Sleman – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kapanewon Berbah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara pada Kamis (18/1/2024) jam di Pendopo Kepanjen Kapanewon Berbah, Sanggrahan, Tegaltirto, Berbah, DIY.

Hadir dalam bimtek Ketua PPK Berbah beserta staf, Ketua panwas beserta staf, PPS dan sekretariat PPS se-Kapanewon Berbah.

“Pertemuan kali ini selain bimtek juga untuk menyatukan kepemahaman bila ada pertanyaan dari masyarakat biarl ada satu jawaban yang sama,” kata Ketua PPK Berbah Eko Prasetyo

Bidang Tehnis penyelenggaraan Pemilu PPK Berbah Mohammad Fatwa Fatah menyampaikan bahwa saat hari H pemungutan suara ada lima kartu suara yaitu untuk pemilihan presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) , pemilihan DPR RI, pemilihan DPR propinsi dan pemilihan DPR kabupaten kota.

“Untuk persiapan TPS maksimal H-1 dan TPS ditempat ruangan permanen lebih aman dari perbagai gangguan dengan luas ideal 10 x 8m, TPS tidak dibuat du tempat ibadah dan wajib menyediakan 5 kursi prioritas untuk disabel, lansia,” jelas Fatah.

Untuk pemberitahuan maksimal H-1 C pemberitahuan sudah disampaikan bahwa yang bagian atas untuk pemilih, dan yang bawah dikembalikan dengan membuat berita acara

“Yang berbeda dengan pemilu sebelumnya bahwa bila menginginkan mencoblos tidak pada domisili  yang bersangkutan harus melakukan pendaftaran pindah pemilih. Bila pemilu yang lalu cukup dengan membawa KTP sekarang harus masuk di DPT, DPTb atau DPK,” tutup Fatah. (Kusnadi/KIM Berbah)

Sleman – Dalam rangka pencegahan polio di Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Kesehatan melakukan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Tetes Polio bagi anak usia 0 hingga 7 tahun. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo meninjau secara langsung pelaksanaan Sub-Pin Polio yakni di Kalurahan Donoharjo, Ngaglik, Jumat (19/1).

Ditemui usai peninjauan, Kustini menjelaskan, pelaksanaan tetes polio ini sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran polio masuk ke Kabupaten Sleman. Dikarenakan penyebaran polio sudah masuk di beberapa daerah di Jawa Tengah, menurutnya Kabupaten Sleman harus melakukan langkah pencegahan dini salah satunya melalui tetes polio ini.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Sleman yang memiliki anak usia 0 sampai 7 tahun untuk diberi imunisasi polio di pos pelayanan terdekat agar anak-anak kita tetap sehat serta terhindar dari polio khususnya,” ujarnya

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama menyampaikan pelaksanaan Sub-Pin Polio ini dilakukan 2 tahap yakni tahap pertama mulai 15 sampai 20 Januari 2024 dan tahap 2 mulai 19 Februari hingga 24 Februari 2024.

“Tetes Polio diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak minimal 1 bulan dan dapat diperoleh gratis di Puskesmas, Posyandu, TK, Sekolah Dasar, MI dan Pos Imunisasi lainnya,” jelas Cahya

Lebih lanjut, Cahya menyampaikan bahwa polio ditetapkan oleh Kemenkes sebagai kejadian luar biasa di awal tahun 2024 setelag ada kasus polio di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, Kabupaten Sleman perlu melakukan tindakan salah satunya pelaksanaan Sub-Pin Polio.

Vaksin yang diberikan yakni NOPV tipe 2 yang dimana diharapkan mampu memutus rantai penularan polio agart tidak berjangkit di Sleman. Cahya menyatakan, target pelaksanaan Sub-Pin Polio di Sleman sebesar 95 persen.

Sleman – Dinas Pariwisata Sleman menggelar Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Desa Wisata, Pokdarwis, Destinasi (CBT): Kuliner, Pemasaran, Kelembagaan, Manajemen. Pokmas dan Rintisan Desa Wisata di Sorasan (LPMK) pada Kamis (18/1/2024) bertempat di Embung Opak Sorasan, Bimomartani Ngemplak dan dilanjutkan Kunjungan Lapangan  pada Jumat, 19 Januari 2024 Omah Mbudur, Magelang.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Sleman Kepala Dinas Pariwisata Sleman Ishadi Zayid  menuturkan bahwa kegiatan ini adalah benutk pendampingan Dinpar Sleman terhadap pengembangan wisata di Sleman Timur.

“Jadwal kegiatan pelatihan dan pendampingan pengelolaan desa wisata merupakan salah satu kebijakan Dinas Pariwisata dalam pengembangan Kepariwisataan di Sleman Timur untuk mengoptimalkan potensi di wilayahnya dan mengembangkannya menjadi destinasi wisata atau desa wisata,” ungkap Ishadi.

Kegiatan sendiri diisi dengan pembekalan Peserta dan Manajemen Tata Kelola Desa/ Destinasi Wisata dan pembuatan Paket Wisata yang berlangsung di Rumah Mbudur.

Adapun materi tentang Sinergitas DPRD Kab. Sleman dan Dinas Pariwisata terhadap Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Sleman dibawakan oleh Nurhidayat, – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sleman.

Sementara materi Tata Kelola Desa/ Destinasi Wisata dibahas secara intens oleh Hary Hermawan, Akademisi STP AMPTA Yogyakarta, dan ditambah materi tentang pembuatan paket wisata oleh Andi Irawanto dari Desa Wisata Institute.

Ridwan Nugroho, pegiat komunitas dari Ngemplak berharap kegiatan ini jadi awal dalam pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata. (Arief Hartanto)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Sosial memberikan arahan dan pembinaan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dan Sosialisasi Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Jumat (19/1). Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo pada kesempatan itu sekaligus menyerahkan bantuan sosial berupa kaki palsu, tongkat adaptif, kursi roda 4in1 serta wolker kepada 4 perwakilan penerima yang hadir di Rumah Dinas Bupati Sleman.

Pada pertemuan tersebut, Kustini menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta seluruh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) selaku mitra kerja Pemkab Sleman dalam penanganan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sleman. Untuk itu, Kustini memberikan arahan kepada seluruh PSKS Sleman, baik individu, kelompok maupun lembaga, agar dapat menguatkan peran dan fungsinya untuk mengoptimalkan layanan sosial di Sleman.

“Salah satu poin penting yang harus diperhatikan adalah pemutakhiran data pemerlu layanan sosial. Selain itu penting bagi PSKS untuk menyebarluaskan informasi yang positif, transformatif dalam menjawab isu permasalahan sosial di lapangan serta menjalin jejaring kerja yang kondusif dengan elemen masyarakat,” jelas Kustini.

Dengan munculnya sejumlah permasalahan sosial beberapa waktu terakhir, Kustini mengatakan bahwa Pemkab Sleman telah menyusun regulasi untuk memperluas cakupan program perlindungan sosial untuk mewujudkan sistem penanganan terpadu.

“Dengan perluasan cakupan layanan sosial ini saya harap bantuan Jaring Pengaman Sosial dapat diberikan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Kepada setiap PSKS saya menghimbau untuk dapat mengawal implementasi Peraturan Kustini ini agar sesuai dengan amanah yang diberikan,” imbau Kustini.

Kepala Dinas Sosial Sleman, Mustadi, melaporkan pertemuan itu merupakan kegatan rutin untuk memberikan arahan yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan sosial. Mustadi menambahkan, pada tahun 2023 telah direalisasikan anggaran program JPS sebesar Rp , dengan rincian untuk kegiatan JPS kesehatan, JPS pendidikan, dan JPS sosial.

“Direncanakan Program JPS Tahun 2024 anggaran Reguler Program JPS Sebesar Rp. 12,3 Milyar,” begitu keterangan Mustadi.

Kepala Dinas Sosial Sleman berharap, program JPS dapat terus menangani permasalahan sosial di Kabupaten Sleman secara tepat dan bermanfaat.

Sleman – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman menyelenggarakan sisir adminduk hari ketiga tahun 2024 di Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, Kamis (18/1).

Kegiatan Sosialisasi Informasi, Rekam Data, dan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Sisir Adminduk) ini merupakan salah satu inovasi dan terobosan Dukcapil Sleman.

Kegiatan yang menghadirkan narasumber Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Susmiarto dan Perwakilan dari BPR Bank Sleman Cabang Kalasan ini turut dihadiri Panewu Depok Wawan Widiantara beserta Kepala Jawatan Umum Kapanewon Depok, Pamong Kalurahan Maguwoharjo, Dukuh, Pengurus Lembaga Kalurahan Maguwoharjo, Kader PKK, Kader Kesehatan, Kader Adminduk, Guru PAUD/TK/SD/SMP dan  Babinsa/Babinkamtibnas.

Dalam sambutannya, Panewu Depok Wawan Widiantara  menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan jajarannya telah mengadakan kegiatan SISIR ADMINDUK di Kalurahan Maguwoharjo.

“Kapanewon Depok telah meraih GISA Award Tahun 2023 sebagai Kapanewon Wilayah A Terbaik tingkat pertama, untuk Kalurahan dan Padukuhan belum ada yang meraih penghargaan,” ujarnya.

Wawan juga berharap tahun ini Kapanewon Depok, Kalurahan Maguwoharjo dan Padukuhan yang ditunjuk nanti bisa meraih prestasi terbaik tahun 2024.

Dukcapil Sleman menjalin perjanjian kerjasama dengan Bank Sleman dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan perbankan, pada kesempatan ini juga dilaksanakan Sosialisasi perbankan Bank Sleman oleh Perwakilan Bank Sleman Cabang Kalasan, beliau menjelaskan mengenai simpanan/tabungan Mutiara, kredit usaha, serta ATM Bank Sleman yang baru saja di-launching.

Paparan sosialisasi adminduk oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Susmiarto mengenai Sukseskan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sleman, serta 15 (lima belas) inovasi yang dimiliki oleh Dinas Dukcapil Sleman yang bertujuan untuk mendekatkan layanan adminduk kepada masyarakat.

Dilanjutkan dengan Laporan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Sleman tentang Penyelenggaraan Sisir Adminduk Tahun 2023 dan 2024. Setelah paparan diberikan suvenir untuk peserta yang aktif bertanya.

Pelayanan jemput bola rekam KTP-el sejumlah 35 pemohon, KTP-el rusak/hilang sejumlah 56 pemohon, Identitas Kependudukan Digital (IKD) sejumlah 43 pemohon, Kartu Identitas Anak sejumlah 76 permohonan, pembaharuan KK sejumlah 113 permohonan, Akta Kelahiran sejumlah 92 permohonan, Akta Kematian sejumlah 9 permohonan dan Kutipan Kedua Akta sejumlah 4 permohonan.

Bersamaan acara sisir adminduk, ada pelayanan perbankan dari BPR Bank Sleman dan BPJS juga mengadakan Pelayanan Mobile Customer Service (MCS) BPJS Kesehatan yaitu melayanai Pendaftaran peserta baru, perubahan jenis kepesertaan, perubahan data (identitas, alamat, faskes tingkat I, kelas) dan pengajuan reaktivasi segmen penerima bantuan iuran (PBI-JK). Pelayanan BPJS pada hari ini sejumlah 72 pemohon. (Athiful/KIM Depok)