Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan melakukan pencanangan Sleman Kawasan Pertanian Sehat Komoditas Cabai pada Rabu (4/10/2023). Pencanangan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo di Padukuhan Duren Sawit Kalurahan Mororejo Kapanewon Tempel.

Kegiatan juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Suparmono, Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Hery Sulistyo Hermawan, perwakilan dari Fakultas Pertanian UGM, Prof. Dr. Ir. Irham, juga jajaran Forkompimcam Kapanewon Tempel, Penewu Tempel Agung Dwi Maryoto, Danramil Tempel, Kapolsek Tempel, Lurah Jaka Ristanta beserta seluruh pamong kalurahan Mororejo

Menurut Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Suparmono, salah satu produk pertanian Sleman yang selama ini mendominasi pasar DIY khususnya di wilayah kabupaten Sleman adalah produk cabe.

“Bahkan komoditas ini dapat mempengaruhi inflasi daerah, sehingga kabupaten Sleman mendapatkan predikat penghasil cabe terbesar di tahun ini,” ungkapnya.

Dijelaskannya, Kabupaten Sleman memiliki potensi pertanian pada komoditas cabe, selain telur ayam ras dan pad yang sudah dicanangkan sebelumnya.

“Penyediaan cabe yang sehat menjadi hal yang sangat diperlukan, apalagi permintaan pasar dan tingkat konsumsi masyarakat terus meningkat, kedepannya Sleman harus bisa menyediakan produk pertanian sendiri termasuk didalam nya adalah cabe ini bagi warganya. Produk yang tentu saja harus sehat dan menggunakan bahan yang tidak berbahaya bagi kesehatan,” kata Suparmono.

Sementara itu, Bupati Sleman dalam sambutannya menyampaikan, upaya peningkatan kualitas produk pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani khususnya petani cabe di Sleman. Ia mengatakan pertanian yang sehat adalah pertanian yang dalam setiap aspek nya menanamkan karakter “sehat” mulai dari input, proses, output, maupun petaninya sendiri sebagai pelaku.

“Pertanian sehat merupakan pertanian yang menanamkan karakter sehat nya baik dari mulai input , proses dan output maupun petani nya sendiri. Karena dalam proses produksinya menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, sehingga kelestarian lingkungan disekitarnya akan terjaga dengan baik dan hasilnya juga sehat untuk dikonsumsi,” jelas Kustini.

Sejalan dengan hal tersebut, perwakilan dari Fakultas Pertanian UGM, Irham menyampaikan dukungan terhadap program pemerintah kabupaten Sleman ini. Ia berharap dengan produk pertanian yang sehat ini dapat berimbas kepada naiknya taraf kesehatan masyarakat sekaligus mencegah stunting di Sleman.

“Dengan masyarakat mengkonsumsi produk-produk dari kawasan pertanian sehat ini , baik itu telur ayam ras, padi dan saat ini adalah cabe sehat, karena menerapkan kawasan sehat maka bukan tidak mungkin mampu mencegah dan menurunkan prevalensi stunting khususnya di Sleman,” katanya.

Selanjutnya dilaporkan oleh Ismail, ketua kelompok tani “Moro Seneng” sebagai pengelola komoditas cabe di Kalurahan Mororejo ini, bahwa dari keseluruhan lahan kawasan pertanian di Mororejo seluas 172 hektar, yang dimanfaatkan untuk kawasan pertanian sehat ini seluas 27 hektar. Dari 80 anggota Kelompok Tani ini, 40 persennya sudah menerapkan sistem operasional prosedur sebagai kawasan pertanian sehat.

“Sedang kendala yang dihadapi sehingga menyebabkan pengolahan dan hasil kurang maksimal dikarenakan kekurangan air sebagai irigasi sedang keberadaan sumur-sumur tidak memadai,” ungkap Ismail. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Depok Sleman Adihanto Purnomo mengungkap berbagai upaya yang dilakukan Bawaslu dalam menjaga kualitas pemilu tanpa disinformasi.

Adihanto pun mengingatkan agar khalayak berhati-hati dalam menggunakan jemari dalam membuat atau menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya.

Semua elemen masyarakat, menurut Adihanto, perlu meningkatkan kemampuan literasi agar tidak mudah terhasut dengan berita hoaks.

Bahkan, dirinya mengingatkan agar berhati-hati menjalani aktivitas media sosial dalam menyampaikan informasi yang ternyata tidak benar.

“Kalau dulu kita diajari peribahasa mulutmu harimaumu, yang artinya hati-hati dengan mulut kita, saat ini mungkin bertambah menjadi hati-hati juga dengan jarimu. Dalam Pemilu, membuat dan menyebarkan hoaks ada ancaman sanksi administrasi dan sanksi pidana. Begitu pula dengan penyelenggara pemilu,” jelasnya saat Rapat Koordinasi Internal Jajaran Komisioner dan Sekretariat Panwaslu Depok, Rabu (4/10/2023).

Jebolan Universitas Janabadra Yogyakarta ini menuturkan, Panwaslu Depok harus melakukan upaya pencegahan dengan identifikasi kerawanan hoaks serta meningkatkan literasi dengan kolaborasi berbagai pihak misalnya masyarakat sipil, media massa, platform media sosial, dan lainnya.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi ini menyatakan, hoaks dan disinformasi dalam Pemilu perlu diwaspadai agar menjadi perhatian bersama dalam mewujudkan kontestasi yang sehat.

Berdasarkan catatan Pemilu 2019 kemaren, Adihanto menegaskan, hoaks menjadi senjata pemecah yang bernada permusuhan untuk mengelabui sekaligus meraih simpati agar bisa menang.

“Catatan kita, mau tidak mau hoaks menjadi senjata konflik yang cukup ampuh antarpeserta pemilu. Ini realita yang bukan hanya di tanar air kita saja,” ujarnya, seraya melanjutkan, “Ini dunia baru dalam menyebarkan informasi yang salah dan bisa begitu cepat dan masif. Harga mahal yang harus dibayar akibat hoaks adalah kebencian, permusuhan, dan turunnya kepercayaan kepada kinerja penyelenggara pemilu,” tegas pria kelahiran Pati, Jawa Tengah ini.

“Menjadi tantangan bersama dalam membangun ruang demokrasi tanpa disinformasi, karena saat ini lebih dari 78% penduduk Indonesia adalah pengguna internet aktif,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Taman Pendidikan Quran Luar biasa Yayasan Spirit Dakwah Indonesia cabang Yogyakarta yang berada di Sleman Yogyakarta mengikuti penguatan kompetensi tenaga pendidik pendamping inklusi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Rabu (4/10/2023) – Jumat (06/10/2023) di Platinum Adisucipto Yogyakarta Hotel.

Pelaksana kegiatan ini adalah Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Peserta merupakan perwakilan Pendamping Inklusi di Pendidikan Diniyah, Pondok Pesantren, PDT dan LPQ yang sebagian besar dari wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, sebagian kecil yang lain dari Jawa Barat dan juga Sumatera.

Waryono Abdul Ghofur Plt Direktur PD Pontren menyinggung tentang kesejahteraan Pendamping Inklusi harus diperhatikan agar fokus pendampingan belajar juga baik. Bukan hanya itu, kasus bullying yang meningkat juga menjadi fokus tersendiri yang harus diselesaikan atau diminimalisir.

“Banyaknya lembaga pendidikan dan jumlah siswa ataupun santri harus beriring dengan kuantitas pendidikan, pengawasan, pendampingan juga evaluasi. Kekerasan verbal maupun non verbal masih ada di sekitar kita, ini yang harus diantisipasi,” ungkap Waryono.

Menurutnya, adanya siswa dan santri yang difabel pasti membutuhkan sarana prasarana, perangkat pembelajaran yang siap, dibutuhkan, dan juga mampu difungsikan dengan baik. Ini yang memang perlu dimaksimalkan oleh pendamping inklusi di semua lembaga.

“Mengajar tuna netra, teman-teman tuli, dan teman-teman difabel yang lain memang tidak mudah. Sehingga dimungkinkan perlu ada duta duta pendidik inklusi di tiap kabupaten yang menjadi role model dan pionir pembelajaran inklusi bagi guru guru yang lain, termasuk penyiapan sarana prasarananya,” tukas Waryono.

Waryono berpendapat bahwa menyiapkan kitab kuning untuk teman-teman difabel jadi tantangan sendiri agar agama bisa benar benar diterima oleh semua kalangan. Tidak hanya kebijakan, sistem, tetapi juga pembiayaan yang harus jadi perhatian kita semua untuk memaksimalkan pembelajaran agama yang menyeluruh.

“Keberhasilan  santri difabel menembus prestasi nasional bahkan internasional harus dioptimalkan, dipublish sebagai motivasi pendamping dan santri secara keseluruhan,” tuturnya.

“Intinya banyak lo anak difabel yang sukses dan berhasil, bukti dari usaha anak itu sendiri, kerja, pendampingan dan dukungan kita semua,” imbuh Waryono.

Kasie PD Pontren Kanwil Kemenag DI Yogyakarta Abdul Naim menegaskan bahwa memang butuh anggaran besar untuk memaksimalkan pendidikan agama yang menyeluruh utamanya untuk anak anak difabel. Izin operasional dan legalitas pondok pesantren bagi difabel dan inklusi memang cukup menantang seperti arkhanul makhad yang mewajibkan ada pengajian ataupun pembelajaran kitab kuning disamping syarat syarat yang lain yang harus dipenuhi.

“Bagaimana memaksimalkan pembelajaran kitab kuning untuk difabel, hal inilah yang menjadi tantangan kita bersama, penguatan kompetensi ini juga diharapkan ada temuan temuan besar yang bisa kita tindaklanjuti bersama demi kebaikan pendidikan inklusi lembaga pendidikan islam di Indonesia,” tutur Naim

Siti Sakdiyah dalam materinya menjelaskan tentang kebijakan penyelenggaraan pendidikan islam inklusi di Indonesia. Perlunya forum pendidik inklusi tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga provinsi, regional maupun Kabupaten.

“Ini support kita bersama, membentuk forum dari pusat sampai bawah, agar Pendamping Inklusi bisa bergerak bersama jadi pionir dalam membentuk ekosistem pendidikan inklusi yang baik,” pungkas Sakdiyah.  (Mochammad Sinung Restendy)

Sleman – Prosesi penyerahan tanah waqaf tanah dan bangunan Masjid An-Nur Blendukan dari Al-Waqif atau pihak keluarga H. Ahmad Hari, Keluarga Adi Sumarto, serta Keluarga Mangun Diryo yang merupakan warga Padukuhan Nogosaren, Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping kepada penerima waqaf atau Al-Mauquf yang diwakili Rois Syuriah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Kalurahan Nogotirto, Kyai Muhammad Zamzani secara langsung disaksikan oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo yang didampingi Panewu Gamping, Yakti Yudanto dihadapan ratusan warga masyarakat Padukuhan Nogosaren dan Padukuhan Mlangi, Selasa (03/10/2023) malam di halaman Masjid An-Nur Blendukan.

Turut hadir dalam penyerahan sertifikat kepemilikan tanah seluas 231 meter persegi bernomor register yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang terletak di wilayah Nogosaren yakni Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Ranting Nogotirto, Kyai Nur Hasyim bersama pengampu wilayah Padukuhan Nogosaren, Solikin Nurcahyo dan Pengampu Padukuhan Mlangi, Achmad Franky Sipahutar, serta Jajaran Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kapanewon Gamping.

Usai menyaksikan penyerahan sertifikat hak milik tanah, Kustini Sri Purnomo menyampaikan apresiasi terhadap Badan Pertanahan yang telah memfasilitasi dan melakukan koordinasi yang baik atas terlaksananya program percepatan sertifikasi tanah waqaf. Dirinya juga berharap dengan adanya legalitas tanah Masjid An-nur Blendukan tersebut dapat menambah semangat para jama’ahnya dalam menunaikan ibadah sholatnya terutama ibadah sholat Subuh, serta memakmurkan masjid.

“Dengan terbitnya sertifikat tanah wakaf ini, maka keberadaan Masjid An-Nur Blendukan telah memiliki keabsahan terkait kepemilikan tanahnya karena sudah mempunyai payung hukum yang diakui oleh negara untuk dimanfaatkan dan dikelola demi kepentingan umat muslim melalui bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya guna memakmurkan masjid yang diwaqafkan,” tutur Kustini.

Di akhir sambutannya, Kustini menyimpulkan waqaf berisi semangat keagamaan, dan semangat sosial. Artinya memiliki semangat dalam beramal untuk menambah pahala, memohon ampunan dosanya demi keselamatan diri di akherat nanti, serta  menumbuhkan kesadaran manusia agar berperan aktif dalam kegiatan untuk pembangunan masyarakat.

“Manfaat waqaf sangat banyak, utamanya sebagai modal investasi jangka panjang untuk membangun fasilitas umum seperti masjid ini yang diperlukan oleh masyarakat dalam menjalankan ibadahnya. Selain itu, dapat mempererat persaudaraan dan meningkatkan rasa peduli terhadap banyak orang dan lingkungan sekitar,” pungkas Kustini.

Prosesi penyerahan waqaf tanah ditutup dengan mau’idzah hasanah diberikan oleh KH. Henry Sutopo yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak yang didengarkan oleh para jama’ah dari awal hingga akhir. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum 2024 mendatang, Komisioner Panwaslu Depok Sleman Muhammad Muamar Zaenuddin Ekhsan mengajak segenap kalangan masyarakat turut menyatakan bahwa politik uang adalah musuh bersama.

Pasalnya, menurut Muamar, dalam pesta demokrasi, politik uang dapat merusak integritas dari citra pemimpin yang akan datang.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat itu menegaskan, bagi Bawaslu penyelenggaran pemilu bukan semata memilih pemimpin atau legislatif, tapi pemilu juga membuat publik berpartisipasi untuk terlibat aktif di dalamnya.

Sehingga, Muamar melihat praktik politik uang adalah hal tidak etis yang harus disadari banyak orang.

“Di sini, perlu suara kita, untuk menyatakan politik uang musuh bersama. Ini mempengaruhi integritas yang terpilih, dan akan membuat demokrasi kita bermasalah ke depannya,” tutur Muamar di Koordinasi bersama Panwaslu Kalurahan/Desa sek-Kecataman Depok di Sekretariat Panwaslu Depok, Selasa (04/10/2023).

Muamar kemudian meminta kepada Panwaslu Desa untuk menyerukan partai peserta pemilu ataupun tim suksesnya, dapat menahan diri melakukan tindakan yang mencederai demokrasi atau mengajak publik dalam memilih dengan cara tidak etis.

Alumnus Universitas AMIKOM Yogyakarta itu juga meminta di dalam tahapan sosialisasi ini, peserta pemilu dapat memberikan pencerdasan kepada rakyat tentang konsep, ide, dan gagasan melalui visi, misi, program yang akan diusungnya.

“Kepada peserta pemilu yang bertanding nantinya, tolong disampaikan, untuk memberikan edukasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan memajukan warga tercinta,” ujarnya, kemudian melanjutkan, “Bahkan kita semua berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada publik terkait dengan politik etis yang bisa dilakukan dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu,” ujar Muamar.

Muamar menyampaikan Bawaslu dalam proses pencegahan pelanggaran akan terus berkoordinasi dengan jajaran pengawas tingkat Desa, bahkan tingkat TPS nantinya untuk memastikan pengawasan melekat.

Forum warga pengawasan partisipatif, ungkap Muamar, akan dimaksimalkan untuk sosialisasi terkait tolak politik uang sehingga diharapkan Pemilu 2024 bebas dari politik transaksional yang menciderai demorasi.

“Kasus ini harus kita berantas bersama, kita harus selalu melakukan langkah pencegahan. Biarkan pemilih dapat memilih sesuai dengan nurani, rakyat diberi hak kebebasan atas pilihannya masing-masing,” papar Muamar.

Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Panwaslu Depok untuk mengantisipasi terjadinya politik uang di wilayahnya. Salah satunya dengan merilis film pendek berjudul: AMPLOP.

“Banyak pemilih pemula pada 2024 nanti, pengguna sosial media juga tinggi, kita membuat film pendek bertemakan tolak politik uang berjudul: AMPLOP, bisa kita share lagi setiap saat,” pungkas Sarjana Teknik Informatika ini. (Athiful/KIM Depok)