Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bangka melakukan kunjungan studi tiru di Pemerintah Kalurahan Condongcatur dengan tema Penguatan dan Pengelolaan Program PKK untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Kamis (9/3/2023).

Dalam sambutannya, Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji mengatakan bahwa Condongcatur memiliki berbagai potensi yang telah dikembangkan, salah satunya disektor UMKM dan tergabung dalam Forkom UMKM Condongcatur.

“Pemerintah Condongcatur bermitra dengan Ruang 412 untuk pengembangan UMKM, dimana produk yang dihasilkan oleh kelompok UMKM  dibantu pemasarannya secara digital, diolah, dikurasi oleh mereka anak-anak muda yang paham akan dunia digital marketing,” jelas Reno.

Ruang 412 sendiri adalah perusahaan inkubasi bisnis, community, dan collaboration yang memiliki perhatian serius terhadap pembangunan ekosistem bisnis industri UMKM, berlokasi di Pandeansari, Gandok, Condongcatur.

Ditambahkan bahwa selain UMKM yang dikelola dengan baik, pengelolaan Pertashop dan Pasar Kolombo sebuah pasar desa saat ini juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Condongcatur.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bangka, Dalian Amri mengatakan, terpilihnya Condongcatur sebagai tujuan studi tiru kali ini dirasa tepat karena memang terbukti Condongcatur mengukir banyak prestasi, di antaranya masuk ke dalam peringkat 6 besar nasional terkait penilaian administrasi desa dan sukses menjadi kampung KB serta kampung layak atau ramah anak.

Dalian berharap adanya studi tiru terkait inkubasi UMKM di Condongcatur dapat menjadi motivasi lebih bagi para penggerak di Kabupaten Bangka. “Meniru sekaligus dapat mengembangkan dari apa yang telah dilakukan Condongcatur, sehingga dari pengalaman ini kami dapat lebih memberi ruang dan pelayanan maksimal bagi para pelaku UMKM, mengembangkan serta memasarkan produk Bangka lebih luas dan lebih baik,” pungkasnya. (Wasana/KIM Depok).

Kundha Kabudayan (Dinas Kebudayaan) Kabupaten Sleman menggelar Workshop Penulisan Asal-Usul Penamaan Pedukuhan yang berlangsung di Restoran Pringsewu pada Kamis (9/3/2023).

Workshop tersebut diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari penulis-penulis yang telah lolos seleksi dan penulis Toponimi (asal-usul padukuhan) pada pada tahun 2022.

Acara itu dibuka oleh Kepala Kundha Kabudayan Kabupaten Sleman, Edy Winarya yang menyampaikan dukungan penuh terhadap program itu. “Buku ini sangat mahal nilainya pada masanya kelak, sebagai dokumen cerita sejarah untuk generasi yang akan datang dan nama Anda sebagai penulis akan terkenang di situ, maka silakan dibuat sebaik-baiknya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Budi Sardjono, redaktur pelaksana majalah Memetri Kundha Kabudayan Sleman yang bertindak sebagai narasumber memaparkan bahwa untuk membuat cerita yang menarik, penulis harus terjun langsung ke lapangan. “Tak cukup sekali demi mendapatkan sumber cerita sejarah dan kemudian meramunya sebagai tulisan yang menarik,” lanjutnya.

Sementara Sutopo Sugihartono selaku narasumber kedua yang juga redaktur majalah Memetri dan mantan redaktur Kedaulatan Rakyat selama 35 tahun memaparkan materi tentang teknik penulisan asal usul sejarah pedukuhan dengan teknik 5W + 1H dan piramida terbaik.

Wiwien Widyawati Rahayu, dosen FIB UGM sebagai narasumber ketiga memberikan materi tentang sumber data sebagai referensi tulisan. “Sumber data itu sangat penting untuk kelayakan sebuah tulisan, maka mencari sumber data baik dari narasumber ataupun dari dokumen atau buku, mutlak dilakukan,” paparnya.

Kemudian pemateri yang terakhir adalah Latief Noor Rochmans, menyampaikan materi tentang foto jurnalistik seperti aspek foto, hal-hal yang perlu diperhatikan saat memotret dengan handphone, hal-hal yang perlu dihindari, dan teknik memotret yang baik. (Eny Ms/KIM Sumber Biwara Moyudan)

Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Panwascam Ngaglik mengadakan acara bertajuk Rakor Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih) yang Inklusif pada Kamis (/9/3/2023) di Ruang Rapat RM. Baleroso, Ngaglik, Sleman.

Acara tersebut dihadiri oleh Diah Retnowati dari Divisi Data PPK Ngaglik dan Arifin Muhammadiyah dari Kordiv Partisipasi Masyarakat Panwascam Ngaglik yang bertindak sebagai narasumber. Selain itu, juga hadir pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) se-Kapanewon Ngaglik, Kaur Tata Laksana se-Kapanewon Ngaglik, Kepala Jawatan Umum Ngaglik, Anggota PPS se-Kapanewon Ngaglik, serta pengurus ponpes sebagai audiens.

Dalam paparannya, Diah menyatakan bahwa sesuai peraturan peraturan perundang-undangan, setiap WNI yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah, tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan dan bukan anggota TNI/POLRI memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu 2024.

“Pada saat ini pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan metode pencocokan dan penelitian (coklit) oleh pantarlih guna memastikan setiap orang yang memiliki hak terdata dalam daftar calon pemilih,” terang Diah.

Diah melanjutkan, proses yang memperlakukan semua orang secara sama, tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. Bahkan demi menghasilkan data yang komprehensif pantarlih juga bertugas mengidentifikasi pemilih berkebutuhan khusus (disabilitas) agar dalam tahapan-tahapan selanjutnya kebutuhan khusus tersebut bisa lebih terakomodir.

Sementara itu, Arifin mengingatkan kepada semua pihak mengenai pentingnya inklusivitas dalam tahapan pemilu, termasuk di dalamnya tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

“Harapannya, siapa pun mempunyai kesempatan sama untuk berperan menjadi penyelenggara ataupun mempunyai tingkat kenyamanan yang sepadan ketika menyalurkan hak pilihnya dalam proses pemungutan suara nanti,” ujar Arifin.

Menanggapi materi yang di sampaikan, Nugroho dari PPDI Ngaglik sangat berharap bahwa nantinya aksesibilitas dalam Pemilu dapat terbuka lebar. “Tidak hanya bagi teman-teman disabilitas, tapi juga bagi pemilih pada umumnya, seperti lansia, ibu hamil, pemilih pemula ataupun kelompok rentan yang lain,” jelasnya.

Pada kesempatan selanjutnya, Rohman selaku ketua PPDI Kapanewon Ngaglik menyerahkan data anggotanya kepada Ketua PPK Ngaglik untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pemutakhiran data dengan disaksikan oleh semua hadirin dan Komisioner Panwascam Ngaglik.

Edi Rahmat Hidayat selaku Ketua Panwascam Ngaglik menitipkan pesan kepada semua yang hadir agar dapat berperan serta aktif mengawal hak pilih semua lapisan masyarakat agar terdaftar sebagai calon pemilih dalam gelaran pemilu.

“Tentunya menjadi penting bagi kami sebagai pengawas untuk memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai asasnya yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil bagi siapa pun,” ujar Edi.

Menanggapi hal yang sama, Dita Hendri Irawan, Ketua PPK Ngaglik menyampaikan apresiasi terhadap acara rakor kali ini maupun terhadap semangat dari semua pihak yang secara partisipatif menyampaikan ide gagasan dan memberikan sumbangsih data demi tercapainya Pemilu yang aksesibel dan inklusif.

“Dalam pandangan kami, tahapan Pemilu yang aksesibel adalah idaman dari semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraannya. Sehingga sebagaimana PPK-PPS sebagai pelaksana teknis, panwas, pemilih dan peserta Pemilu tentunya mempunyai peran penting yang sama besar dalam kerangka aksi saling menopang, gotong royong dan berbagi peran ‘sithik eding’ demi mencapai penyelenggaraan Pemilu yang inklusif tersebut,” pungkas Dita Hendri. (DHI/ KIM Ngaglik)

Sleman – Masyarakat Kalurahan Tamanmartani boleh merasa senang. Pasalnya, di Kalurahan mereka saat ini telah tersedia sebuah layanan kesehatan masyarakat berbentuk Posyandu Prima. Posyandu Prima sendiri merupakan bentuk transformasi sistem kesehatan yang salah satunya adalah mengintegrasikan pelayanan kesehatan primer.

“Posyandu Prima diharapkan memiliki standarisasi pelayanan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang tak terbatas hanya pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Bahkan menjangkau kesehatan remaja, dewasa, hingga lansia,” ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Isa Dharmawidjaja saat membuka Pelayanan Posyandu Prima di Aula Balai Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Kamis (9/3/2023).

Isa menuturkan, Posyandu Prima merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan secara terintegrasi di kalurahan.

“Saat ini potensi Posyandu di Kabupaten Sleman sebanyak unit dengan rincian 2,41% Pratama, 3,58% Madya, 13,68% Purnama, dan 80,33% Mandiri dengan total Posyandu aktif sebanyak unit (94,01%),” terang Isa.

Posyandu Prima yang berada di tingkat kalurahan merupakan pemberi layanan kesehatan yang berintegrasi dari Pustu dan Poskesdes. Posyandu Prima memberi pelayanan kesehatan dan bertanggung jawab terhadap hasil status kesehatan masyarakat di kalurahan yang dipantau secara berkala.

“Kegiatan Posyandu diperkuat dengan kegiatan kunjungan rumah oleh Kader yang dilakukan secara terencana. Kegiatan di Posyandu tetap dilakukan pembinaan oleh Puskesmas dan Pokjanal di wilayah kerjanya,” jelas Isa lagi.

Isa juga mengapresaisi langkah Pemerintah Kalurahan Tamanmartani yang telah mendukung peluncuran Posyandu Prima di Kalurahan Tamanmartani. Dirinya berharap, keberadaan Posyandu Prima ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sleman, khususnya di Kalurahan Tamanmartani.

“Sehingga berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Isa.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes DIY, Endang Pamungkassiwi. Ia mengapresiasi peluncuran Posyandu Prima di Kalurahan Tamanmartani sebagai Posyandu Prima yang pertama di DIY.

“Ini merupakan bentuk dukungan terhadap langkah pemerintah untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, di mana Presiden Jokowi telah meminta agar 90 persen warga mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satunya lewat Posyandu Prima ini, di mana Sleman merupakan kabupaten pertama yang meluncurkan,” ujar Endang.

Endang menuturkan, di Posyandu Prima ini nanti masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan melalui skrining secara sederhana, sehingga dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini.

“Posyandu Prima akan melakukan skrining sederhana, untuk memastikan kondisi pasien. Jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut, maka akan dirujuk ke puskesmas. Sehingga di puskesmas nantinya sudah tahu bahwa si pasien menderita apa. Jadi pelayanan akan lebih optimal,” jelas Endang.

Dirinya berharap, dengan layanan yang diberikan, Posyandu Prima ini dapat memberikan manfaat dan memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan yang diberikan, serta dapat membantu kinerja puskesmas dalam memberikan penanganan kesehatan secara optimal.

Sleman – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman melaksanakan acara Pelantikan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Bersama lkd Kabupaten Sleman berdasarkan SK Kepala Dinas PMK Sleman Nomor 012/ tentang Susunan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Milik Kalurahan  Bersama lkd Kabupaten Sleman Periode 2023 – 2028 bertempat di Kantor BBPPMDDTT Sleman, Rabu (8/3/2023).

Kepala Dinas PMK Sleman, Samsul Bahri, mengucapkan selamat mengemban amanah sebagai pengurus asosiasi BUMKal Bersama lkd Kabupaten Sleman Periode 2023 – 2028 dan berharap  BUMKal Bersama lkd akan semakin maju dengan program-program yang lengkap yang mampu berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pengurus Asosiasi BUMKal Bersama lkd menjembatani dan menjadi mitra bagi Pemda dan pihak-pihak lain untuk pengembangan BUMKal Bersama lkd di Sleman,” ujar Samsul.

Samsul menuturkan, pelaksanaan Transformasi/ Pembentukan Eks PNPM  menjadi BUMKal Bersama merupakan amanah dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 73. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Pembentukan BUMKALMA ikd pelaksanaan sampai dengan bulan Februari tahun 2023.

“Selain itu juga sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama lkd,” terang Samsul.

Pada periode ini Asosiasi BUMKal Bersama lkd Kabupaten Sleman dipimpin oleh saudara Abdul Hamid Kurniawan beserta 15 Jajarannya .

Dari 17 Kapanewon di Kabupaten Sleman sebelumnya telah ada 10 Kapanewon yang memiliki PNPM Mandiri yaitu Kapanewon Gamping, Minggir, Sayegan, Godean, Mlati, Depok , Cangkringan, Kalasan. Berbah dan Kapanewon Prambanan yang saat ini telah bertransformasi menjadi BUMKal Bersama lkd.

Di Kabupaten Sleman Kalurahan sudah melaksanakan Musyawarah Kalurahan penetapan tranformasi dan Kapanewon sudah melaksanakan Musyawarah Antar Kalurahan (MAK) Hal ini merupakan kerja keras dari semua pihak baik dari tingkat Kalurahan, tokoh masyarakat di tingkat Kalurahan, tingkat Kapanewon, UPK, Pendamping Desa dan dari Dinas PMK sehingga semua Musyawarah Kalurahan dan Musyawarah Antar Kalurahan dapat terselenggara dengan baik

Sementara Ketua Penasehat BUMKal Bersama lkd Kapanewon Depok, Reno Candra Sangaji yang juga menyampaikan melalui  Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri, Desa /Kalurahan akhirnya menemukan institusi baru yang menjadi pengelola baru bagi eks PNPM Mandiri pedesaan.

“Dengan harapan di samping secara hukum, secara kelembagaan kuat posisinya juga diharapkan terjadi transformasi bisnis yang ada didalamnya tidak hanya simpan pinjam saja tetapi BUMKal Bersama lkd ini terbuka untuk melakukan kerjasama bisnis antar Kalurahan,” tuturnya. (Wasana/KIM Depok)