Sleman – Mahasiswa Perguruan Tinggi di wilayah Kapanewon Depok Kabupaten Sleman yang hendak mengurus pindah pilih Pemilu 2024 dapat mendaftar di posko khusus yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Depok dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kapanewon Depok.

Divisi Teknis Penyelenggaraan PPK Depok Adi Yananta mengatakan bahwa pendataan daftar pemilih tambahan (DPTb) khusus bagi mahasiswa rantau ini dibuka di beberapa perguruan tinggi yang berada di wilayah kerja PPK Depok Sleman.

“Senin kemaren kita buka Posko DPTb di Universitas Atma Jaya dan Universitas Sanata Dharma. Kemudian selasa lalu di STIE YKPN dan STP AMPTA. Rabu-nya kita buka di UPN Veteran. Lalu hari ini di UGM dan UNY,” ujarnya, Kamis (11/1/2024).

Menurut Adi, melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 37 Tahun 2024, pemerintah telah mengatur tentang DPTb. DPTb adalah para pemilih yang telah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di suatu TPS, namun tak dapat menggunakan hak pilihnya karena keadaan tertentu.

“Selain di Kampus, kami selalu bersiap di masing-masing Kalurahan, di mana mahasiswa itu tinggal silakan saja mengurus DPTb-nya, akan kami layani,” paparnya.

Lebih lanjut, mantan Pengawas TPS pada Pemilu 2019 dan Pilkada Sleman 2020 ini menjelaskan, bahwa mahasiswa yang akan melakukan pindah pilih pada pesta demokrasi 14 Februari 2024 itu harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh KPU.

Pertama, mahasiswa harus sudah terdaftar menjadi DPT. Status ini dapat dilihat melalui laman secara daring.

Syarat kedua adalah mahasiswa telah mengisi formulir pendataan DPTb dari Kampus terkait. Sementara syarat ketiga adalah kewajiban membawa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu tanda mahasiswa.

“Kami berharap kesempatan ini dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya, agar pada 14 Februari nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya di wilayah Kapanewon Depok tercinta ini,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Berbagai tantangan dunia semakin beragam dan kompleks, tidak terkecuali dengan pendidikan. Untuk merespons hal tersebut, SMP Muhammadiyah se-Depok Sleman mengadakan seminar nasional bertemakan mewujudkan sekolah unggul dan berdiferensiasi di era merdeka belajar, Kamis (11/1/2024).

Kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) DIY Condongcatur Depok Sleman ini dihadiri oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Professor Irwan Akib, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Depok Sleman Muhammad Ichsan, Ketua Bidang Pendidikan Non-Formal Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Non-Formal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Dr Sarjilah, Kepala BBGP DIY Dr Adi Wijaya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Ery Widaryana, Kepala SMP Muhammadiyah se-Depok, dan tamu undangan lainnya.

Ketua Panitia Hasanudin menyampaikan bahwa seminar nasional ini sebagai misi untuk menguatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Hasanudin juga menilai bahwa pendidikan sebagai bantalan vital dalam kehidupan yang sedemikian rupa masyarakat harus memperoleh akses pendidikan.

“Kegiatan seminar ini dimaksukan kepada kami di tiga sekolah didorong untuk berupaya dan lebih meningkatkan kembali pelayanan kami terhadap masyarakat. Kami ingin memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana kemodernan pendidikan Muhammadiyah yang sesuai dengan tuntutan zaman,” ujarnya, dalam sambutan pembukaan.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Ery Widaryana menuturkan setidaknya ada empat isu penting pendidikan yang semestinya harus dikembangkan. Yaitu unggul-kompetitif, unggul-komparatif, pendidikan karakter, dan pendidikan entrepreneur. Menurutnya, ketiga sekolah SMP Muhammadiyah Depok telah menawarkan keunggulannya masing-masing sesuai kemampuannya.

“Jadi sekolah yang unggul itu akan memenangkan persaingan. Karena persaingan sekarang sangat kompetitif. Tentunya keunggulan itu yang harus diupayakan supaya anak-anak kita bisa memenangkan persaingan,” jelasnya.

Senada dengan Ery, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Depok Sleman Muhammad Ichsan mendukung totalitas layanan pendidikan kepada masyarakat di era merdeka belajar. Upaya ini sebagai komitmen bagi sekolah SMP Muhammadiyah se-Depok menjadi sekolah unggul dan berkemajuan. Sehingga muncul semboyan inspiratif yaitu “maju bersama, bersama-sama maju, besar bersama, dan bersama-sama besar.”

Dalam kegiatan ini, dilaunching Sekolah Unggul Berdiferensiasi. Yakni upaya untuk menawarkan keunggulan di setiap masing-masing sekolah. Seperti SMP Muhammadiyah 1 Depok akan berkonsentrasi di bidang seni dan bahasa internasional. SMP Muhammadiyah 2 Depok berkonsentrasi di bidang sains, teknologi, dan olahraga. Dan, SMP Muhammadiyah 3 Depok berkonsentrasi di bidang digitalisasi dan Al-Qur’an. Sehingga peserta didik dibebaskan untuk memilih dari ketiga sekolah ini sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.

Merespons hal tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Professor Irwan Akib mengapresiasi setinggi-tingginya sekaligus memberikan tahniah kepada SMP Muhammadiyah se-Depok yang telah merancang ide menarik ini.

Pada saat bersamaan, Irwan Akib juga mendorong agar sekolah ini harus bisa menciptakan keunggulan yang berbeda-beda. Jangan sampai ada kesamaan di setiap keunggulannya.

“Maka saya mensuport betul buat teman-teman yang ada di tiga sekolah ini agar mereka punya keunggulan masing-masing. Sehingga nanti peserta didik bisa bebas memilih dari ketiga sekolah ini. Saya kira ini adalah hal yang sangat positif, dan itu akan menghargai bakat minatnya para siswa,” ujar Guru Besar Ilmu Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan ini.

Dalam seminar nasional ini, menghadirkan beberapa narasumber. Yakni dari Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Kasiyarno dan Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta Professor Siswanto. (Athiful/KIM Depok)

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Gamping melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih khususnya terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) secara langsung di Gedung Siti Moendjijah Lantai II Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta yang berada di wilayah Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Rabu (10/1/2024).

Kegiatan dapat terselenggara atas jalinan Kerjasama yang baik antara pihak kampus  Universitas Aisyiyah Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Yekti Satriyandari,, dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Nogotirto dilaksanakan dengan mendirikan Posko Pendaftaran Pindah memilih di kampus setempat.

Posko DPTb bagi mahasiswa dan tenaga pendidik yang diampu oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni UNISA Yogyakarta tersebut secara resmi dibuka selama dua hari dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan tenaga pendidik yang berasal dari luar Kabupaten Sleman agar dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sekitar kampus setempat.

Menurut Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Yekti Satriyandari pihaknya sangat mengapresiasi upaya dari KPU Kabupaten Sleman yang telah membuka pendaftaran pemilih tambahan bagi warga kampus dari luar Kabupaten Sleman sehingga mendorong angka partisipasi aktif warganya dalam pesta demokrasi tahun 2024.

“Kampus UNISA Yogyakarta membuka kesempatan selama dua hari kepada para mahasiswa dan dosen untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan surat pindah memilih yang dapat digunakan di TPS pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang di sekitar kampus supaya tidak kehilangan hak pilihnya,” tutur Yekti.

Dirinya juga berharap agar mahasiswa dan tenaga pengajar di Kampus UNISA Yogyakarta khususnya yang berasal dari luar Kabupaten Sleman dapat menggunakan kesempatan ini sehingga tidak antipasti terhadap pemilu alias menjadi golongan putih (Golput), serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpin untuk Pembangunan negara Republik Indonesia.

Dalam pengawasannya, Ketua Panwaslu Kecamatan Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo didampingi Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Kurniawan Prihandoko mengungkapkan bahwa Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat mengajukan pindah memilih atau pindah TPS pada pemilu 2024 apabila berada di tempat yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP elektroniknya. Karenanya, Komisi Pemilihan Umum mengaturnya dan dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

“Permasalahan yang didapat saat pengawasan adalah kuota surat suara bagi pemilih yang tergolong dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sangat terbatas untuk lingkungan kampus ataupun pondok pesantren yaitu hanya sebanyak 2% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di setiap Tempat Pemungutan Suara, sehingga tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa maupun santri/santriwati yang ada,” imbuhnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman sukses menggelar acara Dialog Ideologi, Politik, dan Organisasi atau Ideopolitor, Rabu (10/1).

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Masjid KH Sudja RS PKU Muhammadiyah Gamping ini mengangkat tema: tantangan, sikap, dan kontribusi Muhammadiyah dalam Pemilihan Umum 2024.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyebutkan betapa Muhammadiyah sebagai mitra penting dan strategis pemerintah dalam membantu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan  juga ekonomi.

Menurut Kustini, Persyarikatan Muhammadiyah juga harus mempunyai kader di setiap level pembuat kebijakan pemerintahan. Hal ini, menurutnya, mendorong kader Muhammadiyah untuk masuk ke ranah politik yang akan membawa warna kebijakan di pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Muhammadiyah Sleman dalam mengawal Pemilu 2024 langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Besaran dana hibah untuk KPU Kabupaten Sleman sebesar 44,7 miliar dengan rincian APBD Tahun 2023 sebesar 17,9 miliar dan APBD Tahun 2024 sebesar 26,85 miliar. Sedangkan dana hibah untuk Bawaslu Kabupaten Sleman yaitu 13,75 miliar dengan perincian APBD Tahun 2023 5,5 miliar APBD 2024 sebesar 8,25 miliar,” ujarnya.

Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi, menyoroti terkait tantangan dan sikap Muhammadiyah pada Pemilu 2024. Ia menyebut kalau kader Muhammadiyah tidak anti dan alergi terhadap politik.

“Muhammadiyah akan mendorong kader-kadernya untuk terlibat dalam politik tetapi tidak menyeret Muhammadiyah ke dalam politik praktis,” tegas dosen UMY tersebut.

Selanjutnya, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Arif Jamali Muis dalam materinya menekankan kontribusi warga Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilu 2024. Arif menyampaikan bahwa sesuai amanah Musypimwilsus PWM DIY menegaskan secara organisasi Persyarikatan harus sehat, efektif, efisien meskipun telah menjadi organisasi yang sangat besar.

“Diperlukan strategi baru, kultur baru, cara-cara baru yang inovatif agar organisasi non-profit ini terus lestari sampai akhir zaman,” jelasnya.

Dialog Ideopolitor ini dihadiri Ketua dan Anggota PDM, Ketua Majelis/Lembaga, Ketua dan Anggota LHKP, Pimpinan Cabang dan Ranting PCM & PCA se-Sleman beserta segenap Ketua Ortom. (Athiful/KIM Depok)

Untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Sleman, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman, dan Kepala Jawatan Keamanan se-Kabupaten Sleman yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2024 pukul Wib di Rumah Makan Ayem-Ayem Sleman, maka digelar operasi penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar dan telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman di wilayah Kapanewon Gamping, Selasa (9/1/2024).

Sebelum petugas penertiban APK melaksanakan tugasnya, Panewu Gamping, Tamzis Sarwana, , memberikan pengarahan agar dalam melakukan penertiban tidak bersifat tebang pilih berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Alat Peraga Kampanye.

“Guna mendukung kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilu perlu adanya dukungan atau peran dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye yang harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan Kawasan setempat,” tutur Tamzis.

Hal senada diungkapkan saat briefing di halaman Kapanewon Gamping oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar bahwa alat peraga kampanye yang akan ditertibkan merupakan hasil kajian pelanggaran dan rekomendasi periode pertama yang diberikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Gamping kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sleman yang diteruskan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, serta dikoordinasikan dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Sleman.

“Saya harap penertiban dilakukan terhadap Alat Peraga Kampanye melanggar yang telah direkomendasikan saja yang selanjutnya hasil penertiban dikumpulkan di Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sleman,” terang Arjuna.

Tim penertiban alat peraga kampanye melanggar di Kapanewon Gamping terdiri dari Komisioner Bawaslu Sleman, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Komisioner Panwaslu Kecamatan Gamping, Jawatan Keamanan Kapanewon Gamping, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Satuan Perlindungan Masyarakat, serta Panitia Pemilihan Kecamatan Gamping mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang akan menertibkan sejumlah 156 alat peraga kampanye melanggar yang dipasang oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024, peserta perseorangan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pasangan calon presiden dan wakil presiden berupa spanduk, baliho, banner ataupun rontek.

Sementara, Ketua Panwaslu Kecamatan Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo yang didampingi Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Kurniawan Prihandoko, serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Rahmat Mulyo Hartono menyebutkan hasil penertiban sebanyak 82 APK dengan rincian 26 baliho, 29 banner, 24 rontek, serta 3 spanduk. Sedangkan sisa alat peraga kampanye melanggar ditertibkan secara mandiri oleh peserta pemilu maupun pelaksana kampanye.

“Bagi alat peraga kampanye melanggar yang belum masuk rekomendasi dan ditertibkan saat ini akan dibuatkan rekomendasi terlebih dulu oleh Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Sleman periode untuk penertiban periode selanjutnya,” pungkasnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)