Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, diantaranya adalah hak politik. Pada umumnya, seorang warga hanya memahami hak politik untuk tampil dalam panggung politik maupun sebagai pemilih dalam menentukan kemenangan calon pemimpin. Namun, ada hal yang lebih penting yaitu memastikan hak politiknya dapat dipergunakan secara baik dan benar. Artinya, warga negara juga berperan serta dalam membawa pemilihan umum yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil) sehingga perlu melibatkan warga turut andil dalam pengawasan pemilu.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo dalam sambutan awal kegiatan forum warga pengawasan partisipatif dihadapan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Banyuraden, Kader Kesehatan Banyuraden, Relawan Kenanga Banyuraden, dan Karang Taruna Banyuraden yang berlangsung di Ruang Rapat Kalurahan Banyuraden, Senin (30/10/2023) malam.

Turut hadir dalam kegiatan yakni Carik Banyuraden, Hendy Indra Utama mewakili Lurah Banyuraden, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Antonius Hery Purwito dan Raden Yuwan Sikra yang didampingi oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Panwaslu Kecamatan Gamping, Kurniawan Prihandoko, bersama  Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan Gamping, Rahmat Mulyo Hartono, serta Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Gamping.

Terkait latar belakang munculnya kegiatan forum warga yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Gamping, Adnan mengungkapkan bahwa Pengawasan Pemilu dengan melibatkan warga menjadi sebuah keharusan karena pelibatan warga pada hakikatnya adalah melegitimasi suara publik. Selain itu, diperlukan untuk mengandeng suara publik sebagai bagian dari pengawasan partisipatif karena akan lebih cepat dan tepat sasaran. Sehingga, suara publik inilah yang mendasari adanya forum warga.

“Apabila telah berbicara kesatuan maka forum warga ini juga dapat menjadi wadah pemersatu bagi visi misi pengawasan dalam Pemilu, sehingga perbedaan makna dan tujuan yang muncul dapat disatukan dalam melaksanakan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 mendatang,” terang Adnan.

Menurutnya, salah satu simbol dari pengawasan partisipatif adalah pelibatan warga yang dapat diwujudkan dalam kegiatan forum warga. Partisipasi warga sebagai salah satu aktor utama yang memegang peranan penting dalam memastikan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Seluruh warga juga dapat berpartisipasi secara aktif dengan melakukan pencegahan pelanggaran dan turut mengawasi atau memantau seluruh tahapan pemilu.

Kegiatan forum warga pengawasan pemilu memiliki tujuan guna menciptakan atmosfir pengawasan pemilu di Tengah Masyarakat, sekaligus sebagai media komunikasi antara pengawas pemilu dengan kelompok Masyarakat, serta sarana melakukan sosialisasi tentang pengawasan pemilu bagi kelompok Masyarakat.

“Adanya forum warga yang dilaksanakan Panwaslu Kecamatan Gamping dan menjadi salah satu simbol pengawasan partisipatif maka pengawasan pemilu bisa tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, dengan kegiatan forum warga juga dapat memberikan pencerahan mengenai pengawasan partisipatif terhadap seluruh warga,” Tutupnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Untuk membangkitkan jiwa patriot dan nasionalisme, serta membangun semangat kolaborasi dari berbagai elemen bangsa dalam memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemerintah Kapanewon Gamping melaksanakan upacara pengibaran ‘Sang Saka Merah Putih’ memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 yang berlangsung di halaman kantor Pemerintah Kapanewon Gamping, Senin (30/10/2023) yang dipimpin oleh Kapten (Inf) Wahyani selaku Inspektur Upacara.

Upacara dihadiri oleh Panewu Gamping, Yakti Yudanto, Panewu Anom Gamping, Dewanto Tri Nugroho, AKP Subilal mewakili Kepala Kepolisian Sektor Gamping, serta seluruh Kepala Organisasi Pemerintah Daerah di tingkat Kapanewon Gamping, termasuk Ketua Panwaslu Kecamatan Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo didampingi Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Kurniawan Prihandoko, beserta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Rahmat Mulyo Hartono.

Usai pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan oleh Pasukan Pengibar Bendera yang merupakan siswa SMK Putra Samodera dilakukan pembacaan amanat Bupati Sleman pada upacara bendera peringatan hari sumpah pemuda tahun 2023 ini oleh Kapten (Inf) Wahyani dihadapan peserta upacara yang mayoritas sebagai Aparatur Sipil Negara.

Dalam amanatnya Bupati Sleman berharap melalui peringatan hari sumpah pemuda ke-95 ini masyarakat diingatkan untuk kembali meningkatkan semangat pemuda dalam mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda, serta Undang-Undang Kepemudaan dan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2022 yang mengatur mengenai koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang ditujukan demi meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan kepemudaan, serta kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Ditambahkan, peringatan hari sumpah pemuda yang mengangkat tema “Bersama Majukan Indonesia” tersebut juga ditujukan untuk menumbuhkembangkan pemuda menjadi pribadi yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing sehingga mendorong pemuda sebagai pelopor semangat kebangsaan dan pemersatu bangsa, serta membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri.

“Saat ini, Indonesia sudah merdeka, namun semangat Sumpah Pemuda jangan sampai luntur. Sebagai Pemuda harus menjadi garda terdepan dalam melawan kelompok-kelompok radikal dan intoleran, yang berupaya menggantikan dasar negara, Pancasila, UUD 1945 dan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Wadanramil 17/GP.

Di akhir amanatnya, Bupati Sleman mengajak kepada seluruh pemuda di Kabupaten Sleman agar terus menjaga semangat Sumpah Pemuda, menjunjung nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, patriotisme, serta berkarya bersama demi kemajuan bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi persiapan pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Dinas Sosial Kabupaten Sleman menggelar Pelatihan Pendirian Tenda Darurat untuk Kampung Siaga Bencana se-Kabupaten Sleman pada Jumat (27/10/2023) di Taman Wisata Selo Kendel, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman. Pelatihan ini merupakan inisiatif dari kelompok Kampung Siaga Bencana (KSB) sendiri yaitu KSB Hayuning Memayu Bawana Sardonoharjo agar bisa mendirikan tenda darurat yang sebelumnya telah diberikan oleh Dinsos Kabupaten Sleman pada saat pembentukan KSB . Peserta pelatihan sendiri adalah adalah Perwakilan 23 KSB se-Kabupaten Sleman yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kampung Siaga Bencana Kabupaten Sleman.

Reni Prasetyaningrum, Sub-Koordinator Kelompok Substansi Bantuan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sleman menuturkan, KSB  harus lebih banyak paham tentang pemasangan tenda pengungsi, apalagi Sleman saat ini tercatat merupakan kabupaten yang memiliki KSB paling banyak.

“Sudah terbentuk 23 Kampung Siaga Bencana, dan KSB banyak dikunjungi dari provinsi yang lain, dijadikan sampel untuk Nasional. Harapannya KSB  yang ada di Sleman  semakin tertib untuk kegiatan , administrasi dan logistik,” ujar Reni.

Saat memulai pelatihan terlihat anggota KSB  mendengarkan arahan tentang pemasangan tenda, mulai dari memasang kerangka tenda, memasang kain penutup, hingga mendirikan dan membongkar tenda darurat.

Sriyono Hadi Susilo selaku Ketua Forum Komunikasi Kampung Siaga Bencana Kabupaten Sleman, juga memberikan materi management shelter pengungsi , di mana banyak hal yang harus disiapkan yaitu tenda pengungsi , tenda logistik, tenda dapur umum, tenda keluarga , dan tenda untuk tenaga kesehatan, sebelum dilanjutkan dengan praktik pemasangan tenda merah putih atau tenda besar yang bisa menampung pengungsi lebih banyak bila ada bencana.  (ESK/KIM Sardonoharjo Ngaglik)

Sleman – Dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi (Pemilu) yang aman dan berintegritas, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melaksanakan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024, bertempat di Convention Center Hotel Alana, Senin (30/10).

Kegiatan deklarasi damai ini melibatkan berbagai unsur, diantaranya Forkopimda, KPU, Bawaslu, Perangkat Daerah, 17 Kapanewon, Partai Politik peserta Pemilu, Forum Kemitraan Bakesbangpol, serta Ormas Keagamaan di Kabupaten Sleman.

Dalam pelaksanaannya, komitmen deklarasi damai ini dituangkan dalam bentuk penandatanganan deklarasi pemilu damai yang diawali oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, dilanjutkan KPU, Bawaslu, dan perwakilan Partai Politik.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional Kesbangpol Sleman, Achmad Raharjo dalam laporannya menyampaikan tujuan dari dilakukannya deklarasi Pemilu Damai ini, selain menyukseskan pemilu serentak, tetapi juga menciptakan adanya pemilu yang berintegritas serta menciptakan sutuasi aman, damai dan kondusif.

“Pemilu serentak tahun 2024 ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Maka deklarasi pemilu damai ini menjadi komitmen yang kuat dalan mewujudkan pesta dekokrasi dan kontestan politik (Pemilu Serentak) agar aman, damai dan berintegrasi,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa dalam sambutannya menyampaikan dukungannya atas pelaksanaan deklarasi pemilu damai sebagai upaya menyamakan tekad dan semangat menyelenggarakan pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang damai, bermartabat, dan berkualitas, sebagai tolak ukur kedewasaan demokrasi.

Menurutnya, penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu proses demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Maka dari, Ia menilai sangat penting pemilu dapat diselenggarakan secara damai sebagai pengejawantahan pesta demokrasi rakyat Indonesia dan seluruh peserta peserta pemilu memiliki cita-cita dan komitmen yang sama untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

“Deklarasi ini saya harapkan benar-benar menjadi komitmen kita bersama dan dilaksanakan secara sungguh- sungguh oleh seluruh partai peserta pemilu. Dengan demikian pemilu tahun 2024 dapat kita selenggarakan secara demokratis, jujur, akuntabel dan bermartabat,” ujar Danang.

Sleman – Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menerima tim pemeriksaan terinci kinerja atas Program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Tahun 2021 di Kabupaten Sleman dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Kegiatan ini diadakan selama dua hari, yakni tanggal 30-31 Oktober 2023, di aula kantor Bappeda Kabupaten Sleman.

Dalam sambutannya, Danang mendukung kegiatan ini guna memotivasi pihak terkait di Pemkab Sleman untuk bekerja dengan lebih cermat sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Dikatakan pula bahwa pemeriksaan ini menjadi salah satu komponen evaluasi yang strategis bagi Pemkab Sleman untuk meninjau efisiensi dan efektivitas pengelolaan angaran dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

“Pemeriksaan ini justru menjadi keuntungan bagi kita. Dengan adanya ini, pengelolaan keuangan bisa dievaluasi terus. Dan ini bentuk perhatian dari BPK,” ujarnya, Senin (30/10/2023).

Sementara itu, Pengendali Teknis BPK RI, Eko Purwanto, yang juga hadir pada acara tersebut mengatakan bahwa pemeriksaan ini berbeda dengan pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh BPK perwakilan. Sebab menurutnya Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah sebagai pelaksana program yang digagas oleh pemerintah pusat atau kementerian terkait.

“Jadi pemeriksaan ini tidak seperti pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh BPK perwakilan. Jadi temuannya nanti buka temuan di Pemkab Sleman, tapi temuan di kementerian, karena ini program kementerian, sementara teman-teman di daerah cuma mendukung pelaksanaan program dari kementerian,” jelasnya.

Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman, Indra Darmawan menerangkan bahwa keanggotaan GNRM ini meliputi Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, Bagian Kesra Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Kantor Kemenag Kabupaten Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Kodim 0732/Sleman.

Adapun program yg dilaksanakan GNRM Sleman yakni peningkatan revitalisasi dan aktualisasi Pancasila di lingkungan Pemerintah dan masyarakat, penguatan wawasan kebangsaan, Jiwa Patriotisme dan Kesetiakawanan di kalangan pemuda, peningkatan pemahaman terkait Wawasan Kebangsaan dan Kesetiakawanan sejak usia dini, penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama, peningkatan kepedulian masyarakat dalam semangat gotong royong dalam pembangunan melalui aktifitas nyata, dan peningkatan pemahaman terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia beserta berbagai permasalahannya.