Sleman – Badan Kerjasama Sekolah (BKS) SMP Muhammadiyah Sleman melaksanakan kegiatan Benchmarking Education ke Malaysia dan Singapura, Sabtu-Senin, 2-4 Desember 2023.

Kegiatan bertaraf internasional ini diikuti Pimpinan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal (Dikdasmen & PNF) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sleman beserta 22 Kepala SMP Muhammadiyah se-Kabupaten Sleman.

Benchmarking education ini terdiri dari studi inspirasi di sekolah berprestasi tinggi Sekolah Kebangsaan Tunku Mahmood 2 Kluang Johor dan Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor, kemudian dilanjutkan edutour ke beberapa tempat di Singapura dan Malaysia.

Dalam kunjungan di Sekolah Kebangsaan Tunku Mahmood 2, hadir para guru besar (kepala sekolah) daerah Kluang, pejabat pendidikan daerah, dan perwakilan persatuan orang tua wali. Kegiatan dimulai dengan paparan keunggulan sekolah melalui unjuk bakat peserta didik dan presentasi budaya sekolah oleh Guru Besar Engku Safiee bin Kasim.

“Kegiatan bertajuk Bicara Serumpun Ukhuwah Bertaut ini semoga menjadi awalan untuk berkongsi dalam peningkatan kualitas pendidikan di dua negara serumpun,” ungkap Engku Safiee.

Kegiatan diakhiri dengan penandatangan MoU antara Persatuan Guru Besar Kluang Johor dan Majelis Dikdasmen & PNF Muhammadiyah Sleman dalam jalinan partnership school program yang akan selalu dibina dan ditingkatkan.

Setidaknya terdapat lima sekolah di Johor yang bersiap terlibat sebagai tindak lanjut. Demikian pula 23 SMP Muhammadiyah Daerah Sleman siap berkolaborasi dalam berbagai kegiatan peningkatan mutu dan pertukaran budaya.

Dalam kesempatan ini, dikukuhkan kepengurusan baru BKS Sleman Periode 2023-2027 yang dinahkodai oleh Hendro Sucipto, Kepala SMP Muhammadiyah 2 Depok menggantikan Hasanudin, Kepala SMP Muhammadiyah 3 Depok yang sudah berakhir masa tugas.

Pengukuhan Pengurus BKS SMP Muhammadiyah Daerah Sleman dilakukan oleh Ketua Majelis Dikdasmen & PNF Muhammadiyah Sleman, Surakhmad. Dalam sambutannya, Surakmad berharap periode ini bisa mengemban amanah persyarikatan dengan lebih baik lagi ke depannya.

“Semoga pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik. BKS Sleman semakin inovatif dan berkemajuan.” ucap Surakhmad. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Pemerintah Kapanewon Depok Sleman melalui Jawatan Keamanan kembali membersihkan reklame, baliho, dan banner liar yang bertebaran di wilayah Kapanewon Depok Sleman, Minggu (3/12/2023).

Operasi penegakan Perda dalam rangka penertiban sampah visual ini diikuti oleh jajaran Polsek Depok Barat, Polsek Depok Timur, Polsek Bulaksumur, Koramil 11 Depok, Satlimas Kalurahan se-Depok, PPK Depok, dan Panwaslu Depok.

Kepala Jawatan Keamaan Kapanewon Depok Deni Irwandi mengatakan bahwa sesuai dengan aturan, baliho tidak boleh dipasang di atas trotoar, tiang PJU, tiang telepon, bahkan sampai menempel atau menancap pada pohon, serta berpotensi mengganggu rambu lalu lintas.

“Namun kenyataannya, masih banyak baliho liar yang ditancapkan di batang pohon dan tempat-tempat yang dilarang oleh aturan Perda Sleman, “ujarnya.

Dengan dasar Perda Sleman, petugas kemudian mengambil tindakan. Sejumlah baliho tidak tertib aturan ditertibkan. Jumlahnya cukup banyak. Rata-rata, baliho yang ditertibkan itu merupakan baliho bisnis atau penjualan.

Lebih lanjut Deni menegaskan, terdapat beberapa kriteria baliho, banner, dan baliho yang akhirnya dibersihkan di sejumlah titik di wilayah Kapanewon Depok. Diantaranya karena tidak berijin maupun sudah habis masa ijinnya, serta salah penempatan. Untuk itu, pihaknya mengimbau agar masyarakat bisa memahami aturan yang harus ditegakkan.

“Untuk penempatan pemasangan harus ijin, sehingga tidak terjadi salah penempatan atau mengganggu fasilitas umum. Harapannya, agar jalan-jalan atau fasilitas umum tidak terlihat kumuh dan mengganggu keindahan tata kota,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Deni mengungkapkan bahwa artisipasi masyarakat dalam mengawasi pemasangan spanduk dan baliho liar sangat diperlukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon Depok.

“Sekarang ini tahun politik, makanya kita libatkan Panwaslu dan PPK untuk menyisir juga APS dan APK Pemilu yang menyalahi aturan, bagaimana regulasinya menurut penyelenggara,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Mulai akhir 2023 ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman menggunakan medium siniar (podcast) untuk mempublikasikan program, kegiatan, dan kebijakan Pemkab Sleman kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini Bupati meresmikan dan menjadi bintang tamu pertama di podcast Beranda Sleman. Dan ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan edukasi untuk masyarakat,” terang Kepala Dinas Kominfo, Eka Suryo Prihantoro di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Senin (4/12/2023).

Eka menyatakan bahwa pihaknya berusaha untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan tren komunikasi informasi.

“Selama ini kesannya kalau program pemerintah atau birokrasi itu kalau dibuat dialog biasanya kesannya kaku dan tidak menarik. Ini tantangan besar bagi kami bagaimana bisa menyampaikan program pemerintah secara menarik,” ujar Eka.

Podcast ini nantinya akan berisi obrolan dan diskusi tentang berbagai topik, mulai dari kebijakan pemerintah ataupun isu yang berkembang di masyarakat, yang dikemas dengan penyampaian ringan dan santai.

“Ini salah satu upaya kita agar informasi Pemkab Sleman dapat sampai ke seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Eka.

Siniar pertama ini diisi Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo yang bicara tentang pemberdayaan perempuan.

Sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Bupati Sleman, Kustini mengatakan bahwa dirinya sebagai perempuan sangat bersemangat dalam menjalankan amanah yang diembannya. Dirinya ingin membuktikan bahwa dirinya bisa memimpin dan menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Sleman

Kustini menegaskan, perempuan harus bisa menjadi mandiri dalam segala hal, termasuk dalam hal ekonomi. Hal tersebut dilakukan agar para perempuan tidak lagi mengalami ketergantungan terhadap pihak lain.

“Ketika sudah mandiri, perempuan tidak perlu takut lagi tergantung kepada laki-laki,” tegasnya.

Menurutnya, perempuan yang berdaya saing dapat menjadi mandiri, dan nantinya dapat menopang perekonomian, salah satunya lewat UMKM. “Sleman sendiri UMKM-nya sudah banyak dijalankan oleh perempuan,” katanya.

Kustini juga menyadari bahwa menjadi Bupati itu tidak mudah, butuh persiapan yang cukup, termasuk kondisi tubuhnya untuk menjalani rangkaian kesehariannya sebagai bupati. Untuk itu, ia tetap menjaga asupan makanan seperti minum jus buah, serta berolahraga.

“Olahraga rutin, yang penting bergerak, seperti renang,” pungkasnya.

Sleman – Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo hadiri Sosialisasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sleman, Senin (4/12) di Ruang Rapat Praja Setda Sleman.

Acara tersebut juga dihadiri Perwakilan Kemenkumham DIY serta Direktur Organisasi Bantuan Hukum se-DIY dan perwakilan masyarakat.

Dalam arahannya, Kustini mengatakan bahwa setiap orang termasuk seluruh warga Kabupaten Sleman berhak mendapatkan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum sebagai implementasi negara hukum.

“Masyarakat miskin atau kurang mampu berpotensi mendapatkan ketidakadilan dan permasalahan hukum sehingga pemerintah perlu hadir dalam bentuk pemberian bantuan hukum,” jelasnya

Ia menambahkan, kebijakan pemberian bantuan hukum ini selain mendasarkan pada undang-undang bantuan hukum juga melengkapi layanan pemerintah kepada masyarakat miskin seperti bidang pendidikan, kesehatan dan sosial

Kepala Bagian Hukum Setda Sleman, Anton Sujarwo menyampaikan, bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang mendapat masalah perdata, pidana maupun tata usaha negara yang diberikan melalui organisasi bantuan hukum (OBH) terakreditasi.

“Program ini diberi nama Bahu Teman atau Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sleman dan merupakan program kolaboratif yang didukung aplikasi layanan online sehingga memudahkan akses bagi masyarakat miskin mendapat hak-hak hukumnya dengan cepat, mudah dan tepat sasaran,” jelasnya

Sleman – Dukung upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Kabupaten Sleman memperingati puncak peringatan Hari Anti Kekerasan pada Perempuan, Senin (4/12). Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, pada kesempatan itu diserahkan bingkisan secara simbolis kepada penyintas kekerasan terhadap penyintas kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bupati Kustini menyampaikan, kekerasan dengan berbagai bentuk merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa ditoleransi. Untuk itu, Bupati Kustini mengajak masyarakat Sleman untuk turut aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap warga masyarakat dan mendukung korban kekerasan.

“Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini saya harapkan akan semakin meningkatkan kolaborasi, koordinasi, dan sinergi diantara pemangku kepentingan untuk mendorong upaya edukasi kepada semua pihak untuk menurunkan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan,” begitu keterangan Bupati.

Bupati sekaligus mengimbau, agar seluruh korban tidak perlu ragu untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Karena untuk saat ini, kekerasan tidak hanya terjadi pada fisik, namun juga dapat terjadi serangan secara verbal. Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sleman siap untuk memberikan pendampingan terhadap korban.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Wildan Solichin, menyampaikan kegiatan peringatan Hari Anti Kekerasan pada Perempuan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM serta menjamin perlindungan yang lebih baik lagi terhadap survivor.

“Kami ingin mengajak semua orang untuk turut terlibat aktif sesuai dengan kapasitasnya dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan,” kata Wildan.

Dilaporkan Wildan, sampai dengan bulan Oktober 2023, tercatat sebanyak 168 kasus kekerasan pada perempuan dan sebanyak 172 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sleman. Sebagai upaya pemberantasan terhadap kasus tersebut, Pemkab Sleman telah melakukan berbagai upaya seperti, upaya kuratif yang dilakukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang bekerjasama dengan lintas sektor terkait.

Sementara itu, pada tingkat Kapanewon dan Kalurahan, juga dilakukan upaya preventif, kuratif, dan rehabilitative melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), satgas, dan kader Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

“Pada tahun ini, sebagai upaya dalam membantu penyintas mengatasi masalah yang dihadapi masalah yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan bantuan kepada 115 penyintas perempuan dan 115 penyintas anak,” jelas Wildan.