Sleman – Delegasi Asean Women Peace and Security (WPS) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI melakukan kunjungan belajar di Kalurahan Wedomartani, Ngemplak, Rabu (5/7/2023). Kunjungan belajar Menteri PPPA dan delegasi Asean WPS merupakan rangkaian pertemuan Asean Gender Mainstreaming Conference ini,  menyasar berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak yang dipusatkan di Kantor Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak.

Kunjungan Menteri PPPA beserta delegasi yang terdiri dari para focal point dan perwakilan ACW negara anggota ASEAN, sectoral bodies ASEAN, serta Kementerian atau lembaga terkait, diterima langsung oleh wakil bupati Sleman, Danang Maharsa.

Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutannya menjelaskan kunjungan dan pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dukungan dari negara – negara ASEAN  dalam kerjasama antar pilar komunitas ASEAN dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender baik di tingkat nasional maupun regional.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan pengarusutamaan gender di semua aspek pembangunan di semua tingkat masyarakat, dari tingkat nasional, regional, dan hingga tingkat akar rumput,” jelasnya.

Komitmen tersebut, menurutnya telah diterapkan oleh Pemerintah melalui program Desa Ramah Perempuan dan Anak. I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyebut program tersebut berfungsi sebagai model untuk mengembangkan sistem komperhensif yang mengintegrasikan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak.

Sebanyak 138 Desa telah dikembangkan sebagai model program Desa Ramah Perempuan dan Anak. Salah satunya, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman.

Menteri juga menjelaskan bahwa Kalurahan Wedomartani dipilih menjadi lokasi kunjungan belajar dan pertemuan Delegasi Asean WPS dikarenakan adanya dampak positif yang disampaikan masyarakat Kalurahan Wedomartani atas implementasi program Desa Ramah Perempuan dan Anak dalam menciptakan lingkungan dimana perempuan dan anak diberikan kesempatan dan berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang.

“Kami sangat mengapresiasi Desa Wedomartani ini, di luar dugaan potensi – potensi yang luar biasa dari perempuan – perempuan, ibu – ibu yang ada di desa ini,” jelasnya.

Ia melihat apa yang dikembangkan di Kalurahan Wedomartani selaras dengan konsep yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat serta sesuai dengan arahan Presiden salah satunya meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang responsif gender.

“Perempuan berdaya secara ekonomi itu adalah hulu untuk menyelesaikan isu isu lainnya, apakah itu isu pengasuhan anak, isu kekerasan, pekerja anak, dan perkawinan anak. Bahkan di desa ini (Wedomartani), pekerja anak, perkawinan anak itu zero. Itukan luar biasa,” ucapnya.

Lebih lanjut,  Ia juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan di Kalurahan Wedomartani sehingga dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk diimplementasikan di Kalurahan lainnya. Terlebih keberhasilan dalam implementasi desa ramah perempuan dan anak ini tidak hanya membawa nama baik Sleman di tingkat nasional, tapi juga nama baik bangsa di mata delegasi ASEAN.

Sementara itu,  Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

“Selama ini pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Sleman diupayakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan kemajuan pembangunan yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta menjamin perlindungan hak perempuan dan anak benar-benar dipakai, dilaksanan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Danang juga menyebut upaya lain Pemkab Sleman dalam mewujudkan DRPA yaitu dengan menyusun berbagai regulasi ditingkat kabupaten berupa peraturan daerah, peraturan bupati serta instruksi bupati.

“Pemkab Sleman secara kelembagaan juga membentuk Forum anak dari tingkat Kabupaten sampai Kalurahan. Sehingga secara prestasi Kabupaten Layak Anak masuk Predikat UTAMA,” ungkapnya.

Terlepas dari berbagai upaya dan prestasi yang diraih Kabupaten Sleman dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Danang berharap adanya kolaborasi dan sinergi pentahelix antara pemerintah, lembaga, dunia usaha, media, akademisi dan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan perempuan dan anak.

Dalam kunjungan belajar tersebut juga dilaksanakan pemaparan oleh Lurah Wedomartani terkait implementasi DRPPA sebagai salah satu implementasi PUG/AGSMF di tingkat desa.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PPPA dan delegasi ASEAN meninjau secara langsung simulasi DRPPA terkait pelaksanaan PUG/AGSMF bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum.

Sleman – DPRD DIY menggandeng Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY melakukan sosialisasi Beasiswa Pendidikan Menengah di Gedung Serva Gina Kalurahan Margomulyo, Kapanewong Seyegan, Selasa (4/7/2023).

Mengundang peserta dari unsur Pamong Kalurahan, Babinsa/Babinkamtibmas, tokoh masyarakat di wilayah Seyegan, sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber Nurcholis Suharmananggota Komisi D DPRD DIY dan Supartini, Kepala Dinas Dikpora DIY.

Eko Puji Mulyanto, Lurah Margomulyo menerangkan bahwa di Margomulyo sendiri sudah dilakukan FKP Regsossek yang hasilnya adalah data DTKS yang lebih valid karena telah diverifikasi.

“Harapannya data tersebut dapat digunakan untuk pengajuan beasiswa bagi siswa sekolah menengah melalui sekolah masing-masing,” ujar Eko.

Nurcholis dalam paparannya menyampaikan bahwa beasiswa khusus untuk pendidikan menengah ini memang kewenangan ada di provinsi. Pendidikan menengah ini meliputi SMA, SMK dan SLB.

“Beasiswa ini juga merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk keberlanjutan pendidikan. Contohnya, ada siswa lulusan sekolah menengah yang ijazahnya belum diambil,” ujar Nurcholis.

Selain itu, lanjutnya, ada Kalurahan di wilayah Seyegan yang warga miskinnya cukup banyak, sehingga beasiswa menjadi salah satu alat untuk menyelesaikan masalah. Setelah persyaratan dipenuhi, dirinya berjanji untuk membantu untuk mengarahkan jalur jalurnya.

Supartini, Kepala Dinas Dikpora DIY menyampaikan bahwa pelaksanaan beasiswa bagi pendidikan menengah ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat mengingat banyak masyarakat yang belum mengetahui. Beasiswa bagi siswa SMA ataupun SMK sendiri ada 3 yakni beasiswa kartu cerdas, beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan dan beasiswa retrieval.

“Beasiswa kartu cerdas diberikan kepada siswa SMA/SMK yang masih aktif sekolah dengan syarat penduduk DIY dan dari keluarga tidak mampu. Beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan diberikan kepada siswa untuk menutupi kekurangan pembayaran sekolah dan Retrieval diberikan kepada mereka yang putus sekolah stau drop out,” terang Supartini.

Secara umum, Supartini menjelaskan bahwa beasiswa merupakan program untuk menjamin keberlangsungan belajar bagi yang kurang mampu.

“Adapun syarat bagi penerima beasiswa adalah KTP Penduduk DIY, masih sekolah, dan diusulkan oleh sekolah. Usulan yang diajukan nanti akan verifikasi, apakah masuk DTKS apa tidak, setelah memenuhi syarat dilihat kuotanya, apabila melebihi akan dipilih berdasarkan skala prioritas yang mana pihak sekolah akan melakukan visit,” paparnya lagi.

Di Bagian akhir, Supartini menerangkan bahwa setelah calon penerima beasiswa memenuhi persyaratan akan diajukan ke Gubernur dan dibuatkan SK selanjutnya beasiswa Ditransfer ke rekening siswa melalui Bank BPD DIY. (Sutarto Agus/KIM Seyegan).