Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk optimalkan administrasi kependudukan melalui program Sosialisasi Informasi dan Integrasi Rekam Administrasi Kependudukan (Sisir Adminduk) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sleman. Program Sisir Adminduk ini dilaksanakan di tingkat Kalurahan dari masing – masing Kapanewon di Sleman.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan bahwa kegiatan Sisir Adminduk ini merupakan salah satu upaya Pemkab Sleman dalam mengedukasi serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan.

“Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan tertib administrasi kependudukan (adminduk) harus diiringi dengan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi kependudukan. Maka dari itu Sisir Adminduk ini hadir sekaligus dengan dilaksanakannya pelayanan adminduk,” jelas Kustini saat meninjau kegiatan Sisir Adminduk di Balai Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Selasa (7/3/2023).

Pada kesempatan tersebut Kustini juga mengajak masyarakat agar peduli terhadap tertib adminduk untuk mewujudkan pemutakhiran data kependudukan sehingga mempermudah seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan yang berbasis data kependudukan.

Penyelenggaraan Sisir Adminduk akan dilaksanakan sampai dengan 21 Maret 2023 mendatang secara bergilir 17 Kalurahan yang mewakili 17 kapanewon. Sisir Adminduk meliputi kegiatan sosialisasi bagi Perangkat Kalurahan, Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan berbagai pihak lainnya. Selain itu, di setiap pelaksanaannya, terdapat pelayanan dokumen kependudukan baik Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan bagi penduduk non muslim.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman Susmiarto menuturkan bahwa selain diselenggarakan pelayanan adminduk, pihaknya juga bekerjasama dengan BPJS untuk menyediakan Pelayanan Mobile Customer Service (MCS) BPJS Kesehatan yaitu melayanai Pendaftaran peserta baru, perubahan jenis kepesertaan, perubahan data (identitas, alamat, faskes tingkat I, kelas) dan pengajuan reaktivasi segmen penerima bantuan iuran (PBI-JK)

Sleman – Jabatan pamong jagabaya memiliki peran penting dan  strategis, utamanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Namun saat ini jabatan pamong jagabaya Sumbersari masih lowong. Untuk itulah dilakukan Sosialisasi Lowongan Pamong Jagabaya Kalurahan Sumbersari, Kapanewong Moyudan.

“Lowongan harus segera diisi. Rekrutmen kita lakukan secara objektif dan transparan,” kata Sukadi Lurah Sumbersari Selasa (7/3/2023) di Kantor Kalurahan Sumberadi, Moyudan, Sleman.

“Semoga akan terpilih putra terbaik Sumbersari untuk mengisi lowongan tersebut,” imbuh Sukadi.

Jabatan jagabaya Kalurahan Sumbersari lowong karena Bambang Sunarto selaku Jagabaya pensiun tahun 2022. Junaidi yang juga carik kemudian ditunjuk sebagai Plt Jagabaya Sumberari. 

Lurah Sumbersari sendiri telah membentuk panitia panitia pengangkatan pamong yang terdiri dari unsur pamong kalurahan, BPKal dan tokoh masyarakat.

“Rekrutmen dilakukan secara terbuka, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan,”  kata Ridwan Ketua Panitia di rumah Dukuh Tumut Sumbersari saat sosialisasi.

Pelaksanaan sosialisasi mulai Senin (6/3/2023) sampai dengan Rabu (8/3/2023). Sosialisasi dilakukan di rumah dukuh atau yang ditunjuk di Pedukuhan I s.d. XIII.  Sosialisasi di setiap pedukuhan dihadiri 20 orang terdiri dari RT RW dan tokoh masyarakat setempat.  Materi sosialisasi di antaranya jadwal, persyaratan bakal calon, test hingga pelantikan calon terpilih. (Edy/KIM Sumber Biwara Moyudan)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Margoluwih menggelar Sosialisasi Desa (Sosdes) berkaitan dengan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Tahun 2023 bertempat di Pendopo Padukuhan Klangkapan II, Margoluwih, Seyegan, Selasa (7/3/2023). Sosialisasi ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi Pamsimas tingkat Kabupaten beberapa hari lalu.

Sunaryo, Lurah Margoluwih menyampaikan bahwa wilayah Klangkapan II yang terdiri dari 3 RW ini pada tahun 2018 memang telah mendapat bantuan Program Pamsimas.

“Namun cakupan pelayanan belum mencukupi, terlebih karena kualitas air yang tidak memenuhi syarat kemudian wilayah RW 7 yang tidak ada sumur gali sehingga perlu dilakukan perluasan dengan cara penambahan cakupan pelayanan. Direncanakan juga untuk program perluasan ini cakupan pelayanan sampai dengan dukuh Klaci,” ukar Sunaryo.

“Saya berharap Klangkapan II dan Klaci kebutuhan air minumnya dapat terpenuhi pada tahun ini,” imbuhnya.

Senada dengan Lurah Margoluwih, Rini Nurhidayati, Kawat Kemakmuran Kapanewon Seyegan menyampaikan bahwa perluasan program Pamsimas tersebut dengan cara menargetkan tambahan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 160 SR yang akan menambah 115 SR yang sudah terpasang pada program Pamsimas yang dulu.

Rini juga mengingatkan adanya swadaya in kind 10 % dari dana hibah APBN tersebut dapat dipenuhi. Selain itu Rini juga menambahkan pada pertemuan kali ini dibentuk pengurus KP SPAMS sebagai pengganti KKM yang dulu sudah pernah terbentuk.

Yanuar, Koordinator Pamsimas Kabupaten Sleman, dalam sosialisasinya menyampaikan tentang tujuan Pamsimas tahun 2023 yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan dengan pendekatan berbasis masyarakat.

“Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk program Pamsimas tahun ini tidak dibarengi dengan pembangunan fisik sanitasi, jadi hanya fokus intuk pembangunan sarana air minum,” terang Yanuar.

Yanuar menambahkan bahwa Klangkapan II ini memenuhi syarat untuk mendapat program Pamsimas karena kriteria kalurahan sasaran terpenuhi yaitu cakupan akses air minum layak belum 100 %, tidak termasuk daerah layanan PDAM, mempunyai sumber air baku atau SPAM Eksisting yang bisa dikembangkan, kesanggupan masyarakat berkontribusi 10 %, dan kesanggupan kalurahan untuk pengembangan SPAM terbangun

“Dengan kata lain program air minum ini merupakan kebutuhan dasar yang mempunyai syarat berkaitan dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan,” imbuhnya.

Untuk efisiensi waktu, Yanuar mengatakan pendampingan fasilitator akan segera dilakukan dengan target penyusunan RKM (Rencana Kerja Masyarakat) pada bulan Maret ini.

“Sifat dari RKM di Klangkapan II ini adalah review terhadap RKM yang pernah disusun. Yang tidak kalah pentingnya adalah uji kualitas air katena digunajan untuk penyusunan DED,” tutur Yanuar.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan juga pembentukan Pokmas dan KP SPAM sebagai pengelola sarana terbangun, yang dipandu oleh Dewi, seorang fasilitator sosial. Dewi juga menjelaskan mekanisme pencairan dana dengan 2 tahap pencarian, ketentuan rekening Pokmas dan survey harga untuk pengadaan barang.

“Harapan konsultan pendamping, pelaksanaan program Pamsimas di Klangkapan II ini tidak hanya tepat sasaran, tepat Waktu, tepat dana tapi juga tepat administrasi.  Pendamping juga menyinggung bahwa sebelum diserahkan kepada masyarakat akan dilakukan uji fungsi sarana terbangun,” terang Dewi.

Setelah dilakukan tanya jawab dengan peserta sosialisasi, dilanjutkan dengan survey lokasi sumber mata air yang digunakan. Acara yang digelar pada pukul wib tersebut berakhir pada pukul wib. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Sebagai upaya pencegahan maraknya praktik politik uang yang terjadi pada perhelatan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 mendatang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman menggelar rapat koordinasi bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di tingkat kecamatan guna mendorong beberapa wilayah kalurahan di Kabupaten Sleman untuk membentuk Tim Fasilitator Desa Anti Politik Uang (APU).

Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Media Center Bawaslu Sleman, Selasa (7/3/2023) siang dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Arjuna Al Ichsan Siregar. Turut hadir dalam rapat, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Ibnu Darpito beserta Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa  Mujibur Rahman, dan Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sleman, Dwi Febrianto dengan peserta rapat Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Gamping, Pakem, Sleman, Ngaglik, dan Minggir dimana terdapat Desa Anti Politik Uang di masing-masing wilayahnya.

Arjuna mengungkapkan bahwa di wilayah Kabupaten Sleman terdapat rintisan Program Desa Anti Politik Uang diantaranya Desa Ambarketawang (Kapanewon Gamping), Desa Candibinangun (Kapanewon Pakem), Desa Trimulyo (Kapanewon Sleman), Desa Sendangsari (Kapanewon Minggir), serta Desa Sardonoharjo yang berada di Kapanewon Ngaglik.

Menurutnya Program Desa Anti Politik Uang merupakan program dari bawaslu yang belum tersosialisasi secara optimal di masyarakat. Selain itu, membentuk budaya masyarakat yang bersih dari politik uang bukan merupakan pekerjaan yang gampang untuk dilakukan. Karenanya, Program Desa Anti Politik Uang dapat dijadikan sebagai langkah strategis guna meminimalisir praktek politik uang yang menjadikan sisi buruk dari pelaksanaan demokrasi di Republik Indonesia.

“Bawaslu bertekat menjunjung tinggi semangat demokrasi melalui gerakan anti politik uang di masyarakat dan siap berkolaborasi dengan Pemerintah Desa/Kalurahan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi di wilayah Kabupaten Sleman,” tutur Arjuna.

Diharapkan melalui gerakan Desa Anti Politik Uang yang merupakan suatu gerakan moral bisa menjelma menjadi gerakan sosial yang tertanam dalam diri di semua lapisan masyarakat. Sehingga desa terkait dapat mendeklarasikan sebagai Desa Anti Politik Uang lantaran masyarakat perdesaan dinilai cukup rawan terlibat dalam politik uang.

Pihaknya selalu terbuka dan siap menjalin sinergitas bersama Pemerintah Desa/Kalurahan guna melakukan sosialisasi anti politik uang melalui pembuatan flyer, spanduk, ataupun media yang lain. Tujuannya adalah memastikan munculnya peran serta aktif dari masyarakat desa untuk melakukan pengawasan secara mandiri dan memicu keberanian masyarakat menolak adanya politik uang.

“Sedangkan tujuan besar pengembangan Desa APU antara lain mencegah pelanggaran pemilu, dan mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas di Kabupaten Sleman, mengimplementasikan kampanye publik Desa/Kalurahan Anti Politik Uang melalui gerakan seni-budaya, serta membentuk Tim Fasilitator Desa APU yang dapat mengawal proses demokrasi di tingkat desa/kalurahan setempat,” pungkas Arjuna. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman –Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, membuka sekaligus memberikan arahan pada Sosialisasi Kelompok Kerja (Pokja) Ibu PAUD Tingkat Kalurahan Se-Kabupaten Sleman. Acara yang diselenggarakan pada Senin (6/3/2023) di Pendopo Rumah Dinas Bupati itu, menghadirkan 75 Kamituwo untuk berdiskusi untuk mendorong program kerja Pokja Ibu PAUD di kalurahan di Kabupaten Sleman dalam mewujudkan PAUD yang berkualitas.

Kustini, menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Pokja Ibu PAUD di Tingkat Kalurahan. Bupati menjelaskan, hal itu menjadi wujud untuk meningkatkan suasana proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan keterampilan diri.

Kustini memberikan arahan, agar sosialisasi dapat ditindaklanjuti oleh Pokja PAUD di tiap-tiap kalurahan dengan melibatkan masyarakat dan organisasi mitra PAUD. Dengan begitu, diharapkan pendidikan anak usia dini di wilayah masing-masing dapat lebih maju dan berkembang.

“Saya yakin dengan landasan pendidikan yang kuat dari keluarga serta dibarengi dengan kualitas pendidikan formal akan terbentuk generasi Sleman yang cerdas, berkualitas dan berakhlak mulia,” ujar Bupati.

Kustini melanjutkan, Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya untuk memfasilitasi pendidikan dan perkembangan setiap anak Sleman. Dan melalui kegiatan pembentukan Pokja Ibu PAUD, diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan peran Ibu PAUD di tingkat kalurahan.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Ery Widaryana, mengatakan peran Ibu PAUD memiliki peran penting dalam proses layanan PAUD. Sehingga, Ery memberikan arahan agar Ibu PAUD dapat membangun komunikasi serta relasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Ibu PAUD harus lebih ditingkatkan lagi. Ibu PAUD diharapkan dapat membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di wilayah masing-masing yang memiliki potensi untuk mengembangkan layanan Paud,” kata Ery.

Untuk menciptakan layanan PAUD berkualitas, Dinas Pendidikan menghadirkan narasumber yang berasal dari Pokja Ibu PAUD Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK), dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).