Kapanewon Berbah Gelar Musrenbang Bahas Usulan Pembangunan Tahun 2024

Sleman – Pemerintah Kapanewon Berbah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) usulan untuk tahun 2024 dengan tema Memantapkan Insfrastruktur, Transformasi Ekonomi, SDM handal dan Berbudaya untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Musrenbang yang dilaksanakan pada Kamis (2/2/2023) di Pendopo Kepanjen Kapanewon Berbah, Sleman ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Sleman, Panewu Berbah, OPD DIY dan Sleman, Kapolsek dan Danramil Berbah, perwakilan lurah, Forum Lingkungan Hidup Berbah, Ketua Forum Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang lain.
Panewu Berbah Rohmiyanto, menyatakan bahwa untuk tahun 2024, Kapanewon Berbah mendapatkan peningkatan alokasi dana, meski kurang signifikan.
“PAGU tahun 2024 sebesar 3,7 miliar, lebih besar dibanding PAGU tahun 2023 besarannya 3,45 miliar. Harapannya para lurah bisa memanfaatkan dengan baik memprioritaskan hal yang lebih utama untuk masyarakat,” ujar Rohmiyanto.
Hal yang digarisbawahi oleh Rohmiyanto adalah masih adanya usulan dari masyarakat yang masih belum dilaksanakan, meskipun sudah diusulkan selama bertahun-tahun, yaitu pembangunan SMA Negeri di kapanewon Berbah. Hal tersebut sudah didukung dengan telah dipersiapkannya tanah calok lokasi SMA Negeri seluas 3,2 Hektar.
“Sementara ini pilihan SMA untuk anak anak Berbah ke Kalasan, Prambanan, Banguntapan dan Piyungan karena Berbah bisa masuk zonasi empat SMA tersebut. Dan di Kabupaten Sleman hanya Kapanewon Berbah yang tidak memiliki SMA Negeri,” ujar Rohmiyanto.
Sementara itu, Kepala BAPPEDA Kabupaten Sleman, Dwi Anta Sudibya mengatakan bahwa dampak Pandemi COVID-19 masih terasa sampai saat ini, sehingga akan diperlukan waktu yang lama untuk bisa mempercepat proses pembangunan di semua lini.
“Ada tiga hal perlu diperhatikan untuk peningkatan kesejahteraan. Pertama adalah Pemantapan insfrastruktur baik berupa fisik seperti penyedian jalan, transportasi juga non fisik seperti pelayanan internet yang baik. Kemudian adalah pemantapan ekonomi, dan yang terakhir adalah penyiapan Sumber Daya Manusia yang handal dengan jalan penyediaan pendidikan,” terang Dwi.
Dwi menambahkan bahwa menurut data, angka kemiskinan di Kapanewon Berbah angka cukup tinggi yaitu melebihi dari angka kemiskinan kabupaten Sleman . “Sehingga harus banyak program pemberdayaan untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dijelaskan oleh Dwi bahwa pembiayaan pembangunan wilayah bisa bersumber dari PUPM dan Non-PUPM.
“Contonnya non-PUPM seperti danais, dan Berbah itu termasuk dalam Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan, termasuk wilayah Prambanan dan Kalasan yang perundangan tertuang pada Peraturan Daerah Keistimewaan (perdais) nomor 2 tahun 2017,” ujar Dwi.
“Harapannya lurah mencermati berbagai sumber pendanaan yang bisa di akses untuk pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dwi.
Acara selanjutnya diskusi pemaparan permasalahan dan pengajuan usulan pembangunan tahun 2024 dari empat lurah yang dipandu moderator Kepala Jawatan Kemakmuran Berbah, Ringgo Antony Surya. Dalam diskusi tersebut juga disampaikan tanggapan dari narasumber dan masukan serta informasi dari peserta musrembang. Acara di akhiri dengan penandatanganan berita acara musrenbang. (Kusnadi/KIM Berbah)



