Sleman – Bertempat di Youth Center, Mlati, Sleman DI Yogyakarta, Kementrian Kesehatan RI mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Kampanye Program Tuberkulosis (TB) dengan Gerakan Masyarakat Sehat (Gernas) bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Senin (25/9/2023).

Dihadapan 300 undangan yang merupakan tokoh masyarakat, kader Kesehatan dan pemangku wilayah di wilayah Sleman Barat hadir mengikuti kampanye TB, dengan harapan dalam penanggulangan TB, pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri.

Menghadirkan 3 narasumber dari Kementrian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, sosialisasi diharapkan dapat membantu membekali tokoh masyarakat dalam mengambil peran penanggulangan TB sesuai dengan bidang masing-masing.

Arifin, Panewu Mlati dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan berharap acara dapat berjalan lancar. Sebagai pemangku wilayah, Arifin merasa ikut mendukung program zero TB 2030 yang telah dicanangkan meskipun Penyakit TB di Mlati termasuk penyakit baru.

Arifin juga berharap, tamu undangan yang hadir dapat menularkan ilmunya kepada masyarakat di wilayah masing masing dalam penanggulangan TB yang sedang dilaksanakan pemerintah ini.

dr. Sulistyo, SKM, Kepala Biro Penanganan Penyakit Menular, Kementrian Kesehatan RI dalam paparannya menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara dengan kasus TB terbesar kedua setelah India. Untuk itu, Sulistyo mengajak masyarakat untuk peduli dengan penyakit TB.

“Dengan mengenali gejala gejala awal TB merupakan langkah preventif yang baik,” ungkap Sulistyo.

dr. Yuli dari Dinkes Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa perlu dicari terobosan yang sifatnya inovatif dalam pencegahan TB. Sehingga Dinkes Sleman menciptakan semboyan SIKAT dan TOS TB

“SIKAT adalah kepanjangan dari Sleman sigap Kendalikan dan Atasi Tuberkulosis. Sedangkan TOS adalah Temukan, Obati sampai Sembuh Tuberkulosis. Dua gerakan yang standar dalam penemuan kasus TB,” tukas Yuli.

Yuli juga menyinggung tentang pencanangan Zero TB 2030 secara Nasional. Zero TB sendiri merupakan suatu inisiatif penanggulangan TB yang berlandaskan pada 3 elemen yaitu penemuan kasus secara aktif, pengobatan yang efektif dan pencegahan TB pada kontak serumah.

“Hal ini sejalan dengan kondisi yang ada, dimana Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TB yang masih tinggi,” terangnya.

Yuli berpesan kepada hadirin yang datang untuk tidak mengasingkan, menjauhi, dan menjatuhkan stigma pada penderita. Dengan pendekatan pentahelik, Yuli berharap penanggulangan TB lebih komprehensif sebagaimana yang dilakukan oleh FK UGM dengan melakukan case finding, aktif turun ke masyarakat dan kontak erat dengan pasien TB.

dr. Ruli dari Dinkes Kabupaten Sleman kemudian menambahkan bahwa penanggulangan TB Nasional memiliki 2 program yaitu Eliminasi TB  pada tahun 2030 dan Indonesia Bebas TB tahun 2050. Ruli juga menyinggung penderita PTM (Penyakit Tidak Menular) yang resikonya  lebih besar tertular TB. Untuk itu, Ruli mengajak hadirin untuk melakukan CERDIK yang merupakan akronim dari Cek kesehatan rutin, Enyahkan asap rokok, Rajin aktifitas fisik, Diet seimbang, Istirahat cukup dan Kelola emosi.

Di tengah tamu undangan, Ruli juga mengajak masyarakat memberikan dukungan untuk pasien TB yang bersifat komplementer serta mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kadus TB di masyarakat.

“Pencapaian penemuan kadus TB yang masih rendah menjadi pemicu gerakan pencegahan TB yang lebih masif karena kasus yang belum ditemukan berpotensi menjadi sumber penularan baru,” tutur Ruli.

Sebagai acara puncak, anggota Komisi IX DPR RI, Sukamt mengajak kepada tamu undangan tang datang untuk membudayakan hidup sehat, karena menurut hasil seminar kesehatan Nasional, Masyarakat  Indonesia itu banyak yang kekurangan makan sayur, kekurangan buah, terlalu banyak karbohidrat dan terlalu banyak garam. Sebagai anggota DPR RI,  Sukamto akan selalu membawa aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna termasuk kepemilikan BPJS yang harus dimiliki oleh masyarakat. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Dalam rangka menyongsong gelaran Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Pembinaan Masjid (LPCRPM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sleman menggelar pemantapan Cabang dan Ranting Muhammadiyah untuk pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Acara tersebut digelar Convention Hall Lantai 4 Gedung Erwin Santosa RS PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman, Sabtu (23/9/2023).

Kegiatan yang dimaksudkan untuk mematangkan pimpinan persyarikatan Muhammadiyah se-Sleman dalam Pemilu 14 Februari 2024 itu, mengangkat tema “Optimalisasi Pimpinan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dalam Peran Kebangsaan di Kabupaten Sleman.”

Dalam arahannya, Ketua PDM Sleman H. Harjaka mengatakan bahwa dalam posisi kebangsaan dakwah di Pemilu 2024, Muhammadiyah jangan sampai bingung dan lelah dengan hal-hal yang bersifat sementara.

“Masuk menjadi anggota Muhammadiyah tidak hanya sekadar membuat ‘Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah’ tetapi harus berniat memperjuangkan Islam. Harus sungguh-sungguh dalam mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya secara istikamah,” ujar Harjaka.

Ketua LPCR-PM PDM Sleman, Prawoto menyampaikan bahwa jika semuanya bersungguh-sungguh, maka insya Allah target program akan terpenuhi dengan maksimal.

“Selain itu meski di cabang dan ranting sudah punya strategi, kami menghadirkan dari Wilayah dan Daerah serta dari Cabang Minggir, Moyudan, dan Gamping untuk memberikan materi terkait prestasi yang bagus dalam pemilihan DPD RI 5 tahun lalu,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua PDM Sleman H. Nasirun menyampaikan tiga program utama dari LPCRPM. Pertama, di setiap cabang harus memiliki masjid Muhammadiyah Unggulan. Kedua, setiap cabang harus miliki Toko-Mu Unggulan. Ketiga, setiap cabang harus memiliki AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) unggulan.

Kemudian, dalam hal kebangsaan Wakil Ketua PWM DIY Sapardiyono, menyampaikan paparan menarik dengan tema Muhammadiyah dan Politik Kebangsaan. Ia berpandangan peran kebangsaan di bidang politik warga Muhammadiyah dengan menggunakan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM). Muhammadiyah bersikap netral-aktif terhadap semua kekuatan politik, warga Muhammadiyah harus aktif berpartisipasi politik dan tidak boleh bersikap apolitis.

“Warga Muhammadiyah harus mengedepankan etika dalam melakukan aktivitas politik warga Muhammadiyah dalam melakukan aktivitas politik harus berorientasi pada kepentingan umum, bukan kepentingan diri sendiri dan golongan artikulasi politik warga Muhammadiyah harus menunjukkan sikap politik moderat,” jelasnya.

Bagaimana menghadapi Pemilu 2024? Adalah dengan memberikan penyadaran bahwa pemilu adalah peristiwa rutin lima tahunan. Sapardiyono kemudian menegaskan jika Muhammadiyah memposisikan sikap netral dan menjaga kedekatan yang dengan semua kontestan.

“Warga persyarikatan sudah cerdas, memilih berdasarkan track record dan siapa calon yang darah Muhammadiyah-nya lebih kental,” imbuhnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Depok Sleman berkomitmen untuk mendukung Pemilu 2024 yang memberi akses, non-diskriminasi, dan inklusi terhadap penyandang disabilitas.

Hal ini dimungkinkan, jika lokasi dan fasilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kapanewon Depok ramah disabilitas, agar pemilih disabilitas memperoleh akses untuk memberikan hak pilih dengan mudah.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Muhammad Muamar Zaenuddin Ekhsan menyebutkan bahwa Undang-undang Pemilu memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti masyarakat lainnya dalam partisipasi politik pada Pemilu 2024 mendatang.

“Kami akan mengawal agar hak politik mereka agar tersalurkan,” ujarnya, Minggu (24/9/2023)

Dalam Rakor bersama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kapanewon Depok itu, lebih lanjut, Muamar menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang telah terpetakan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus dikawal dengan baik.

“Ke depan, koordinasi bersama teman-teman PPDI di wilayah Depok akan selalu kita giatkan, agar semuanya yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik,” papar Muamar.

Panwaslu Depok juga bakal memastikan seluruh TPS yang ada di wilayahnya ramah disabilitas, dan memiliki berbagai kebutuhan untuk mempermudah mereka dalam menggunakan hak suaranya.

“Menurut kami ini penting, karena mereka memiliki andil dalam menentukan nasib bangsa ini ke depan. Mereka sadar, hak politik mereka juga menentukan masa depan komunitasnya,” lanjut Pengasuh Pondok Pesantren Darul ‘Ulum itu.

Setelah Rakoor, lanjut Muamar, pihaknya akan mengidentifikasi setiap permasalahan yang dihadapi para penyandang disabilitas dalam pemilu di tahun-tahun sebelumnya, dan akan memberikan masukan kepada PPK Depok sebagai catatan untuk diperbaiki di Pemilu 2024 nanti.

“Kita petakan jenis disabilitasnya, kemudian kebutuhan apa saja yang dibutuhkan nantinya, dan kita minta PPK Depok untuk meneruskan ke KPU Sleman untuk menindaklanjuti,” pungkas Muamar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PPDI Depok Sleman Setyowati Marhaeni menyampaikan pesan untuk seluruh penyandang disabilitas di wilayah Depok, menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024, “we are able” (kita semua mampu), “we are capable” (kita semua sanggup), “and we are equal” (kita semua setara). (Athiful/KIM Depok)

Guna melestarikan dan memelihara salah satu sumber sejarah berupa tradisi lisan yang merupakan warisan budaya tak benda di tengah masyarakat, maka Komunitas Literasi Yogyakarta mengupayakan adanya digitalisasi narasi tradisi lisan melalui inisiasi lokakarya pendokumentasian tradisi lisan yang digelar di Pendhapa Njero Kotagede, Yogyakarta, Sabtu (23/9/2023).

Lokakarya yang mengangkat tema ‘Menjaga Tradisi Lintas Generasi’ menghadirkan narasumber Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Jurusan Sastra Nusantara, Dr. Daru Winarti, dan Peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Transpiosa Riomandha, M.A, serta Dr. Ratun Untoro, selaku Pegiat Tradisi Lisan sekaligus Ketua Asosiasi Tradisi Lisan.

Menurut Ketua Panitia Lokakarya Tradisi Lisan, Samantha Aditya Putri bahwa pihaknya menggandeng  Balai Pelestarian Kebudayaan  Wilayah X yang mengampu wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, dengan Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama) yang diikuti sebanyak 30 peserta dari berbagai komunitas masyarakat termasuk Paguyuban Sastra Budaya Jawa (Pasbuja) Kawi Merapi Kabupaten Sleman untuk menghasilkan karya tulis tradisi lisan yang didokumentasikan dalam bentuk e-book bunga rampai menjaga tradisi lintas generasi.

“Peserta lokakarya yang dibagi dalam dua kelompok ini bertujuan untuk melatih kemampuannya dalam menulis naskah tradisi lisan, mengupayakan digitalisasi kebudayaan, serta mempublikasikan tradisi lisan berupa buku sebagai sarana literasi masyarakat,” tutur Samantha.

Di samping menerima paparan materi dari seluruh narasumber yang mencakup pengantar tradisi lisan, teknik observasi masyarakat, dan teknik pendokumentasian, para peserta pun melakukan Funtrip didampingi Budayawan Kotagede Natsir Dabey, dan Pemandu Museum Kotagede, Devita berkeliling di seputaran Kotagede dengan berjalan kaki mengunjungi lokasi bersejarah diantaranya Masjid Perak Kotagede,  Rumah produksi makanan khas Kotagede (Kipo dan Kembang Waru), Rumah Pesik, Omah Indhise, Rumah Adat Joglo Agung Luthfi, Kampung Wisata Purbayan, Masjid Gede Mataram, Makam Raja-Raja Mataram, Sendang Putri, Sendang Kakung, serta Pasar Tradisional Kotagede sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan sejarah bagi peserta.

“Di akhir program nantinya para peserta diharuskan mengikuti Focus Group Discussion untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan hasil pengamatan atau observasi dari lapangan sebagai tahap awal untuk membuat e-book sebagai dokumentasi terhadap narasi yang dikumpulkan,” pungkasnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Dalam rangka menyalurkan donasi dari para donaturnya, Yayasan Rumah Yatim menyalurkan program bantuan bahan pokok pada Senin (25/9/2023) terhadap 110 pemanfaat di Aula Kalurahan Donoharjo.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menyalurkan dana dari para donatur Lembaga Rumah Yatim dengan sasaran kaum miskin dan dhuafa,” jelas Sri Lestari, Koordinator Kegiatan Penyaluran Program Bantuan Pokok.

Sri menuturkan, agar lebih efektif dalam menentukan calon pemanfaat  lebih tepat sasaran maka pihaknya bekerjasama dengan pihak Kalurahan yang lebih  memahami kondisi warganya.

Rumah Yatim adalah Lembaga Amil Zakat sekaligus lembaga sosial tingkat nasional yang berkhidmat secara profesional dalam membantu meningkatkan kualitas indeks pendapatan masyarakat dan menjadi lembaga sosial terdepan dalam pengasuhan dan pemberdayaan anak yatim dan dhuafa di Indonesia.

“Selain program bantuan bahan pokok, pogram Yayasan Rumah yatim diantaranya kemandirian yatim dhuafa, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan dan wakaf,” jelas Sri lagi.

Sementara itu Kamituwa Donoharjo Dani Prasetyo dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Yayasan Rumah Yatim yang telah membantu bahan pokok untuk 110 warga kurang mampu di Donoharjo.

“Kami berharap bantuan ini  bisa bermanfaat serta memberikan keberkahan bagi kita semua,” tandas Dhani. (Endarwati/KIM Donoharjo Ngaglik)