Sleman – Dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum 2024 mendatang, Komisioner Panwaslu Depok Sleman Muhammad Muamar Zaenuddin Ekhsan mengajak segenap kalangan masyarakat turut menyatakan bahwa politik uang adalah musuh bersama.

Pasalnya, menurut Muamar, dalam pesta demokrasi, politik uang dapat merusak integritas dari citra pemimpin yang akan datang.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat itu menegaskan, bagi Bawaslu penyelenggaran pemilu bukan semata memilih pemimpin atau legislatif, tapi pemilu juga membuat publik berpartisipasi untuk terlibat aktif di dalamnya.

Sehingga, Muamar melihat praktik politik uang adalah hal tidak etis yang harus disadari banyak orang.

“Di sini, perlu suara kita, untuk menyatakan politik uang musuh bersama. Ini mempengaruhi integritas yang terpilih, dan akan membuat demokrasi kita bermasalah ke depannya,” tutur Muamar di Koordinasi bersama Panwaslu Kalurahan/Desa sek-Kecataman Depok di Sekretariat Panwaslu Depok, Selasa (04/10/2023).

Muamar kemudian meminta kepada Panwaslu Desa untuk menyerukan partai peserta pemilu ataupun tim suksesnya, dapat menahan diri melakukan tindakan yang mencederai demokrasi atau mengajak publik dalam memilih dengan cara tidak etis.

Alumnus Universitas AMIKOM Yogyakarta itu juga meminta di dalam tahapan sosialisasi ini, peserta pemilu dapat memberikan pencerdasan kepada rakyat tentang konsep, ide, dan gagasan melalui visi, misi, program yang akan diusungnya.

“Kepada peserta pemilu yang bertanding nantinya, tolong disampaikan, untuk memberikan edukasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan memajukan warga tercinta,” ujarnya, kemudian melanjutkan, “Bahkan kita semua berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada publik terkait dengan politik etis yang bisa dilakukan dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu,” ujar Muamar.

Muamar menyampaikan Bawaslu dalam proses pencegahan pelanggaran akan terus berkoordinasi dengan jajaran pengawas tingkat Desa, bahkan tingkat TPS nantinya untuk memastikan pengawasan melekat.

Forum warga pengawasan partisipatif, ungkap Muamar, akan dimaksimalkan untuk sosialisasi terkait tolak politik uang sehingga diharapkan Pemilu 2024 bebas dari politik transaksional yang menciderai demorasi.

“Kasus ini harus kita berantas bersama, kita harus selalu melakukan langkah pencegahan. Biarkan pemilih dapat memilih sesuai dengan nurani, rakyat diberi hak kebebasan atas pilihannya masing-masing,” papar Muamar.

Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Panwaslu Depok untuk mengantisipasi terjadinya politik uang di wilayahnya. Salah satunya dengan merilis film pendek berjudul: AMPLOP.

“Banyak pemilih pemula pada 2024 nanti, pengguna sosial media juga tinggi, kita membuat film pendek bertemakan tolak politik uang berjudul: AMPLOP, bisa kita share lagi setiap saat,” pungkas Sarjana Teknik Informatika ini. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kembali melanjutkan Pelaksanaan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Hotel Next dan LPP Garden Jalan Adisucipto Yogyakarta.

“Khusus gelombang 3 pelatihan dimulai pada tanggal 1 Oktober 2023 dan direncanakan berakhir 4 Oktober 2023,” ujar Spesialis Training RMC IV P3PD DIY Nugroho Purwanto, Rabu (4/10/2023) di Hotel Next Jalan Adisucipto Yogyakarta.

“Jenis pelatihan yang diselenggarakan kali ini adalah Pelatihan Aparatur Desa (Dasar) dan Pelatihan Penetapan dan Penegasan Batas Desa,” imbuhnya.

Sampai dengan gelombang ke 3 pelatihan dari 7 gelombang yang direncanakan, sejumlah 684 orang dari 171 kalurahan di 4 kabupaten telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Ditjend Bina Pemerintahan Dalam Negeri ini.

“Untuk gelombang 3 Pelatihan Aparatur Desa diikuti oleh 192 orang dari 48 kalurahan  dan Pelatihan Penetapan dan Penegasan Batas Desa diikuti oleh 96 orang dari 34 kalurahan,” jelas Nugroho lagi.

Dirinya menuturkan, sebagaimana pelatihan sebelumnya seluruh peserta mendapatkan materi pelatihan dasar dan materi tematik, sesuai dengan pelatihan yang diikuti.

“Selain itu dibekalkan pula materi kepemimpinan oleh penceramah dari TNI, POLRI, KESBANGPOL, Pemda DIY dan materi kewirausahaan oleh Perbankan, Dinas Koperasi dan UKM serta beberapa praktisi usaha. Sementara untuk Pelatihan Penetapan dan Penegasan Batas Desa melibatkan pelatih dari Universitas dan Ikatan Surveyor Indonesia,” tutur Nugroho.

Menurut Nugroho, kegiatan pelatihan gelombang pertama sampai gelombang tiga berjalan lancar. “Hanya pada pelatihan pertama saja sedikit kurang lancar karena undangan disampaikan secara mendadak. Sementara pelatihan gelombang dua dan tiga informasi sudah menyebar luas sehingga lebih terkondisi,” ungkap Nugroho.

“Gelombang selanjutnya akan diselenggarakan pada tanggal 9 – 12 Oktober 2023 di venue yang sama dengan jenis pelatihan PAD, melibatkan 128 peserta di 32 kalurahan, dengan melibatkan Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo”, jelasnya lagi

Sehubungan dengan pelatihan ini salah satu peserta unsur Bamuskal (BPD) dari Kalurahan Kemejing Kapanewon Semin Gunung Kidul menyampaikan harapannya agar ditindaklanjuti secara teknis di tingkat kabupaten dan Kapanewon (Kecamatan). Hal senada juga diungkapkan oleh Suparsiyati peserta yang mewakili PKK dari Karangwuni Rongkop Kabupaten Gunung Kidul. (Endarwati/KIM Donoharjo Ngaglik)

Sleman – Pada Ucapara Bendera, Senin (2/10/2023) SD Muhammadiyah Condongcatur Depok Sleman resmi memiliki Pandu Teladan Pertama di Indonesia.

Upacara pengukuhan dilakukan oleh Ketua Kwartir Pusat (Kwarpus) Hizbul Wathan, Ramanda Zulbahri didampingi Kepala SD Muhammadiyah Condongcatur Sulasmi, yang turut disaksikan segenap tamu undangan dari berbagai unsur, antara lain Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY, Kwarwil HW DIY, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sleman, Majelis Dikdasmen-PNF PDM Sleman, Kwarda HW Sleman, PCM Depok, Majelis Dikdasmen-PNF PCM Depok, Kwarcab HW Depok, serta orang tua/wali Pandu Teladan.

Dalam sambutannya, Ketua Kwarpus Hizbul Wathan Ramanda Zulbahri memberikan apresiasi atas capaian SD Muhammadiyah Condongcatur yang dinilainya luar biasa ini.

“Alhamdulillah, SD Muhammadiyah Condongcatur menjadi Pandu Teladan Pertama di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Menurutnya, Pandu Teladan ini diikuti peserta didik kelas 5 sebanyak 24 siswa. Proses pembentukan Pandu Teladan dimulai sejak Agustus sampai September 2023. Para kader tersebut, menurut Zulbahri, telah melalui ujian serta pengumuman kelulusan pada tanggal 27 September 2023. Puncak kegiatan tersebut yaitu pelantikan Pandu Teladan di Lapangan Upacaara SD Muhammadiyah Condongcatur, Senin, 2 Oktober 2023.

Zulbahri menjelaskan, syarat yang dilalui untuk menjadi Pandu Teladan terdapat empat tahap, diantaranya, pertama telah cakap dalam syarat kenaikan tingkat purwa, madya, dan utama. Kedua telah menguasai delapan syarat kecakapan pandu.

Ketiga, menguasai bahasa asing yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan, yang keempat, mampu menjadi teladan dalam pasukan dan kepanduan Hizbul Wathan.

Di akhir sambutannya, Zulbahri berpesan agar Pandu Teladan ini menjadi anak panah Muhammadiyah, khususnya gerakan kepanduan Hizbul Wathan yang menjadi kader bangsa dan kader umat. Menurutnya, Pandu Teladan ini merupakan cita-cita para senior HW yang selama 4 periode ini untuk melahirkan sejak Athfal, Pengenal, sampai Penuntun.

“Ini menjadi kebahagiaan kami, bahwa SD Muhammadiyah Condongcatur berhasil melatih anak-anak menjadi Pandu Teladan yang menjadi contoh bagi pandu-pandu yang ada di Indonesia,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Pemerintah Kapanewon Depok Sleman menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) terkait antisipasi kerawanan Pemilihan Umum Tahun 2024, Senin (2/10/2023).

Rakorpim yang diselenggarakan di Ruang Sasana Anglocita Tama dan dipimpin oleh Kapolsek Depok Timur, Kompol Masnoto ini menghadirkan narasumber Ketua PPK Depok Hari Jumanto, Anggota DPRD Kabupaten Sleman Fraksi PKB Rahayu Widi Nuryani, Anggota DPRD Kabupaten Sleman Fraksi Partai Gerindra Muhammad Arif Priyosusanto, dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman Fraksi PKS M. Agus Mas’udi.

Dalam pengantarnya, Panewu Anom Depok Wawan Hariawan mengatakan bahwa di wilayah Kapanewon Depok Sleman pada Pemilihan Umum 2024 mendatang terdapat 428 TPS. Yang mana 401 merupakan TPS Reguler dan 27 lainnya adalah TPS Khusus yang tersebar di Perguruan Tinggi yang ada di Depok.

Menurut Wawan, Rakorpim kali ini difokuskan pada partisipasi pemilih mahasiswa atau yang tercatat dalam DPTb. Karena, belajar dari Pemilihan Umum Tahun 2019 lalu, di Kapanewon Depok terdapat beberapa permasalahan yang cukup menyita perhatian banyak kalangan, terutama terkait banyaknya pemilih tambahan atau pengguna Form A5.

“Pemilu lalu, salah satu yang mencuat adalah tidak tersedianya surat suara yang memadai untuk melayani pemilih pindahan,” ujar Wawan, yang kemudian turut menyayangkan, “Hal itu diperparah lagi dengan kabar hoax yang berisikan pemilih dapat memilih hanya dengan KTP-el saja, walau dari luar propinsi menjelang pemungutan suara,” tuturnya.

Untuk itu, menurut Wawan, ke depannya perlu manajemen dan penataan jumlah pemilih tambahan (DPTb) di setiap TPS, dengan pembatasan dan penyediaan surat suara. Selain itu juga, perlu koordinasi intensif antara KPU Sleman dengan PPK se-Sleman terkait pemetaan pemilih tambahan.

“Disini kita perlu penyamaan persepsi tentang mekanisme pelayanan pemilih, baik itu DPT, DPTb, dan juga DPK,” imbuh Wawan.

Kemudian, Wawan juga berharap supervisi dan monitoring oleh KPU Sleman terkait proses pemungutan sampai penghitungan suara, terutama di wilayah Kapanewon Depok yang jumlah DPTb dan TPS khususnya terbilang cukup banyak.

“Selain itu, perlu manajemen waktu yang bagus, agar proses rekapitulasi suara di PPK bisa tepat waktu, terbuka dan transparan, serta akuntabel,” harap Wawan.

Hadir dalam Rakorpim kali ini Danramil 11 Depok, Kapolsek Depok Barat, Kapolsek Depok Timur, Kapolsek Bulaksumur, Kepala KUA Depok, Kepala Puskesmas Depok 1, Kepala Puskesmas Depok 2, Kepala Puskesmas Depok 3, Kepala Jawatan Praja, Kepala Jawatan Sosial, Kepala Jawatan Kemakmuran, Kepala Jawatan Umum, Kepala Jawatan Keamanan, dan perwakilan Lurah se-Kapanewon Depok.

Adapun dari perwakilan Badan Eksekutif Mahawasiswa (BEM) hadir diantaranya Ketua BEM UGM, Ketua BEM UNY, Ketua BEM UPN “Veteran” Yogyakarta, Ketua DEMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ketua BEM Sanata Dharma, Ketua BEM Atma Jaya Yogyakarta, Ketua BEM Universitas Amikom Yogyakarta, Ketua BEM UP ’45 Yogyakarta, Ketua BEM Mercu Buana Yogyakarta, Ketua BEM Universitas Respati Yogyakarta, Ketua BEM Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta, dan Ketua BEM Stikes Panti Rapih Yogyakarta. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Terhitung sejak tanggal  1 Oktober 2023, PMI Kabupaten Sleman memberikan bonus kesehatan  medical check-up bagi masyarakat yang melakukan donor darah di Kantor Unit Donor Darah (UDD)  PMI Sleman.

Kepada mereka yang telah datang di UDD dan berhasil mendonorkan darahnya , PMI memberikan bonus berupa pemeriksaan laboratorium terhadap tiga parameter, yaitu pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat dan masih ditambah konsultasi kesehatan secara gratis.

Hal itu disampaikan oleh ketua PMI Kabupaten Sleman, Sunartono, saat menemui sejumlah wartawan, Selasa (3/10/2023) di Markas PMI Kabupaten Sleman.

Lebih lanjut dikatakan, pemberian bonus kepada masyarakat yang telah selesai melakukan donor darah itu sementara diberikan kepada yang berkunjung antara jam sampai pukul . Selama ini menurut Sunartono, pendonor di Markas PMI mendapatkan fasilitas suplemen, Snack ringan dan minum diruang pemulihan dan istirahat di kursi pijat.

“Nah, sejak Oktober 2023 ini lanjutnya, ditambah fasilitas gratis pemeriksaan tiga parameter tadi, setelah hasil pemeriksaan keluar kemudian juga bisa konsultasi,” terangnya.

“Pemberian bonus bertujuan memberikan edukasi bagi masyarakat akan pentingnya pemeriksaan secara rutin. Kesadaran akan pentingnya hidup sehat harus dibarengi dengan chec- up kesehatan berkala dan berkelanjutan,” imbuh Sunartono.

Sementara itu menyinggung minat masyarakat berkunjung ke UDD PMI, Sunartono menuturkan angka rata-rata tiap hari antara 20 – 25 orang. Hal ini karena para pendonor banyak yang berkunjung ke Mobil Unit Donor Darah yang memberikan pelayanan di luar, baik di Instansi Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan maupun di komunitas masyarakat termasuk yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid dan Pengurus Gereja.

“Dengan terobosan baru  ini diharapkan masyarakat mendapatkan edukasi tentang kesehatan dan jumlah kunjungan ke PMI Sleman meningkat serta minat masyarakat berdonor darah juga meningkat,” pungkas Sunartono.

Sementara itu Ketua Bidang Pelayanan Sosial Kesehatan PMI Sleman Sugeng menambahkan bahwa UDD PMI melakukan Pelayanan Donor Darah melalui Mobil Unit rata rata 2 – 3 tempat. Para penyelenggara secara mandiri sudah secara rutin menjadwalkan, bahkan dua bulan sebelumnya sudah terjadwal. (Tri Joko S/KIM Kalasan)