yaitu Protection, Sharing dan Compliance.

Di bagian akhir Indra menjelaskan tentang segmen peserta program JKN yaitu PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan yang terdiri dari fakir miskin/orang tidak nampu dan Bukan PBI jaminan kesehatan pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Selesai pemaparan dibuka sesi tanya jawab dan diskusi yang dimanfaatkan oleh peserta dengan antusias. Kegiatan yang dimulai pukul wib ini berakhir pada pukul wib. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Pemerintah Kapanewon Turi menggelar Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) di Aula Kapanewon Turi, Selasa (14/3/2023). Kegiatan yang dihadiri oleh Kapolsek Turi, Kepala KUA Turi, Koordinator Pendamping PKH, PLKB, dan Pendamping masing-masing Kalurahan di Turi tersebut dibuka langsung oleh Plt. Panewu Anom Turi, Azwar Efendi.

Dalam kesempatan tersebut, Azwar meminta agar TPK dapat melaksakan tugas yang diembannya dengan serius.

“Semuanya harus dilakukan dengan benar, termasuk pendataan. Harus dilakukan pemeriksaan yang benar, sehingga datanya betul-betul valid,” ujar Azwar.

Berbagai macam topic kemudian dibahas dalam rapat koordinasi tersebut. Beberpa di antaranya adalah Data Kepala Keluarga dan KK miskin tahun 2022 di Kabupaten Sleman, konsep dasar penanggulangan kemiskinan, catatan analisis, strategi kebijakan dan program perecepatan penurunan kemiskinan, struktur TPK, fasilitas TPK, serta pelaporan TPK Kalurahan. (Suharno/KIM Kertomandiri Turi)

Sleman – Menanggapi aktivitas vulkanik Gunung Merapi, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyatakan kondisi masih aman dan mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Namun demikian perlu untuk hati-hati dan tetap waspada dalam menyikapi erupsi Gunung Merapi yang terjadi sejak Sabtu (11/3) lalu.

Imbauan ini disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Informasi dan Rekam Data Administrasi Kependudukan (Sisir Adminduk) di Balai Kalurahan Pakembinangun hari ini, Senin (13/3/2023).

Menurut Kustini, aktivitas gunung Merapi saat ini berbeda dengan kondisi pada tahun 2010 yang lalu. Ia menjelaskan kondisi Merapi saat ini mengalami peningkatan aktivitas vulkanik namun masih dalam status siaga, artinya  aktivitas vulkanik yang tinggi tapi masih dalam radius zona yang direkomendasikan.

“Kondisi masih aman, masyarakat tidak perlu panik dan belum saatnya dievakuasi, hanya bersiap-siap bila terjadi kenaikan eskalasi bahaya yang ditandai dengan semakin jauhnya luncuran awan panas yang melewati zona yang direkomendasikan,” jelas Kustini.

Selain itu, Kustini juga menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman melalui BPBD Sleman telah menyiapkan tim evakuasi sampai pada tingkat RT, RW, Dusun dan Kalurahan.

Menanggapi pernyataan bupati, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, Makwan menjelaskan bahwa BPBD telah menyiapkan tim evakuasi  beserta armada baik yang dimiliki secara mandiri, maupun armada pendukung yang disiapkan Pemkab Sleman.

“Selain menyiapkan tim evakuasi dan armada, BPBD Sleman juga telah menyiapkan jalur evakuasi, rambu-rambu evakuasi, dan menyiapkan barak pengungsian,” jelas Makwan.

Kemudian sebagai persiapan apabila kondisi sudah sangat kritis, dan dinilai membahayakan warga masyarakat, akan dibunyikan tanda peringatan berupa bunyi sirine. Tanda peringatan ini telah disiapkan di 36 titik yang tersebar di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III yang dekat dengan pemukiman warga dan dilengkapi petugas Early Warning System (EWS).

“Kami sampaikan bahwa saat ini belum perlu dilakukan evakuasi, namun jika kondisi sudah mengkhawatirkan dan membahayakan, tahapan yang akan dilakukan yaitu mengumpulkan masyarakat di titik kumpul yang telah disepakati bersama lebih dulu. Kemudian masyarakat akan dipandu tim evakuasi menuju tempat pengungsian,” jelasnya.

Makwan juga menyatakan bahwa BPBD Kabupaten Sleman telah menyiapkan sebanyak 32 Barak Pengungsian yang terletak di 3 Kapanewon yaitu Turi, Cangkringan dan Pakem dan tersebar di 7 Kalurahan.