Sleman – Presiden Joko Widodo mengunjungi Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, pada Rabu (31/1). Kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu sebagai upaya melihat langsung bagaimana peran Masjid Walidah UNISA dalam membentuk pendidikan karakter dan kehidupan Islami di lingkungan Perguruan Tinggi.

Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta telah selesai membangun sebuah masjid megah dua lantai di atas tanah seluas meter persegi. Dalam waktu dekat masjid yang memiliki nama Walidah Dahlan ini akan beroperasi secara komprehensif pada Ramadan tahun ini.

Rektor Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta Warsiti mengatakan bahwa masjid Walidah Dahlan tersebut terletak di kawasan startegis kampus terpadu. Sehingga bisa menjadi ikon baru bagi Universitas yang didirikan oleh organisasi perempuan terbesar di dunia, ‘Aisyiyah. 

Masjid Walidah Dahlan ini, ungkap Warsiti, diharapkan bisa memancarkan keilmuan perempuan melalui gerakan dakwah di semua lini yang bisa dijangkau melalui tempat ibadah.

Dikatakan Warsiti, keberadaannya menjadi sangat penting bagi lebih dari mahasiswa Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta tahun akademik 2023-2024 dan lebih dari 350 pegawai, serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Warsiti mengakui, pihaknya telah berhasil menyusun berbagai program untuk menunjang aktivitas mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus.

“Diantaranya melalui lima program pilar yaitu ibadah, edukasi, dakwah, pemberdayaan perempuan, hingga pemberdayaan komunitas,” ujar Doktor jebolan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.

Pada kesempatan ini, Presiden berkeliling meninjau melihat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keislaman di lingkungan kampus. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan yang berkaitan dengan pengamalan keislaman serta menjadi wahana pendidikan karakter, dan implementasi kehidupan Islami bagi seluruh civitas Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memberikan apresiasi terhadap peran strategis Masjid Walidah Dahlan dalam mendukung pendidikan karakter dan kehidupan Islami di lingkungan Perguruan Tinggi, khususnya di Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

“(Selain juga) sebagai sarana pendukung dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ini memberikan dorongan positif bagi pengembangan lembaga pendidikan yang berkomitmen pada nilai-nilai keagamaan dan keilmuan,” ucap Jokowi.

Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, Ketua BPH Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta Siti Noordjannah Djohantini, dan Ketua Umum PP ‘Aisyiyah Salmah Orbayinah. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Kalurahan Margomulyo menggelar Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) yang bertujuan untuk validasi, finalisasi dan pemantapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2024, di Gedung Serba guna Kalurahan Margomulyo, Selasa (30/1/2024)

Peserta Muskalsus selain Lurah dan Pamong Kalurahan, dihadirkan juga seluruh anggota BPKal, perwakilan LKK (PKK, LPMK, Karang Taruna, Linmas, RT/RW), Tokoh Masyarakat, Babinsa/Babinkamtibmas dan Pendamping Desa.

Eko Puji Mulyanto, Lurah Margomulyo dalam sambutan dan pengarahannya menyampaikan bahwa Muskalsus ini merupakan kegiatan yang sudah beberapa tahun ini dilaksanakan dan sasaran dari penerima BLT DD inipun berkait erat dengan kemiskinan.

“Sasaran BLT DD yaitu orang yang kehilangan mata pencahariannya, tidak menerima PKH dan bantuan sosial yang lain, rumah tangga dengan anggota tunggal/lanjut usia, mempunyai anggota keluarga yang sakit menahun, dan  perempuan kepala keluarga (keluarga miskin),” ungkapnya.

Eko mengingatkan bahwa pendataan yang dilakukan oleh Dukuh haruslah akurat, mengingat data yang diusulkan ke pusat tersebut bila dobel diminta untuk mengembalikan. Eko juga menyampaikan bahwa finalisasi daftar calon penerima BLT DD ini harus segera ditetapkan karena menjadi syarat untuk sidang APBKal yang akan digelar pada akhir bulan Januari 2024.

Ketua BPKal Margomulyo, Sarjono, dalam pengarahannya menyampaikan bahwa Muskalsus ini harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang RAPBKal. Untuk itu Sarjono berharap validasi daftar calon penerima dicermati dengan benar supaya tidak dobel karena BLT DD ini merupakan penjaringan terakhir kepada masyarakat yang belum pernah menerima bantuan sosial lainnya.

Diakhir pengarahannya, Sarjono menyampaikan bahwa siklus tahunan di akhir bulan januari harus sudah selesai karena menjadi syarat pencairan Dana Desa tahap l.

“Harapannya apa yang disepakati dalam Muskalsus ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Margomulyo,” ujar Sarjono.

Irvan Susanto, Carik Margomulyo memimpin jalannya Muskalsus dengan menampilkan daftar calon penerima bantuan langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa tahun 2024. Sebagai pengantar, Irvan menyampaikan bahwa daftar usulan ini dibuat oleh Dukuh yang memang tahu persis keadaan warganya.

“Sebagai bahan pertimbangan, penerima BLT DD adalah mereka yang masuk kategori ODGJ, difabel, lansia, miskin dan sakit menahun. Yang berikutnya adalah yang bersangkutan tidak mendapat bantuan sosial dari program manapun,” terang Irvan.

“Dalam pencermatan calon penerima BLT DD tersebut, ada tambahan yang diusulkan lagi oleh Dukuh yang bersangkutan. Ada juga yang memasukkan warganya ke daftar cadangan. Validasi juga dilakukan terhadap alamat tempat tinggal yang beberapa dilakukan koreksi. Khusus untuk cadangan, nama calon tidak akan diekspose karena memang belum tentu dapat. Artinya cadangan ini akan diproses bilamana calon utamanya mendapat bantuan sosial dari pusat dan meninggal dunia. Dan bila dari penjaringan akhir ini masih ada warga yang terlewat, bisa mengusulkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Dinas sosial ataupun dari  bantuan lainnya melalui programnya Kamituwo,” jelas Irvan lagi.

Hasil finalisasi daftar calon penerima BLT DD akhirnya disepakati berjumlah 52 orang dengan cadangan berjumlah 17 orang. Adapun jumlah bantuan yang diterima sejumlah Rp ,- per bulan selama 1 tahun dan mekanisme penerimaannya tergantung dari kesiapan dana dari Pusat. Total dari anggaran untuk BLT DD Margomulyo ini mencapai 10 % dari Dana Desa.

Diakhir acara dilakukan penandatanganan Berita Acara Muskalsus BLT DD oleh Lurah, Ketua BPKal, Ketua LPMK, PKK, Linmas, perwakilan RT dan RW. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Kalurahan Sardonoharjo menggelar Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalkus) guna membahas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2024 di Aula Kalurahan Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Selasa (30/1/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh BPKal, LPMKal, Pamong, Perwakilan Dukuh dan RT/RW dari 18 Padukuhan di Sardonoharjo.

Lurah Sardonoharjo Harjuno Wiwoho dalam sambutannya menyatakan bahwa BLT-DD ini wajib dimusyawarahkan agar seluruh lembaga kalurahan tau bagaimana proses BLT-DD ini diberikan.

“Kondisi Bantuan langsung penerima bisa dirubah dengan cara musyawah dengan dasar dari bawah pak dukuh juga selalu memantau,” ujar Harjuno.

Sementar itu, Panewu Ngaglik, Agung Endarta memberikan arahan bahwa BLT DD diatur oleh Permendes , bahwasanya untuk tahun 2024 maksimal 25 persen dari APBN   untuk bantuan langsung kemasyarakat.

“Data yang diajukan benar benar adalah warga yang membutuhkan,” tegasnya.

Semoga Metode bentuk kegiatan di Sardonoharjo dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang nanti bisa mensejahterakan masyarakat,” lanjut Agung Endarta.

Acara dilanjutkan dengan  penyampaian validasi data oleh Kamituwo Bayu Kristiyanto menyangkut nama kepala keluarga, pekerjaan, alamat dan jumlah anggota keluarga, yang bersama-sama dicermati oleh semua peserta.

Bayu Kristiyanto menyampaikan dana desa yang dialokasikan untuk BLT DD sejumlah Rp 306 juta.

“Dana tersebut akan diterimakan pada 85 KK, yang terdiri dari penerima tetap dari tahun 2023 dan pengganti,” pungkasnya. (Eka Sastra Kurniawan /KIM Sardonoharjo)

Sleman – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Depok Sleman melakukan giat penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Penertiban ini dilakukan terhadap APK yang melanggar ketentuan, serta berpotensi membahayakan keselamatan warga masyarakat.

Pada hari Selasa (30/1/2024), dilaporkan terdapat 128 APK terdiri dari 67 Baliho dan 61 Rontek yang ditertibkan di Kapanewon Depok Sleman.

“Hari ini penertiban kami lakukan di Kapanewon Depok bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kabupaten Sleman. Ini merupakan kegiatan penertiban setelah kami melakukan kajian terhadap beberapa APK yang telah terpasang,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Depok Sleman, Adihanto Purnomo.

Menurut Adihanto, sama seperti biasanya, penertiban dilakukan terhadap APK yang dinilai melanggar ketentuan. Seperti dipasang di tiang listrik maupun tiang telepon atau dipaku pohon.

“Selain itu, juga APK berupa baliho semipermanen yang konstruksinya tidak kokoh, maupun rontek atau banner yang dipasang menggunakan tiang dan tidak kokoh maupun miring atau menjorok ke marka jalan,” kata Adihanto.

Lebih lanjut, Adihanto mengatakan, penertiban APK peserta pemilu akan terus dilakukan secara bertahap sampai nanti masa tenang menjelang hari pemungutan suara.

“Jadi, di saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 nanti seluruh wilayah Kapanewon Depok ini harus bersih dan steril dari APK peserta Pemilu,” katanya.

Berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Depok Sleman menemukan sekitar ratusan APK peserta Pemilu 2024 yang melanggar aturan pemasangan.

“APK dari partai politik (parpol) maupun calon anggota legislatif (caleg) yang melanggar tersebut ditemukan merata di seluruh titik yang ada di Kapanewon Depok ini,” ujar Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi ini.

Menurutnya, pelanggaran pemasangan APK tersebut sudah dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman untuk disampaikan kepada partai politik (parpol) maupun peserta pemilu agar ditertibkan secara mandiri.

“Namun, dalam waktu tiga kali 24 jam tidak ada tindakan dari parpol maupun caleg, maka Bawaslu Sleman melalui Panwaslu Depok bersama Satpol PP Sleman langsung melakukan penertiban APK yang melanggar aturan,” katanya.

Turut bergabung dalam penertiban ini antara lain Komisioner Panwaslu Depok Sleman beserta Staf Sekretariat, PPK Depok, Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Depok, dan Panwaslu Kalurahan/Desa se-Kapanewon Depok. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Bertempat di Kantor Sekretariat Daerah, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menerima secara langsung bantuan logistik dan peralatan untuk siaga darurat dalam penanggulangan bencana hidrometrologi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (29/1).

Bantuan yang diserahkan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayanti ini berupa 200 paket sembako, 200 buah selimut, dan 200 buah terpal.

Dalam sambutannya, Danang Maharsa mengatakan bahwa kondisi Siaga Darurat Bencana Hidrometrologi di Sleman menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten, sehingga status ini kemudian ditindaklanjuti melalui SK Bupati Sleman No. 675 Tahun 2023, tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometrologi di Sleman.

“Penetapan SK ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman bencana seperti kekeringan, banjir, angin kencang, tanah longsor, cuaca ekstrem dan kebakaran hutan mulai 1 Desember 2023 hingga 29 Februari 2024,” kata Danang.

Lebih lanjut, Danang juga menyampaikan keprihatinan atas bencana puting beliung yang terjadi di Sleman pada Jumat (26/1) lalu, yang melanda wilayah di tiga Kapanewon antara lain Berbah, Prambanan, dan Kalasan.

Dari peristiwa tersebut, ujar Danang, diperkirakan taksiran kerugian korban bencana mencapai lebih dari Rp373 juta akibat rumah rusak ringan dan rumah rusak berat.

“Untuk menanggulangi bencana ini kami telah melakukan sejumlah langkah seperti asesmen dampak bencana, pemotongan pohon yang menutup akses jalan yang membahayakan pengguna jalan, hingga menyalurkan bantuan kedaruratan,” katanya.

Adapun Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan bahwa salah satu upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan memperkuat pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Menurut Jati, hal ini dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalisir timbulnya korban lebih banyak lagi.

“Masyarakat perlu diperkuat dengan berbagai cara, mulai dari simulasi, pelatihan dan pemahaman dalam mengantisipasi bencana,” ujarnya. (Athiful/KIM Depok)