Sleman – Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Sedangkan BUMKal Bersama merupakan Badan Usaha yang dibentuk oleh minimal dua kalurahan.

Pada Rabu (13/12/2023) bertempat di Puri Mataram Tridadi Sleman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (PMK) mengadakan rapat evaluasi BUMKal dan BUMKal Bersama yang ada di Kabupaten Sleman.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMK Kabupaten Sleman, Sungkawati Budi Rahayu mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sejauh mana progres, capaian maupun kendala di lapangan yang dialami oleh BUMKal maupun BUMKal Bersama selama tahun 2023.

“Agar kedepannya dapat diambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan,” ungkap Sungkawati.

Ketua Forum Pelaksana Harian Fungsi Kepenasehatan (FPHFK) Aris Munandar, menyampaikan bahwa ada dua BUMKal Bersama yaitu BUMKal Bersama dan BUMKal Bersama Lkd. yang merupakan hasil transformasi dari PNPM Mandiri Pesedsaan.

“Di mana di Sleman ada sepuluh BUMKal Bersama Lkd,” terangnya.

“Setahun setelah transformasi BUMKal Bersama Lkd. berjalan dengan baik namun belum ada kejelasan SOP sehingga masih berjalan sesuai dengan pemahaman masing-masing BUMKal Bersama Lkd. Diharapkan Dinas PMK dapat menjembatani adanya SOP dimaksud, sehingga BUMKal Bersama Lkd. se-Sleman akan lebih maju dan berkembang lebih baik lagi,” imbuh Aris.

Abdul Hamid Kurniawan, Ketua Asosiasi BUMKal Bersama Kabupaten Sleman mamaparkan bahwa pada tahun 2023 masih memprioritaskan kelengkapan persyaratan sebagai Badan Usaha seperti NPWP, system pelaporan keuangan dan kajian usaha baru. Untuk kegiatan Kajian Usaha Baru akan dilanjutkan di tahun 2024 dan dimungkinkan adanya kerjasama antar BUMKal Bersama.

Juga diperlukan adanya peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan bidang kerjanya sehingga mampu menjalanan fungsinya secara maksimal.

Ketua Forum Komunikasi BUMKal, Sleman, Agus Choliq menginformasikan kondisi BUMKal Sleman yang berjumlah 72, di mana belum semuanya berjalan sesuai dengan harapan.

“Banyak kendala yang dihadapi, seperti keterbatan SDM, masih banyak SDM yang masih bekerja sebagai pekerjaan sampingan, kurangnya sinergiatas dari Pemerintah Kalurahan, Kajian Bisnis dan Analisa Usaha yang kurang maksimal, sehingga masih sangat diperlukan pembinaan yang lebih intensif,” jelas Agus. (M.A. Sanusi/KIM Tirto Gumregah Berbah).

Sleman – Puskesmas Seyegan menyelenggarakan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) untuk 3 Kalurahan yaitu Margomulyo, Margoagung dan Margokaton di RM Gendhuk Wulan pada hari Rabu (13/12/2023).

Kegiatan MMD ini mengundang Lurah, Kamituwo, Dukuh, Ketua LPMKal, dan kader kesehatan dari masing masing Kalurahan untuk bersama sama mencermati hasil SMD (Survey Mawas Diri) yang telah dilakukan melalui google form.

Subagyo Rahayu, Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Seyegan di awal sambutan dan pengarahannya mengatakan bahwa di Indonesia telah masuk lagi wabah covid dengan varian baru, sehingga diwacanakan Puskesmas untuk membuka lagi layanan swab.

Selanjutnya Subagyo mengajak peserta MMD untuk mencermati hasil raport SMD yang sudah dibagikan dan memperlihatkan kasus stunting yang cenderung meningkat. “Seyegan sendiri menduduki rangking ke-2 dalam kasus stunting di Sleman,” ungkap Subagyo.

Subagyo mengajak masing masing stakeholder di Kalurahan untuk melihat faktor pendukung sehingga kasus stunting menjadi naik.

“Dari mulai derajat sanitasi sampai dengan pola asuh terhadap anak dengan status stunting,” ujar Subagyo.

Subagyo menyadari bahwa skala prioritas dari masing masing Kalurahan akan berbeda karena memang mempunyai kultur yang berbeda pula. Namun berkaitan dengan pola asuh dan pola makan dengan gizi seimbang merupakan upaya yang bisa diprioritaskan bersama. Sekaligus Subagyo mengajak untuk mendukung  pencanangan target  tahun 2024, kasus stunting turun 24 % di DIY.

“Forum MMD ini dijadikan wadah untuk merumuskan kegiatan di tahun 2025 yang mendukung penurunan angka stunting,” imbuhnya.

Ketua SMD Puskesmas Seyegan, Jumarko menyampaikan bahwa kegiatan MMD merupakan siklus perencanaan tahunan di Kalurahan berdasarkan evidence base.

“Dengan alokasi anggaran yang ada di APBKal diharapkan dapat merencanakan kegiatan yang anggarannya berbasis masalah,” terang Jumarko.

Dari pengamatan Jumarko, kasus stunting mulai bergeser dari malnutrisi ( kekurangan gizi) kearah pola asuh yang salah yaitu menyerahkan pengasuhan anak pada asisten rumah tangga. Meskipun demikian, Jumarko tidak menampik bahwa ada beberapa kasus stunting diakibatkan oleh kekurangan energi kronis (KEK).

“Di sinilah dipentingkan adanya edukasi kepada masyarakat secara  intensif,” tegasnya.

“Dalam banyak kasus juga menempatkan edukasi masyarakat menjadi titik krusial. Munculnya penyakit kanker servik yang tinggi di masyarakat karena ketidakpedulian masyarakat untuk memanfaatkan dan mengakses kegiatan IVA Test yang ada di Puskesmas. Sehingga banyak kasus terlambat untuk ditangani karena deteksi dini tidak dilakukan,” jelas Jumarko lagi.

dr. Reni Anjar Asmarani, Kepala Puskesmas Seyegan dalam pengarahannya menyampaikan bahwa dengan hasil MMD ini dapat untuk menentukan arah kebijakan bidang kesehatan di tahun 2025. Hasil SMD  dari masing masing Kalurahan bisa menjadi bahan diskusi untuk menentukan kegiatan sekaligus anggaran yang akan dialokasikan melalui APBKal.

Dalam catatan Reni, untuk Margomulyo ada 3 masalah yang dihadapi berkaitan dengan PTM (Penyakit Tidak Menular), TBC, IVA Test dan Stunting. Sedangkan pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan cakupan yang masih rendah terjadi di Margokaton dan Margoagung. Demikian pula cakupan air bersih dan penyakit batuk pilek yang cenderung meningkat.

Tiga kelompok Kelurahan akhirnya berdiskusi  dengan didampingi oleh tenaga kesehatan pendamping untuk menentukan 4 besar permasalahan sebagai hasil Survey Mawas Diri, dan mencari penyebab serta solusi yang tepat untuk diusulkan menjadi kegiatan yang penganggarannya ada di Kalurahan. Hasil diskusi juga menjadi catatan Puskesmas untuk intervensi kegiatan yang sesuai evidence base. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman melaksanakan Rapat Koordinasi Indentifikasi Permasalahan Persiapan Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024 dan Mitigasinya di Hotel Grand Rohan Jogja, Kamis (14/12/2023).

Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi menuturkan bahwa sangat penting untuk melakukan mitigasi sejak awal dalam persiapan pengelolaan distribusi logistik pemilu 2024, agar dalam pelaksanaanya nanti tidak ada kekurangan dan kendala, sehingga distribusi logistik pemilu dapat berjalan dengan baik, lancar dan aman.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman, Ginanjar Damar Pamenang, menyampaikan materi tentang Potensi Permasalahan Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu 2024 yang Berakibat Pada Masalah Hukum dan Mitigasinya. Ia mengatakan bahwa Kejaksaan telah membangun pola komunikasi di sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan mengikuti tahapan penanganan perkara, yakni melakukan kajian terkait pelanggaran Pemilu, Penyelidikan, Rapat pengawas pemilu, Penerusan penyidikan, Praperadilan, Penuntutan dan Pelaksanaan Tugas

“Dalam rangka menyukseskan Pemilu Damai, Jaksa Agung RI telah menginstruksikan pembentukan Posko Pemilu Kejaksaan Agung RI diseluruh Indonesia melalui surat nomor R-1804/D/dip.2/07/2022 tentang Pembentukan Posko Pemilihan Umum Tahun 2024 dan sampai saat ini telah terbentuk 534 Posko Pemilu yang tugasnya melakukan deteksi dini terkait Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) pemilu damai,” ucapnya

Logistik Pemilu 2024 harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat biaya

“Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang perlu diperhatikan dalam distribusi logistik pemilu 2024 untuk diantisipasi adalah seperti Keterlambatan pengiriman logistik, Gangguan di lapangan dalam proses distribusi logistik, Kerusakan logistik, Keamanan penyimpanan dan Kondisi geografis wilayah,” jelas Ginanjar.

Ia menambahkan bahwa Mitigasi Resiko untuk atasi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) dalam distribusi logistik pemilu adalah dengan Memahami regulasi peraturan perundang undangan terkait kepemiluan, Koordinasi dengan stake holder terkait, Maximum security dan Penggalangan.

Sementara narasumber kedua, AKP Riki Heriyanto, SH selaku Kasubag Dalops Bagops Polresta Sleman memaparkan materi tentang  Kesiapan Polresta Sleman Dalam Mendukung Distribusi Logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman.

Nara sumber terakhir adalah Trapsi Haryadi, Ketua KPU Sleman periode 2018 – 2023 yang menyampaikan materi tentang Manajemen Distribusi Logistik Pemilu yang sesuai dengan regulasi Pemilu dan potensi permasalahanya. (Wasana/KIM Depok)

Sebanyak 773 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kalurahan Donoharjo menerima bantuan beras sebesar 10 Kg/KPM pada Kamis (14/12/2023) di Aula Kalurahan Donoharjo. Di waktu bersamaan, disalurkan juga bantuan Sembako kepada 230 KPM Donoharjo di Aula Kalurahan Sinduharjo bersama  KPM se-Kapanewon Ngaglik.

“Bansos beras ini merupakan bantuan sosial beras cadangan pangan pemerintah dari Badan Pangan Nasional melalui perum BULOG. Penerimanya adalah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan penerima sembako atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Masing-masing KPM menerima 10 kilo gram beras,” jelas Nurul Qomariyah, Pendamping PKH Kapanewon Ngaglik.

“Sementara itu bantuan yang sedang disalurkan di Sinduharjo merupakan bantuan sosial sembako daerah. Penerimanya adalah mereka yang tidak masuk PKH, sembako BPNT maupun bantuan lain  tapi masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” imbuhnya.

Kamituwa Donoharjo  Dani Prasetyo berharap agar bantuan ini dapat mengurangi beban belanja keluarga, sehingga harus digunakan semaksimal mungkin.

“Dengan adanya bantuan ini diharapkan masyarakat tetap berhemat dan ketika sudah mendapat bantuan tidak lantas menambah nilai konsumtif. Ini juga berlaku untuk bantuan lain tunai maupun non-tunai,” ujarnya.

“Kami juga tidak tahu bantuan ini akan turun sampai kapan.  Jika suatu ketika dihentikan, mohon KPM untuk maklum dan bisa menerima dengan baik,” harap Dani.

Sementara itu Warsiyati salah satu KPM dari Padukuhan Watu Getheg Kayunan menyampaikan rasa suka citanya ketika berjalan mengiringi Babinsa Kelik membawakan beras menuju sepedanya.  Wanita kelahiran tahun 1951 itu merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. 

“Kami cuma memiliki sawah 400m, bekerja sebagai buruh tani sambil memelihara beberapa ternak. Saya tinggal bersama suami tidak memiliki anak. Jika tidak punya uang untuk mencukupi kebutuhan, kami menjual ayam, enthog atau kambing,” jelasnya.

“Dengan bantuan beras ini kami dapat menunda untuk menjual hewan peliharaan kami,” tambahnya.

Senada dengan Wasiyatun, Vera salah satu penerima bantuan beras juga menyatakan kegembiraannya.

“Saya merasa senang sekali. Sebagai orang yang tidak memiliki sawah, untuk memenuhi kebutuhan beras kami selalu membeli. Maka bantuan beras ini sangat bermanfaat sekali untuk keluarga kami, dan saya berharap semoga bantuan ini terus berlanjut,” tutup Vera. (Endarwati/KIM Donoharjo Ngaglik)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo menggelar Pembinaan Pengurus Jaga Warga Padukuhan Sedogan yang mengambil tempat di Gedung Pertemuan Warga Sedogan, Lumbungrejo, Tempel, Sleman, Rabu (13/12/2023). Pembinaan dilakukan dengan sosialisasi dan sarasehan antara pengurus jaga warga bersama perangkat ppPadukuhan Sedogan dengan Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo dan Satpol PP Kabupaten Sleman.

Ketua Kelompok Jaga Warga Padukuhan Sedogan, Bambang Hermanto menyampaikan bahwa selama ini Jaga Warga telah bersinergi dan saling koordinasi dengan pengurus RT, RW dan unsur lainnya dalam menjaga keamanan lingkungan dengan melahirkan beberapa peraturan bersama.

Jagabaya Lumbungrejo, Nugroho Subagyo menuturkan bahwa tim jagawarga Lumbungrejo sudah terbentuk di 11 Padukuhan, dan sudah berperan aktif di setiap kegiatan masyarakat.

“Namun kegiatan Jagawarga terkendala terbatasnya sarana prasarana berupa alat komunikasi (HT) , baju seragam sebagai identitas jaga warga. Oleh karena itu, danais yang sudah diajukan dapat segera dipergunakan sebagaimana mestinya,” ujar Nugroho.

Narasumber dari Satpol PP Kabupaten Sleman, Sudarmanto menyampaikan tentang fungsi dan peran kelompok jaga warga di masyarakat. Disamping itu masyarakat setempat diajak untuk peduli dan menjaga lingkungannya masing-masing.

“Orang tua harus menjadi teladan bagi anggota keluarganya sehingga anak tidak mencari kenyamanan di luar lingkungan keluarganya,” tegasnya.

Setelah beberapa materi disampaikan oleh narasumber, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. (sbd/KIM Tempel)