Disnaker Sleman Berikan Pembekalan Lokasi Padat Karya tahun 2023

Sleman – Kabupaten Sleman melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman melakukan Penandatanganan Swakelola Pekerjaan Padat Karya Infrastruktur BKK Kabupaten Sleman tahun 2023 di Ruang Anggaran Lantai II DPRD Sleman, Senin (24/7/2023). Sebanyak 34 padukuhan di Sleman yang terpilih sebagai lokasi padat karya hadir langsung bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bambang Pamungkas, Pengelola Data pada Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Sleman menuturkan bahwa pembekalan padat karya akan dimulai pada tanggal 26 Juli 2023.

“Padat Karya Type I ini, dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya berasal dari kelompok masyarakat di lokasi kegiatan,” ujarnya.

Sementara Kabid Penempatan dan Perluasan Disnaker Sleman, Sumaryati, menambahkan bahwa dalam padat karya, yang diperlukan adalah komunikasi yang baik, dan taat pada aturan yang berlaku. 

“Fasilitator dan Disnaker adalah tempat yang tepat untuk menjalin komunikasi,” tukasnya.

Maryati juga mengingatkan bahwa temuan dari pemeriksa tahun yang lalu dapat dijadikan pembelajaran yang baik utamanya untuk penandatanganan pemberian upah bagi pekerja jangan dilakukan oleh satu orang saja tapi sesuai dengan pekerja yang bersangkutan. Untuk itu, Maryati mempersilahkan untuk berkomunikasi dengan Disnaker bila terjadi permasalahan di lapangan.

Siti Istiqomah Tjatur Sulistijaningtyas, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberi pembekalan kepada Kepala Ketua LPMK yang hadir mengenai regulasi dan  landasan hukum bagi LPM dan padat karya yang merupakan kontrak swakelola tipe 4 yaitu kontrak kerja antara Disnaker dengan kelompok masyarakat.

Lebih jauh Siti menjelaskan bahwa dalam RAB ada ketugasan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas yang dibentuk oleh LPM sebagai tim adhoc fungsional.

“Masing-masing tim dari mulai identifikasi lokasi, design, dokumentasi kontrak, penyiapan rekening Bank dan finalisasi pekerja,” ungkapnya.

“Menyinggung masalah BPJS Ketenagakerjaan, preminya akan dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai sehingga fungsi perlindungan bisa berjalan,” imbuh Siti.

Siti mengingatkan waktu menunggu dana termin I cair, dapat dimanfaatkan untuk lobby material, maupun persiapan sosialisasi.

“Selama pembangunan infrastruktur, dokumentasi untuk bisa selalu dilakukan termasuk pemberian upah bagi pekerja. Kata kuncinya adalah bahwa pendampingan yang dilakukan adalah dengan keterbukaan dan komunikasi,” tutur Siti.

Di bagian akhir, Siti menegaskan bahwa pengelolaan anggaran melalui 2 tahap yaitu tahap I sebesar 30 %  dengan peruntukkan sosialisasi dan sebagian material sedangkan tahap II sebesar 70 % untuk upah pekerja dan material sisanya.

“Pekerjaan padat karya BKK ini akan dimulai pada tanggal 26 Juli 2023, dikerjakan selama 55 hari dan berakhir pada tanggal 18 September 2023,” pungkas Siti.

Selesai pembekalan, dilakukan tanda tangan kontrak antara Ketua LPM  dengan PPK dengan pendampingan dari fasilitator. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)