Sleman – Festival Anggrek Vanda Tricolor kembali hadir kali ke-6. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, membuka acara secara simbolis dengan penanaman anggrek bersama GKR Bendoro, di area Titi Orchid, Kamis (21/9). Agenda ini semakin spesial dengan mendukung perayaan Jogja Tourism Day.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menilai penyelenggaraan Festival Anggrek Vanda tricolor menjadi sarana promosi yang tepat untuk mengenalkan ragam varietas angrek kepada masyarakat. Tak bisa dipungkiri keberadaan Anggrek Vanda Tricolor di habitat asalnya terus berkurang karena pengambilan secara berlebihan, kerusakan hutan akibat erupsi Merapi, hingga alih fungsi hutan.

“Upaya konservasi Anggrek Vanda Tricolor dapat dilakukan secara optimal apabila dibarengi dengan upaya peningkatan budidaya dan pengembangannya, sekaligus terkait dengan potensi ekonominya,” kata Danang.

Danang berharap, Festival Anggrek Vanda Tricolor dapat memotivasi masyarakat dalam pengembangan tanaman anggrek di Kabupaten Sleman dan membuka peluang pasar baru. Dengan perkembangam setiap tahunnya, juga diharapkan mampu memperluas jejaring agribisnis bagi para produsen tanaman anggrek dengan konsumen.

Sri Suprih Lestari pemilik Titi Orchid sekaligus inisiator acara menyampaikan, Festival Anggrek Vanda Tricolor kembali dilaksanakan untuk mengedukasi masyarakat sekaligus sebagai upaya pelestarian Anggrek Vanda Tricolor yang menjadi flora endemik di lereng Gunung Merapi.

“Tidak hanya mempercepat pelestarian Vanda Tricolor yang berhabitat di Merapi namun juga sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar Merapi,” ujarnya.

Sri Suprih Lestari menambahkan perkembangan Festival Anggrek Vanda Tricolor ditandai dengan peningkatan jumlah pengunjung dan kontes Anggrek Vanda Tricolor. Di samping itu pada tahun ini juga diramaikan dengan beberapa kegiatan seperti, seminar budaya wirausaha anggrek, pelatihan kultur in-vitro anggrek, workshop merajut dan membatik, hingga pameran UMKM.

Sleman – Kementerian Dalam Negeri RI menggepar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa secara daring pada Kamis (21/9/2023).

Dirjend Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Eko Purnomo Prasetyanto menyampaiakan bahwa pelatihan ini menyasar desa dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia.

“Dengan pelatihan ini diharapkan semua perangkat desa dan stakeholder dapat meningkat kapasitasnya dalam pembangunan desa dan  dapat menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks,” harap Eko.

Eko menambahkan, kegiatan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas, sikap, dan keterampilan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa.

“Juga berkaitan dengan  kerja sama desa terkait penguatan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penguatan ekonomi di desa,” tuturnya.

Nugroho Purwanto dari Regional Management Consultant (RMC) yang bertindak sebagai instruktur mengatakan bahwa pelatihan sendiri akan digelar secara bertahap.

“Pelatihan wilayah Sleman periode pertama ini diselenggarakan di hotel Next (jalan Adisucipto) diikuti oleh 28 Desa atau Kalurahan dengan jumlah peserta 112 orang, dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 23 September 2023 dengan peserta dari unsur Lurah , Carik, BPKal serta PKK dengan materi  Pelatihan Dasar Aparatur Desa,” terangnya.

“Untuk tahap selanjutnya materi pelatihan  Pelatihan Penguatan Badan Permusyawaratan Desa, Pelatihan Penguatan Kelembagaan Posyandu, Pelatihan Penguatan Kerja Sama Desa, Pelatihan Penguatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pelatihan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Adat Desa,” imbuh Nugroho. (Endarwati/KIM Donoharjo Ngaglik)

Sleman – Belajar dari berbagai kasus pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di wilayah Kapanewon Depok Sleman, terutama pelanggaran pidana dan praktik politik uang, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Depok Sleman berkunjung ke Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Depok Timur, Jalan Padjajaran, Condongcatur, Depok, Sleman, Rabu (20/9/2023)

Hal ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat hubungan dengan stakeholder terkait, utamanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kerja Panwaslu Depok Sleman.

Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Panwaslu Depok Sleman Adihanto Purnomo ini diterima di langsung oleh Kapolsek Depok Timur Kompol Masnoto didampingi Kanit Intelkam Polsek Depok Timur Reki Sutriyadhi di ruang kerjanya.

Secara khusus, Adihanto meminta bantuan dan dukungan dari pihak Kepolisian untuk bersama dengan Panwaslu Depok dalam mewujudkan Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang yang bermartabat, jujur, aman, dan berintegritas.

“Tentu kami mohon dukungan dari semua untuk mewujudkan cita-cita bersama, Pemilu yang bersih dari berbagai pelanggaran pidana, TPS-TPS-nya aman, tidak rawan kecurangan,” paparnya.

Adihanto mengatakan, bahwa di wilayah Kapanewon Depok mendapatkan catatan khusus, sebagai wilayah yang berpotensi banyak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum saat Pemilu digelar nanti.

“Sejak dini kami selalu antisipasi di setiap TPS, kami mencoba selalu waspada, juga mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait,” ujar pria kelahiran Pati Jawa Tengah itu meneruskan.

“Termasuk kali ini dengan Bapak Kapolsek Depok Timur, kami siap bekerjasama,” harapnya.

Adi mengatakan, bahwa sesuai rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Sleman, jumlah TPS di wilayah Kapanewon Depok terdapat sejumlah 428 TPS. Dan jumlah TPS di Depok ini, menurut Adihanto, adalah jumlah tertinggi di wilayah Sleman, bahkan di DIY.

“TPS reguler sejumlah 401, yang mana 27-nya adalah TPS Khusus di Perguruan Tinggi yang ada di Depok, dengan jumlah DPT sebanyak 101248 jiwa, yang terbagi 47482 pemilih laki-laki dan 53766 pemilih perempuan,” ungkap Adihanto (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Guna menanggulangi masalah kemiskinan maka Pemerintah Indonesia sejak 2007 menggulirkan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upayanya mempercepat penanggulangan kemiskinan di masyarakat. Program tersebut dirasakan cukup berhasil mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman yang dapat dilihat dari menurunnya jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan lantaran sudah menjadi keluarga mandiri.

Berakhirnya masa kepesertaan keluarga penerima manfaat karena telah mengalami peningkatan status kesejahteraannya atau graduasi menjadi keluarga mampu baik dari inisiatif pribadi maupun adanya dorongan dari tenaga pendamping sosial menjadi bahasan utama dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Tingkat Kapanewon Gamping yang digelar di Hotel Pusaka Dua Gamping, Sleman, Kamis (21/9/2023).

Kegiatan yang dipandu oleh Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Gamping, Bambang Nurdianto dipimpin Panewu Anom Gamping, Dewanto Tri Nugroho, dan dihadiri Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, Respati Agus Sasangka, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, Sri Riyadiningsih, beserta Perwakilan dari Puskesmas Gamping I, Puskesmas Gamping II, Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Unit Pengelola Kegiatan  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Balai Penyuluh Keluarga Berencana, Balai Penyuluh Pertanian, PPK dan seluruh institusi di tingkat kapanewon, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kapanewon Gamping.

Berdasarkan data riil di lapangan disebutkan oleh Koordinator Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kapanewon Gamping, Nurin Swasti Kanthi bahwa jumlah peserta program keluarga harapan di wilayah Kapanewon Gamping saat ini sebanyak keluarga penerima manfaat.

“Dari jumlah tersebut terdapat 94 peserta program keluarga harapan telah mengalami graduasi di tahun 2021 lalu, sehingga mereka semua telah mendapatkan bantuan dan pelatihan guna pengembangan usahanya di tahun 2023 ini,” lanjut Nurin dihadapan peserta rapat.

Dijelaskan, Graduasi Sejahtera Mandiri merupakan berakhirnya masa kepesertaan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan dikarenakan terjadinya perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga yang telah meningkat dan digolongkan sebagai keluarga mampu sehingga sudah tidak layak untuk memperoleh bantuan sosial berupa program keluarga harapan yang dikucurkan oleh dinas sosial.

Menanggapi hal tersebut, Respati Agus Sasangkan selaku Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sangat mengapresiasi kinerja pendamping sosial program keluarga harapan di Kapanewon Gamping. Menurutnya, tujuan adanya graduasi adalah berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan program keluarga harapan, memastikan penerima manfaat bantuan sosial tepat sasaran, meminimalisir munculnya kesenjangan sosial, serta mewujudkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat.

“Sebetulnya selain menerima uang bantuan sosial, keluarga penerima manfaat program keluarga harapan juga diberi pendampingan guna peningkatan kapasitas sumberdaya manusianya di bidang pendidikan, ekonomi, kesejahteraan sosial, kesehatan, serta program pemberdayaan agar usahanya berkembang,” tutur Respati menutup pembicaraannya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Tuntutan zaman menyebabkan tantangan kepemimpinan di tingkat Kalurahan semakin besar karena pengelolaan semakin kompleks. Dana Desa juga semakin besar dan butuh pengelolaan yang akuntabel,  transparan dan bertanggung jawab.

Demikian disampaikan Kepala Kesbangpol DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso,SH pada Materi Kepemimpinan dalam rangka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Rabu, (20/9/2023) di hotel Next Jalan Adisucipto Yogyakarta.

Dewo menggarisbawahi tentang kepemimpinan seperti apa yang diharapkan ke depan akan dilaksanakan untuk membangun wilayah. 

“Sekarang Desa ibarat  gadis cantik. Banyak kementerian datang , juga pemerintah tingkat provinsi , pemerintah tingkat kabupaten juga danais masuk Desa. Jika tidak dimanage dengan baik, maka bukan menjadi berkah tapi bisa menjadi musibah”.

Dewo memberikan contoh berbagai model kepemimpinan diantaranya kepemimpinan menurut Joseph L massie / John Douglas, kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal menurut Ki Hajar Dewantara, kepemimpinan Pancasila serta  Rujukan Kepemimpinan Efektif dan Konstruktif di Desa berdasarkan UU No. 28/1999 dan PP No. 101/2000 serta kepemimpinan digital.

Dewo juga menjelaskan  Rujukan Kepemimpinan Efektif dan Konstruktif di Desa berdasarkan  UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, seorang pemimpin wajib menerapkan azas-azas kepastian hukum (rule of law), tertib penyelenggaraan negara (good government),  mengutamakan kepentingan umum (public needs).

 Selain itu harus memiliki keterbukaan (transparency), proporsionalitas (proportional), profesionalitas (profesionalism), dan akuntabilitas (accountability),” tegasnya.

Adapun  berdasarkan PP No. 101/2000, karakteristik kepemimpinan yang diperlukan dalam pengembangan model kepemimpinan birokrasi unggulan adalah jujur (transparent, siddiq), dapat dipercaya (trustable, amanah), komunikatif (communicative, tabligh), dan cerdas (smart, fathonah).

Ada pula kepemimpinan Digital yaitu proses perubahan sosial yang dimediasi oleh teknologi Informasi, untuk menghasilkan perubahan sikap, perasaan, perilaku, kinerja dengan Individu atau Kelompok, juga pemikiran yang mendorong percepatan transformasi di dalam organisasi dengan menggunakan aset digital untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat.

“Mari kita evaluasi, apakah kepemimpinan yang dilaksanakan di institusi  sudah sesuai dengan teori yang ada. Jika belum disesuaikan, jika sudah ditingkatkan, jika kurang kita perbaiki untuk pelayanan berbaik bagi masyarakat,” imbau Dewo. (Endarwati/KIM Donoharjo Ngaglik)