Sleman – Bertempat di aula lantai II Kapanewon Seyegan, Selasa (10/10/2023) Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mengadakan Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Desa Wisata, Pokdarwis, Destinasi, Kuliner, Pemasaran, Kelembagaan,  dan Manajemen.

Diikuti oleh 30 peserta dari  Kapanewon dan 5 Kalurahan di wilayah Seyegan, pelatihan dan pendampingan ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan desa wisata dan Pokdarwis yang muatannya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat seyegan

Panewu Anom Seyegan, Ageng Wijaya, menyampaikan bahwa Dana dari Program PUPM Kapanewon Seyegan ini digunakan sebagai pemantik geliatnya desa wisata yang untuk wilayah Seyegan baru berkembang di dua Kalurahan yaitu di Margodadi dengan desa wisata Grogol dan Margoluwih dengan desa wisata Cibuk Kidul.

Ageng juga menambahkan dengan dibangunnya exit Tol di wilayah Banyurejo akan berdampak positif dengan kunjungan wisata di wilayah Seyegan. Dan di bagian akhir, Ageng mengajak 3 desa yang belum mempunyai Pokdarwis untuk segera mempersiapkan diri dan membentuk lembaga tersebut

Pengarahan yang selanjutnya dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yang diwakili oleh Mubari, menyampaikan tentang Kebijakan Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Kepariwisataan.

Mubari menyampaikan untuk segera menduplikasi Grogol dan Cibuk Kidul yang sudah berhasil mengembangkan desa wisata nya dan menjadi ikon desa wisata di wilayah Seyegan.

Mubari juga mengingatkan bahwa untuk menuju ke Desa Mandiri Budaya harus ada SK Pokdarwis sehingga desa yang belum punya untuk segera membentuk.

“Dari Dinas Pariwisata sendiri, selain melakukan  pelatihan juga akan melakukan pendampingan kepada Pokdarwis Seyegan dan mengajak studi tiru di wilayah Bogor Jawa Barat dari tanggal 11 – 13 Oktober 2023,” ungkap Mubari.

Dr. Minta Harsana, , Akademisi UNY dalam paparannya yang diberi judul Kerja sama antar lembaga dan manajemen konflik di Kapanewon Seyegan mencoba untuk menggali potensi Desa wisata Seyegan.

Minta menyampaikan tentang Desa Wisata, rencana program pengembangan pariwisata, pengelolaan desa wisata, kerjasama antar lembaga, penanganan konflik berbasis komunitas, klasifikasi desa wisata dan strategi pengembangan desa wisata.

Agus Sugiarto, dari Forkom Desa Wisata Kabupaten Sleman memberikan materi berkenaan dengan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Manajemen Konflik. Penjelasan yang disampaikan Agus bersifat teknis, dan kedepannya akan menjadi pendamping Pokdarwis di kawasan Seyegan.

Adapun materi yang disampaikan bertitik tolak adanya Pergub no. 40 tahun 2020 mengenai Pokdarwis dan kampung/desa wisata. Agus menyinggung masalah kelembagaan Pokdarwis, perumusan pemaketan wisata, syarat menjadi wilayah tujuan wisata, promosi, jenis konflik dan strategi mitigasi konflik internal lembaga.

Setelah pemaparan diadakan diskusi, tanya jawab dengan peserta dan diakhiri dengan penjelasan teknis berkaitan dengan kunjungan studi tiru ke Bogor Jawa Barat.(Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Dinas Sosial Kabupaten Sleman memberikan bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Pejuang Ekonomi Muda Sleman (PEDAS). Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo secara simbolis menyerahkan bantuan sosial yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman pada hari Rabu (11/10/2023).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Mustadi, menjelaskan bahwa Pejuang Ekonomi Muda Sleman (PEDAS) adalah sekelompok wirausahawan muda warga Sleman yang berusia 18-35 tahun dan berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.

“Bantuan juga diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi yang telah selesai masa kepesertaannya karena sudah mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik. Selain itu, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) juga akan menerima bantuan hibah,” ujar Mustadi.

Mustadi menambahkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sleman akan menyalurkan bantuan berupa uang kepada Pejuang Ekonomi Muda Sleman (PEDAS) sebesar Rp. per orang dengan jumlah penerima sebanyak 35 orang.

Sementara itu, bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi akan diberikan sebesar Rp. per orang kepada 134 penerima.

“Bantuan atau hibah berupa uang senilai Rp. per LKS akan disalurkan kepada 22 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai penerima,” imbuhnya.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, menyatakan bahwa pemberian bantuan ini merupakan wujud perhatian dan tekad pemerintah Kabupaten Sleman untuk memberikan inspirasi dan bantuan kepada penerima manfaat dengan tujuan mengurangi beban mereka.

“Dalam jangka pendek, diharapkan bantuan ini dapat membantu mengurangi beban rumah tangga penerima sehingga mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi,” ujar Kustini

“Dalam jangka panjang, kami berharap bantuan ini akan menjadi investasi dalam pertumbuhan generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Salah satu penerima bantuan Pemuda Ekonomi Muda Sleman (PEDAS) Farhan Aziz, menyatakan bahwa dirinya senang bisa mendapatkan bantuan. Dikarenakan tidak semua yang mengajukan bantuan ini memiliki kesempatan untuk menerima bantuan sosial tersebut.

“Dana modal usaha sebesar Rp. yang saya dapatkan, rencananya akan digunakan untuk memajukan usaha cuci sepatu. Seperti, belanja sabun untuk cuci sepatu, plastik untuk packing dan alat penunjang lainnya,” ujarnya. (Rep Raya)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sleman menyosialisasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan tema Meningkatkan Peran Tokoh Masyarakat dalam Upaya Deteksi Dini dan Cegah Dini bertempat di Kantor Kapanewon Turi, Sleman, Rabu (11/10/2023).

Plt. Panewu Turi, Bara Hernowo Natali menuturkan, Kapanewon Turi bersiap menyambut pelaksanaan Pemilu 2024. Untuk itu, ia meminta setiap warga untuk dapat menjaga situsai agar tetap terkendali.

“Warga jangan sampai rebut, serta tetap rukun dan damai. Demikian juga nanti dalam Pilkada, kita tetap rukun,” tukas Bara.

Sosialisasi sendiri mengahdirkan narasumber yaitu Sarijan, Ketua FKDM Sleman, serta Yohanis Parningotan, Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Sleman.

Sarijan dalam kesempatan tersebut menjelaskan tentang keberagaman Indonesia yang harus dijaga persatuannya. “Indonesia itu indah yaitu beragamnya suku,agama, bahasa,alamnya,sumberdaya alamnya yang melimpah. Untuk itu maka Indonesia harus dijaga dan dirawat secara kontinyu,” tegas Sarijan.

Ia juga menegaskan tentang agar pemilu dapat berjalan damai, jujur, dan berintegritas, sesuai dengan arahan Presiden RI.

Sementara itu, Yohanis menyampaikan agar FKDM dapat terus aktif dalam menjaga kedamaian menjelang Pemilu 2024. (Suharno/KIM Kertomandiri Turi)

Sleman – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman menggelar Seminar Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Front One Resort Jogja, Mancasan Kidul, Condongcatur, Depok, Sleman, Rabu (11/10/2023). Kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala Kesbangpol Sleman, Herry Sutopo, serta menghadirkan narasumber yaitu Soeprapto, Dosen Sosial Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Brigadir Jendral Rachmad Pudji Susetyo, Kepala Badan Intelegen Negara (BIN) Polda DIY, serta Arjuna AlIchsan Siregar,  Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman.

Soeprapto dalam kesempatan tersebut memaparkan materi tentang Sinergisitas Tokoh Masyarakat dalam Antisipasi/Pencegahan Konflik Sosial di Masyarakat jelang Pemilu 2024. Dalam paparannya, ia berharap warga masyarakat memiliki kedewasaan menyikapi peristiwa dan perilaku politik dari pihak manapun. “Jangan mudah terprovokasi, mudah diadu domba, dihasut oleh pihak-pihak tertentu, sehingga timbul konflik dengan sesama anak bangsa,” tegas Soeprapto.

Sementara itu, Brigjend Rachmad pada materi kedua mengingatkan tentang Peningkatan Kewaspadaan Dini jelang Pemilu 2024. Rachmad berharap, semua pihak, termasuk FKDM dapat berperan aktif di kapanewon masing-masing, terutama bisa memberikan informasi untuk lapor dini upaya cegah dini  adanya potensi ATHG(Ancaman,Tantangan,Hambatan,Gangguan) konflik ditengah masyarakat.

Sedangkan Arjuna menggambarkan situasi perkembangan proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung saat ini, yaitu Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden. “Situasi politik sudah mulai hangat , sehingga perlu kerja sama kami Bawaslu dengan FKDM ,khususnya bersinergi dalam memonitor berbagi informasi adanya pelanggaran peraturan, baik peraturan Bawaslu RI maupun peraturan KPU RI,” ujar Arjuna. (Djoko P Sentot/KIM Gamping)

Sleman – Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Regional Management Consultant IV Daerah Istimewa Yogyakarta melanjutkan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Pengurus Kelembagaan Desa. 

“Pelatihan gelombang 4 dilaksanakan di Hotel Next Jl Adisucipto Yogyakarta, tanggal 9 sd 12 Oktober 2023,” ungkap Spesialis Training RMC IV P3PD DIY Nugroho Purwanto pada Rabu (11/10/2023) di sela kegiatannya sebagai salah satu fasilitator pelatihan.

Nugroho nenjelaskan bahwa peserta Pelatihan seperti pada 3 tahap sebelumnya  diikuti oleh unsur pemerintahan dan pengurus kelembagaan Kalurahan dengan peserta pelatihan terdiri dari Lurah, Carik , Ketua Bamuskal dan Ketua TP PKK Kalurahan.  “Untuk tahap ini peserta dari Kabupaten Kulon Progo,” ujarnya.

Peserta pelatihan dalam kegiatan peningkatan kapasitas ini memperoleh materi – materi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi ; perencanaan Pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan peraturan di desa, pengembangan Bumkal,  materi Pelatihan Aparatur Desa (Dasar) , Pelatihan Penguatan PKK, Pelatihan POSYANDU, Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pelatihan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Nugroho menjelaskan bahwa partisipasi pemerintah dan kelembagaan Kalurahan di Provinsi DI Yogyakarta dalam pelatihan pada P3PD sangat tinggi.

“Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran peserta sejak gelombang pertama mencapai 99 % dimana hiingga gelombang ke 4, telah diikuti oleh 812 peserta dari 203 kalurahan/desa,” ungkap Nugroho.

Nugroho menjelaskan bahwa kegiatan gelombang 4 akan berlangsung hingga tanggal 12 Oktober 2023 yang rencananya ditutup secara bersama melalui daring oleh pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan gelombang berikutnya akan dilanjutkan  pada tanggal 15 – 18 Oktober 2023.

Sementara Subiyantoro selaku salah satu fasilitator pelatihan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyampaikan bahwa peserta pelatihan umumnya sangat aktif serta dinamis di dalam mengikuti proses pembelajaran terutama saat sesi refleksi proses yang terjadi di setiap Kalurahan.

Hal senada juga disampaikan oleh Ambar Sukaca selaku Village Financial Management Specialist dari RMC IV DI Yogyakarta.

“Di setiap kelas pelatihan, seluruh unsur pemerintahan maupun pengurus kelembagaan Kalurahan dipandu untuk dapat saling bertukar pendapat dan diskusi untuk saling berbagi pengalaman antar Kalurahan bahkan antar Kapanewon maupun kabupaten,” tutupnya. (Endarwati/KIM Donoharjo Ngaglik)