Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta (UAD) bekerjasama dengan SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur melakukan Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi bertempat di Masjid Nurul Hidayah Kayen (NHK), Senin (21/8/2023).

Sosialisasi ini dihadiri oleh guru dan siswa siswi SD Muhammadiyah Kayen dengan narasumber Suyitno, Trisna Sukmayadi, dan Mahmuda Ma’arif, dari Universitas Ahmad Dahlan.

Dalam sambutanya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SD Muhammadiyah Kayen, Fenty Ihsanty, menyambut baik sosialisasi pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan di sekolahnya.

“Terimakasi sekolah kami dijadikan percontohan dalam upaya membangun generasi yang sadar akan pentingnya integritas dan kejujuran yang ditanamkan sejak dini melalui sosialisasi anti korupsi ini,” ucapnya.

Menurutnya, kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pendekatan untuk memberikan pemahaman sederhana yang kuat tentang bagaimana setiap orang dapat berperan dalam memerangi korupsi.

Dosen UAD sekaligus Penyuluh AntiKorupsi tersertifikasi ACLC KPK RI, Suyitno, sebagai salah satu narasumber mengatakan acara ini tidak hanya membahas tentang konsep-konsep antikorupsi, tetapi juga melibatkan para peserta dalam aktivitas yang interaktif dan menginspirasi.

“Melalui penyuluhan pendidikan antikorupsi telah membuktikan bahwa pengetahuan dan kesadaran yang lebih dalam kita dapat menciptakan perubahan yang positif yang akan membimbing kita ke masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Suyitno menuturkan, mengenalkan konsep anti korupsi sejak dini sangat penting karena pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya integritas, etika, dan transparansi dapat membentuk pola pikir yang menghindarkan perilaku korupsi di masa depan.

“Dengan memasukkan nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang mendorong tata kelola yang lebih baik dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan,” katanya.

Salah satu peserta yang juga Guru, Dhuhana Salsabila mengatakan bahwa melalui prototipe literasi antikorupsi ini ingin membentuk pribadi yang kuat dan bertanggung jawab untuk membuat perbedaan besar di masa depan

“Dengan kesadaran yang tumbuh dari berbagai kalangan, saya berharap penyuluhan ini dapat membuka pintu menuju masa depan yang lebih bersih dari korupsi,” tutupnya. (Wasana/KIM Depok)

Sleman – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman mengadakan Evaluasi Penagihan PBB P2 Tahun 2023 untuk kalurahan se-Kapanewon Tempel yang belum melunasi PBB P2 di Pendopo Kapanewon Tempel, Kamis (24/8/2023).

Kegiatan dengan target lunas PBB tingkat Kapanewon ini dihadiri oleh Safirta Harya Rekyani, Kassubid Penagihan BKAD kabupaten Sleman, Penewu Tempel Agung Dwi Maryoto, Panewu Anom Tempel Dyah Purwanti, Kepala Jawatan Praja Kapanewon Tempel Suhariyanto, serta Lurah , Carik , dan Danarta dari Kalurahan yang belum melunasi PBB P2 nya tahun 2023 ini, diantaranya Lumbungrejo, Margorejo, Merdikorejo, Tambakrejo dan Sumberrejo.

Sedangkan tiga Kalurahan yang lain, Banyurejo, Pondokrejo dan Mororejo tidak diundang karena sudah melunasi PBB P2 nya tahun ini.

Dalam sambutannya Penewu Tempel, Agung Dwi Maryoto memberikan pengarahan, bahwa peran serta aktif dari masyarakat dengan perangkat pemerintahan di kalurahan diharapkan dapat lebih ditingkatkan agar berjalan lancar dan dapat melunasi PBB sebelum jatuh tempo.

“Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat untuk lunas PBB P2 ini mulai dari tingkat padukuhan, kalurahan sampai tingkat kapanewon ini agar bisa berhasil dan menjadikannya menjadi garda depan pendapatan daerah,” ujarnya.

Di sisi lain Kassubid Penagihan BKAD Sleman, Safirta Harya Rekyani dalam sambutannya mengatakan bahwa BKAD Sleman memberikan apresiasi kepada padukuhan, kalurahan yang sudah melunasi PBB P2 nya tahun ini.

Ditambahkan pula oleh Safirta, bahwa pendapatan dari sektor pajak di Sleman tahun ini mengalami fluktuatif sehingga diharapkan pendapatan dari PBB dapat ditingkatkan.

Pada kesempatan ini juga dilakukan tekad dan semangat bersama dari semua yang hadir, baik dari lurah, carik, Danarta serta Dukuh yang belum melunasi bertekad untuk berupaya semaksimal mungkin agar dapat melunasi PBB P2 nya sebelum jatuh tempo tanggal 30 September 2023 ini. (SBD/KIM Tempel)

Dalam rangka memperingati Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 78, LPMD dan PKK Perumahan Margorejo Asri menyelenggarakan Lomba Poskamling. Koordinator kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan , Adis Hariningsih dan Sri Hartati kemudian membentuk Panitia Lomba Poskamling, yang dipimpin oleh Mulyani dan Heryuwanti Paulus, Rabu (23/8/2023).

“Tujuan diadakannya lomba ini adalah untuk menumbuhkan semangat gotong royong warga untuk aktif menjalankan sikamling di Perumahan Margorejo Asri,” ujar Adis Hariningsih.

Ia menjelaskan, seluruh Poskamling di Perumahan Margorejo Asri yang berjumlah 6 pos mulai dari RT 01, 02, 03 RW 29 dan RT 01, 02, 03 RW 30, berbenah baik fisik, penampilan maupun ketertiban administrasinya.

Menurutnya, kegiatan ini mampu menggerakan seluruh Masyarakat yang terpanggil untuk memperbaiki Poskamlingnya.

“Poskamling yang semula tidak terlalu mendapat perhatian, dengan adanya lomba ini, nampak menjadi lebih bersih dan semarak. Semua ingin menjadi yang terbaik dengan segala kreasinya,” tutur Adis. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Sebagai upaya memperkuat kesadaran demokrasi dan transparansi dalam pemilihan umum, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Prambanan menggelar Sosialisasi Potensi Pelanggaran Pemilu, Daerah Rawan Konflik, Bencana, dan Partisipasi Pemilih Rendah di Pemilu 2024 di Aula Budi Pekerti Kapanewon Prambanan pada hari Rabu, (23/8/2023).

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam menjaga integritas pemilu, yaitu Panewu Prambanan, Bapak Kapolsek Prambanan, Danramil Prambanan, PPK dan sekretariat PPK, Panwascam, Panwasdes, serta PPS dari Kapanewon Prambanan.

Agus Prasetyo, Ketua PPK Prambanan, sebelumnya berterimakasih kepada jajaran Pemerintah Kapanewon Prambanan atas dukungan yang telah diberikan, menjadikan setiap tahapan pemilu di Prambanan berjalan lancar, tertib, dan sesuai peraturan yang berlaku.

Ia mengatakan, tujuan utama dari sosialisasi ini adalah sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi hambatan yang mungkin muncul dalam pemilu di Prambanan.

“Pemahaman ini diharapkan mampu dimiliki oleh seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari PPK, PPS, Panwascam, hingga Panwasdes. Menciptakan pemetaan daerah rawan dan memberikan perhatian khusus menjadi hal yang esensial,” terangnya.

Siti Wahyu Purwaningsih, Panewu Prambanan menegaskan kesiapan pemerintah Kapanewon Prambanan dalam mendukung, dan mengawal proses pemilu di wilayahnya.

“Koordinasi dan pertukaran informasi harus terus ditingkatkan guna menjaga kelancaran seluruh proses,” tukasnya.

Siti menitikberatkan pentingnya koordinasi dengan berbagai stekholder guna menghadapi segala hambatan dan tantangan yang mungkin timbul.

Kapolsek Prambanan, AKP Suranto, menegaskan bahwa tindakan antisipasi dini perlu diambil guna menghindari dampak negatif pada pemilu 2024 di Prambanan.

“Dari pemantauan hingga pemberian perhatian khusus pada wilayah rawan, semua upaya harus ditingkatkan agar pemilu dapat berjalan aman dan tertib,” ujar Suranto.

Sementara Ketua Panwascam Prambanan, Suyanto menegaskan bahwa kerjasama yang kuat antarstekholder akan menjadikan pemilu berjalan dengan lebih baik.

“Hal ini tercermin dalam setiap tahapan pemilu, di mana surat himbauan, diskusi dan koordinasi rutin selalu dilakukan untuk menghindari pelanggaran aturan,” terang Suyanto.

Dalam materi yang disampaikan oleh Ketua PPK, Agus Prasetyo, beberapa wilayah di Prambanan teridentifikasi rawan longsor, seperti Gayamharjo, Sambirejo, dan Wukirharjo yang berada di daerah perbukitan. Wilayah bakal TPS yang berbatasan dengan kabupaten lain juga menjadi perhatian.

“Data mengenai daftar calon sementara yang sudah di umumkan oleh KPU kab Sleman dan jumlah caleg yang akan berpartisipasi juga diumumkan, dengan harapan partisipasi pemilih dapat lebih meningkat dari pemilu sebelumnya,” terang Agus.

Dirinya juga menyampaikan bahwa presentase pemilih yang tinggi di pemilu 2019, yaitu mencapai 89%, harus dijadikan landasan untuk meningkatkan partisipasi di pemilu tahun 2024.

Sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat menjadi salah satu upaya efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Disampaikan juga oleh PPK Divisi Hukum yaitu Karyadi, yang mengingatkan PPS untuk selalu menginventarisir DIM (Daftar Inventaris masalah) di setiap kalurahan dan setiap tahapan pemilu, yang bertujuan kita bisa melakukan pencegahan terhadap hal hal yang menyimpang di luar ketentuan. (Agus Prasetyo/KIM Gerbang Paris Prambanan)

Menilai dan mengoreksi diri sendiri secara jujur dari apa yang dilihat, dirasakan, dan dilakukan adalah dasar dari kegiatan survei mawas diri atau yang disingkat SMD.

Karena tujuannya untuk menilai masyarakat pada tingkat wilayah Kalurahan, maka sebelum kader kesehatan  melakukan survei di masyarakat dilakukan pencermatan terhadap indikator- indikator yang disiapkan.

Pencermatan tersebut dipandu Puskesmas dengan melibatkan Lurah, Kamituwa, Dukuh, PKK, KPM (kader pembangunan manusia) serta kader kesehatan, apakah indikator yang disiapkan sudah sesuai dengan data yang dibutuhkan.

“Salah satu tujuan SMD adalah agar masyarakat dapat mengetahui masalah kesehatan diwilayahnya sehingga bisa menyusun program untuk mengatasinya”, demikian dijelaskan Azizah, Bidan Desa pada kegiatan pra SMD (survei mawas diri) yang diselenggarakan Rabu 22/8/23 oleh Puskesmas Ngaglik 2 di Rumah Makan Lanjar Donoharjo.

Lebih lanjut, Azizah menjelaskan bahwa SMD merupakan kegiatan pengenalan, pengumpulan dan pengkajian masalah kesehatan yang dilakukan oleh kader dan tokoh masyarakat setempat dibawah bimbingan Lurah dan petugas Puskesmas serta  Bidan.

“Tahapannya dimulai dari pengumpulan data primer dan data sekunder, pengolahan dan penyajian data masalah dan potensi yang ada dan membangun kesepakatan bersama masyarakat dan Lurah untuk ber sama-sama mengatasi masalah kesehatan di masyarakat,” tuturnya.

“Hasil analisa situasi melalui SMD berupa usulan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat kelurahan sesuai harapan rasional masyarakat kelurahan” jelas Mbak Azizah lagi.

Indikator yang masuk dalam pendataan diantaranya tentang PTM (penyakit tidak menular),  Hipertensi, DM (diabetes mellitus), Penyakit Paru, kehamilan, germas, jamban, penimbangan balita serta perilaku merokok.

Karena pentingnya instrumen yang disiapkan untuk memotret kondisi riil masyarakat, maka forum menyepakati bahwa indikator survei ditambah tentang komunikasi anak dan orang tua serta survei tentang pengelolaan sampah rumah tangga.

“Komunikasi dalam keluarga sangat penting untuk mencegah kenakalan remaja serta perilaku menyimpang anak dan  remaja,” jelas Theodorus Indarto, Nutrisionis Penyelia Puskesmas Ngaglik 2.

Sementara itu Kamituwa Donoharjo Dani Prasetyo menjelaskan bahwa informasi tentang pengelolaan sampah sangat  penting untuk mengetahui  apakah masyarakat sudah memahami pentingnya pengelolaan sampah. “Apakah sudah dilakukan pemilahan dan pengelolaan sampah  atau belum, serta bagaimana penanganan sampah di rumah tangga,” jelas Dani. (Endarwati/KIM Donoharjo Ngaglik)