Sleman – Guna memperingati Hari Pers Nasional ke-38 di Tahun 2023 ini, Paguyuban Sastra Budaya Jawa (Pasbuja) Kawi Merapi Kabupaten Sleman bersinergi dengan Programa Empat Radio Republik Indonesia (RRI Pro 4) Yogyakarta menggelar Dialog Budaya Pendhapa dengan mengangkat tema jurnalisme untuk sastra dan budaya jawa yang berlangsung di Studio RRI Pro 4 Kotabaru, Yogyakarta, Selasa (28/2/2023) malam yang disiarkan secara live streaming pada frekuensi FM 106.6 MHz – AM. 1107 KHz.

Dialog budaya yang dipandu oleh Sugiman Dwi Nurseto menghadirkan Sekretaris Forum Kelompok Informasi Masyarakat (FKIM) Sembada Kabupaten Sleman, Adnan Iman Nurtjahjo bersama Praktisi Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini sekaligus Penggiat Sastra Jawa, Sabatina Rukmi Widiasih.

Mengawali perbincangannya, Adnan Iman Nurtjahjo yang juga sebagai anggota Pasbuja Kawi Merapi Kabupaten Sleman menuturkan bahwa yang terpenting tidak semata merayakan adanya hari pers, namun di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mau tidak mau akan membutuhkan pers guna mendapatkan berita maupun informasi untuk dikonsumsi.

“Karenanya, Pers atau media jurnalistik merupakan wadah atau saluran untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial di kehidupan sehari-harinya,” tutur Adnan.

Adapun berbagai manfaat media jurnalistik bagi masyarakat antara lain sebagai sarana informasi, edukasi, hiburan, kontrol sosial, serta dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang tumbuh menjadi sebuah industri media yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit.

“Kaitannya dengan sastra jawa yang memiliki peranan penting dalam membangun peradaban masyarakat. Hal ini disebabkan dengan adanya karya sastra baik lisan maupun tulis maka masyarakat dapat mengembangkan ide dan gagasan, serta mewariskan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda,” lanjut Adnan.

Di sisi lain, Pegiat Sastra Jawa, Sabatina Rukmi Widiasih menguraikan beberapa hal mengenai kompetensi sebagai jurnalis. Menurutnya seorang Jurnalis harus berusaha terus mengasah keterampilannya secara professional dalam menulis artikel yang menarik dan layak dikonsumsi masyarakat. Selanjutnya berupaya menambah wawasan dan pengetahuan tentang artikel yang ditulis sehingga menghasilkan karya sastra yang dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai pembacanya.

“Sebagai sorang jurnalis juga harus dapat bersikap santun dan memiliki etika saat menggali data bahan berita dari narasumber atau yang diwawancarai. Serta dapat menjaga harkat dan martabat manusia tentang karya yang dihasilkan, tak terkecuali menjaga harga diri dan memanusiakan manusia,” urai Widi panggilan akrabnya.

Di akhir dialog, Ia mengatakan selain memiliki pengetahuan yang luas, sebagai penulis yang baik harus selalu berinovasi dan kreatif dalam menuliskan karyanya supaya dapat melakukan pengamatan menggunakan panca indera, melalui gambar, tulisan maupun suara, serta mampu mengolah informasi sebelum akhirnya disiarkan atau dipublikasikan pada khalayak. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Percepatan penambahan penduduk serta perubahan pola kehidupan dan aktivitas manusia bisa menyebabkan perubahan iklim yang bisa dirasakan dengan menikatnya suhu udara, pola hujan yang berubah ubah, banjir dan bencana lain yang bisa mengancam kehidupan.

Untuk mengurangi dampak tersebut, perlu dilakukan skema penyesuaian terhadap perubahan iklim serta penanganan untuk mengurangi risiko perubahan iklim sehingga bisa memperkecil dampak bencana yang mungkin terjadi.

Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( DLHK) Kabupaten Sleman melakukan kegiatan Sosialisasi  Dan Pembinaan  Kepada Masyarakat  Kampung Sanggrahan, Berbah, Sleman, DIY, melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM)  pada Selasa (28/2/2023) di Balai Pertemuan Kampung Sanggrahan, Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman.

Dewi Setyawati, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLH Sleman menyampaikan bahwa perubahan iklim yang terjadi merupakan hasil dari perbuatan aktivitas manusia seperti pembakaran, pemakaian energi fosil berlebihan, penggunaan produk modern yang dapat menimbulkan efek rumah kaca, sehingga dampaknya bisa dirasakan saat ini.

“Seperti peningkatan suhu, berubahnya pola musim hujan, kegagalan panen petani air rob dan lain sebagainya yang bisa mengancam kehidupan manusia,” terang Dewi.

Menurutnya, salah satu cara untuk mengurangi dampak bencana adalah dengan adaptasi dan mitimigasi bencana. Adaptasi adalah penyesuaian pola hidup manusia dengan perubahan iklim yang terjadi. Sedangkan mitigasi adalah suatu perlakuan manusia untuk mengurangi risiko  dampak kerusakan akibat perubahan iklim.

“Banyak hal sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim seperti mengelola sampah, tidak melakukan pembakaran, membuat sumur resapan, membuat biopori, hemat air, menanam pohon, pemanfaatan air hujan, hemat listrik, penggunakan energi terbarukan seperti bioagas juga solar dan lain sebagainya. Tetapi juga yang penting adalah pola hidup sehat harus tetap dilaksanakan,” terang Dewi.

Dalam hal penanganan dan pengurangan dampak perubahan iklim ini pemerintah melalui dinas lingkungan hidup akan selalu mendorong,  memfasilitasi dan mengevaluasi masyarakat melalui  program kampung iklim.

Dalam melakukan evaluasi kampung iklim, lanjut Dewi, pemerintah bukan menilai kegiatan seperti lomba namun lebih melihat kegiatan masyarakat dalam melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang berkelanjutan

“Jadi dalam kegiatan PROKLIM itu bukan lomba meski nanti nya juga akan ada kriteria bentuk apresiasi pemerintah,” jelas Dewi lagi.

Ia menambahkan untuk evaluasi tahun ini ada sebelas lokasi yang mengajukan evaluasi PROKLIM, salah satunya adalahg kampung Sanggrahan Berbah.

“Harapannya masyarakat lebih semangat bukan untuk meraih kemenangan tetapi untuk menjadikan daerahnya lebih baik, indah dan nyaman untuk ditempati,” imbuh Dewi.

Lurah Tegaltirto, Sarjono merasa bangga bahwa salah satu wilayahnya mendapatkan sosialisasi proklim yang juga nantinya akan mendapat evaluasi dari pemerintah.

“Memang masyarakat kita itu terlalu terlena oleh keadaan alam yang subur dan serba ada sehingga terlupakan bahwa ada bencana yang mengancam,” kata Sarjono.

“Sebenarnya dari tradisi warisan leluhur kita diajarkan untuk mitimigasi bencana seperti pembuatan lubang sampah, pembuatan kolam ikan, penggunaan pupuk kompos, penanam lahan pekarangan yang disebut karang kitri cuma kita kurang memperhatikan warisan tersebut. Semoga dengan evaluasi proklim ini bisa menjadi contoh kampung yang lain untuk penanganan perubahan iklim,” harap Sarjono.

Sedangkan Ringgo Anthoni Surya, selalu Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Berbah berharap masyarakat Sanggrahan bisa melaksanakan proklim sebagai pola hidup keseharian, bukan hanya saat pelaksanaan evaluasi saja.

“Pemerintah kapanewon Berbah bersama Forum Lingkungan Hidup Berbah akan selalu membantu apa yang dilakukan masyarakat untuk pengurangan dampak bencana akibat perubahan iklim dan pengelola lingkungan,” ujar Ringgo. (Kusnadi/KIM Berbah)

Sleman – Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melaksanakan  Kegiatan Workshop Penyusunan Standar Tenaga Pendidik Lembaga Pendidikan Al-Qur’an pada Senin (27/2/2023) – Selasa (28/1/2023) di Hotel Grand Dafam Ancol. Peserta kegiatan ini adalah Perwakilan Akademi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Mitra Lembaga Pendidikan Al-Quran  dan  Pegawai Kementerian Agama Pusat.

Workshop sendiri terbagi ke dalam beberapa sesi, salah satunya sesi diskusi Kelompok Terpumpun Standar Tenaga Pendidik Lembaga Pendidikan Alquran. Dalam momen ini diskusi dibagi 2 kelompok besar dengan tema yang berbeda. Tema kelompok pertama membahas kualifikasi akademik dan kompetensi. Sedangkan kelompok kedua membahas standart kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan.

Banyak usulan muncul dalam sesi diskusi tersebut, seperti perlunya lembaga sertifikasi pendidik Al-Quran sehingga menunjang akreditasi lembaga. Ada juga usulan agar Sanad keilmuwan pendidik Al-Quran yang jelas sehingga tidak mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan moderasi beragama maupun esensi pembelajaran Al-Quran yang benar. Selain itu, ada beberapa catatan aspek sikap yang harus dimiliki pendidik agar mampu mengajarkan Al-Quran dan menjadi uswah dengan memuliakan anak dalam pembelajaran yang tanpa kekerasan.

Workshop ini diakhiri dengan Penutupan oleh Kasubdit Pendidikan Al Quran Kyai Mahrus El Mawa yang memberi arahan secara umum juga menekankan hal yang menarik yaitu Kompetensi dan Kualifikasi pendidik Al-Quran memang harus ditingkatkan tetapi ketulusan dan keikhlasan dalam mengajar menjadi poin utama menggapai kemaslahatan dan keberkahan.

“Mengajar Al-Quran orientasinya bukan tarif, tetapi berbagi ilmu dan manfaat,” pungkas Kyai Mahrus. (Sinung Restendy/KIM Gamping)

Sleman – Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo melakukan launching pembayaran pajak dan retribusi melalui integrasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sleman, Selasa (28/2). Bertempat di Meeting Room Hotel Atrium, Bupati Sleman berkesempatan melakukan pembayaran perdana sistem pembayaran pajak dan retribusi melalui QRIS ini.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Budiharto Setiawan dan Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad.

Dalam sambutannya, Kustini mengapresiasi serta menyambut baik acara ini. Ia mengatakan dengan elektronifikasi dalam sektor keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik, mengoptimalkan PAD, dan meningkatkan daya saing Kabupaten Sleman.

“Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang mengatur penerimaan pendapatan dan belania daerah di lingkungan Pemkab Sleman telah ditindaklanjuti dengan penetapan Perbup No. 10.4 Tahun 2021,” ujarnya

Lebih lanjut, Kustini mengatakan dengan diluncurkannya QRIS sebagai pembayaran pajak dan retribusi diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Ia juga berharap dapat dilakukan sinergi dan kolaborasi antara Pemkab Sleman dengan Bank Indonesia dan BPD DIY dalam rangka mensosialisasikan secara masif terkait penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi secara optimal.

“Saya berharap dengan adanya QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi semakin memberikan kemudahan masyarakat dalam bertransaksi,” jelasnya

Sementara itu, Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad mengatakan bahwa BPD DIY akan terus meningkatkan layanan terkait percepatan transformasi keuangan digital ini.

“Kami terus meningkatkan pelayanan dalam rangka percepatan tranformasi digitalisasi dalam memudahkan transaksi keuangan,” jelasnya

Kepala Bank Indonesia Perwakilan DIY, Budiharto juga menyampaikan apresiasi serta menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan bagi pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Ia juga menjelaskan urgensi digitalisasi yakni dapat meningkatnya PAD, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah.

“Harapan kami kolaborasi dan sinergi dengan Pemkab Sleman dapat berlanjut untuk mendukung akselerasi tranformasi keuangan daerah dan akuntabilitas,” ujarnya

Sleman – Kabupaten Sleman berhasil meraih sertifikat Adipura tahun 2022 untuk kategori Kota Sedang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehidupan (KLHK) RI. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh menteri LHK, Siti Nurbaya, kepada Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, pada acara penganugerahan penghargaan Adipura tahun 2022, Gedung Manggala Wanabakti, kantor KLHK RI, Jakarta, pada Selasa (28/2/2023).

Danang mengaku bangga Sleman dapat kembali meraih penghargaan dari KLHK tersebut. Menurutnya penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak dalam hal pelestarian lingkungan di Kabupaten Sleman.

“Penghargaan ini tentunya akan memacu kami Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengelola lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman,” kata Danang.

Dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman tengah berupaya meningkatkan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sleman. Salah satunya, kata Danang, dengan membangun sejumlah tempat pengelolaan sampah mandiri yang diharapkan bisa rampung tahun ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Epiphana Kristiyani, menjelaskan Kabupaten Sleman berhasil meraih sertifikat Adipura ini sebab dianggap memenuhi syarat terkait peningkatan kinerja pengelolaan sampah yang signifikan. Menurutnya, pemantauan Adipura ini dilakukan terhadap beberapa aspek, diantaranya pengurangan sampah, penanganan sampah, kinerja Tempat Pembuangan Akhir dan kinerja Ruang Terbuka Hijau.

Lebih lanjut ia menerangkan bahwa Kabupaten Sleman mempunyai poin lebih, yakni adanya Pengelolaan sampah melalui pengurangan berbasis masyarakat telah berjalan secara mandiri dan pengelolaan Ruang Terbuka hijau yang ada di Kabupaten Sleman.

“Prestasi ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan, diantaranya dengan mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi dari pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara di Kabupaten Sleman,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, menyebutkan penganugerahan Adipura ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Pengelolaan Sampah Nasional (HPSN) tahun 2023. Untuk penghargaan Adipura tahun ini, pihaknya telah melakukan penilaian terhadap sebanyak 258 kabupaten/kota, atau 50,2 persen dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

“Dan hasilnya ada 5 kabupaten/kota yang meraih Adipura Kencana, 80 kabupaten/kota meraih anugerah Adipura, 61 kabupaten/kota meraih sertifikat Adipura, dan 4 kabupaten/kota meraih plakat,” terangnya.