Sleman – Kalurahan Tirtoadi, Margomulyo dan Banyurejo menjadi sasaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. dengan layanan Jamedlink yaitu Jasa Marga Medical Keliling.

Ketiga Kalurahan yang disasar tersebut merupakan 3 Kalurahan yang wilayahnya terkena pembangunan proyek strategis Nasional yaitu Pembangunan Jalan Tol Yogya – Bawen. Program tanggung jawab sosial ini diharapkan memberi manfaat kepada warga masyarakat terlebih yang terkena dampak pembangunan jalan Tol. Adapun layanan yang didapatkan adalah periksa tensi, gula darah, asam urat dan kolesterol.

Dari mulai hari Senin- Jum’at ( 22 – 26 Januari 2024), merupakan jadwal layanan Jamedlink untuk wilayah Kalurahan Margomulyo. Dengan 3 petugas perawat yang siap melayani skrining kesehatan bagi warga maupun pekerja Tol.

Ismail, salah satu perawat yang bertugas di Jamedlink menyampaikan bahwa target harian untuk skrining adalah 25 orang namun demikian bila melebihi target tetap akan dilayani. Khusus untuk pemeriksaan kolesterol hanya dibatasi 10 orang, mengingat ketersedian jumlah stik kolesterol yang terbatas.

Ismail juga menambahkan bahwa mobilitas dari Jamedlink sendiri sesuai arahan dari Kalurahan yang bersangkutan.

“Untuk Margomulyo, ambulance Jamedlink selama 1 minggu akan siap di halaman Kalurahan Margomulyo. Sedangkan untuk Kalurahan Banyurejo dan Tirtoadi, Jamedlink akan jemput bola dari padukuhan ke padukuhan yang lain. Pendekatan ke masyarakat sasaran ini dirasa penting untuk menarik masyarakat memanfaatkan layanan skrining secara gratis dari jasa marga,” ujar Ismail, Rabu (24/1/2024).

Ismail juga menambahkan bahwa animo masyarakat yang memanfaatkan jamedlink ini cukup tinggi. Sejak di launching pada tgl. 12 Desember 2023 sampai sekarang sudah ada 1000 warga masyarakat yang memanfaatkan  jamedlink.

“Ini artinya kepedulian masyarakat terhadap penyakit tidak menular semakin tinggi. Perubahan paradigma promotif preventif untuk penyakit degeneratif tersebut semakin dirasakan oleh masyarakat ditandai dengan jumlah masyarakat yang memanfaatkan jamedlink,” ujarnya.

Untuk pemerataan warga yang akan menggunakan Jamedlink ini hendaknya terjadwal sehingga warga pengguna layanan dapat merata. Warga dibatasi untuk hanya satu kali dalam rentang satu bulan menggunakan jasa skrining tersebut.

Dibagian akhir, Ismail menambahkan bahwa mobil ambulance yang digunakan jamedling ini merupakan mobil operasional Tol yang nabti akan digunakan bila terjadi kejadian di jalan Tol.

“Dan selama ruas jalan Tol belum jadi, ambulans digunakan untuk program jamedlink. (Sutarto Agus/ KIM Seyegan)

Moyudan- Keluarga Andri Yunan dari Padukuhan Tumut, Sumbersari, Moyudan, Sleman memberikan bantuan hibah mobil Ambulans kepada Pemerintah Kalurahan Sumbersari. Serah terima dilakukan pada hari Selasa  (23/1/2024) di Kantor Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, Sleman.

Muhammad Andri Yunan menyampaikan bahwa pemberian hibah mobil Ambulans tersebut merupakan wujud rasa syukur dari keluarga atas limpahan Rahmat dari Allah SWT pada keluarganya.

Selain itu ia juga menuturkan pemberian tersebut tidak ada unsur politik tapi benar-benar murni dari hati nurani yang tulus dan ikhlas.

“Semoga mobil Ambulans yang kami hibahkan bisa dipergunakan bagi masyarakat yang membutuhkan dan bisa mengoptimalkan pelayanan Pemerintah Sumbersari kepada masyarakat,” tutur Andri.

Lurah Sumbersari Sukadi menyampaikan terima kasihnya kepada keluarga Muhammad Andri Yunan yang telah memberikan hibah mobil Ambulans.

“Semoga Allah SWT memberikan limpahan rezeki yang barokah,” ungkap Sukadi.

Selanjutnya Sukadi menuturkan dengan mobil Ambulans tersebut nantinya bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat Sumbersari yang memerlukan.

“Kami beserta pamong mohon doa restunya semoga kami bisa memberikan pelayanan yang optimal dan menggembirakan bagi warga,” pungkas Sukadi. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman – Kalurahan Merdikorejo mengadakan Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) di Ruang Rapat Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Sleman, Rabu (24/1/2024). Kegiatan dihadiri oleh Agus Prasetyo, selaku Lurah Merdikorejo, Pamong Kalurahan Merdikorejo, BPKal, Pendamping Desa, Dukuh, TPSK, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat.

Dalam kegiatan ini adalah Musyawarah penetapan KPM(Kelompok penerima manfaat) penerima BLT-DD sesuai ketentuan yang sudah diatur Kemendes berkaitan dalam penggunaan Dana Desa maksimal 25% untuk penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat desa.

“Dalam penentuan KPM ini berdasarkan dari hasil usulan Dukuh di 17 padukuhan yang sudah di pastikan sesuai kriteria yang sudah di tetapkan dan tidak doubel bantuan,” ungkap Agus Prasetyo.

“Harapannya dengan bantuan BLT-DD ini dapat bermanfaat bagi penerima dan membantu meringankan beban KPM penerima dalam percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Kalurahan Merdikorejo,” tutupnya. (Dony/KIM Tempel)

Moyudan – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) Sari Maju Sumbersari bertempat di Blendung, Sumbersari Moyudan, Sleman Yogyakarta, pada Selasa (23/01/2024).

Kegiatan ini diikuti oleh 25 anggota KWT Sari Maju yang diketuai oleh Hj. Djumanah, dan didampingi oleh Dukuh Blendung Rizky Anas Ikhwanudin. Penyuluhan dan pelatihan diberikan oleh Gunawan, selaku Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan DIY Sub Unit Pelakana Teknis Daerah (UPTD) Balai Proteksi Tanaman Pangan (BPTP) DIY.

Gunawan yang  bertugas di Wilayah kerja kapanewon  Minggir Moyudan itu menyampaikan penyuluhan tentang pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) berupa lalat buah pada tanaman timun dan cabe.

“Ini adalah inovasi yang sy lakukan untuk menangani masalah lalat pada buah, agar tanaman dapat tumbuh baik dan berbuah baik,” paparnya sembari melatih para anggota praktik membuat seperangkat alat dari botol bekas air mineral yang diisi bahan khusus yang telah ditentukan.

Selanjutnya Gunawan yang merupakan PPOT berprestasi peringkat ketiga Nasional tahun 2021 tersebut  terjun langsung  ke kebun sayur milik KWT Sari Maju untuk melatih para anggota KWT praktik  memasang perangkat tersebut.

Djumanah, Ketua KWT Sari Maju mengucapkan terima kasih kepada PPOT dari DPKP DIY yang telah memberikan peyuluhan dan pelatihan yang sangat bermanfaat untuk peningkatan produksi tanaman cabe dan timun di lahan mereka. (Eny Ms/KIM Sumber Biwara Moyudan)

Sleman – Bertempat di Pendopo Parasamya, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyerahkan 454 sertifikat halal bagi pelaku usaha dari sektor makanan dan minuman yang ada di wilayahnya, Rabu (24/1/2024). Penyerahan ini diwakili oleh empat orang perwakilan penerima sertifikat di Kabupaten Sleman.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kustini Sri Purnomo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat, khususnya umat muslim dalam mengonsumsi produk atau memilih layanan jasa yang halal.

Kustini meminta agar pelaku UMKM Sleman dapat menghasilkan produk makanan dan minuman yang berkualitas, serta aman untuk dikonsumsi dan seluruh pelaku UMKM di Sleman juga harus memiliki semangat yang sama untuk memajukan potensi UMKM Kabupaten Sleman.

“Dimulai dari penyiapan sumber daya manusianya, pemenuhan standar seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), memperhatikan keamanan produknya, hingga pemenuhan tingkat komponen dalam negerinya,” ujar Kustini.

Dalam sambutannya, Kustini turut berharap, seusai sertifikat halal diserahkan, maka jumlah penggunaan produk UMKM Sleman dapat semakin meningkat, baik dari segi nilai transaksi, variasi produk, dan mitra penyedianya.

Sedangkan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sleman Tina Hastani mengatakan, pihaknya terus berusaha agar banyak UMKM di Sleman bisa memiliki sertifikat halal.

“Dari total 454 sertifikat tersebut, diserahkan untuk skema reguler sebanyak 54 sertifikat dan skema self declare sebanyak 400 sertifikat,” katanya

Menurutnya, sertifikasi halal bagi pelaku usaha bernilai penting. Dengan sertifikat ini diharapkan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal dapat terwujud dengan baik. Sertifikasi halal juga berimplikasi pada peningkatan kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

“Pada tahap pertama, kewajiban sertifikat halal diberlakukan pada semua produk makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan. Produk ini wajib memiliki sertifikat halal maksimal 17 Oktober 2024,” ujar Tina.

Lebih lanjut, Tina mengatakan, bahwa pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah mengeluarkan program “Sehati” (Sertifikat Halal Gratis).

“Dengan adanya program ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman pada tahun 2024 akan kembali memberikan fasilitasi sertifikat halal sebanyak 340 sertifikat,” ujarnya. (Athiful/KIM Depok)