Sleman – Peringati HUT Bhayangkara ke 77, Polda DIY selenggarakan fun run, Jumat (23/6). Kabupaten Sleman dipilih menjadi tempat pelaksanaan penyelenggaraan rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-77 Polda DIY yang melibatkan masyarakat disabilitas.

Kapolda DIY, Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyampaikan bahwa penyelenggaraan Fun Run yang melibatkan masyarakat umum dan masyarakat disabilitas ini sebagai bentuk relaksasi hubungan antara Polri dan masyarakat.

“Dalam kegiatan kesehariannya, Polri melindungi, mengayomi, termasuk penegakan hukum. Dalam kesempatan ini menjadi momen Polri melakukan sisi lain seperti silaturahmi dengan masyarakat, dan saat ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman bersama Kapolresta Sleman dan Bupati Sleman,” jelas Irjen Pol Suwondo usai melepas peserta Fun Run di Lapangan Pemda Sleman.

Lebih lanjut, Ia juga menjelaskan bahwa seluruh rangkaian peringatan HUT Bhayangkara yang berlangsung di Lapangan Pemda Sleman ini dibuka secara umum dan melibatkan ribuan peserta dengan segala kondisi termasuk masyarakat Disabilitas.

“Dalam penyelenggaraan event ini bersifat fun, namun tetap diberikan apresiasi bagi pemenang lari. Dengan tujuan benar benar masyarakat dapat merasakan kegembiraannya dan mempererat hubungn Polri dan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyambut baik penyelenggaraan Fun Run yang melibatkan masyarakat umum di Kabupaten Sleman. Kustini juga menyampaikan apresiasi karena Kabupaten Sleman dipilih menjadi tempat pelaksanaan fun run dalam rangka HUT Bhayangkara ke 77 tahun 2023.

“Kami tentu merasa bahagia dan bangga atas penyelenggaraan kegiatan ini, khususnya dalam rangka peringatan HUT Bhayangkara yang berlangsung di Lapangan Pemda Sleman. Tentu dengan harapan kegiatan ini nantinya dapat meningkatkan semangat masyarakat dalam berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat,” katanya.

Lebih lanjut, Kustini juga menyampaikan dukungannya untuk segala bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat melalui olahraga.

“Kesehatan adalah modal penting untuk hidup yang berkualitas. Terutama agar usia harapan hidup meningkat yang diimbangi dengan peningkatan kualitas kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa mengupayakan urip kang urup,” jelasnya.

Kustini juga berharap dengan semangat HUT Bayangkara ini, Polri dapat menggelorakan semangat hidup sehat, memelihara semangat kebersamaan, memelihara kebugaran fisik dan memberikan suatu wadah bagi pecinta lari bagi Disabilitas untuk turut serta membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya untuk melindungi masyarakat dan mewaspadai ancaman bencana kekeringan di musim kemarau, telah mengambil langkah-langkah proaktif dan berkelanjutan untuk menghadapi bencana ini.

Beberapa waktu lalu BMKG DIY merilis informasi peringatan bencana kekeringan di 8 kapanewon di Sleman yakni Prambanan, Berbah, Depok, Kalasan, Ngemplak, Gamping, Seyegan, dan Minggir. Merespon ancaman bencana kekeringan ini, Bambang Kuntoro, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman mengungkapkan pihaknya telah siap siaga menghadapinya.

“Sampai dengan saat ini belum ada laporan dan hasil pantauan serta monitoring BPBD dan tim serta relawan setempat tentang kekeringan atau kekurangan air baku di wilayah yang diperkirakan mengalami kekeringan sesuai prakiraan BMKG,” ujar Bambang di BPBD Sleman, Jumat (23/6/2023).

Meski demikian, BPBD Sleman telah mengambil upaya-upaya antara lain dikeluarkannya Keputusan Bupati Sleman tentang Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Nomor 19.2 /Kep. KDH/2023 sejak 10 Maret 2023 lalu yang di dalamnya mengatur langkah-langkah antisipasi bencana kekeringan. Selain itu BPBD Sleman juga sudah menyiapkan 29 tangki 5000 liter untuk dropping air bila memang nantinya diperlukan.

“Pengalaman tahun 2023 kekeringan terjadi di Kapanewon Tempel Kalurahan Banyurejo (Padukuhan Tangisan, Plambongan, dan Jambeyan) serta Kapanewon Sayegan Kalurahan Margokaton (Padukuhan Susukan I dan Susukan II), kekeringan yang terjadi karena dampak revitalisasi Selokan Mataram. BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Serayu Opak akan koordinasi bila akan ada revitalisasi Selokan Mataram dengan OPD terkait sehingga tidak berdampak buruk atau kekeringan,” lanjut Bambang.

Wilayah Prambanan adalah paling rawan kawasan bencana terutama di Gayamharjo, Sambirejo, Wukirharjo, dan sebagian Sumberharjo. Namun sejak tahun 2020 telah dibangun pompa dari PDAM yang diambil dari mata air Padukuhan Pendekan, Tirtomartani, Kalasan.

“Air dinaikkan ke bak penampung di wilayah tertinggi di Prambanan (Mintorogo, Gayamharjo) lalu diluncurkan secara gravitasi ke hidran umum di beberapa wilayah dan di sambungan rumah di wilayah Prambanan. Sehingga mulai tahun 2020 kawasan tersebut telah terlayani melalui Organisasi Pengelola dan Pemakai Air, PDAM serta Pamsimas Desa yang merupakan program DPUPKP Sleman,” terang Bambang.

Upaya lainnya adalah melalui para relawan menitip pesan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih karena saat ini sudah memasuki musim kemarau kering. Selain itu yang juga patut diwaspadai adalah adanya longsoran material Gunungapi Merapi yang dikhawatirkan akan merusak pipa air bersih di wilayah masyarakat lereng Merapi yang memanfaatkan air bersih dari mata air di Merapi.

Badan Permusyawaratan Kalurahan ( BPKal) Margomulyo mengadakan kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat tahun 2023 pada hari Rabu (21/6/2023) di Area Angkringan dan Outbond Kaliklangsi Babrik Jamblangan, Margomulyo, Seyegan.

Kegiatan yang diikuti oleh ketua RT, RW dan Tokoh Masyarakat tersebut merupakan agenda rutin tahunan untuk menjaring usulan dari masyarakat berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Ketua BPKal Margomulyo, Sarjono yang berharap bahwa aspirasi masyarakat menjadi masukan untuk BPKal dalam mengawal penyusunan RKP tahun 2024.

Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto yang hadir memberikan sambutan mengatakan bahwa pada tahun 2023 ini Kalurahan Margomulyo akan melaksanakan 53 kegiatan yang bersumber dari dana BKK Kabupaten yang terdiri dari 28 kegiatan pemberdayaan dan 25 kegiatan fisik. “Disamping itu ada 5 kegiatan berasal dari BKK Provinsi,” ujarnya.

Eko juga menambahkan bahwa Margomulyo tahun ini dikukuhkan sebagai Kalurahan rintisan budaya. Sedangkan keberadaan pembangunan jalan Tol di wilayah Margomulyo diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan warga Margomulyo. Di Bagian akhir, Eko juga sampaikan keberadaan masjid di TKD akan tetap dilestarikan dan akan diusahakan dapat kekancingan dari Kraton.

Musyawarah penjaringan aspirasi masyarakat dipimpin oleh Supriyadi, yang di awal menyampaikan bahwa penjaringan aspirasi masyarakat ini adalah amanat dari Perda no. 3 tahun 2009 pasal 39 yang menyatakan bahwa BPKal akan membantu menjaring aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

“Ada 5 Bidang yang harus dipenuhi yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksana pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana,” terang Supriyadi.

Penjabaran kelima bidang tersebut dituangkan dalam program prioritas yang akan direview tiap tahun berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui muskal RKP.

Skala prioritas harus memenuhi syarat syarat, yaitu mengurangi stunting, memperkuat ketahanan ekonomi, fasilitasi kesehatan, kualitas pendidikan, memperkuat informasi untuk mengurangi ketimpangan wilayah, meningkatkan kualitas publik, meningkatkan lingkungan hidup, meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat, menertibkan pemanfaatan TKD, dan keamanan di tahun politik.

Setelah penjelasan dari Supriyadi, dilakukan penjaringan aspirasi yang diurutkan dari dusun 1 hingga dusun 13. Usulan warga masyarakat melalui Dukuh dan RT/RW dicatat oleh BPKal yang nantinya akan menjadi bekal untuk muskal. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman- Guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pelanggaran pelaksanaan Pemilu, Bawaslu Sleman melakukan sosialisasi Pengawasan Pemilu. Kegiatan tersebut dilakasanakan pada hari Rabu (20/6/2023) di Pendapa Kalurahan Sumbersari, yang dihadiri oleh Lurah Sumbersari beserta Pamong dan Pengurus PKK Kalurahan Sumbersari.

Sukendar Heru Anggota Panwascam Kapanewon Moyudan menyampaikan bahwa sosialisasi Pengawasan Pemilu merupakan salah satu tugas Panwascam, karena keterbatasan waktu dan tenaga Panwascam tidak bisa memberikan Sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat tetapi hanya melalui kelompok-kelompok Lembaga kemasyarakatan.

Dirinya berharap kepada masyarakat dapat berperan aktif mengawasi penyelenggaraan Pemilu  dengan dapat membantu tugas Panwascam untuk menyebarluaskan kepada warga masyarakat.

“Semoga Pemilu berjalan dengan lancer penuh integritas dan menghasilkan pemimpin yang bekualitas.” Tutur Heru.

Carik Sumbersari setempat Junaidi dalam sambutannya mengatakan agar para peserta yang menerima sosialisasi bisa menyebarkan kepada keluarga, saudara-saudaranya, tetangga dan warga masyarakat lainnya.

“Semoga Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 bisa berjalan lancer, tertib tidak ada penyimpangan maupun pelanggaran,” harap Junaidi.

Sosialisasi disampaikan oleh Audi Erfinanto ketua Panwascam Moyudan. Dirinya menjelaskan bahwa penyelenggara Pemilu di Indonesia yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda.

“KPU merupakan penyelenggara Pemilum Bawaslu mngawasi pelaksanaan Pemilu sedangkan DKPP bertugas mengadili pelanggaran Pemilu,” terangnya.

Lebih lanjut dijelaskan tentang beberapa jenis pelanggaran Pemilu diantaranya adalah Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar ketentuan, seperti di tempat Ibadah, Bangunan milik Pemerintah, di pekarangan tanpa izin, atau mengganggu jalan. Pelanggaran lain yaitu Politik uang, Penyelenggara yang tidak netral.

“Kepada masyarakat yang menemukan pelanggaran silahkan lapor ke PKD atau bisa langsung datang ke Posko pengaduan di Kantor Kapanewon,” pungkas Audi. (Giek/KIM Sumber Biwara Moyudan)

Sleman – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Kabupaten Sleman 2023 bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman di Asram Edupark, Kamis (22/6/2023). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sleman.

Purwati, Sekretaris Dinas Kominfo Sleman, mengajak OPD sebagai produsen data, untuk dapat melaksanakan dan mengimplementasikan Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan antar instansi pusat serta daerah.

Untuk itu, Purwati mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan setiap OPD memiliki pemahaman yang sama mengenai Satu Data Indonesia, sehingga seluruh data dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Data harus dikombinasikan dengan pengalaman sehingga kebijakan yang dihasilkan tepat guna, tepat sasaran, dan bermanfaat. Apapun yang kita lakukan, kembalikanlah ke masyarakat,” tegas Purwati.

Irvan Jaya Saputra, Statistisi BPS Kabupaten Sleman, menyampaikan tentang peran produsen data dalam kelembagaan statistik sektoral untuk mendukung Satu Data Indonesia. OPD sebagai produsen data diharapkan dapat melaksanakan seluruh kegiatan statistik dengan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Segala kegiatan yang dilakukan, dihasilkan, dilaporkan, dan dipublikasikan menjadi sesuatu yang berarti untuk kebijakan pembangunan.

Hal tersebut diatur dalam Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

“Satu Data Indonesia berbicara tentang standar data. Maka yang dicari adalah konsepnya, definisinya, klasifikasinya, ukurannya, dan satuannya harus sama,” jelas Irvan.

Istiqomah Titien Rahmawati,  Statistisi BPS Kabupaten Sleman, menambahkan tentang indikator strategis. Ia menjelaskan bahwa untuk menjawab isu pembangunan sektoral, tujuan pengumpulan harus menggunakan indikator yang strategis. Hal tersebut mencakup atribut-atribut yang dikulik, dikumpulkan, dan diklasifikasikan, sehingga menjadi data yang dapat disajikan. Data-data tersebut dapat menjadi evaluasi pembangunan dan merancang pembangunan daerah.

Noor Hidayati Z P, Kepada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, menyampaikan bahwa Kabupaten Sleman akan selalu mengupayakan terwujudnya Satu Data Indonesia di Kabupaten Sleman.

“Mewujudkan Satu Data Indonesia, mewujudkan Sleman statistik,” tukas Noor Hidayati menutup Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Kabupaten Sleman 2023. (Rep Nely)