Sleman – Salah satu kunci utama dalam penanganan masalah stunting yaitu pola pengasuhan sejak 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Untuk itu masyarakat atau keluarga perlu mendapat pengetahuan tentang pengasuhan yang ideal mulai sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.

Hal tersebut yang ditegaskan oleh Tafwidiati Abidah, Koordinator PLKB Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada acara 1000 HPK dalam Upaya Pencegahan Stunting pada hari Senin tanggal (29/05/2023).

Di hadapan peserta yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui,  ibu yang memiliki anak di bawah 2 tahun (baduta )dan ibu dari anak bawah 5 tahun ( balita) yang menjadi sasaran utama kegiatan ini, Abidah memberikan informasi dan edukasi bahwa 1000 HPK adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada masa kehamilan (270 hari ) sampai dengan anak berusia 2 tahun ( 736 hari ).

Pada periode inilah organ-organ penting dan sistem tubuh mulai terbentuk dengan pesat  mulai dari kesehatan saluran cerna , perkembangan organ metabolik , perkembangan kognitif pertumbuhan fisik dan kematangan sistem imun.

“Oleh sebab itu periode 1000 hari pertama kehidupan ini disebut dengan dengan istilah periode emas. Dampak pada masa periode emas ini akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang buah hati hingga dewasanya. Asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi dan berlangsung dalam waktu lama disebut dengan stunting yang akan mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia 2 tahun,” lanjutnya.

Stunting sendiri menurut Abidah ditandai dengan ciri-ciri keterlambatan pertumbuhan, kesulitan konsentrasi  belajar , puberitas terlambat , wajah lebih muda dari usianya dan sering sakit.

Salah satu kegiatan untuk mencegah adanya stunting pada 1000 hari pertama kehidupan ( HPK ) adalah dengan melakukan pendampingan pengasuhan balita yang dinamakan Bina Keluarga balita (BKB). Kegiatan ini biasanya berada di kelompok padukuhan RT RW  atau posyandu dan salah satu yang dijadikan media dalam kegiatan BKB adalah dengan pengisian KKA atau Kartu Kembang Anak, yaitu kartu yang digunakan untuk memantau kegiatan asuh orang tua dan tumbuh kembang anak .

“Pengertian pertumbuhan adalah proses perubahan fisik seseorang meliputi pertumbuhan berat badan dan tinggi badan sesuai dengan kemampuannya sedangkan perkembangan adalah proses perubahan perilaku dan mental seseorang yang meliputi emosi sosial kemampuan dan keterampilan,” ungkap Abidah.

Ia menambahkan ada 7 aspek perkembangan anak yaitu gerakan dasar, gerakan halus, komunikasi aktif, komunikasi pasif, kecerdasan, menolong diri sendiri serta tingkah laku sosial.

“Dengan adanya media KKA dapat dipakai untuk memantau tumbuh kembang anak. Harapannya balita  yang tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan umurnya  tidak akan ditemukan balita stunting,” tandas Abidah. (Upik Wahyuni KIM Donoharjo)

Sleman – Untuk mengatasi permasalahan sampah yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan berbagai macam strategi, salah satunya dengan melakukan pemilahan sampah dari rumah.

“Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Bupati Sleman nomor 30 Tahun 2022 tentan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah,” jelas Yusuf, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Sleman pada acara Pelatihan Pengolahan Sampah, Senin (29/5/2023) di Padukuhan Penen, Donoharjo, Ngaglik, Sleman.  

Untuk mengatasi masalah sampah tersebut, lanjut Yusuf, masyarakat Sleman harus memilah sampah menurut jenis dan kategorinya minimal sampah organik dan anorganik menggunakan wadah terpisah. Untuk sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah layak daur ulang yang telah dipisahkan kemudian disalurkan Bank Sampah, Sedekah Sampah, danTempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle terdekat.

“Bagi Lembaga Pengelola Sampah yaitu lembaga pengelola sampah mandiri, produsen, penyedia jasa pengelolan sampah, dan pemerintah daerah harus memilah sampah menurut jenis dan ketegorinya minimal sampah organik dan anorganik menggunakan wadah terpisah, mengolah sampah anorganik layak daur ulang dan mengumpulkan dan mengangkut sampah organik dan residu secara terpilah dan terpisah sampai ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir,” jelas Yusuf.

Sementara itu Haryadi dari Jejaring Pengelolaan sampah  Mandiri “SEHATI” Kabupaten Sleman menyarankan untuk mengelola sampah dengan melakukan penjualan terhadap sampah layak agar bisa bermanfaat, seperti mendapat pemasukan tambahan, baik secara langsung maupun online.

“Kunci gerakan pilah sampah dari rumah tangga. Yang dimintakan jasa pengangkut yang tidak laku dijual. Yuk kita lakukan gerakan pilah sampah dari rumah, jangan merepotkan pengurus. Semua jenis sampah laku, jual,” imbaunya. (Endarwati/KIM Donoharjo Ngaglik)

Sleman – Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo kembali meninjau evaluasi kalurahan inovatif pada Senin (29/5). Pada kesempatan ini, Bupati memberikan arahan di Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping. Tak hanya itu, Bupati Kustini sekaligus meninjau lokasi pengelolaan sampah dan kelompok wanita tani.

Kustini menyampaikan, pelaksanaan evaluasi kalurahan inovatif tidak terlepas dari upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan. Kustini berharap, masing-masing kalurahan memiliki inovasi yang berbeda untuk memakmurkan daerahnya.

“Setiap kalurahan memiliki target yang berbeda. Ada yang memiliki inovasi terkait pelayanan administrasi, ada juga yang mengenai lingkungan, dan lain sebagainya. Sehingga inovasi ini bisa dikelola sendiri oleh masyarakat dan manfaatnya bisa dirasakan sendiri oleh masyarakat juga,” kata Kustini.

Saat peninjauan, Kustini mengapresiasi inovasi pengelolaan sampah yang dimiliki Kalurahan Ambarketawang. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dinilai Bupati menjadi inisiatif yang patut diacungi jempol. Ditambah lagi, dengan adanya lokasi khusus pemilahan sampah, salah satunya di kawasan Gamping Lor. Hal ini dikatakan Kustini menjadi wujud nyata dukungan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah di Sleman.

Sementara itu, Lurah Ambarketawang, Sumaryanto, memaparkan terdapat berbagai inovasi unggulan yang dimiliki Kalurahan Ambarketawang. Beberapa di antaranya yaitu, pengelolaan sampah terpadu, gerakan masyarakat Ambarketawang sehat dengan IVA dan sadari (Ketawang Sari), Catatan Sipil Kependudukan Jemput Bola (Ciduk Jebol) dan Caten Peduli Lingkungan (Capingan).

“Semoga inovasi ini juga bisa terus memberikan manfaat, baik untuk masyarakat Ambarketawang maupun masyarakat Kabupaten Sleman secara umum,” kata Sumaryanto.

Sleman – Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengukuhkan 50 Kader Pancasila yang terdiri dari unsur Pemerintah, Lembaga Pemerintah, dan tokoh masyarakat Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan. Pengukuhan dilakukan secara simbolis ditandai dengan pembacaan naskah pengukuhan oleh Bupati Sleman di Gedung Balai Kalurahan Margomulyo, Seyegan, Senin (29/5).

Sekretaris Bakesbangpol Sleman, Indra Darmawan dalam laporannya menjelaskan kegiatan pengukuhan kader Pancasila ini sebagai upaya untuk menanamkan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Secara khusus kader pancasila akan menjadi pioner penerapan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Dalam menyiapkan kader Pancasila, Indra menuturkan para kader terlebih dahulu diberikan pemahaman dan pembelajaran melalui workshop kader Pancasila yang bertajuk Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila Berbasis Kalurahan Berkarakter Pancasila.

“Pembentukan kader Pancasila dan Kalurahan berkarakter Pancasila pada tahun 2023 dilaksanakan di 6 lokasi yaitu Kalurahan Trihanggo, Margomulyo, Caturtunggal, Minomartani, Sumbersari dan Girikerto,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan bahwa kader Pancasila merupakan orang pilihan yang memiliki tugas yang tidak mudah. Kustini menyebut para kader Pancasila harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari.

“Menjadi kader Pancasila ini bukan hanya yang terucap, tapi juga yang dilakukan, yang diterapkan dalam kehidupan sehari – hari. Sebagai kader, diperkukan komitmen yang kuat, integritas diri, dan konsistensi dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Tiga poin tersebut menurutnya perlu ditanamkan dalam setiap langkah yang akan dilakukan para kader sehingga tumbuh kesadaran yang tinggi untuk mengaktualisasikan nilai – nilai Pancasila.

Sleman – Kabupaten Sleman menjadi Pilot Project Implementasi Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda (Stranas KwP) Kementerian PPN/BAPPENAS. Hari ini telah dilakukan assesment dan penilaian mandiri yang dibuka secara langsung oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo pada Senin, (29/5) di Aula lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

Dalam arahannya, Kustini menyambut baik atas penunjukkan Kabupaten Sleman sebagai Pilot Project Stranas KwP. Ia mengatakan bahwa Kabupaten Sleman patut berbangga karena dinilai dan diakui memiliki potensi dan upaya mendorong anak muda dalam berwirausaha.

“Kita harus bangga bahwa Kabupaten Sleman mempunyai potensi yang diakui di tingkat nasional” ujarnya

Lebih lanjut, Kustini berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat berwirausaha di Kabupaten Sleman sehingga pemuda sebagai kelompok produktif tidak lagi menjadi pekerja, namun berani mengambil resiko untuk berwirausaha yang membuka peluang ekonomi lebih luas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Agung Armawanta dalam laporannya mengatakan Pilot Project Stranas Kwp ini dilatarbelakangi bahwa pembangunan pemuda merupakan agenda strategis untuk menyongsong puncak bonus demografi pada 2028-2031 dimana pemuda berperan penting sebagai usia produktif.

“Kabupaten Sleman akan menjadi Pilot Project Implementasi Stranas KwP pada rentang waktu April hingga Agustus 2023 melalui serial diskusi, assessment dan pendampingan,” jelasnya

Ia menambahkan pemilihan Kabupaten Sleman mengacu pada capaian domain lapangan dan kesempatan kerja dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Kabupaten Sleman dinilai sebagai representasi daerah yang capaian IPP nya baik namun masih memerlukan asistensi dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan.

Metode Pilot Project Implementasi Stranas KwP akan dilakukan melalui asistensi kepada Pemerintah Daerah oleh konsultan yang didukung Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA dan pembentukan technical working group. Pelaksanaan akan dilakukan melalui serangkaian pertemuan koordinasi teknis, pertemuan konsultatif, asistensi secara turun lapang (luring) dan daring.