Tingkatkan Kesejahteraan PRSE, Dinsos Sleman Gelar Pelatihan Usaha

Sleman – Perempuan dewasa yang sudah menikah, atau belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari termasuk  dalam kategori Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Untuk itulah, Dinas Sosial Sleman memberikan kesempatan bagi kategori PRSE untuk mendapatkan pelatihan berwirausaha.

“Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ungkap Rizki Amalia, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman pada acara Bimbingan Teknis PRSE di Aula Kalurahan Donoharjo, Rabu (7/6/2023)  

Amalia menjelaskan bahwa sasaran pelatihan yang rencana akan digelar selama 2 hari ini adalah perempuan dewasa yang ditinggal suaminya atau memiliki suami tapi kondisi suaminya sakit yang menyebabkan tidak bisa mencari nafkah sehingga harus mencari nafkah sendiri dengan penghasilan masih kurang. Selain itu, pelatihan ini juga diberikan kepada para perempuan dewasa yang punya usaha.

“Para peserta akan dibantu modal usaha senilai 2 juta rupiah yang diajukan oleh masing-masing peserta sesuai dengan minat usahanya,” jelas Rizki Amalia.

Sementara itu Agus Sutejo dari Dinas Sosial menjelaskan bahwa setiap tahun, Dinsos Sleman menyelenggarakan pelatihan PRSE untuk 4 kelompok.

“Penentuan lokasi sasaran bisa diajukan oleh masyarakat melalui Kamituwa lalu pihak Dinas Sosial akan melakukan verifikasi,” jelasnya.

Kelanjutan dari pelatihan ini, lanjut Tejo, adalah nantinya akan dibentuk kelompok yang menaungi, dengan pengurus tetap, agar dapat menjadi wahana untuk saling berkumpul, berbagi ilmu, serta berbagi masalah untuk dipecahkan bersama.

“Jika kelompok kompak dan solid tahun depan dibantu modal simpan pinjam dengan tujuan agar tidak terjerat renternir,” tutup Tejo. (Endarwati/KIM Donoharjo Ngaglik)




DPRD DIY Gandeng Dinkes Provinsi Sosialisasi Germas di Seyegan

Sleman – Sebanyak 40 kader Kesehatan di wilayah Seyegan mendapat sosialisasi Gerakan masyarakat Hidup Sehat  (Germas) dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu (7/6/2023) di Aula lantai II kapanewon Seyegan.

Kegiatan dari pokir Dewan tersebut menghadirkan anggota DPRD Propinsi DIY, Syukron Arif Mutaqin, dari Komisi D dan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY.

Panewu Seyegan , Samino, membuka acara tersebut dengan ucapan selamat datang sekaligus perkenalan kepada kader kesehatan yang hadir karena Samino belum genap 1 bulan menjabat sebagai Panewu Seyegan.

Samino menambahkan bahwa edukasi tentang hidup sehat hendaknya selalu didengungkan kepada seluruh masyarakat sedangkan perilaku hidup sehatnya perlu diikhtiarkan.

“Sebagai kader mempunyai kewajiban untuk menyebar luaskan pengetahuan hidup sehat ini kepada masyarakat luas,” ujar Samino.

Samino menyontohkan, pola hidup dengan gizi seimbang perlu diupayakan karena hal ini mendukung predikat propinsi DIY yang angka harapan hidupnya cukup tinggi yaitu 74 tahun.

“Dengan edukasi yang tidak pernah berhenti dan pola hidup yang lebih sehat diharapkan derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat,” tukasnya.

Syukron yang memberi sambutan berikutnya menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban wakil rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk memberi edukasi tentang hidup sehat.

“Sesuai dengan ketugasan yang ada di Komisi D yaitu bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dalam kegiatannya,” jelas Syukron.

Syukron menyatakan bahwa Germas yang menjadi suatu gerakan tidak bisa dilaksanakan secara pribadi melainkan harus bersama. “Artinya selain hidup sehat secara pribadi, juga berimbas pada kebersihan dan kesehatan lingkungan,” kata Syukron.

“Belajar dari pandemi covid beberapa waktu lalu, bahwa hidup sehat itu juga memerlukan pembiasaan yang terus menerus, sehingga bersih dan sehat harus menjadi gaya hidup. Sedangkan masalah lingkungan yang perlu mendapat perhatian adalah sampah dan jambanisasi yang sekarang baru mendapat perhatian yang intensif,” imbuh Syukron lagi.

Pada kesempatan itu Syukron menyediakan diri untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, berkaitan dengan tupoksinya di komisi D.

M. Condro, dari Dinas kesehatan,  Provinsi DIY memberi materi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang muaranya pada pelaksanaan PHBS. Germas sendiri dicanangkan pada tanggal 27 Pebruari 2017, dan dalam perjalanannya masyarakat masih terus untuk diingatkan dengan hidup sehatnya.

Dalam materinya, Condro membandingkan penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat sebelum dan sesudah tahun 2016.

“Kalau sebelum tahun 2016, didominasi oleh penyakit menular seperti ISPA, TBC, lever dan kain sebagainya. Sedangkan di era sesudah tahun 2016 sampai sekarang yang dominan adalah penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, stroke dan lain sebagainya,” jelas Condro.

“Pentingnya Germas, sehingga pola hidup dan pola makan harus diatur dan diperhatikan. Adapun hal hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan germas adalah aktivitas phisik, konsumsi buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan cek kesehatan secara rutin dan menjaga kebersihan  lingkungan,” pungkasnya. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)




STPN Gelar FGD Penyusunan WebGIS Mitigasi dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berbasis Masyarakat di Seyegan

Sleman – Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Sleman mengadakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Web GIS Mitigasi dan Pengendalian alih fungsi lahan Pertanian berbasis Partisipasi Masyarakat di Wilayah Kapanewon Seyegan pada hari Selasa (6/6/2023)

FGD yang dilaksanakan di Aula Lantai II Kapanewon Seyegan tersebut mengundang Bappeda, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pertanian , Pangan dan Perikanan, Dinas Kominfo, DPMPPT, BP4 dan Gapoktan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang mendukung penelitian dari STPN yang menerima dana penelitian terapan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023.

Adapun kegiatan FGD ini dilaksanakan untuk menjaring masukan dari stakeholder dalam rangka penelitian penyusunan Web GIS mitigasi dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian berbasis partisipasi masyarakat.

Strategi pengendalian lahan pertanian yang akan diusung pada penelitian ini menggunakan instrumen web Sistem Informasi Geografis (Web GIS). Sistem Informasi Geografis digunakan sebagai alat dalam pengawasan lahan pertanian.

Rin Andrijani, dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman sebagai narasumber pertama menyampaikan materi mengenai pengendalian pemanfaatan ruang dan WebGIS.

Dijabarkan oleh Rin tentang dasar hukum pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman. Berkaitan dengan pengendalian Pemanfaatan ruang.

“Dasar yang dipakai adalah Pasal 3 Permen STT/BPN No. 21 tahun 2021 yang meliputi penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK, Penilaian Perwujudan RTR, Pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sangsi administrasi dan penyelesaian sengketa pemetaan ruang,” terang Rin.

Aris Wibawa, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman sebagai nara sumber kedua, memberi pemaparan tentang alih fungsi lahan dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), dengan Dasar Hukum Perda Kabupaten Sleman No. 6 tahun 2020.

Aris menyebutkan beberapa Dasar Hukum  dari mulai Undang undang sampai dengan Perda, seperti Perda no. 12 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011 – 2031 yang pasal 36 berbunyi Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sleman diatur dengan Perda.

Setelah pemaparan dua narasumber dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan peserta utamanya dengan OPD terkait. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)




Forkopimda Sleman Berkomitmen Jaga Kondusivitas di Wilayah Sleman

Sleman – Insiden kericuhan di wilayah DIY yang melibatkan simpatisan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) pada Minggu (4/6) lalu, mendapat perhatian Pemkab Sleman.

Menyikapi konflik tersebut, Pemkab Sleman bersama dengan Forkopimda Sleman menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pengurus Cabang PSHT Kabupaten Sleman, Selasa (6/6/2023) malam, bertempat di Ruang Rapat Sembada Kantor Sekretariat Kabupaten Sleman.

Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyesalkan terjadinya konflik tersebut. Ia mengimbau semua pihak terkait untuk memperhatikan dan mematuhi sabda/pesan Sri Sultan Hamengkubuwana X dalam menyikapi peristiwa beberapa hari yang lalu yaitu dengan mengedepankan laku sarèh, sabar dan mawas diri serta senantiasa menggelorakan semangat bebrayan-paseduluran.

“Segala permasalahan maupun kesalah-pahaman dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai dan prinsip musyawarah-mufakat,” katanya.

Danang juga menyebut Pemkab Sleman bersama Forkopimda Sleman beserta seluruh mitra Pemerintah, berkomitmen untuk menjaga kondusivitas di wilayah Sleman dengan memperkuat koordinasi.

Komitmen yang sama juga disampaikan Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PSHT, Arie Sujito. Ia menyampaikan warga PSHT di Sleman  pada khususnya dan DIY pada umumnya berkomitmen untuk menjaga kondusifitas wilayah dan menurunkan ketegangan yang terjadi saat ini.

“PSHT DIY telah secara resmi memohon maaf kepada seluruh masyarakat DIY atas insiden yang terjadi. Kami juga terus menghimbau warga PSHT dari luar DIY untuk tidak perlu datang ke DIY dan mempercayakan semua penyelesaian kasus kepada aparat yang berwenang,” jelasnya.

Arie Sujito menambahkan bahwa pihaknya akan mematuhi dhawuh Ngarsa Dalem untuk meredam situasi dan mengutamakan prinsip bebrayan-paseduluran.

Meskipun insiden kericuhan tidak terjadi di wilayah Sleman, namun upaya preemtif dan preventif telah dilakukan oleh Aparat Keamanan.

Kapolresta Sleman, AKBP Yuswanto Ardi menyampaikan Sleman menjadi perlintasan utama akses menuju DIY, maka pihaknya terus melakukan upaya preemtif dan preventif sebelum mengambil langkah represif dalam penanganan kejadian apapun.

“Langkah antisipasi perlu terus dilakukan. Kami mengapresiasi partisipasi aktif Warga PSHT Sleman yang senantiasa mendukung cipta kondisi wilayah yang aman dan tertib,” katanya.




Bupati Sleman Dukung Budidaya Padi Beras Merah di Malangrejo Wedomartani

Sleman – Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, bersama sejumlah pejabat terkait melakukan panen padi beras merah secara simbolis, Rabu (7/6) pagi, di bulak Malangrejo, Kalurahan Wedomartani, Ngemplak.

Sebelum melakukan panen, terlebih dahulu diadakan prosesi tradisi wiwitan. Kegiatan ini merupakan tradisi masyarakat Jawa sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan kepada para petani. Tradisi ini juga bertujuan agar senantiasa diberikan hasil panen yang baik.

Dalam sambutannya, Kustini mengaku senang serta mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh Kalurahan Wedomartani ini. Ia juga mengapresiasi para kelompok tani yang telah membudidayakan padi beras merah di Kabupaten Sleman, khususnya di Wedomartani. Menurutnya penanaman beras merah ini layak untuk terus didukung karena memiliki banyak kelebihan, salah satunya baik untuk kesehatan.

“Beras merah ini baik untuk kesehatan, karena rendah kalori. Selain itu masa tanamnya juga lebih singkat, yakni 75 hari. Dari segi pupuk juga lebih ekonomis,” kata Kustini.

Ia juga mengapresiasi diadakannya kegiatan tradisi wiwitan sebelum memulai panen. Tradisi merupakan kearifan lokal yang harus terus dilestarikan, terlebih oleh generasi muda.

Menurut Lurah Wedomartani, Teguh Budiyanto, kegiatan ini merupakan panen perdana beras merah di tempat tersebut. Adapun lahan yang digunakan untuk penanaman padi beras merah ini seluas 10 hektar. Diharapkan dengan penanaman beras merah ini dapat meningkatkan kesehatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

“Nanti akan kita musyawarahkan dengan gapoktan lagi untuk mengembangkan dan memperluas lagi. Karena selain dikonsumsi sendiri, kemarin juga ada yang mau beli, per kilo rata-rata rupiah,” jelasnya.