Sebagai kelanjutan kegiatan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di wilayah Kabupaten Sleman untuk menyediakan data sosial ekonomi yang terintegrasi dan akurat, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 21 Mei 2023 mendatang.

Guna mempersiapkan kegiatan Forum Konsultasi Publik di 17 kapanewon, BPS Kabupaten Sleman telah memberikan pelatihan intensif terhadap Asisten Fasilitator yang berlangsung selama 2 hari di Hotel New Saphir Jalan Laksda Adisucipto Nomor 38 Yogyakarta, Kamis (13/4/2023).

Menurut Rina Sri Kalsum Siregar selaku mentor di kelas E sekaligus Instruktur Daerah Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, pelatihan yang dilaksanakan tersebut untuk meningkatkan pemahaman para asisten fasilitator sebelum diterjunkan di lapangan yang sehari sebelumnya diharuskan melakukan pembelajaran secara mandiri karena diharapkan menjadi salah satu unsur penggerak kegiatan FKP.

“Diharapkan setelah selesai mengikuti pelatihan selama dua hari, seluruh asisten fasilitator bisa menjadi petugas yang handal, mumpuni, dan berkualitas, sehingga mendapatkan hasil musyawarah FKP yang baik dan bermanfaat bagi pengambil kebijakan di Pemerintah Kabupaten Sleman,” tutur Rina di hadapan peserta.

Dalam paparan materinya, Rina Kalsum mengungkapkan bahwa kegiatan pendataan awal Regsosek akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial namun juga data kondisi sosial ekonomi keluarga yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai persiapan perencanaan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat dan terarah.

Dirinya juga mengimbau kepada seluruh Lurah se-Kabupaten Sleman dapat berperan aktif dalam kegiatan FKP serta memiliki komitmen dan semangat yang tinggi dalam menyukseskan Forum Konsultasi Publik yang berlangsung secara simultan demi terwujudnya basis data terpadu.

“Forum ini merupakan ajang konsultasi dengan Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau perwakilan yang memahami keadaan masyarakat setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus lembaga kalurahan yang akan melakukan pencermatan atau validasi silang antara hasil pengolahan Regsosek dengan  pengetahuan masyarakat untuk mengambil keputusan yang mengedepankan musyawarah mufakat,” tandas Rina.

Kesepakatan yang melibatkan masyarakat ini merupakan salah satu wujud transparansi, kontrol sosial dalam meningkatkan kualitas data melalui perolehan daftar keluarga yang sudah diverifikasi kelompok kesejahteraannya dan disepakati bersama sehingga dapat dijadikan dasar sebagai penentuan kelompok kesejahteraan keluarga hasil pendataan awal Regsosek sekaligus rekomendasi untuk pemutakhiran data selanjutnya melalui variabel kependudukan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial,  perumahan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, serta pemberdayaan ekonomi yang telah dikumpulkan. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Kelompok Tani “Wiji Mulyo” Padukuhan Kasuran, Margomulyo, Seyegan, mengadakan Sekolah Lapang (SL) Budidaya Padi Organik yang pembukaannya dilaksanakan pada Kamis (13/04/2023) di rumah Widodo, salah satu pengurus kelompok tani.

Di tengah permasalahan pupuk subsidi yang tidak kunjung selesai, SL padi organik ini seolah olah memberi solusi terhadap masalah pupuk yang dihadapi petani. Dalam sambutannya, Plt. Panewu Seyegan, Siti Baroroh menyampaikan petani milenial yang diharapkan lahir di wilayah Margomulyo dan mengganti petani yang sudah tua dalam mengolah lahan pertanian.

“Petani milenial ini memang harus diciptakan, karena petani ini akan bekerja dengan menggunakan ilmu dan teknologi. Sementara keberadaan petani yang sudah tua dan buruh tani yang tinggal sedikit menjadi permasalahan yang harus dihadapi dimasa mendatang,” ujar Siti.

Sementara Suparmono, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman yang hadir dalam pembukaan SL tersebut memberi motivasi kepada 25 orang peserta SL. Pramono menyampaikan bahwa bio saka dapat mengurangi pupuk 40 hingga 50 persen dan meningkatkan produksi hingga 20 persen.

Suparmono mengharapkan petani untuk fokus kepada bio saka ini karena di bidang pertanian, pupuk masih banyak permasalahan berkaitan dengan kartu tani, subsidi pupuk, dan lain-lain. “Dengan pertanian organik ini diharapkan pertanian kita menuju ke pertanian yang ramah lingkungan, karena hasil pemeriksaan sampel tanah di wilayah Margomulyo menunjukkan angka bahan organik 1,5 artinya tanah sudah banyak tercemar dengan obat kimia,” jelasnya. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Sekretariat PPS Kalurahan Sumbersari, Moyudan mendistribusikan honorarium bulan kedua bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), bertempat di ruang pertemuan Kalurahan Sumbersari, Kamis (13/4/2023).

Sebelum dibagikan, Sugiyanto selaku Ketua PPS Sumbersari dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pantarlih yang sudah bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan lancar sesuai jadwal yang ditentukan.

Lebih lanjut Sugiyanto berharap kepada Pantarlih walau sudah selesai masa tugasnya, tetap membantu tugas PPS dengan bisa memberikan informasi  kepada warga setempat apabila ada yang belum terdaftar atau mengetahui ada warganya yang tidak memenuhi syarat, misalnya meninggal dunia, untuk memberikan tanggapan dengan menyertakan bukti yang sah.

“Kepada seluruh Pantarlih kami berharap tetap bisa membantu tugas PPS sampai pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 nanti,” tutur Sugiyanto.

Sedangkan Mujiyanto, perwakilan dari seluruh Pantarlih menyampaikan terima kasih kepada PPS Sumbersari yang telah memberikan kepercayaan untuk menjadi Pantarlih. Ia juga minta maaf apabila dalam melaksanakan tugasnya masih ada kekurangan.

“Kami merasa bersyukur selama dalam bertugas selalu mendapat bimbingan  dan pendampingan dari PPS, sehingga tugas kami bisa optimal dengan hasil yang akurat,” ungkap Mujiyanto.     (Giek/KIM Sumber Biwara Moyudan)

Kapanewon Mlati melakukan monitoring dan pendampingan pada kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kalurahan Sinduadi, Kamis (13/4/23). Perwakilan Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan Kapanewon Mlati bersinergi untuk memantau dan memastikan bahwa kegiatan berjalan lancar. Hal ini dilakukan sesuai arahan Panewu Mlati Arifin guna menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya dan Surat Dari Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Sutiasih.

“Jawatan Sosial kami tugaskan untuk melakukan monitoring atau pemantauan lapangan secara langsung bersama-sama dengan Jawatan Keamanan dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Cadangan Pangan Pemerintah,” ujar Arifin.

Dalam Penyaluran Bantuan Sosial CPP di Kalurahan Sinduadi, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima beras sebanyak 10 kilogram. Penyaluran dibagi menjadi 3 sesi di mana masing-masing sesi terdiri dari sekitar 600 KPM per 1 jam, yaitu mulai pukul hingga pukul WIB. Berdasarkan data dari TPSK Kalurahan Sinduadi Destia, hingga pukul WIB, sebanyak KPM telah mengambil beras, sehingga tersisa 42 KPM yang belum mengambil.

Kepala Jawatan Sosial, Syarifah Thurayyah mengapresiasi totalitas Kalurahan Sinduadi dalam mengawal penyaluran CPP ini. Menurutnya, secara umum penyelenggaraan penyaluran CPP di Kalurahan Sinduadi sebagai yang pertama di Kapanewon Mlati terbilang sukses.

“Apresiasi kepada Kalurahan Sinduadi yang telah bekerja keras dan melibatkan semua stakeholder untuk menyukseskan penyaluran CPP ini. Terlihat dari keterlibatan penuh jajaran pamong kalurahan mulai dari lurah, carik, hingga kehadiran lintas sektor, bahkan juga melibatkan karang taruna,” ujarnya.

Sementara itu jadwal penyaluran di Kapanewon Mlati dimulai pada Kamis, 13 April 2023 di Kalurahan Sinduadi dengan penerima sebanyak KPM, kemudian Jumat, 14 April 2023 di Kalurahan Tlogoadi sebanyak 1227 KPM, selanjutnya Senin, 17 April 2023 di Kalurahan Sendangadi sebanyak KPM. Penyaluran akan dilanjutkan pasca libur Idul Fitri, yaitu pada Rabu, 3 Mei 2023 di 2 kalurahan, yaitu di Kalurahan Tirtoadi sebanyak KPM dan Kalurahan Sumberadi sebanyak KPM.

Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman melayangkan Surat Nomor 846/276 Tanggal 6 April 2023 tentang Penyaluran Bantuan Sosial CPP. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pemerintah akan menyalurkan beras CPP untuk alokasi 3 bulan yakni Maret, April, dan Mei 2023 seberat 10 kilogram per penerima. Penyaluran beras alokasi Maret 2023 akan dilaksanakan mulai Senin, 10 April 2023 dengan jadwal yang dikoordinasikan dengan kalurahan, Perum BULOG, dan PT Jasa Prima Logistik selaku transporter.

Surat tersebut disusul dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 460/01033 Tanggal 6 April 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah. Dalam surat tersebut panewu diminta membantu kelancaran penyaluran CPP untuk bantuan pangan kepada penerima bantuan pangan di wilayah masing-masing.

Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Mlati menerima kunjungan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Sleman di Ruang Rapat Lantai 2 Kapanewon Mlati, Rabu (15/3).

Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Mlati, Syarifah Thurayyah menyambut baik rencana pembentukan pengurus KORMI di tingkat kapanewon tersebut. “Kami menyambut baik kunjungan KORMI Kabupaten Sleman, dan pada prinsipnya siap mengakomodasi penyelenggaraan sosialisasi serta pembentukan pengurus KORMI tingkat Kapanewon Mlati demi meningkatnya indeks kebugaran masyarakat,” ungkapnya.

Ungkapan tersebut disampaikan ketika merespons tujuan kedatangan pengurus KORMI Kabupaten Sleman yang bermaksud memperkenalkan diri dan menyampaikan rencana sosialisasi KORMI kepada masyarakat, sekaligus membentuk pengurus KORMI di tingkat kapanewon.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Harian KORMI Kabupaten Sleman Bambang Joko Gambiro, Sekretaris Umum KORMI Kabupaten Sleman Slamet, Ketua Bidang Organisasi KORMI Kabupaten Sleman Sidik Purnomo, serta Bidang Promosi dan Media KORMI Kabupaten Sleman Yulianto Abdurrahman.