Sleman – Bank BPD DIY terus berupaya mengambil peran dalam peningkatan laju perekonomian di DIY. Kali ini, sebagai upaya dalam mendukung perekonomian di wilayah Sleman, BPD DIY meresmikan Gedung Kabtor Hybrid  Bank BPD DIY Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Gamping, pada Kamis (25/5/2023).

Peresmian Gedung Kantor Hybrid ini dihadiri secara langsung oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono X dan Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.

Direktur Utama BPD DIY Santoso Rohmad menjelaskan bahwa peresmian gedung hybrid dimaksudkan untuk mendukung perekonomian berbasis desa dengan pelayanan yang lebih strategis yaitu mengakomodir operasional pelayanan konvensional dan syariah dalam satu gedung.

Sementara konsep hybrid ini, Santoso menjelaskan Bank BPD DIY KCP dan KCPS Gamping mendukung penggunaan sumber energi panel surya sebagai operasional dengan daya VA.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan, keberadaan gedung kantor hybrid Bank BPD DIY ini menggunakan energi alternatif dan ramah lingkungan. Menurutnya, gedung ini tentunya menjadi inspirasi di tengah isu energi dan pemanasan global.

“Gedung kantor Bank BPD DIY ini merupakan green building atau gedung yang berwawasan lingkungan. Energi hybrid ini sebenarnya bukan hal yang baru, namun masih jarang yang menerapkan, khususnya di Kabupaten Sleman,” ungkapnya.

Kustini berharap, dengan penerapan sistem energi hybrid ini dapat mendukung pelayanan di Bank BPD DIY untuk semakin lebih baik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Selain itu, apresiasi juga disampaikan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. Menurutnya, BPD DIY merespon dengan baik berbagai isu dan dinamika keuangan khususnya di wilayah DIY. Menurut Sultan, hal ini tergambar dari pertumbuhan nilai aset Bank BPD DIY yang terus meningkat.

Sultan juga mengatakan, seluruh capaian yang dilakukan BPD DIY harus menjadi motivasi bagi direksi dan karyawan untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak hanya itu, Sultan mengingatkan bahwa BPD DIY harus terus meneruskan misi membangkitkan perekonomian masyarakat salah satunya mendukung sektor UMKM di DIY.

Sleman – Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menyelenggarakan Pemilihan Duta Gerakan Keluarga Sehat Bebas Asap Rokok (GASBRO) Tahun 2023 di Hotel Prima SR, Jalan Magelang, Rabu (25/5/2023).

Sekretaris Dinas Kesehatan Kab Sleman, Isa Dharmawidjaja mengatakan bahwa Kabupaten Sleman telah mengembangkan inovasi GASBRO yang mencakup intervensi terhadap individu, interpersonal , lingkungan sosial hingga kebijakan guna mendukung inovasi tersebut maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Agent Of Change.

Untuk itu, Dinas Kesehatan Sleman menyelenggarakan Pemilihan Duta GASBRO yang berasal dari kader kesehatan Kalurahan seluruh Kapanewon di Kabupaten Sleman sebagai bentuk Pencegahan dalam keluarga dan intervensi keluarga.

“Melalui kegiatan ini diharapkan menghasilkan Agent of Change yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam pengendalian konsumsi rokok khususnya dibtingkat rumah tangga,” ungkapnya.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan pravelensi merokok tertinggi di dunia. Hasil Global Adult Tobacco Survay (GATS) tahun 2011 menyebut 67% laki laki merokok dan 87% orang dewasa terpapar asap rokok di rumah sedangkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan prevalensi merokok usia 10 – 18 tahun adalah 9,1 dan 22 dari 100 remaja usia 15 – 19 tahun telah merokok.

Kebanyakan remaja belum memahami bahaya rokok sehingga masih mencoba rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik bahkan dalam berbagai hasil kajian menunjukkan adanya pengaruh paparan asap rokok terhadap kejadian Stunting di dalam keluarga.

“Sehingga hal ini menjadi tantangan dan tanggungjawab kita semua dalam mewujudkan sumber data manusia yang unggul dan berdaya saing sehingga dilakukan pemilihan duta GASBRO,” jelas Isa.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Sub Koordinator Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman Cahya Prihantama yang menyampaikan bahwa melalui survei 2021 diketahui 10,5 persen dari sekitar anak, berusia 10-18 tahun di Kabupaten Sleman pernah mencoba untuk merokok.

“Dan angka ini naik sekitar 6 persen di tahun 2022,” tegasnya.

Pemilihan Duta Gasbro dan KTR Kabupaten Sleman dilakukan selama 3 hari yaitu tanggal 23-24 Mei melalui Bimtek yang diikuti 50 kader perwakilan 25 puskesmas di Sleman. Setelah itu, kemudian dipilih 12 besar kader terbaik untuk mengikuti penilaian berupa orasi di tanggal 25 Mei. Pada grand final 25 Mei 2023, didapatkan hasil bahwa Kader Perwakilan Puskesmas Depok 2, Anies Kusuma Wardani meraih juara 1 Duta GASBRO Kab. Sleman tahun 2023 Kategori Best Perfomance

Ditemui saat menerima penghargaan, Anies Kusuma Wardani merasa sangat bahagia dan bangga atas pencapaian ini. Dirinya berharap, bekal ini bisa menjadi tambahan semangat dan motivasi untuk mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama bimtek kepada masyarakat karena merokok adalah salah satu penyebab stunting dan faktor resiko penyebab penyakit tidak menular seperti darah tinggi, jantung dan lainnya.  

Sementara itu, Lurah condongcatur, Reno Candra Sangaji mengucapkan selamat atas terpilihnya salah satu Kader Kesehatan Condongcatur mewakili Puskesmas Depok 2. Dirinya berharap, pencapaian ini dapat memberikan inspirasi dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan kampanye pengurangan asap rokok di dalam keluarga demi menciptakan generasi yang unggul dan sehat di masa mendatang.

“Pemerintah Kalurahan Condongcatur juga berkomitmen dalam hal ini di kantor Kalurahan juga telah di buat Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di beberapa ruangan,” tutupnya. (Wasana/KIM Depok)

Moyudan – SD Muhammadiyah Semingin terpilih sebagai salah sekolah mitra untuk Program School Leadership Partnership.  Program ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman langsung tentang kepemimpinan pembelajaran bagi kepala sekolah dalam mendorong percepatan mutu pembelajaran di sekolah unit kerja maupun di sekolah mitra. 

“Program ini bertujuan untuk mempercepat distribusi mutu pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah secara mandiri dan kolaboratif,” kata Mansyur Arsyad dari Dikdasmen Muhammadiyah saat berkunjung ke SD Muh Semingin Sumbersari Moyudan Kamis (25/5/2023). 

“Selain itu, untuk mendorong sekolah-sekolah mitra agar menjadi sekolah utama dengan keunggulan masing-masing,” imbuhnya.

Manfaat program tersebut, lanjut Mansyur, adalah untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan pembelajaran untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.  Sehingga terbangun mindset dan paradigma baru bagi guru-guru.

“Mutu pendidikan terdistribusi dengan baik dalam bentuk pengimbasan di sekolah-sekolah Muhammadiyah,” tegasnya. 

Program kemitraan ini akan diarahkan pada implementasi pembelajaran STEM, Pembelajaran Berbasis Aktivitas (PBA), Pembelajaran Berbasis Project (PjBL) dan Pembelajaran Berbasis Riset. Pengembangan kapasitas pembelajaran tersebut akan didiseminasikan dan diimbaskan dalam bentuk on the job learning.

Eny Purwaningsih, Kepala SD Muhammadiyah Semingin menyampaikan terima kasih dan berharap program kemitraan tersebut dapat segera terelaisir. 

“Ini langkah strategis untuk mengembangkan mutu pendidikan di sekolah kami.  Kepada Pengurus komite kami senantiasa mohon dukungannya,” tambah Eny. 

Eny menambahkan, untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, SD Muh Semingin, dan SMA Muh Imogiri ditunjuk sebagai sekolah mitra. Sedangkan sekolah utama adalah SD Muh Condongcatur, Muallimat dan SMP Muh 7 Yogyakarta. (Edy/KIM Sumber Biwara Moyudan)

Sleman – Budi Sanyoto, Anggota DPRD Sleman dari Komisi A memberi dukungan penuh untuk keberlanjutan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) pasca program Kotaku berakhir. Hal ini disampaikan Budi pada kegiatan Workshop Pengelolaan Pasca Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Hotel Aveon, Maguwoharjo, Rabu (24/05/2023).

Budi mengatakan bahwa selama ini peran Dewan lebih fokus pada penanggulangan kemiskinan dengan produk berupa Perda Penanganan kemiskinan dan Perda Kumuh.

“Sebagai lembaga yang representatif, BKM  yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat harus diselamatkan. Diibaratkan bahwa DNA BKM adalah masyarakat,” ujar Budi.

Budi juga menjelaskan bahwa payung hukum bagi BKM akan segera dibahas dengan biro hukum, dan harapannya Perbup akan memayungi BKM. Sedangkan selama ini Perda kumuh yang memayungi BKM.

“Secara program, Kotaku memang akan berakhir pada bulan Juni mendatang, namun amanah dari Perda untuk tetap melanjutkan penanganan kumuh memberi peluang BKM tetap eksis. Ini berarti pemda telah siap dengan kebijakan penanganan kawasan kumuh dan juga komitmen untuk penganggarannya,” ungkapnya.

Khusus untuk ukuran kinerja, Budi mengatakan akan menjadi tumpuan pemda dalam mengalokasikan anggarannya. “Secara organisasi BKM masih bisa dikatakan eksis, namun secara keuangan tidak tahu,” imbuh Budi.

Begitu banyaknya BKM yang tidak aktif alias mati, tanpa ada aktivitas. Dan inilah yang menjadi pertimbangan untuk memberikan stimulan. Hal itu disampaikan oleh Sigit Suryadi sebagai nara sumber  kedua yang memberi materi tentang Menuju BKM Mandiri.

Lebih jauh, Sigit menyampaikan bahwa identifikasi BKM perlu dilakukan dalam pemberian stimulan. Stimulan saja tidak cukup, BKM juga perlu diberi vitamin agar sehat dan bisa bekerja kembali.

“Prinsipnya identifikasi BKM yang bermasalah diperlukan untuk menentukan pola pendampingan tang diperlukan, OPD pengampu, strategi pendampingan, dan pengawasan BKM. Stimulan yang diberikan nantinya berupa program namun diharapkan BKM jangan menunggu stimulant,” Sigit mengingatkan.

Lebih jauh Sigit menyampaikan latar belakang BKM sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan memperluas kegiatan dan pendanaan kegiatan sosial, juga memperoleh pendampingan Dinas terkait (Dinsos).

Mengenai struktur Kelembagaan BKM menuju BKM Mandiri, Sigit memberi 3 syarat yaitu ada motor penggerak dalam BKM, menjaga keterbukaan, kebersamaan dan kerelawanan juga mempunyai kegiatan.

“Dalam operasionalnya BKM juga perlu berkolaborasi dengan lembaga yang ada di Kalurahan seperti LPMKal, TPK (Tim Penanggulangan Kemiskinan), Puskesos,  TPSK dan Kamituwo. Sedangkan Kemitraan yang harus dijalin dalam kegiatannya adalah dengan instansi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat dan individu,” pungkas Sigit. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman menggelar fokus grup discussion (FGD) Laporan Akhir Masterplan Sleman Creative Park, Rabu (24/5/2023) di Sleman Creative Space Condongcatur Depok Sleman. Acara tersebut dihadiri oleh 30 peserta yang berasal dari perwakilan perangkat daerah terkait dilingkungan pemerintah Kabupaten Sleman, Komite Ekonomi Kratif Kabupaten Sleman, Pemerintah Kapanewon Depok, Pemerintah Kalurahan Condongcatur dan para pelaku ekonomi kreatif.

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut David Hendri dari PT Citra Gama Sakti yang memaparkan Hasil Kajian Sleman Creative Park, Ketua Dekranasda Kabupaten Sleman Sri Purnomo, dengan materi “Keberlangsungan Komunikasi Lintas Sektoral untuk Mengampu Ruang Kreatif” dan Lurah Condongcatur Reno Candra Sangaji dengan materi “Peran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ruang Ekonomi Kreatif”. Sebagai moderator Gregorius Sri Wuryanto.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Ishadi Zayid dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa bulan Oktober telah dicanangkan sebagai Bulan Kreatif Kabupaten Sleman, oleh karenanya perlu adanya upaya dan langkah konkrit untuk mendukung kebijakan tersebut, termasuk diantaranya revitalisasi Sleman Creative Space menjadi Sleman Creative Park yang harapannya mampu mendongkrak dan menggerakkan sub sektor ekonomi kreatif yang lebih luas.

“Tiga sub sektor ekonomi kreatif unggulan di Kabupaten Sleman yaitu sub sektor film, animasi dan video, sub sektor kerajinan bambu dan sub sektor seni pertunjukan harus dipertahankan dan terus dikembangkan sebagai generator untuk mengungkit sub sektor ekonomi kreatif yang lainnya. Sehingga nantinya akan lebih banyak sub sektor ekonomi yang dapat berkembang secara signifikan,” ujar Ishadi.

Ishadi menuturkan, upaya revitalisasi Sleman Creative Space menjadi Sleman Creative Park yang memiliki cakupan lebih luas dan kompleks merupakan komitmen Pemkab Sleman dalam upaya mengembangkan dan menggerakkan ekonomi kreatif agar memberikan kemanfaatan yang maksimal tidak hanya bagi para pelaku ekonomi kreatif tetapi juga bagi warga masyarakat sekitarnya serta stakeholder terkait.

“Kolaborasi dan sinergitas antar perangkat daerah di Pemkab Sleman juga perlu dilakukan sebagai komitmen bersama dalam membangun dan mengaktivasi ekonomi kreatif di Kabupaten Sleman secara optimal,” pungkasnya.